mengadili perkara aquo.Pasal 81 UU No. 2/2004Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekera.Bahwa dengan telah dilaksanakannya proses bipartit dan tripartit,maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) danPasal 5UU No. 2/2004.Pasal 3 ayat (1) UU No. 2/2004Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musawarah

Menetapkan Perbuatan pembatalan sepihak Tergugat sebagai tindakan yangtidak sah demi hukum karena Pembatalan Tergugat tidak diperlukan sebagaiakibat telah gugurnya semua perjanjian sebagai dampak dari Ingkarjanjinya ParaPenggugat dan telah tercabutnya hak perikatan Janji Tergugat kepadaPenggugat oleh Hasil Putusan Musawarah Musyawarah Ahli Waris tanggal 10Februari 2013.4.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.886.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam RibuRupiah) ; Demikian dijatuhkan putusan dalam musawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Bekasi, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan1440 Hijriyah, oleh kami Drs. KAMSIN,SH.MH. sebagai Ketua Majelis dengandidampingi oleh Drs. MUSTHOFA KAMAL, MH. dan H.

Efi Aspita sebagai Dari kasih PemerintahanSetelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnyapeserta musawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapanmenjadi kesepatan akhir desa yaitu :1. Memberhentikan dengan tidak hormat saudari Yuni Sariana sebagaisekretaris desa blok 10.2. Pemerintah desa tidak bertanggung jawab atas segala tindakan danperbuatan saudari Yuni Sariana,Amd yang mengatasnamakanpemerintah blok 10.Halaman 31PutusanPerkara Nomor: 104/G/2020/PTUNMDN.3.

Nurhadi, umur 41 tahun, agama Islam,pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dukuh Sapih desa WidoroRt.02 Rw.01 Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen,memberikan keterangan di Sumpah sebagai berikut : Saksi adalah sudah kelan dengan Para Penggugat dan Tergugatkarena tetangga .Putusan Nomor 2209/Pdt.G/2018/PA.Kbmhalamn 86 dari 185 Bahwa saksi pernah diundang untuk hadir pada pertemuan didesa untuk musawarah mengenai harta warisan Wagiyem namunpada salah satu pertemuan saya keluar sebelum selesai

Namun karena posisi tanahhibah tersebut ada ditengah apabila tanah hibah tersebut akan digeser kekanan atau ke kiri Tergugat tidak keberatan asal samasama menguntungkan.Menimbang bahwa terhadap objek sengketa nomor 7 huruf ( f)Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa tanah tersebut olehPenggugat II berdasarkan kesepakatan ahli waris pada musawarah ke 1, 2 dan4 dengan harga sesuai kesepakatan Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta )rupiah dan dibayar dengan transfer ke rekening milik Penggugat II.

2019 yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini.Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikankesimpulan yang termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka Majelis Hakim menemukan faktafakat sebagai berikut : Bahwa para ahli waris Wagiyem telah melaksanakan paling tidak 4( empat) kali pertemuan untuk musawarah

Tentang putusan Judex factie / Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Medan tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP ;Bahwa, dengan adanya Disenting Opinion yang dilakukan oleh 2 orangHakim, maka putusan tersebut tidak didasarkan atas suatu keyakinan yangbulat diantara 5 orang Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa di dalam suatu pengambilan putusan, maka diharapkanadanya musawarah dengan suara yang bulat diantara anggota Majelis Hakim yangmenangani perkara tersebut.

Namun, apabila didalam musawarah tersebut tidak dapatditemukan pendapat/suara yang bulat maka ditempuhlah pengambilan putusan denganhalaman 119dari 112 hal, putusanNomor : 54/PID.SUS.K/2013/PTMDN.suara terbanyak, dimana anggota Majelis yang kalah suara dapat membubuhkanpendapatnya sebagai pendapat yang berbeda ( Disenting Opinion ) ;Menimbang, bahwa walaupun ada anggota Majelis yang berbeda pendapat,maka keputusan yang demikian itu tidaklah menjadikan batalnya suatu putusan,karena hal demikian sudah

Tergugat dan Penggugat tidak pernah membuat perjanjian hutangpiutang, perjanjian yang ada adalah perjanjian kerja sama usaha, yangmana dalam perjanjian tersebut di sepakati Tergugat bersedia mengolah uang dalam bentuk jual beli karet; Tergugat bersedia memberikan jasa pemutaran uang membagikeuntungan kepada penggugat sebesar Rp. 6000.000 per bulan; Jika ada masalah dikemudian hari penggugat dan tergugatsepakat untuk menyelesaikan secara musawarah atau melalui hukumyang berlaku;Halaman 6 dari 48 Putusan

Tirto agung Semarang dengan SONNYHENDRA PRASANTO tersebut terlalu lama realisasinya,selanjutnya dilakukan musyawarah tanggal 23 Januari 2010dan dibuatlah Berita acara musawarah ada batas waktuhingga Maret 2010, sesuai dengan Berita acara musyawarohtanggal 23 Januarj 2010 ;Bahwa kesepakatan jual beli tanah /rumah dengan SONNYHENDRA PRASANTO tersebut tidak terealisasai, akhirnyaterdakwa berusaha menawarkan kepada orang lain, dankemudian tanah rumah tersebut telah dijual kepada pihaklain yaitu.

03Timur : Gang MasjidHak milik pembantah/pelawan terhadap ;Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 416/PDT/2019/PT.BDGBahwa oleh karena pihak Pembantah dalam usahanya mengalami pailitsehinga pembayaran Angsuran ke pihak Terbantah/Terlawan IImengalami hambatan belum bisa melakukan angsuran sebagaimanamestinya namun sesuaidengan kemampuan tetap melakukan angsuranhanya tidak sesuai dengan target dan tetap mempunyai itikad baik pihakPembantah tetap berusaha untuk melunasinya dan tetap menempuhdengan jalan musawarah

Namun sebelumnya PENGGUGAT (ABDURAHIMBIN SANUDIN) telah berupaya melalui TERGUGAT II (BADRAH BINTISANUDIN) untuk berbicara baik baik secara kekeluargaan agar bisadiselesaikan secara musawarah untuk mencapai mufakat denganTERGUGAT (ST.AISYAH BINTI SANUDIN) melalui Kantor KelurahanNtobo, Kecamatan Raba, Kota Bima pada bulan Juni 2019, tetapi tidakditanggapi dengan baik oleh TERGUGAT (ST.AISYAH BINTI SANUDIN).Bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut adalah belum pernah dibagisecara hibah pada saat orang

Dalam Pokok Gugatan, terbuktisebelumnya PENGGUGAT (ABDURAHIM BIN SANUDIN) telah berupaya melalui TERGUGAT II(BADRAH BINTI SANUDIN) untuk berbicara baikbaik secara kekeluargaanagar bisa diselesaikan secara musawarah untuk mencapai mufakat denganTERGUGAT (ST.AISYAH BINTI SANUDIN)melalui Kantor KelurahanNtobo, Kecamatan Raba, Kota Bima pada bulan Juni 2019, tetapi tidakditanggapi dengan baik oleh TERGUGAT (ST.AISYAH BINTI SANUDIN).17.

Seharusnya Majelis Hakimmengabulkan salah satu eksepsi yakni mengenai apa yang tertulis dalamEksepsi huruf A, Para Pembanding semula Para Tergugat;Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dalamkapasitasnya masingmasing, Penggugat dan Penggugat Il, sebagaiHalaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 149/Padt/2018/PT Mdnpemegang jabatan Ketua Umum dan Sekretais Umum Dewan Pimpinan PusatAceh Sepakat sumatera Utara priode 2013 s/d 2018, kedua Jabatan tersebutdikukuhkan dalam Mubes (Musawarah Besar

mengetahui siapa yangmencairkan dana SPKP melalui 3 ( tiga )kelompok yaitu kelompok KUE 1 desa Limehe,kelompok MAKMUR desa Tabongo Barat dankelompok KERAWANG INDAH desa Tabongobarat, namun ketentuan yang ada di PTO( Petunjuk Tehnis Operasional ) bahwa yangmenanda tangani slip penarikan apa bila adapenarikan dana direkening SPKP yaitu :Salah satu pengurus UPK diluar bendahara (KetuaSekertaris UPK ) ;Fasilitator kecamatan (Fk) ;Fasilitator Tehnik ( FT) Kecamatan ;Wakil masarakat yang ditunjuk pada musawarah

bendahara.dan buku rekening SPKPdisimpan bendahara ;Bahwa yang menjabat saat ditemukannyaadanya pencairan dana SPKP tiga kelompokyaitu :Fasilitator kKecamatan (FK) yaitu NASIR UTIA,SE ;Fasilitator Tehnik ( FT) yaitu MOHAMADTAUFIK RIZKI ;Wakil masarakat yang ditunjuk padamusawarah antar desa ( MAD) yaitu HASANMOHAMAD selaku sekertaris BKAD ;Ketua UPK yaitu NASRUM HEMETO ;Kemudian setelah slip penarikan ditandatangani maka yang mencairkan uang di Bankyaitu bendahara WISNA BILATULA ;.Bahwa sesuai rapat Musawarah

FasilitasKecamatan, Pemerintah Desa dan UPK Desa);b Persyaratan pencairan dana adalah proposal pelaksanaan kegiatanrangkap 4, foto copy rekening UPK rangkap 4 dan kwitansibermaterai Rp. 6.000, ditanda tangani dan distempeloleh ketua UPK yang diketahui Kepala Desa rangkap 4;c Sebagai pelaksana dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak)yang melibatkan Lembaga Ketahanan Masarakat Desa atausebutan lain beranggotakan masyarakat desa;d Apabila Desa lokasi program belum terbentuk UPK untukdibentuk melalui musawarah

Desa);b Persyaratan pencairan dana adalah proposal pelaksanaankegiatan rangkap 4, foto copyPOR SUG rccoxceannvsanieeneninorines (11)/rekening UPK rangkap 4 dan kwitansi bermaterai Rp. 6.000, ditanda tangani dandistempel oleh ketua UPK yang diketahui Kepala Desa rangkap 4;c Sebagai pelaksana dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak)yang melibatkan Lembaga Ketahanan Masarakat Desa atausebutan lain beranggotakan masyarakat desa;d Apabila Desa lokasi program belum terbentuk UPK untukdibentuk melalui musawarah

Mengenali Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir).Bahwa dalil Eksepsi Tergugat Il, halaman 2, angka Romawi TentangKewenangan Absolut adalah dalil eksepsi tidak jelas dan mengadaada, dimana dalam dalilnya tidak menjelaskan Peradilan mana yangHalaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pat.G/2020/PN.MKStepat di maksud tersebut, padahal dalam Perjanjian Pengikatan JualBeli, halaman 3 dari 4, Pasal 8 tentang Perselisihan, angka 3, sudah jelasdi atur dan di sepakati, apabila penyelesaian secara musawarah

untukmufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untukmenyelesaikannya melalui Kantor Panitra Pengadilan Negeri Makassar diMakassar, hal ini sudah sesuai Pasal 118 Ayat 4 HIR.Menolak dengan tegas eksepsi Turut Tergugat, berdasarkan PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB), halaman 3 dari 4, Pasal 8 tentangPerselisihan, angka 3, sudah jelas di atur dan di sepakati tentang domisilihukum, apabila penyelesaian secara musawarah untuk mufakat tidaktercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya

baik melalui tausiah secara langsung, maupunmelalui artikel dan vidiovidio tentang Daullah yang di tonton secarabersama sama baik melalui handphone jamah maupun dari televisimenggunkan memori card /data yang di laksankan di rumah Syaifulmenggunkan televisi milik Dedi Sanjaya.Bahwa benar struktur organisasi kelompok JAD (Jamaah anshor daullah)yang = saksi pimpin mulai tahun 2016 sampai saat ini dimanapengangkatan tersebut di lakukan di rumah SAIFUL yang beralamat diSicanang SumatraUtara melalui musawarah

TjkBahwa yang mengajukan Prona atas tanah tersebut adalah Penggugat, danterbit sertifikatnya pada tahun 2019 akhir;Bahwa Saksi dan rekan hanya mengetahui berkasberkas yang diprosessaja;Bahwa tidak ada pemohon atas nama Tergugat di Prona pada tahun 2017;Bahwa tidak ada pengajuan pembuatan sertifikat atas nama Tergugat;Bahwa Saksi tinggal di Raja Basa Lingkungan I;Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dikaveling;Bahwa proses prona Saksi dari pihakpihak RT kemudian dibentuk Pokmas;Bahwa sudah ada musawarah

diyatuhkan dalamperkara a quo maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat masingmasinguntuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi PutusanPengadilan Negeri Pasarwajo yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusandalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;Bahwa Para Penggugat telah berupaya agar perkara aquo dapat diselesaikan dapatdiselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musawarah

Putusan Nomor 1787/Padt.G/2020/PA.Ckr Bahwa setelah ada musawarah tersebut antara Pemohon danTermohon telah berpisah tempat tinggal; Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru, namun saksitidak mengetahui penghasilannya; Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohonmemiliki harta berupa mobil avanza warna silver, motor ada 2 (dua)buah, saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang pegang, selainitu ada tanah sawah yang digarap oleh Pemohon; Bahwa uang gadaian sawah telah dikembalikan oleh Rizkisebesar

Perjanjian Kerja;Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak pernah memberikan hakhak ParaPenggugat sebagaimana peraturan PerundangUndangan yang berlakusehingga dapat dikatakan iktikat baik Tergugat untuk memberikan UangPengganti Hak dan Iktikat untuk memperkerjakan kembali Para Penggugatsudah tidak ada lagi;Bahwa sebelum perkara ini kami daftarkan pada Dinas Tenaga KerjaPropinsi Bengkulu, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudahmemberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali (Bukti P5, P6, dan P7) untukdilakukan musawarah

Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi lalai/ingkar janji ternadap BeritaAcara Musawarah Penetapan Harga Ganti Rugi sebagaimana butir 15 Sub. cdi atas, maka Para Penggugat Rekonvensi menduduki dan menutupioperasinya Bandara Emalamo tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Agustus2010 Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan membenarkan objeksengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi.