Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor CatatanSipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara(prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuaiketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;Hal. 12 dari 14 hal.

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor CatatanSipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarangtidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNo. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara inikepada Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan

mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipildalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajakmenyatakan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyaterdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang PajakPertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang dibayar atas peroleh Barang Kena Pajak dan atau JasaKena Pajak yang digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit ataukegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan

Untuk bukan Barang Modal :x x PMYdengan ketentuan bahwa :xX adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atauyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan;Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding diperolehdatadata

sebagai berikut :e Jumlah seluruh Penyerahan Jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding Masa Desember 2008 (Y)adalah sebesar Rp 8.244.880.996,00 Jumlah Penyerahan jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai (X) adalah sebesarRp 5.812.454.098,00;e Jumlah Pajak Masukan atas Penyerahan Jasa yang telah dikreditkan (PM) adalah sebesar Rp610.789.171,00bahwa berdasarkan data dan ketentuan diatas maka Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkandihitung

susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarangtidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNo. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara inikepada Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan

mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor CatatanSipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor CatatanSipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini; Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2.

mencatatkan kelahiran anaknya melaluiKantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuaibunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal; Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANHal. 12 dari 14 hal.Penetapan No 0056/Pdt.P/2018/PA.Kjn.SALINAN1.

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2020/PA.Kjn.SALINANBerdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor CatatanSipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara(prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesualketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarangtidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNo. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara inikepada Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan

Penetapan No. 104/Pdt.P/2020/PA.Kjn.dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan dari biaya

perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

oleh LA AUDU (orang tua LA JABA) sejak tahun 1989, di manaTerdakwa merusak pohon jati tersebut tanpa seizin dari LA JABA bin LAAUDU, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah keliru menerapkanhukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksisaksi ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, judex facti telah tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan olehUndangUndang yang menyebabkan Terdakwa dibebaskan

dibenarkan, oleh karenajudex facti telah mempertimbangkan halhal yang relevan secara yuridisdengan tepat dan benar, bahwa perbuatan Terdakwa melakukanpenebangan pohon jati dan mengupas batang jati masih berada di dalamareal tanah kebun yang dikuasai orang tua Terdakwa (LA JIHU) danbukan berada di atas tanah yang dikuasai oleh LA JABA bin LA AUDU,sehingga tidak ternyata ada unsur melakukan pengrusakan barang danancaman kekerasan dalam perbuatan Terdakwa atau perbuatan tidakmenyenangkan sehingga Terdakwa dibebaskan

bebas tersebut;Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkanwewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebutdijatuhnkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui bataswewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 UndangUndang No.8 Tahun1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Hal. 2 dari 13 hal.Penetapan No. 0027/Pdt.P/2017/PA.Kjn.SALINANPRIMER :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

mencatatkan kelahiran anaknya melalui KantorCatatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyiPasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajakmenyatakan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyaterdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang PajakPertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang dibayar atas peroleh Barang Kena Pajak dan atau JasaKena Pajak yang digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit ataukegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan

Untuk bukan Barang Modal :x x PMYdengan ketentuan bahwa :xX adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atauyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan;Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding diperolehdatadata

sebagai berikut :e Jumlah seluruh Penyerahan Jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding Masa Oktober 2008 (Y)adalah sebesar Rp 8.650.772.992,00e Jumlah Penyerahan jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai (X) adalah sebesarRp 7.662.550.617,00;e Jumlah Pajak Masukan atas Penyerahan Jasa yang telah dikreditkan (PM) adalah sebesar Rp343.160.954,00bahwa berdasarkan data dan ketentuan diatas maka Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkandihitung

bahwa anak dibawah umurtidak bisa melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karena anak kandungPemohon yang bernama Muhammad Syamsul Balda masih dibawahumur maka pemecahan Sertfikat Hak Milik tidak bisa diproses karenauntuk melakukan suatu perbuatan hukum harus orang yang sudahdewasa, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untukmemperoleh perwalian atas anak kandung Pemohon yang masihdibawah umur kepada Pemohon untuk melakukan pemecahan SertifikatHak Milik tersebut;Bahwa Pemohon tidak pernah dibebaskan

oleh karena anak kandungPemohon yang bernama Muhammad Syamsul Balda masih dibawahumur maka pemecahan Sertfikat Hak Milik tidak bisa diproses karenauntuk melakukan suatu perbuatan hukum harus orang yang sudahdewasa, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untukmemperoleh perwalian atas anak kandung Pemohon yang masihdibawah umur kepada Pemohon untuk melakukan pemecahan SertifikatHak Milik tersebut;Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Plw Bahwa Pemohon tidak pernah dibebaskan

atas maka dalam hal anak tidak mempunyaikecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutanbelum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masihdibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebuttidak berada di bawah kekuasaan orangtua;Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata menyebutkan Bila salahsatu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasadipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itutidak dibebaskan

atau seluruhnya hakhak atas tanahnya karena akan dimanfaatkan untuk kepentingan umumsebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 2 tahun 2012 yang olehkarenanya harus mendapatkan ganti rugi;Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Republik Indonesia melalui KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembebasan tanahatau pengadaan tanah untuk pelaksanaan proyek pemerintah yaitu jalan tolCileunyiSumedangDawuan (Cisumdawu) yang menjadikan tanah milikPara Pemohon menjadi daerah yang termasuk harus dibebaskan

Bahwa dengan demikian maka tanah milik Para Pemohon adalah tanahyang akan dibebaskan oleh pihak Pemerintah yang diwakili olen Termohonlll melalui Termohon Il;.

