Ditemukan 864110 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-07-2023 — Putus : 07-08-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan PA NEGARA BANJARMASIN Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Negr
Tanggal 7 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
3620
  • .- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan selama anak-anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat yang bulan pertamanya dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama Iddah berupa uang sejumlah Rp.
    .- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
  • Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama kepada kakak kandung Penggugat yang bernama H.
    Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah dan pembayaran Hutang bersama atas nama Penggugat dan Tergugat kepada Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah cicilan hutang Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dalam tenor selama 36 bulan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan rincian pembayaran 18 bulan cicilan pertama dibayar
    oleh Tergugat dan pembayaran 18 bulan cicilan selanjutnya dibayar oleh Penggugat;
  • Membebankan biaya perkara sejumlah Rp325,000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. UNELEC INDONESIA (UNINDO);
247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN yang harus dipingut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 2.741.414.479 2.741.414.479 2.741.414.479 0b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sa ma 0 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.249.771.393 6.245.730.568 6.325.651.353 79.920.785 A)b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 0 0b.5. Lainlain 0 0 0 0b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 +13.4 + b.5) 6.249.771.393 6.245.730.568 6.325.651.353 79.920.785c.
    Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 +5.g) 151.759.920 151.759.920 0 151.759.920 B) Dasar Dilakukannya Koreksi PPN Dalam Negeri oleh TerbandingBahwa koreksi dilakukan karena Terbanding beranggapan terdapat PajakMasukan Dalam Negeri yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukanyang tidak memenuhi persyaratan formal dan material sesuai Pasal 13 ayat 9UU PPN jo.
    (Rp. 3.433.520.889)Dikompensasikan ke Masa berikut Rp. 3.584.236.874PPN yg masih kurang (Lebih) dibayar Rp. 150.715.985Sanksi Administrasi Rp. 0PPN ymh (Lebih) Dibayar Rp. 150.715.985Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64212/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2482/WPJ.07/2013 tanggal 27November 2013
    Swadaya PLN KlenderJatinegara, Jakarta 13930 dengan perhitungan sebagai berikut:Jumlah seluruh penyerahan Rp. 37.463.284.034,00Pajak Keluaran Rp. 2.741.414.479,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 6.322.998.203,00PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp. (3.581.583.724,00)Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp. 3.084.236.874,00PPN yang masih kurang /(lebih) dibayar Rp. 2.653.150,00Sanksi administrasi Pasal 13 (3) UU KUP Rp. 2.653.150,00PPN yang masih harus dibayar Rp. 5.306.300,00Menimbang, bahwa sesudah
    (Ap, 3.433.520.8089Dikompeansasikan ke Masa berikut Ap, 3.584.2395.874PPN yg masih kurang (Lebih) dibayar Ap. 150.715.5985Sanksi Administragi Ap, Ss COPPN ymh (Labih) Dibayar Ap. 150.795.98520)Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan21)pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh MajelisHakim:Pasal 69 ayat (1)Alat bukti dapat berupa:Surat atau tulisan;Keterangan ahli;Keterangan para saksi;Pengakuan para pihak, dan/atauae
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2054 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KARYA TANAH SUBUR
16665 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah 7.749.044.997 7.749.044.997 ze2 Penghitungan PPN Kurang Bayara.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 326.136.364 326.136.364 b.Dikurangi : =b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 103.295.912 76.932.556 26.363.356b.2 dibayar dengan NPWP sendiri 222.840.452 222.840.452 b.3 Lain Lain 0 0 b.4 Jumlah 326.136.364 299.773.008 26.363.356c. Diperhitungkan:c.1 SKPPKP 0 0 d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 326.136.364 299.773.008 26.363.356e.
    Putusan Nomor 2054/B/PK/PJK/201 7Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar atasSKPKB PPN Pemohon Banding Masa Pajak Juni 2010 Nomor00156/207/10/007/12 tanggal 24 April 2012 dengan rincian sebagai berikut : Ditambah/ ey Semula ; 3 MenjadiUraian (Dikurangi)R R(Rp) (Rp) (Rp)a. PPN Kurang (Lebih) Dibayar 26.363.356 0 26.363.356b. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 11.072.609 0 11.072.609c. Sanksi Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 0 0 0d.
    Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar 37.435.965 0 37.435.965 B.
    Jumlah 7.749.044.9972 Penghitungan PPN Kurang Bayara.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 326.136.364b.Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 103.295.912b.2 dibayar dengan NPWP sendiri 222.840.452b.3 Lain Lain 0b.4 Jumlah 326.136.364c. Diperhitungkan:c.1 SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 326.136.364e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 03 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0la.
    Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0PPN yang kurang dibayar 0Sanksi administrasi :Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Halaman 5 dari 30 halaman.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak yang harus dibayar Rp 92.609.000.000,00b. Telah dibayar Rp 64.100.378.000,00c. Kurang dibayar Rp 28.508.622.000,00d. Bunga Pasal 14 ayat (8) KUP Rp 1.140.344.880,00e. Jumlah yang masih harus dibayar Rp 29.648.966.880,002. bahwa KPP WP Besar Satu melakukan pembetulan STP093 tanggal 8Desember 2010 dengan menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEPHalaman 2 dari 27 halaman.
    Putusan Nomor 348/B/PK/PJK/20162.2.perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepadadata terkini kegiatan usaha perusahaan,Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 25 ayat (7)UndangUndang PPh, telah diterbitkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang PenghitunganBesarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajakberjaan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank,Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, Wajib
    Pajak yang harus dibayar Rp 92.609.000.000,00b. Telah dibayar Rp 64.100.378.000,00c. Kurang dibayar Rp 28.508.622.000,00d. Bunga Pasal 14 (83) KUP Rp 1.140.344.880,00e. Jumlah yang masih harus dibayar Rp 29.648.966.880,002.1.2.
    KPP WP Besar Satu melakukan pembetulan STP093tanggal 8 Desember 2010 dengan menerbitkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00079/WPJ.19/KP.0103/2011 tanggal 27 Mei 2011 TentangPembetulan Atas STP, sehingga menjadi sebagai berikut: Uraian Semula (Rp) Menjadi (Rp)Bunga Pasal 14 (3) KUP 1.140.344.880 1.710.517.320Jumlah sanksi administrasi 1.140.344.880 1.710.517.320Jumlah yang masih harus dibayar 29.648.966.880 30.219.139.320 2.1.3.
    Putusan Nomor 348/B/PK/PJK/2016a.Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri olehBank adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3sebagai berikut:Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untukWajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hakopsi adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitungberdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskalmenurut laporan keuangan triwulan terakhir yangdisetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahunpajak
Register : 27-12-2010 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45154/PP/M.X/16/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10625
  • dikreditkan915.350.911,00 628.935.539,00890.157.758,001.778.040.733,00 Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 2.034.756.481,00 2.499.255.127,00 2.286.407.674,00 2.117.953.971,00Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN 0,00 0,00 0,00 0,00Jumlah PM yang dapat diperhitungkan 2.950.087.392,00 3.12090.666,00 3.176.565.432,00 3.895.994.704,00PPN yang kurang atau (Iebih) bayar (II.AII.BII.C) (2.494.764.821,00) (2.450.009.346,00) (2.088.793.918,00) 3.749.553.501,00PPN Kurang atau (lebih) dibayar
