tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalammelakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha denganmembayarkan angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha.Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredityang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen denganmelalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Medan)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya (bukan pelaku usahayang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) yang menjualnya;5.

ProvinsiMedan;Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medanadalah seperti/antara lain:e Membalik namakan sertifikat Hak milik (SHM) ke atas namaorang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (GHM) ke atasnama orang lain;e Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;e Menghukum Pelaku Usaha untuk

membatalkan lelang yang akandan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusihak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminanguna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yangtelah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan caramelalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Medan berupa:Sertifikat hak Milik (GGHM) Nomor 3349 Desa/Kelurahan Binjai,berupa sebidang tanah seluas 84, m?

Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jalan Pesut Nomor D.47PCVI PKT senilai Rp8.244.604,00;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh atasputusan perkara ini;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan ataudiletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang atas harta kekayaan milikTergugat dan Tergugat II, berupa 1 (satu) buah rumah Tergugat yangterletak Jalan Selat Banda 1, RT 035, Perumahan Tariza, Blok A2,Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,Kalimantan

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadapharta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan rumahyang terletak di Jalan Selat Banda 1, Kompleks Perumahan Tariza, BlokC01, RT 035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan,Kota Bontang, Kalimantan Timur;6.

Kaltim Bontang berdasarkan Perjanjian KerjaNomor 4800000189 tertanggal 26 Februari 2019 tersebut;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugianmateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugianimmateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan ataudiletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang atas harta kekayaan

Menyatakan secara hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan atasharta kekayaan Para Termohon Kasasi berupa 1 (satu) buah rumahberalamat Jalan Selat Banda 1, Perum Tariza, Blok A2, RT 035,Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontanguntuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp232.752.136,00 (dua ratustiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluhenam rupiah) atas biaya pekerjaan renovasi rumah sebanyak 13 (tigabelas) unit yaitu sebagai berikut:a)b)Rumah Dinas

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG DENPASAR (KPKNL DENPASAR),berkedudukan di Gedung Keuangan Negara , Jalan Dr.Kusumaatmaja, Denpasar, diwakili oleh Direktur Hukum danHumas Menteri Keuangan Republik Indonesia, TaviantoNoegroho, dalam hal ini memberi kuasa kepada WinHandoyo, SH., M.H., Kepala KPNKL Denpasar dan kawankawan, beralamat di Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr.Kusumaatmaja, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Januari 2016Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut

jadwallelang sesuai surat Turut Terlawan Il Nomor S2292/WKN.14/KNL. 01/2015:Dalam Bantahan/Diktum:1.10.Bahwa yang melakukan peminjaman uang pada Terlawan adalah TurutTerlawan I, sehingga Pelawan tidak harus bertanggung jawab terhadaphutang Terlawan ;Bahwa Turut Terlawan semestinya mengembalikan sertifikat milik Pelawanpada bulan Maret 2015 pada Pelawan;Bahwa permohonan lelang Termohon pada tanggal 4 September 2015 yangditindaklanjuti dengan Penetapan Lelang tanggal 15 Oktober 2015 olehKantor Pelayanan Kekayaan

Bahwa perlu Turut Terlawan II sampaikan gugatan Pelawan khususnya yangditujukan terhadap Turut Terlawan II harus dinyatakan tidak dapat diterima,sebab penyebutan persoon Turut Terlawan Il di dalam surat gugatanPelawan adalah keliru (gemis aanhoeda nigheid), karena gugatan yangditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangDenpasar adalah keliru mengingat kedudukan Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Denpasar adalah sebagai Pejabat TataUsaha Negara, oleh karena gugatan

Bahwa gugatan Pelawan juga tidak mengaitkan dengan Pemerintah RepublikIndonesia cq Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal KekayaanNegara cq Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Direktorat JenderalKekayaan Negara Denpasar cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Denpasar (instansi) yang merupakan bagian dan suatubadan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan,maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;c.

Bahwa Turut Terlawan Il (Kepala KPKNL Denpasar) bukan merupakaninstansi atau pejabat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian danNegara di mana secara berjenjang instansi atasan dan Turut Terlawan IIadalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan RepublikIndonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Balldan Nusa Tenggara cq KPKNL Denpasar.