Bahwa kemudian Termohon Il menunjuk Termohon sebagai penilai untukmelakukan penaksiran (penilaian) terhadap harga wajar tanahtanah milikmasyarakat yang akan dibebaskan, termasuk tanah milik Para Pemohonsebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 2tahun 2012 dan peraturann pelaksanaan lainnya;.

Bahwa kemudian Pihak Termohon Il (Satuan Tugas) setelah dibentuknyapelaksana pengadaan tanah tersebut melakukan musyawarah denganmasyarakat termasuk Para Pemohon dalam rangka melakukan inventarisasidan dalam rangjka menentukan bentuk serta jumlah ganti rugi yang akandisampaikan kepada masyarakat yang tanahnya dibebaskan tersebut;Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus/2016/PN.SMD10.Bahwa kemudian Termohon Il menunjuk Termohon sebagai Penilai yangakan melakukan penilaian harga yang wajar terhadap

oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut Pihak Termohon Illmelalui Termohon Il melakukan pembebasan atas tanahtanah milikmasyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012;Bahwa dengan demikian maka tanah milik Para Pemohon adalah tanahyang akan dibebaskan oleh pihak Pemerintah yang diwakili oleh Termohonlll melalui Termohon Il;Bahwa kemudian dalam rangka melaksanakan proyek tersebut makaPemerintah

Halaman 3 dari 16 halamanuntuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut, Penggugatmemohon agar dibebaskan dari biaya perkaraMenimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahuluMajelis Hakim, telah memeriksa gugatan Penggugat untuk dibebaskan daribiaya perkara dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatunkan Putusan SelaNomor : 0232/Pdt.G/2013/PA.Lmg., pada tanggal 19 Pebruari

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu.Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat telahdiijjinkan untuk berperkara secara Cuma Cuma sesuai Putusan SelaPengadilan Agama Lamongan Nomor : 0232/Pdt.G/2014/PA.Lmg, tanggal 19Pebruari 2014 maka Penggugat dibebaskan

Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;5.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut tidakmemperhatikan akibat yang ditimbulkan di kemudian hari bagi para pelakukejahatan tentang Narkotika jika dibebaskan dengan hanya mengambilketerangan Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN dan saksimahkota Seven PeranginAngin yang posisinya Terdakwa juga dan telahinkracht terbukti bersalah di perkara yang merupakan kejahatan narkotikajuga;4.

Nomor 945 K/PID.SUS/20161981 (KUHAP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolakdan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasidibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyiPasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Hal. 12 dari 14 hal.Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Kjn.SALINANPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER $: 272 22 22222222 anneMenyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXX) dan Pemohon II(XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Nopember 1954 di JalanLingkar Bodas RT.002 RW. 001 Desa Bodas Kecamatan KandangserangPekalongan

sesuaibunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan 22 nnn none nnn nn nnn nnn nnn nnn n nnn n neeMenimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Hal. 14 dari 16 hal.Penetapan No. 0067/Pdt.P/2017/PA.Kjn.SALINANPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tungQal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara(prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuaiketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN1.

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini; Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER :1.

mencatatkan kelahiran anaknya melaluiKantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuaibunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan; Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal; Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara(prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanggondang,Hal. 15 dari 17 hal.Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Kjn.maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;Bahwa Penggugat berasal dari keluarga yang keadaan ekonominya tidakmampu yang di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No.yang dikeluarkan oleh Luacheee tanggal 02 Mei 2018, olehkarenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara; Berdasarkan dalil dan alasanalasan tersebut diatas, maka dengan iniPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq.

pernah berhubungan/komunikasi denganPenggugat; Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari keberadaanTergugat melalui keluarga Tergugat dan temanteman Tergugat, namunTergugat tidak diketahui keberadaannya dan sampai sekarang tidak Putusan nomor: 1136/Pdt.G/2018/PA.Pwt.Halaman 6 dari 15pernah kembali lagi kerumah orangtua Tergugat; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dengan disertai permohonanagar dibebaskan

satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undangundang nomor 3 tahun 2006 Putusan nomor: 1136/Pdt.G/2018/PA.Pwt.Halaman 13 dari 15dan perubahan kedua dalam undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dengan disertaipermohonan agar dibebaskan