    dikreditkan915.350.911,00 628.935.539,00 890. 157.758,00 1.778.040.733,00 Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 200347756487,00 2.499.255.127,00 2.286.407.674,00 2.117.953.971,00Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN 0,00 0,00 0,00 0,00Jumlah PM yang dapat diperhitungkan 2.950.087.392,00 3.12090.666,00 3.176.565.432,00 3.895.994.704,00PPN yang kurang atau (Iebih) bayar (I.AII.BII.C) (2.494.764.821,00) (2.450.009.346,00) (2.088.793.918,00) 3.749.553.501,00PPN Kurang atau (lebih) dibayar
    Masukan yang dapat dikreditkan915.350.911,00 628.935.539,00890.157.758,001.778.040.733,00 Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak 2.499.255.127,00 2.286.407.674,00 2.117.953.971,00sebelumnyaKompensasi kelebihan PPN karena pembetulan 0,00 0,00 0,00 0,00SPT PPNJumlah PM yang dapat diperhitungkan 2.950.087.392,00 3.12090.666,00 3.176.565.432,00 3.895.994.704,00 PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.AII.BII.C)(2.494.764.821 ,00)(2.450.009.346,00)(2.088.793.918,00)3.749.553.501,00 PPN Kurang atau (lebih) dibayar
    pembetulan /pembetulan IIIV Masa Pajak MasaPajak Masa PajakMasa Pajak Oktober 2007) November Oktober 2007)Maret 2007)2007)Jumlah PM yang dapat diperhitungkan 2.954.577.698 2.964.588.994/3.205.725.48 3.170.288.388,,00 ,00 5,00 00PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.AII.BII.C) (2.499.255.12 (2.286.407.67 (2.117.953.97 (3.023.847.187,00) 4,00) 1,00) 5,00) PPN Kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yangdibetulkan(2.335.653.455,00)(1.453.782.434,00)(1.228.645.983,00)(2.602.436.509,00) PPN kurang atau
    dengan NPWP sendiri0,00 Lainlain1.392.247.655,00 Jumlah pajak yang dapatdiperhitungkan3.170.288.388,00 PPN yang kurang/(lebih) dibayar(3.023.847.185,00) Kelebihan pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya3.023.847.185,00 Dikembalikan sesuai dengan 0,00SKLBDikembalikan sesuai dengan 0,00SKPPKP Jumlah3.023.847.185,00 PPN yang kurang / lebih dibayar 0,00
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — YANDI KAMITONO, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 969/B/PK/PJK/2017dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundanganperpajakan yang masih berlaku;Bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang:Menurut Terbanding (Sesuai Keputusan Keberatan):PPN Kurang Bayar Rp57.720.238,00;Sanksi Administrasi :Sanksi Bunga Rp23.292.227,00;Sanksi Kenaikan Rp 9.194.766,00; Jumlah PPN ymh dibayar Rp90.207.231,00;Menurut Pemohon Banding:Jumlah PPN ymh dibayar Rp0,00 (Nihil
    lunas; Panjar biaya perkara yang ditentukan dalam Surat Kuasa UntukMembayar (SKUM) telah dibayar lunas tertanggal 27 Juni 2014melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dengan NomorRekening 179179175;Bahwa dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51392/PP/M.XIIIA/16/2014,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 18 Maret 2014yang diterbitkan tanggal 03 April 2014 serta diajukan ke MahkamahAgung melalui Pengadilan Pajak yang diterima sebelum tanggal
    pada Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah atas margin usaha PemohonBanding, karena pemeriksa/fungsional mengkoreksi tidakberdasarkan buktibukti otentik serta dasar hukum yang digunakantidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalammenghitung PPN yang masih harus dibayar;Halaman 11 dari 16 Halaman.
    Putusan Nomor 969/B/PK/PJK/201 76.Bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukan penelitian menghitungPPN yang masih harus dibayar pada surat keputusan keberatanadalah atas pajak masukan SPT PPN Pemohon Banding adalahkarena peneliti/oenelaah mengkoreksi tidak sesuai dengan dasarhukum dalam menghitung PPN yang masih harus dibayar;Bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaah terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung
    PPNyang harus dibayar.