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atautelahdilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, adalahseperti/antara lain :" Membalik namakan sertifikat Hak Milik (SHM) Keatas nama oranglain ataumenerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama oranglain."

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalahSeperti/antara lain : Membalik Namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas Nama OrangLain atau Menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas Nama OrangLain.

Permintaan lelang yang akan/atau telah dilakukan oleh PelakuUsaha yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha,berupa :e SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM), Berupa sebidang tanah berikutsegala sesuatu yang ada diatasnya;b.

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, adalah seperti/antara lain :" Membalik namakansertifikat Hak Milik (SHM) Keatas namaorang lain ataumenerbitkan Sertifikat Hak Milik (GHM) keatasnama orang lain."

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, adalahseperti/antara lain := Membalik namakan sertifikat Hak Milik (SHM) Keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama oranglain." Apabilatanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketadalamperkara A quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;9.

Pst.16.17.Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah sangatmerugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas lahan dan bangunanyang terletak di Jalan Kali Pasir no 16, Kelurahan Cikini, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat;Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, Penggugat mengirim surat ke Tergugat1 melalui surat nomor : 015/AAA/Perd/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019perihal pemblokiran atas sebidang tanah bekas hak pakai No. 10/Cikini, telahmengingatkan atas masa pemblokiran yang

Bahwa TERGUGAT II menolak posita angka 9 dan 10 gugatan PENGGUGATdengan alasan sebagai berikut:Bahwa tindakan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Kementrian KeuanganRepublik Indonesia adalah sudah tepat dan benar, agar PENGGUGAT memintaklarifikasi kepada kementrian BUMN atau TERGUGAT II karena Obyek Sengketaadalah tanah milik TERGUGAT II yang tidak tercatat sebagai asset Negara yangberasal dari agunan debitur ex BPPN dan Perusahaan Pengelola Aset yangdikelola oleh Kementrian Keuangan cq.

Direktur Jendral Kekayaan Negara.Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara hanya mengetahui Obyek Sengketaadalah milik TERGUGAT II berdasarkan surat dari kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat No. 1830/331.71200/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015,yang berasal dari pemberian hak Guna Bangunan oleh Negara.9, Bahwa TERGUGAT II menolak posita angka 11 gugatan PENGGUGAT yangberkaitan dengan pembayaran PBB dari 1997 s/d 2018, dengan alasanpembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan.

Surat Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat JendralKekayaan Negara, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor. S56/KN.5/2016 tanggal 18 Januari 2016. Fotocopy dari fotocopy;Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst.9. Bukti B 9. Surat Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S746/2016 tanggal 13 April 2016. Fotocopy sesuai asli;10.Bukti B 10. Surat dari PT.

,bukti tanda B 6 berupa Surat Tanda Setoran Nomor.1970/1331/KWBPN/09/B/2001.bukti tanda B 8 berupa Surat Direktorat PengelolaanKekayaan Negara, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Nomor. S56/KN.5/2016 tanggal 18 Januari 2016. Dan buktitanda B 9 berupa. Surat Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S746/2016 tanggal 13 April 2016.

telah beriktikad baik dalam melaksanakankewajibannya kepada pelaku usaha yaitu dengan membayar angsuran sukubunga setiap perbulannya kepada pelaku usaha.Menyatakan pelaku usaha akan danjatau telah melakukan pelelangandengan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yangmenjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha yaitu guna untukpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yang telahdiberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantaraKantor Pelayanan Kekayaan

Permintaan lelang yang akan dan atau telah dilakukan pelaku usahadengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan yaitu terhadap agunan yangmenjadi jaminan konsumen Kepada pelaku usaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang diatasnya.Halaman 3 dari 46 hal.

dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atasagunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitaspinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepadakonsumen, dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatuyang diatasnyae Serta suratsurat lainnya yang menjadi agunan/jaminankonsumen/Sakirin Harahap kepada pelaku usaha/PT.

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Medan)untuk memerintahkan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang memintakepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNLPadangsidimpuan);5.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jualbeli jasa;g). Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h).

Salah satu bukti copy surat yang diperoleh dari BankCentral Asia Cabang Veteran Surabaya, yakni berupa : Surat Tergugat Nomor : S159/WPJ.08/KP.0104/2012 tertanggal 16 April 2012, perihal :Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak YangTersimpan pada Bank, yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur BankCentral Asia Cabang Serang, Jalan Diponegoro, Serang.

