Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2),apabila Direksi telah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaantidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;Bahwa dalam Pasal 66 ayat (2) : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu)pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) bagian dari jumlah keselurunan saham dengan hak suara yang sah,atau

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri olen pemegang saham yangmewakili lebin dari 2 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah;b.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidakHal. 18 dari 43 hal. Put. No.1542 K/Pdt/2008menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan; ataub.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksiatau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;Ayat 2:"Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat menetapkan bentuk isi dan jangka waktu pemanggilan RUPSserta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar.Ayat 3 :"Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana

Semyung Prima tidakdapat membuktikan jumlah secara kongkrit yang akan diwakili sebagaipemegang saham sebagai syarat untuk mengajukan permintaan RUPS LB,maka Tergugat tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permintaan RUPS LB dengan demikian RUPS LB yangdilaksanakan Tergugat tanggal 9 Juni 2006 tersebut cacat hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan

tanggal 7 Mei 2012 yang dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS Nomor 09 tanggal 7 Mei 2012 Terdakwa telahmengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Il pada PT.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal9 Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 tanggal 7Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;PrintSummary Agreement PT. Gie tahun 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal 9Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus 2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 Tanggal 7 Mei2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1302 K/PID/2015 PrintSummary Agreement PT.

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTOBBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkanstandarakuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.(1) RUP(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.S tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 66 ayat (2) : laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.BBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusunberdasarkan standar akuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTO (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat

Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi anggota DewanKomisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan :Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan perseroan, atau.b.

LB) untuk menindaklanjuti Keputusan RapatDewan Komisaris, yang kemudian dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) tersebut mengambil suatu keputusan yang padapokoknya memberhentikan Direksi secara permanen, dan menggantisusunan Pengurus PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) danHalaman 10 dari 48 hal.

Muhammad SaidYang dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups Lb)sebagaimana tersebut, maka susunan Pengurus PT Bali Nuansa SuksesPratama (PT BNSP) menjadi sebagai berikut: Direktur Utama : Lidwina Ariwin Susetyo Direktur : Drs. H. Muhammad Said Komisaris : Ir.

Unggul Abinowo, M.MA. sebagai Direktur Utama dan memberhentikanAnggraini Rachmawati Sri Dewi sebagai Direktur tersebut juga harusdibatalkan secara hukum atau setidaktidaknya dinyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat;Bahwa terhadap hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) sebagaimana yangtersebut, Penggugat (I.C. Ir.

RUPS Luar Biasa PT BNSP,yang dinilai Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum danHalaman 22 dari 48 hal. Put.

sebagaimana dimaksud padaayat (4) anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri;Pasal 106 ayat (6), RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut;Pasal 106 ayat (7), dalam hal RUPS menguatkan keputusanpemberhentian sementara, anggota direksi yang bersangkutandiberhentikan untuk seterusnya;Dan merujuk terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.BNSP Akta Nomor 158 tanggal 24 Juni 2002 (bukti T1) Pasal 14ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Anggaran Dasar

PANCA LOGAM MAKMUR, diHotel Aston Marina yang dihadiri oleh para Pemegang Saham danatau Kuasa Pemegang Saham diantaranya Kuasa Hukum Penggugatdalam Perkara Aguo dan juga TERGUGAT serta TERGUGAT IIdalam RUPS Luar Biasa tersebut dimana hasil rapat tersebut dibuatdalam bentuk tulis tangan dan diparaf peserta rapat. Adapun intikeputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut:. Menegaskan keputusan Sirkuler di luar rapat (CircularResolution) para Pemegang Saham PT. PANCA LOGAMNUSANTARA ;Il.

Sampai dengan terbentuknya pengurus pada hariini, berkaitan dengan laporan keuangan yang sudahberjalan dapat diterima dan disahkan oleh paraPemegang Saham serta memberikan pembebasan danpemberesan dari pertanggungjawaban keuanganperseroan ; Atas usul tersebut para Pemegang Sahammemerintahkan kepada Direksi lama untuk membuatlaporan keuangan selama diangkat sebagai Direksisampai dengan hari ini dalam jangka waktu 2 (Dua) bulanterhitung sejak hari ini yaitu tanggal 08 Agustus 2011akan dilaksanakan RUPS

SUGIH ARTHA INVESTAMA);Bahwa ternyata sebelum tanggal 12 September 2011 beredarkeputusan RUPS Luar Biasa PT. PANCA LOGAM MAKMUR tanggal06 Juni 2011, yang hasil rapat tersebut ditulis tangan dalam kertasdan diparaf peserta rapat, dan ternyata dari kertas tulisan tangantelah terbit 7 (Tujuh) Akta Notaris yang dibuat oleh TERGUGAT ataspermintaan TERGUGAT II.

Bahwa terbitnya Akta No. 5 dan No. 8, Akta No. 4 dan No. 7 yangisinya menggunakan draft hasil RUPS Luar Biasa PT, PANCALOGAM MAKMUR yang seolaholah adalah hasil keputusan RUPSLuar Biasa PT. PANCA LOGAM NUSANTARA dan PT. ANUGRAHALAM BUANA INDONESIA atau dengan kata lain RUPS Luar BiasaPT. PANCA LOGAM NUSANTARA sebagaimana disebut dalam AktaNo. 5 dan No. 8 dan RUPS Luar Biasa PT.

AYUTA MITRASENTOSA selaku Kuasa Pemegang Saham Ketiga Perseroantersebut di atas) bahkan khusus untuk Akta No. 5 dan No. 8 dan AktaNo. 4 dan No. 7 tidak pernah dilakukan sehingga PENGGUGAT tidakpernah menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut di atas, oleh karena ituapa yang dinyatakan TERGUGAT dalam isi penutup aktaaktatersebut di atas adalah tidak benar.

Bahwa Pasal 105 ayat (i) UndangUndang No. 40 Tahun 2007disebutkan:"(i) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (i) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusandi luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

Ketentuan Pasal 142 ayat 3 UU PT menyatakan:Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksibertindak selakulikuidator.

Bahkan kalaupun dalil Penggugatdianggap benar, quod non, maka ketentuan penetapaan gaji dantunjangan direksipun tidak selalu harus ditetapkan oleh RUPS namundapat ditetapkan oleh Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat(2) dan (8) UU PT yang masingmasing menyatakan:Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan KomisarisDalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud

Surat panggilan RUPS secara materil dan formil harus memenuhisyaratsyarat yaitu dibuat dan diterbitkan oleh Direksi dan dalamsurat panggilan RUPS tentang pemberhentian Likuidator harusdimuat secara jelas tentang agenda atau mata acara RUPS ;2. Surat panggilan RUPS harus dikirimkan kepada para pemegangsaham PT melalui surat tercatat atau panggilan di surat kabarharian selambatnya 14 ( empat belas ) hari sebelum RUPSdiselenggarakan;3.

Jika keputusan RUPS dibuat dalam bentuk Circular Resolution,maka seluruh pemegang saham PT harus menyetujui danmenandatanganinya, apabila keputusan RUPS ditandatangani olehpemegang saham di luar negeri maka harus memenuhi persyaratanotentifikasi dan apabila tidak dipenuhi maka Circular Resolution itutidak sah atau tidak mengikat ;Bahwa apabila Likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannyasebagaimana dalam pasal 149 ayat (1) UU No.40 tahun 2007, barudapat diberhentikan setelah Likuidator yang bersangkutan

No.605/PDT/2016/PT.DKIdihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, Sarjana Hukum, MagisterHukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok)"Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Berdikari (Persero) Tentang Pengesahan RencanaKerja Dan Anggaran Perusahaan Tahun 2005 Nomor : BA 04 D2.MBU2 2005 Tanggal 10 Januari 2005, telah pula dilakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Berdikari (Persero)yang keputusannya (antara lain): " ...menyetujui pengambil alihangedung PT.

Medan Merdeka Barat No. 1, Kelurahan Petojo Selatan,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, seluas 3.265 m2., antara PELAWANdengan TURUT TERLAWAN adalah merupakan dalil yang mengadaada dandibuatbuat belaka,karena secara hukum keputusan RUPS TURUTTERLAWAN, tanggal 24 Desember 2004, dan Keputusan RUPS PELAWANNo.

(Persero) Tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan AnggaranPerusahaan Tahun 2005 Nomor: BA04 D2.MBU2 2005 Tanggal 10Januari 2005, telah pula dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.BERDIKARI (Persero) yang keputusannya (antara lain): "..... menyetujuihal 18 dari 30 hal put.

pada TU RUT TERLAWAN maupun RUPS padaPELAWAN sebagaimana dalilnya dalam perlawanan, RUPS tersebut tentuharus dilakukan dihadapan Notaris atau kemudian dibuatkan "PernyataanKeputusan Rapat" (PKR) oleh Notaris dan dibuatkan perubahan AktaPendirian atas Komposisi Saham dan/atau perubahan Modal dan/atauperubahan susunan Pengurus danlainlain, untuk didaftarkan diSisminobakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dimuatdalam Serita Negara.

Akan tetapi RUPS TURUT TERLAWAN dan RUPSPELAWAN tidak ;Bahwa Pengalihan Aset milik TURUT TERLAWAN kepada PELAWANapalagi benda tidak bergerak, tidak ditentukan keabsahaannya dan berlakumengikat bagi Pihak Ketiga lainnya berdasarkan RUPS, catatan Akuntandan lainnya yang tidak diatur dalam Pencatatan Suku Tanah, akan tetapiharus didaftarkan pada Kantor Sadan Pertanahan Nasional di wilayahHukum obyek tanah tersebut seperti Penetapan Sita oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat Perkara No: 096/2009.Eks tanggal

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalinan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harus dihadiri juga oleh parapemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWAN TANUMULIA atau ILSERADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah), Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMYTANUMULJA (berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Adaagenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihan saham milik(Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), drg.GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan EMMY TANUMULJA (berkasterpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasa yang tertuang dalamAkta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA adalah terdakwaFRANSISKUS MARTINUS SOESETIO selaku Direktur Utama.

batal demi hukum, begitu pula AktaPernyataan Keputusan RUPS Luar biasa dengan No.: 11 tertanggal20 Desember 2011 batal demi hukum ;14.

Bahwa dengan demikian RUPS Luar Biasa yang dijadikandasar Perubahan Anggaran dasar oleh TERGUGAT II adalah RUPS LBtidak sah karena tidak memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksuddalam Undangundang tentang Perseroan Terbatas dan tidak sesuaidengan prosedur pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa seperti yangdisyaratkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,dimana pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa baik TERGUGAT maupun TERGUGAT II tidak dengan disertai pemanggilan terlebih dahulukepada

pemegang saham dan tidak mencantumkan agenda RUPS/RUPSLB;15.

Tergugat danTergugat II tidak disertai pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegangsaham dan tidak mencantumkan agenda RPS/RUPS LB.Pemegang saham yang mana ? RUPS/RUPS LB yang mana ? Kapan ?TIDAK JELAS !

Jadi sangat jelas RUPS LB a quo dituangkan dalam AktaNotaris Nomor 11 tertanggal 20 Desember 2011 yang di buat dihadapan Notaris Ny.

persetujuandari Menteri sebelum halhal dimaksud diputuskan dalam RUPS.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa :"Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, risalah RUPS dan risalah rapat Direksimemuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat."

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yangmerupakan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari100% (seratus) persen, maka penentuan kebijakan mengenai Bonus danInsentif kKeputusannya diambil Menteri bersamasama dengan pemegang sahamlainnya dalam RUPS.

tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang PerseroanTerbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

tanggai pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejaktanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan.Perseroan wajid memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jjika diminta.Dalam

tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang Perseroan Terbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.3).

LB)yang diadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak RayaNomor 101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,pemegang saham, Direksi dan Komisaris perseroan serta pihak ketigalainnya;Menyatakan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TurutTergugat batal

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahunsejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidakmenyelenggarakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuanganperusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan denganaudit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporanmengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugidalam aktifias bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat dan mengelapkan

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahunsejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidakmenyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuanganperusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan denganaudit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporanmengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugidalam aktifias bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat dan mengelapkan

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yangdiadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak Raya Nomor101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan batal demihukum;4. Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April 2016tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,Halaman 11 dari 15 hal. Put.

didirikanpada tanggal 1 Februari 2011 oleh Penggugat dengan Tergugat Il dihadapan Prisman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang dengan susunandireksi Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat Ill sebagai Direkturdan Tergugat II sebagai Komisaris dan pembagian Penggugat pemegangsaham 25 % dan Tergugat pemegang saham 75 %; Bahwa tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Tergugat IVmempunyai hubungan kepengurusan dengan PTI Mudolar Alkesindo,maupun yang berhubungan dengan kepemilikan saham dan RUPS

Suga Indonesia kini telah dirubahmenjadi atas nama pribadi Tergugat tanpa diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka dengan ini telah terang dan nyataTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT.BTN.7.10.11.12.Bahwa selama Penggugat cuti hamil, gaji penggugat yang sekaligusmerangkap sebagai Accounting manager di PT.

Suga Indonesia kini telah dirubahmenjadi atas nama pribadi Tergugat tanpa diadakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka dengan ini telah terang dan nyataTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa selama Penggugat cuti hamil, gaji penggugat yang sekaligusmerangkap sebagai Accounting manager di PT.

Suga Indonesia dengansecara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT.BTN.9.10.11.12.Bahwa berdasarkan salinan Akta No. 2, Tanggal 29 September 2016,Penggugat masih sah sebagai Komisaris di perusahaan PT. Suga Indonesiadan memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum terhadap Vina Rosmayanti;Bahwa tindakan Tergugat sebagai Direktur di PT.

Suga Indonesia dengan sepihaktanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dasar tersebutdijadikan untuk mengkualifikasi tindakan Tergugat sebagai PerbuatanMelawan Hukum yang kemudian pada poin 11 ditegaskan kerugianyang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Tergugat tersebut. Namundalam poin 9 Gugatan, Penggugat mendalilkan pula BahwaBerdasarkan Salinan akta No.2 tanggal 29 September 2016,Penggugat masih sah sebagai komisaris di Perusahaan PT.

Suga Indonesiayang termuat dalam Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal O06 Pebruari2013, dijelaskan Bahwa Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhirapabila :1) Mengundurkan diri2) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundangundangan;3) Meninggal dunia ;4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS)Bahwa tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmembahas tentang pemberhentian Penggugat dari kepengurusan danPemegang saham PT.

Golden Hui yang diaktakandengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di KabupatenSemarang setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. Golden Hui;Bahwa Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama PT. Golden Huiberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Golden Hui lagikarena tidak terdapat di dalam Aktaakta yang dibuat berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Golden Hui. Dan setelah melaluiproses persidangan, maka perkara tersebut telah diputus pada tanggal 22Oktober 2007 dengan Amar Putusan :Mengadilil. DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Illl DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

Golden Hui berdasarkan aktaaktaterakhir yang dibuat, dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Golden Hui ;15. Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PengadilanNegeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara No.

Register 13 /Pdt.G / 2007 / PN.Smg adalah sebagai berikut ....dan selama aktaaktayang dimaksud belum dibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka Tergugat (LIU FU) / Penggugat dan Tergugat II (NURANDAYANI) yang berhak mewakili kKepentingan hukum PT. Golden Hui...16.

Golden Hui, yaitu apabila menginginkan perubahanharus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.14. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS- LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal.22. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

Bank Maluku hanya dikenal 2 (Dua) forum RUPSyaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkan mengenai RUPSTerbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar;Bahwa Sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harus dipimpin olehKomisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapat dipimpin olehsalah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untuk dibuatkan BeritaAcaranya dan selanjutnya keputusanRUPS ditandantangani olehKomisaris Utama / Komisaris selaku Wakil Pemegang Saham;Bahan Terkait dengan pelaksanaan RUPS

Yang adahanyalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;Bahwa saksi pernah melihat RUPS Terbatas sepintas sajadan yang saksi lihat menandatangani RUPS Terbatas adalahGubernur dan Walikota;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RUPS Terbatas;Bahwa yang harus hadir saat adanya RUPS Terbatas adalahpemegang;Bahwa saat diadakan RUPS harus ada Berita Acara danNotaris juga hadir saat itu;Bahwa dalam RUPS Terbatas ada Berita Acara dan Notarisyanghadir saat itu;Bahwa Gubernur menandatangani RUPS Terbatas di

Undangan biasanya diterima 14 (empat belashari) sebelum RUPS dilaksanakan. Hasil RUPS tersebut harusdibuat surat, notaris mencatat dan mensahkan dan ada daftarhadir RUPS.

dasar pasal 10;Bahwa Ada 2 (dua) jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLuarbiasa;Bahwa Tidak ada RUPS Terbatas;Bahwa Semua pemegang saham wajib diundang untuk hadir diRUPS;Bahwa Di dalam RUPS, Pemegang Saham Pengendali (PSP)tidak disebutkan wajib hadir;Bahwa RUPS wajib dipimpin oleh Komisaris.

persetujuan dari PSP, PT Bank Malukumembuat RUPS Terbatas;Bahwa yang membuat RUPS Terbatas adalah Divisi RenstraCorsec yang Ketua Divisinya adalah saudara Petro Tentua, SEserta bagian teknisnya adalah Terdakwa;Bahwa yang membawa RUPS Terbatas untuk ditanda tanganioleh PSP adalah saksi Izaac Thenu dan saat itu setahu saksiIZaac Thenu juga membawa SKSK yang lainnya bersamaandengan RUPS Terbatas tersebut;Bahwa PSP menandatangani RUPS Terbatas di Jakarta;Bahwa dalam pelaksanaannya, RUPS Terbatas tidak

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).

RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.

Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertarapat.Sedangkan risalah RUPS (atau RUPSLB) yang kemudian dituangkan dalambentuk akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turutmenghadiri kegiatan RUPS tersebut.

RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS2 Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan apabilarisalah RUPS dibuat dengan akta notarisSecara di bawah tangan (underhand)Dalam prakteknya risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisadisebut notulen atau risalah.

Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegangsaham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas danmemutuskan halhal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkunganperseroan sendiri, dan keputusankeputusan dari RUPS tersebut tidakmemerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepadaMenhumkam, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/atau para pemegangsaham Perseroan Notulen/Risalah;RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta otentik.Penandatangan dengan Akta NotarisHalaman

Menyatakan sah dan berharga Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat-ll tertanggal 31 Maret 2004 dan Akte Pendirian PT Karya Lestari Makmur No.76 tertanggal 21 April 2004 serta Akta No.61 tertanggal 24 Agustus 2009 Tentang Risalah RUPS PT Karya Lestari Makmur;3.

Dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mempelajariAnggaran Dasar PT Karya Lestari Makmur, tidak ada larangan bagi para Tergugat dengan mekanisme RUPS luar biasa secarakorumuntuk menghentikan Penggugat selaku Direktur.

Selanjutnya disebutkan bahwa RUPSdapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkandalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UU.

Sedangkan dalil Penggugat yangkeberatan karena dirinya tidak diikut sertakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah tidak beralasan umum untuk dijadikansebagai alasan bahwa keputusan RUPS luar biasa tersebut tidak sah dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak lagi berposisi sebagai pemegang saham di PT Karya Lestari Makmur karena Penggugat telahmenjual sahamnya kepada Tergugatll sebelum RUPS Luar Biasa.

Dengan demikian, Penggugat tidak lagi memiliki haksuara dalam memutuskan kelangsungan PT Karya Lestari Makmur;Bahwa kehadiran Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tidak diperlukan karena sebelum RUPS Luar Biasa dilaksanakanPenggugat telah diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai Direktur PT Karya Lestari Makmur;Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 27Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat PT KaryaLestari Makmur tidak dapat dibubarkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 angka 2 Akte No.76 tertanggal 23 April 2004 telah diatur tentangpenggunaan dan pembagian laba Perseroan yaitu penggunaannya ditentukan oleh RUPS. Jika RUPS tahunan tidakmenentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UU dan AnggaranDasar Perseroan dibagi sebagai deviden.

Bahwa RUPS LB dengan agenda memberhentikan Terlawan sebagaiKomisaris dan sdr.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan III selaku Direktur Utamasecara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namun kesempatan itudimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakan RUPS yangkemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agenda memberhentikanTerlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku Wakil

PANTAIPERUPUK INDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS Terlawan tidak berada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dantetap menyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harusdisetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham, oleh karenanya RUPSLB tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari 2015 yang tertuangdalam Akta Nomor : 11 dan Akta Nomor : 3543/Leg/2015 yang dibuatTerlawan VI telah dilaksanakan bertentangan

PANTAI PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);24.

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (Satu)orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan denganCara menunjuk 1 (Satu) orang sebagai wakil bersama;(b) Anggaran Dasar Perseroan:F Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham, baikRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa;il. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS;ill. Pasal 10 untuk hadir dan punya Hak Suara serta turutdalam pengambilan pada RUPS perseroan;iv.

Pasal 71 sampai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007;Pasal 711) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Pst.antara lain Tergugat II sebagai Pengurus tergugat yaitu Direktur utamaPerseroan tidak melaksanakan kewajiban hukum nya sesuai yangditentukan dalam Undangundang Perseroan Terbatas maupun anggarandasar perseroan yakni tidak mengadakan RUPS tahunan yang khususmenyampaikan laporan keuangan yang menetapkan penyisihan lababersih, Penggunaan laba bersih dan tidak melaporkan seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagai dimaksud padaPasal 70 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham

Gugatan Salah PihakBahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Il danIll, adalah salah pihak, salah alamat dan salah dalam menentukan pihakpihak yang harus digugat/ dituntut tanggung jawab hukumnya, karenaPenggugat selaku Pemegang Saham hanya dapat menuntut tanggungjawab hukum Pengurus Perseroan (Direktur Utama dan Komisaris UtamaPerseroan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Penggugat selaku Komisaris Utama PT.

Bahwa dalil Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 Gugatan adalah tidakbenar sama sekali, karena Tergugat II selaku Direktur Utama danpemegang saham Lainnya telah menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk menetapkan Laba Rugi dan Penggugat tidak hadir dikarenakanHal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst.menyadari kedudukannya sebagai pemegang saham kosong (tidakmenyetor modal).

Bahwa berkaitan dengan gaji dan tunjangan sebagai direksi, sejaktahun 2006 sampai denagn tahun 2012, tidak pernah ada satupunRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan nilai gajidan tunjangan tersebut, para prmegang saham pun tidak pernahmendelegasikan kepada komisaris untuk menetapkan besaran gajimaupun tunjangan direksi. Penggugat pun tidak pernah memintadiadakan RUPS berkaitan dengan besaran gaji dan tunjangannya.4.

Permintaantersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tanpa alasan yang jelas.Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Tergugat Konvensi/ PenggugatRekonvensi memutuskan untuk =menonaktifkan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi dan meminta komisarisperusahaan untuk mengadakan RUPS pada tanggal 8 Februari 2013dengan agenda untuk meminta pertanggungjawaban PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi dan memintaPenggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi

Akan tetapi pada hari RUPS tersebut dilaksanakan,Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tdk hadir dan hanyamengirimkan kuasa hukumnya.Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitidak pernah melakukan pertanggungjawaban maupunmengembalikan dokumendokumen perusahaan $serta sertifikatsertifikat tanah perusahaan tersebut.Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangmenggelapkan bukti/kuitansi pembayaran tanah serta sertifikatsertifikat tanah tersebut tanpa jjin dari Tergugat

.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gajidan tunjangan sebagdimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

sebagaiDirektur, apakah Penggugat sudah melaksanakan tanggung jawab,kewajiban dan atau melakukan prestasiprestasi dalam menjdlankanperseroan sebagdimana maksud dan tujuan perseroan selamadiangkat sebagai Direktur sejak 30 Juni 2009;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Madajelisberpendapat bahwa surat permintaan Penggugat Konpensi untukmendapatkan gaji (Surat No. 79/MYP/XI/2012 Tertanggal 28Nopember 2012 / P 16 dan Surat No. 02/MYP/I/2013 Tertanggal 8Januari 2013/ P 19) sudah ditujukan kepada RUPS