Putus : 30-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 PK/Pdt/2013
Tanggal 30 Januari 2014 — LILIS VARIATY VS TITIEK INDRAWATI
6527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut mengakibatkanPenggugat mengalami kerugian materill maupun immaterill karenasebenarnya uang tersebut adalah pinjaman bank yang akan digunakan olehPenggugat untuk modal usaha yang tempatnya sudah Penggugat sewa dariTergugat, dengan rincian kerugian sebagai berikut:KERUGIAN MATERIILe Berupa uang titipan yang harus dikembalikan sebesarRp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);e Kerugian Penggugat dari bunga bank yang harus dibayar olehPenggugat
    Menetapkan sebagai hukumnya karena perbuatan melawan hukumTergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materialmaupun immaterial, dengan rincian sebagai berikut:KERUGIAN MATERIIL ;e Berupa uang titipan yang harus dikembalikan sebesarRp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah); Kerugian Penggugat dari bunga bank yang harus dibayar oleh Penggugat2% perbulan sejak tanggal 1 September 2010 hingga diajukannyagugatan ini pada bulan Agustus 2012 adalah 23 bulan, maka bunga bankyang harus ditangung
    96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah); Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila uang sejumlahRp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dipergunakan untukmodal usaha Penggugat, dengan keuntungan ratarata 10% untuk jangkawaktu 23 bulan, maka diperoleh keuntungan sebesar Rp. 210.000.000,00X 10 % x 23 = Rp. 483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga jutarupiah);Total seluruh kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah uangtitipan + bunga bank yang harus dibayar
    (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;Kerugian Penggugat dari bunga bank yang harus dibayar olehPenggugat sebesar 1% per bulan sejak tanggal 1 September 2010,hingga diajukannya gugatan ini pada bulan Agustus 2012, adalah 23bulan, maka bunga bank yang harus ditanggung Tergugat sebesarRp. 210.000.000, x 1% x 23 = Rp. 48.000.000, (empat puluhdelapan juta rupiah) ;Keuntungan yang harus diperoleh Penggugat apabila uang sejumlahRp. 210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah) dipergunakanmodal usaha Penggugat
Putus : 09-07-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk di Jakarta Cq. Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance , dk ; NOVIE LUMEMPOUW, SPD, dk
5433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • wajib dibayar tanggal 27 32011, terlambat 15 (lima belas) hari, karena baru dibayar padatanggal 1142011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat ; Pembayaran angsuran ke3 yang wajib dibayar tanggal 27 42011, terlambat 26 (dua puluh enam) hari, karena baru dibayarpada tanggal 2352011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat ; Pembayaran angsuran ke4 yang wajib dibayar tanggal 27 52011, dibayar pada tanggal 2752011; Pembayaran angsuran ke5 yang wajib dibayar tanggal 27 62011, terlambat 8 (delapan) hari
    , karena baru dibayar padatanggal 572011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat ; Pembayaran angsuran ke6 yang wajib dibayar tanggal 27 72011, terlambat 22 (dua puluh dua) hari, karena baru dibayar padatanggal 1882011, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat ; Pembayaran angsuran ke7 yang wajib dibayar tanggal 27 82011, terlambat 34 (tiga puluh empat) hari, karena baru dibayarpada tanggal 30092011, setelah ditagin oleh karyawan TergugatI; Pembayaran angsuran ke8 yang wajib dibayar tanggal 27 92011
    Nomor 878 K/Pdt/2015 Pembayaran angsuran ke10 yang wajib dibayar tanggal 27 112011, terlambat 34 (tiga puluh empat) hari, karena baru dibayarpada tanggal 31122011, setelah ditagih oleh karyawan TergugatF Pembayaran angsuran ke11 yang wajib dibayar tanggal 27122011, terlambat 30 (tiga puluh empat) hari, karena baru dibayarpada tanggal 2612012, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat ; Pembayaran angsuran ke12 yang wajib dibayar tanggal 27 12012, terlambat 54 (lima puluh empat) hari, karena baru dibayarpada
    tanggal 2132012, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat ; Pembayaran angsuran ke13 yang wajib dibayar tanggal 27 22012, terlambat 23 (dua puluh tiga) hari, karena baru dibayar padatanggal 2132012, setelah ditagin oleh karyawan Tergugat ; Pembayaran angsuran ke14 yang wajib dibayar tanggal 27 32012, terlambat 65 (enam puluh lima) hari, karena baru dibayarpada tanggal 3152012, setelah ditagih oleh karyawan Tergugat ; Pembayaran angsuran ke15 yang wajib dibayar tanggal 27 42012, sampai dengan bulan
    Kerugian materiil: Jumlah tunggakan angsuran ke15 s.d. angsuran ke17yang belum dibayar : Rp 27.132.000,00 Sisa pokok fasilitas pembiayaan : Rp152.101.589,00Hal. 17 dari 34 Hal. Put.