Bina Niaga yang tersimpan padabank;Halaman 38 dari 154 putusan Nomor 246/PDT/2017/PT SBYHal ini jelas terlihat dalam Gugatan Penggugat halaman 8sampai dengan halaman 12 pada intinya menyatakanbahwa Tergugat bersamasama dengan Tergugat Ill,Tergugat Ill dan Tergugat IV bekerjasama dalam melakukanpemblokiran harta kekayaan Penggugat selaku penanggungpajak CV.

Bina Niaga merupakanpelaksanaanpenagihanpajak yang jelasjelasmerupakansengketa pajak yang hanya dapat diadili,diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak/kompetensiabsolut Pengadilan Pajak;Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, Tergugat memiliki kewenangan untukmelakukan penyitaan berupa pemblokiran atas hartakekayaan yang berupaharta kekayaan yang tersimpan padabank milik Penggugat;Bahwa penyitaan berupa pemblokiran atas harta kekayaanyang berupa harta kekayaan yang tersimpan

Penanggung Pajak YangTersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan SuratPaksa mengatur sebagai berikut:e Pasal 2 mengatur sebagai berikut:(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan SuratPaksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakanpenyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank.(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakandengan pemblokiran terlebih dahulu.6) Selanjutnya, prosedur pemblokiran terhadap

Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangkaPenagihan Pajak dengan Surat Paksa; Bahwa Pembanding III dahulu Tergugat III dalam melakukan pemblokiran danpenyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak atas nama ArdiHariyanto (Terbanding dahulu Penggugat) berdasarkan:Surat Nomor S168/WPJ.08/KP.0104/2012 tanggal 16 April 2012 yang padapokoknya Pembanding Il semula Tergugat meminta dilakukannyapemblokiran secara seketika atas harta kekayaan Penanggung Pajak berupagiro, tabungan dan/atau

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukuma) Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usahadengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan dan kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumenkepada pelaku usaha berupa:a.

Permohonan lelang hak tanggungan diajukan kepada kantorPelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bukan melaluiKetua Pengadilan Negeri.b.

Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanketua pengadilan negeri (dalam perkara a quo pengadilan negerirantau prapat) untuk memerintahkan kantor lelang untukmenjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta Kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL))5.

Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Rantau Prapat)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Kisaran) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang memintakepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran);.

Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang ataupemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa ataumengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan, lanjutan, dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak olehPelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;.

Negara danLelang /KPKNL Medan) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yangmeminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL)Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwapelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketuapengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan denganPasal 224 HIR/258 RBG.

Permintaan lelang yang akan dan atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengancara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Medan terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen KepadaPelaku Usaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada di atasnya. Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Suratsurat lainnya yangmenjadi agunan/jaminan konsumen/Risma Tupa Tobing kepadaPelaku Usaha/PT.

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan atautelah dilakukan Pelaku usaha dengan cara Lelang eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembaliatas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepadakonsumen, dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Medan berupae Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada di atasnya.Halaman 4, Putusan Nomor

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan NegeriMedan untuk memerintahkan kantorlelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Medan untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang memintakepada Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan)5.

Maka Pelaksanaan Eksekusinyamaupun Lelangnya harus melaluio Fiat Eksekusi melalui PengadilanNegeri, Bukan melalui peranta Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL).Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210.K/PD1/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Lelang yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiatHalaman 34, Putusan Nomor 701/Pat.

wanprestasi;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat dan jika Tergugat tidak bisa membayar kerugian yang diderita Penggugat secara tunai maka dapat dilakukan secara lelang pada jaminan pembiayaan berupa satu buah Mobil Isuzu Panther TBR 541LS25 Nomor Polisi: K 9453 GF atas nama Swartiani Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-00298207 melalui Pengadilan Agama Demak ke Kantor Pelayanan Kekayaan

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 29.811,700,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan Penggugat berhak melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan dengan bukti kepemilikan sertipikat

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugatsebesar Rp. 29.811,700,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sebelasribu tujuh ratus rupiah) dan Penggugat berhak melakukan lelang melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)terhadap agunan dengan bukti kepemilikan sertipikat hak milik Nomor00394 tahun 2011, di Kelurahan Puusanggula Kecamatan Angata Kab.Konawe Selatan an.

Menetapkan Pemohon I (Sahata Saolan Sirait bin AB Sirait ) dan Pemohon II (Syarifah Chozie S.H binti Chozie ) sebagai wali atas diri dan harta kekayaan seorang anak yang bernama KHAILA AZURA SAHATA SIRAIT, perempuan lahir pada tanggal 28 Juli 2007 di Jakarta Utara:Memberi Izin kepada Pemohon I (Sahata Saolan Sirait bin AB Sirait) dan Pemohon II (Syarifah Chozie S.H. binti Chozie) untuk menjual tanah berikut bangunannya yang terletak di Perumahan Kelapa Gading Indah IV Blok NF-1 No. 40, Kel.

wanprestasi;

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketuapengadilan negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri RantauPrapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yangmeminta kepada KPKNL Kisaran);5.

Lelang yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usahaterhadap jaminan yang menjadi agunan Konsumen kepada PelakuUsaha, yaitu berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1139 Desa/Kelurahan TanjungSiram, berupa sebidang tanah seluas 11.864 m?

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh PelakuUsaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:e Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan SertifikatHak Milik (SHM) keatas nama orang lain;Halaman 4 dari 49 hal Put.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa ataumengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuatsepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasayang dibelinya;h.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h.

Bahwa berdasarkan asas Pemisahan antara induk perusahaan(parent company) dengan anak perusahaan (subsidiary company)dalam Hukum Peseroan ataupun dalam UndangUndang PerseroanTerbatas Nomor 40 Tahun 2007, harta kekayaan yang dimiliki olehPelawan bukan merupakan harta kekayaan dari UOB Singaporeselaku salah satu Pemegang Saham Pelawan ;Halaman 10 dart 70 Putusan No.405/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST.6.

kekayaan sendiri yang terpisah" ;Pendapat hukum tersebut di atas juga diperkuat oleh .G RaiWidjaya, SH., MA., dalam bukunya yang berjudul HukumPerusahaan Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh MegapoinKesaint Blanc tahun 2005 halaman 3, dinyatakan bahwa:"...

SuatuPerseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyaikarakteristik sebagaiberikut: kekayaan dan utang Perseroanadalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham..."

;Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum di atas, makaTERBUKTI dengan sangat meyakinkan bahwa harta kekayaan milikPelawan secara hukum adalah terpisah dari harta kekayaan milikTerlawan Ill sehingga oleh karenanya harta kekayaan tersebut tidak dapatdijadikan atau dibebankan untuk memenuhi liabilitas atau kKewajiban dariPihak Terlawan Ill atau Pihak UOB Singapore ; C.

aktiva dan pasiva sendirisendiri,terpisah satu sama lain, begitu pula kekayaan (aktiva dan pasiva) pemegangsaham terpisah dari kekayaan perseroan, karena itu hutang pribadi daripemegangsaham bukan hutang perseroan hal tersebut merupakan ciri utama dari suatu badan hukum;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelisberpendirian bahwa antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan masingmasing mempunyai kekayaan (aktiva dan Pasiva) yang terpisah, sehingga antarainduk perusahaan dan anak

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANWIL XDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) MALANG, berkedudukan di Jalan S. Supriadi Nomor157, Malang, dalam ini memberi kuasa kepada lis Saiful Arifin,S.H., M.Hum., Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNLMalang, berkantor di Jalan S. Supriadi, Nomor 157 Malang,Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Penggugat:
Edy Syahputra Sinaga
Tergugat:
1.PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
2.Elvina Sinaga
Turut Tergugat:
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Penggugat:
1.Dicky Kurniawan
2.Avi Kurnia Putri
Tergugat:
2.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Wonogiri
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
4.Kantor Badan Pertanahan Kota Surakarta

Penggugat:
PAIMIN HALIM
Tergugat:
DJAMIN HALIM
Turut Tergugat:
pemerintah republik indonesia cq kementrian kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia cq direktorat jenderal hak kekayaan intelektual cq direktorat merek dan indikasi geografis