Register : 22-08-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Januari 2017 — NURUL HUDA, dkk.; Melawan; PT. MEKAR ARMADA JAYA;
6921
  • = Rp.35.010.080,Saudara Penggugat Sri Mulyono SantosoUpah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp 3.268.000, 10Tanggal05 23 November 2015 =Rp. 3.268.000 : 25 hariX 16 hari= Rp. 2.091.520,e Bulan Desember 2015 = RP. 3.268.000,= Rp. 5.359.520.Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp. 3.643.820,e Januari 2016 Juli 2016 = 7 bulan X Rp.3.643.820= Rp.25.506.740,e THR. tahun 2016 = Rp. 3.643.820,e Potongan Seragam/APD = Rp. 500.000,Total Upah tahun 2016 = Rp.29.650.560,Total Upah yang belum
    Upah tahun 2016 = Rp.29.650.560,Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016= Rp.35.010.080,Saudara Penggugat Nano RomansyahUpah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp 3.268.000,Tanggal05 23 November 2015 = Rp. 3.268.000 : 25 hari X 16 hari= Rp. 2.091.520,e Bulan Desember 2015 = RP. 3.268.000,= Rp. 5.359.520.Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp. 3.643.820,e Januari 2016 Juli 2016 = 7 bulan X Rp.3.643.820= Rp.25.506.740,e THR. tahun 2016 = Rp. 3.643.820,e Potongan
    2016 = Rp. 3.643.820,e Potongan Seragam/APD = Rp. 500.000,Total Upah tahun 2016 = Rp.29.650.560,Total Upah yang belum di bayar dari November 2015 s/d Juli 2016= Rp.35.010.080,Saudara Penggugatlyan SuryanaUpah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp 3.268.000,Tanggal05 23 November 2015 = Rp. 3.268.000 : 25 hari X 16 hari= Rp. 2.091.520,e Bulan Desember 2015 = RP. 3.268.000,= Rp. 5.359.520,11)12)13)12Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp. 3.643.820,e Januari 2016 Juli 2016 = 7 bulan
    X Rp.3.643.820= Rp.25.506.740,e THR. tahun 2016 = Rp. 3.643.820,e Potongan Seragam/APD = Rp. 500.000,Total Upah tahun 2016 = Rp.29.650.560,Total Upah yang belumdi bayar dari November 2015 s/d Juli 2016= Rp.35.010.080,Saudara Penggugat KamalUpah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp 3.268.000,Tanggal05 23 November 2015 = Rp. 3.268.000 : 25 hari X 16 hari= Rp. 2.091.520,e Bulan Desember 2015 = RP. 3.268.000,= Rp. 5.359.520.Upah Perbulan Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp. 3.643.820,e Januari
    Tahun 2016 yang belum dibayar = Rp. 3.643.820.e Januari 2016 Juli 2016 = 7 bulan X Rp.3.643.820= Rp.25.506.740,e THR. tahun 2016 = Rp. 3.643.820,e Potongan Seragam/APD = Rp. 500.000,Total Upah tahun 2016 = Rp.29.650.560,Total Upah yang belumdi bayar dari November 2015 s/d Juli 2016= Rp.35.010.080,14) Saudara Penggugat Gumilar prayogaUpah Perbulan Tahun 2015 yang belum dibayar = Rp 3.268.000,Tanggal05 23 November 2015 = Rp. 3.268.000 : 25 hari X 16 hari= Rp. 2.091.520,e Bulan Desember 2015 = RP.
Putus : 14-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3671/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDORAMA POLYPET INDONESIA
13039 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Jumlah1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali Rp 0,002 Telah Dibayar Rp 0,003 Kurang dibayar Rp 0,004 Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 0,00Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) b. Bunga Pasal 8 ayat 2 KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 8 ayat 2a KUP atas pembetulan SPT Masa Rp 0,00PPN yang mengakibatkan utang pajak Menjadi lebih Besard.
    Jumlah sanksi administrasi (atb+ct+d+e+f+g) Rp 47.859.822,005 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 47.859.822,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
    ayat (1) hurufa dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar
    Uraian Jumlah1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali Rp 0,002 Telah Dibayar Rp 0,003 Kurang dibayar Rp 0,004 Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 0,00Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)b. Bunga Pasal 8 ayat 2 KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 8 ayat 2a KUP atas pembetulan SPT Rp 0,00Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak Menjadilebin Besard.
    Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f+g) Rp 47.859.822,00 5 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 47.859.822,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor
Putus : 14-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2682 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DARMA HENWA, TBK.;
11127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah Seluruh Penyerahan 200,664,955,639 Penghitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10,607,594 540b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 35,056,164,976Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (24,448,570,436)Kelebihan Pajak yang sudah:a.
    Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 24,645 471,481PPN yang kurang dibayar 196,901,045Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 196,901,045Jumlah PPN yang masih harus dibayar 393,802,090 Halaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 2682/B/PK/Pjk/2020September 2014 Masa Pajak Februari 2012, sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP00020/WPJ.19/KP.0103/2015tanggal 12 Februari 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.565.295.1091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp393.802.090,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10.607.594.540b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 35.056.164.976Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (24.448.570.436)Kelebihan Pajak yang sudah:a.
    Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 24.645.471.481PPN yang kurang dibayar 196.901.045Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 196.901 .045Jumlah PPN yang masih harus dibayar 393.802.090 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan
Register : 16-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3009 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA TEHNIK PRIMA;
7934 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang terutang menurut Pemohon Banding untuk PPNMasa Pajak Oktober 2013 adalah sebagai berikut: Penyerahan yang PPNnya harus Dipungut sendiri Rp 0,00 Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri Rp 0,00 Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp 2.946.100.000,00 Jumlah Pajak yang Lebih Bayar Rp 2.946.100.000,00 Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp 2.946.100.000,00 Jumlah Pajak yang Kurang Bayar Rp 0,00 Sanksi Administrasi Pasal 13 (8) UU KUP Rp 0,00 Jumlah Pajak yang masih harus dibayar
    Jasa yangtidak terutang PPN 0,00c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 0,00d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yangMenurut Tujuan Semula Tidak UntukDiperjualbelikan/Perolehan yang PPNnyatidak seharusnya dibebaskan atau tidakdipungut/T anggung jawab secara renteng: 0,00 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar
    Putusan Nomor 3009/B/PK/Pjk/2020 diperhitungkand Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.946.100.000,00e Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(lebih)dibayar (2.946.100.000,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.946.100.000,003 PPN kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak
    permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP174/KEB/WPVJ.20/2016, tanggal 14 September2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00023/207/13/006/15, tanggal 23 Juni 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 31.704.141.6006.000 sehingga pajak yang masihharus dibayar
    sendiri0,00 b.Dikurangi: b.2.Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan2.946.100.000,00 d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan2.946.100.000,00 e.Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih)dibayar(2.946.100.000,00) Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya2.946.100.000,00 PPN kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 8 dari 10 halaman.
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3961 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA MARINDO;
5221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 831.195.455b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 97.905b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 4.545.455b.6 Jumlah 4.643.360d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. c.1.) 4.643.360e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d) 826.552.0953 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 97.905c. Jumlah 97.9054 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 826.650.0005 Sanksi administrasi:a.
    Jumlah (atb+c+d+e+f+g) 396.842.911 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 1.223.492.911 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Januari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 25 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret2019;Menimbang
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.223.492.911,00 dengan perincian sebagai berikut: No Uraian
    Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) 396.842.91116 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 1.223.492.911 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009
Register : 12-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1259 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SURYA ESA PERKASA TBK;
11820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.509.091,00 2.509.091 ,00 0,00b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 943.519.409,00 1.460.153.067,00 516.633.658,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00 0,00b.6. Jumlah 943.519.409,00 1.460.153.067,00 516.633.658,00c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKP 0,00 0,00 0,00c.2.
    Jumlah 0,00 0,00 0,004 PPN yang lebih dibayar 941.010.318,00 1.457.643.976,00 516.633.658,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT109245.16/2014/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP01389/KEB/WPJ.07
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.509.091,00b. Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.460.153.067,00b.6. Jumlah 1.460.153.067,00c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKP 0,00c.2. PPN atas Retur Pembelian 0,00d.
    Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.460.153.067,00e.Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/tidak terutang 1.457.643.976,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0,00PPN yang lebih dibayar 1.457.643.976,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 6 Agustus 2019, dengan
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.509.091,00b. Dikurangi : Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1259/B/PK/Pjk/2020 b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.460.153.067,00b.6. Jumlah 1.460.153.067,00c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKP 0,00c.2. PPN atas Retur Pembelian 0,00d.
Register : 08-10-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 28-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 1261/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
80
  • Nomor 1261/Pdt.P/2018/PA.JrSaksi nikah masing masing bernama (1) Tari alamat di Desa Suco KecamatanMumbulsari Kabupaten Jember dan (2) Sarbini alamat di Desa SucoKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ;Maskawin / mahar berupa Uang Rp.100.000 dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad ljab dilakukan oleh P .Arep setelah mendapat kuasa dari wali nikah(pasrah wali), sedangkan qgobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagaicalon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon
    mumbulsari Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga paraPemohon;Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Januari1996 di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikuthadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganlainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah P.Samsuri denganmaskawin berupa Uang Rp.100.000 dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan P .Arep sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suamiistri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai tigaorang anak bernama 1.Isnaini ,2.M.lmam Fwbriyanto,3'Mujiati;Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai
    Nomor 1261/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialahP.Samsuri dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000 dibayar tunai telahdibayar tunai ; Yang menikahkan P .Arep sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatusPerawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ; Setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat
    Nomor 1261/Pdt.P/2018/PA.Jrberupa Uang Rp.100.000 dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh duaorang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama 21 ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan
Register : 08-10-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 28-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 1102/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
100
  • Oktober 2018yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor1092/Pdt.P/2018/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 12 Desember2016, di Kecamatan Silo Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut : Wali Nikah Roby bin Supatman (saudara kandung Pemohon Il) ; Saksi nikah masing masing bernama (1) kusnadi, dan (2) Azis ; Maskawin / mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar
    Nomor 1092/Pdt.P/2018/PA.JrBahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Roby bin Supatman(saudara kandung Pemohon Il) dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2gram dibayar tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan ustadz Misjo sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama
    tinggal di Dusun Sukmoilang 004/022 Pace KecamatanSiloKabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II pada 12Desember 2016, di Kecamatan Silo Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Robybin Supatman (saudara kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa cincinemas seberat 2 gram dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan ustadz Misjo sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatusperawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II ;Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaituPemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang
    tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi danpara undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama + 2 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dansesuai pula dengan ketentuan
Register : 06-11-2013 — Putus : 06-12-2013 — Upload : 11-12-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1614/Pdt.P/2013/PA.Jr
Tanggal 6 Desember 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
70
  • HER alamat di Desa Lampeji KecamatanMumbulsari Kabupaten Jember dan (2) DIDIk alamat di Desa Lampeji KecamatanMumbulsari Kabupaten Jember ; e = Maskawin/ mahar berupa uang Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunaitelah dibayar tunai ;Lafad jab dilakukan oleh K.SUBAN ( tokoh masyarakat) setelah mendapat kuasa dariwali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagaicalon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II
    dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;2.Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga pemohon;Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1999 di Desa LampejiKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acarapernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah DASUKI (ayah kandungpemohon) dengan maskawin berupa uang Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah)dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan K.SUBAN ( tokoh masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikahtersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Kemiri songo RT.0054 RW. 013 Desa LampejiKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sudah mempunyai 2 orang
    hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;Saksi I;0 22292 22Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :e Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga pemohon;e Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon IJ pada tahun 1999,di Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ; e Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah WALI NIKAHdengan maskawin berupa uang Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar
    tunaitelah dibayar tunai ;e Yang menikahkan K.SUBAN ( tokoh masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikahtersebut ;e Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ; Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;e Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Kemiri songo RT.0054 RW. 013 Desa LampejiKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sudah mempunyai 2 orang anak
Register : 11-03-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 06-04-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 179/Pdt.P/2014/PA.Jr
Tanggal 1 April 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
50
  • PA.Jrmengajukan halhal sebagai berikut:e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 26 September 1993, diKecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e = Wali Nikah ARSONO ;Saksi nikah masing masing bernama (1) ZAINUL ARIFIN alamat di DesaKarangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dan (2) HARTONO alamat diDesa karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ;Maskawin / mahar berupa uang Rp. 5.000 dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;Lafad Ijab dilakukan oleh wali secara langsung, sedangkan qobul dilafadkan sendirioleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungansesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syaratpernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku
    tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan wali secara langsung;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.05 RW. 02 Desa KarangpringKecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sudah mempunyai 3 orang anak 1.
    HASAN , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggaldi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Adik Pemohon II;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 26September 1993, di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah ARSONOdengan maskawin berupa uang Rp. 5.000 dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan wali secara langsung ;Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.05 RW. 02 Desa KarangpringKecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sudah mempunyai 3 orang anak 1.
Register : 01-11-2013 — Putus : 29-11-2013 — Upload : 01-12-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1042/Pdt.P/2013/PA.Jr
Tanggal 29 Nopember 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
110
  • FIT ; e Maskawin /mahar berupa cincin 1 gram dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad ljab dilakukan oleh H.RAHMA setelah mendapat kuasa dari wali nikah(pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagaicalon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan 5nnnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn ne nnn none nen nnnnnsAntara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah
    SAKS ; 222 22 on nnn nn nnn nnn nn nn nnn ncn nnn nn cenceSaksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaie Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada 08 September1989 di Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember karenasaksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri jugaoleh para undangan lainnyaje Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialan SERAKMOdengan maskawin berupa cincin 1 gram dibayar tunai telah dibayar tunai ;e Yang menikahkan
    Saksi l;2 220 n nn nnn nnn nnn nnn nn ence ence cenceSaksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikute Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi pakde Pemohon Il;e Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II pada08 September 1989, di Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono KabupatenA 8 = ae Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialahWALI NIKAH dengan maskawin berupa cincin 1 gram dibayar tunai telahdibayar tuna ; 22222222
    ;o Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti sertasaksisaksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telahmenemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:e Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada pada 08 September 1989, diDesa Mojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam,yaitu wali nikah WALI NIKAH, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepadaH.RAHMA, maskawin berupa cincin 1 gram dibayar
    tunai telah dibayar tunai,disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ;e Antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurutagama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang undanganyang berlaku ; 222222 none nn nen cence nnn nen nen n en nn nen eee Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama 24 tahun ; Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai
Register : 13-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3364 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — PT. BMW INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
12938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 13.796.731.803,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 13.466.175.274,00c.
    Perhitungan PPN kurang bayar Rp 330.556.529,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa R. . p 0,00Pajak berikutnya4 PPN yang kurang dibayar Rp 330.556.529,005 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 158.667.133,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 489.223 .662,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp489.223.662,00; dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 13.796.731.803,00b.Dikurangi: Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp 13.466.175.274,00c.Perhitungan PPN kurang bayar Rp 330.556.529,00Halaman 6 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 3364/B/PK/Pjk/20203 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,004 PPN yang kurang dibayar Rp 330.556.529,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 158.667.133,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 489.223.662,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali