berdasarkan bukti bertanda P1 berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 74/520/X/2004 tanggal 27 April 2015, yangdikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKindang, Kabupaten Bulukumba, yang telah sesuai dengan aslinya serta telahbermeterai cukup, karena itu bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formalsuatu akta autentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal8 Oktober 2004, dengan demikian bukti P1 tersebut dinilai

dan oleh karena bukti P1 telah memenuhisyarat formal dan materil akta autentik, maka bukti Pitersebut memiliki nilaikekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harusdinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikatdalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugatadalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan saksi tersebut telahmemberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehinggasecara formal patut dinilai

lain dan mendukung dalildalilgugatan Penggugat, karena itu alasanalasan Penggugat sepanjang yangberkaitan dengan alasan perceraiannya dengan Tergugat harus dinyatakanterbukti;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat jugamengajukan bukti dua orang saksi;Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugatadalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan saksi tersebut telahmemberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehinggasecara formal patut dinilai

mendukung pula dalil jawaban Tergugat, karena itualasanalasan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan alasanperceraiannya dengan Penggugat harus dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa usaha keluarga yang menasihati Penggugat danTergugat agar bisa rukun kembali membina rumah tangga, ternyata tidakberhasil, demikian pula dengan usaha yang dilakukan oleh mediator sertausaha Majelis Hakim pada setiap persidangan untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat, ternyata juga tidak berhasil, maka telah dapat dinilai

;Menimbang, bahwa adapun usaha keluarga, Majelis Hakim danmediator dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugatdengan Tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat,maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilaibahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat danTergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksudpasal di atas dinilai

Dengan demikian,gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan,panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut,sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undangundang NomorHalaman 9 dari 19 putusan Nomor 302/Pat.G/2019/PA. Bji7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jis.

menguatkandalil atau alasanalasan perceraiannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannyaPenggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai P.6)serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakanprobationis causa (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untukmembuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukanalat bukti tertulis (P.1 sampai P.6) di persidangan yang dinilai

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkandengan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebutdi atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sahdengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihakyang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 (fotokopi aktakelahiran anak pertama, kedua, ketiga Penggugat dan Tergugat yang telahdewasa dan mandiri sementara anak

bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat sebagai kepala keluarga,bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapatditerima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya tentangperceraian, kuasa Penggugat telah mengajukan alatalat bukti berupa duaorang saksi di persidangan yang dinilai

sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengarketerangannya, ketiga saksi adalah pihak keluarga dan orangorang yang dekatdengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama dan kedua adalahtetangga dekat Penggugat sehingga kuat dugaan keduanya sangat mengetahuikondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi memberikanketerangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri olehmasingmasing saksi, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yangdiajukan Penggugat dinilai

Pasal 2 Ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarip BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaMeterai:;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.1 dan P.2 yangmerupakan identitas Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang, sehingga terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3 yangmerupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, dinilai

perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yangmenerangkan tentang tanggal lahir anak yang dimintakan dispensasi kawin,dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, terbukti bahwa anak yangdimintakan dispensasi kawin belum cukup umur untuk melangsungkanpernikahan, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehinggadinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P5 yangmerupakan fotokopi Kartu Keluarga, dinilai

sebagai bukti autentik yangmembuktikan bahwa Para Pemohon adalah benar merupakan orang tuakandung dari anak yang dimintakan dispensasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P6 yangmerupakan fotokopi ijazah terakhir anak Para Pemohon, dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, dinilai sebagai bukti autentik yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yangmerupakan identitas calon istri dari anak Para Pemohon, dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, dinilai

sebagai bukti autentik yang mempunyaikekuatan sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaituSaksi 1dan Saksi 2dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidakdilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksitersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohontidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal

sebelumnya yaitu sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg, sehinggasetelah ditanyakan kepada saksi SAHIDI dan saksi SENAN, maka diketahuiHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Ligbahwa sebagian hasil panen sawit milik saksi Nursilawati telah dijual olehTerdakwa dan IMAM (DPO) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Nursilawati.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan IMAM (DPO), saksi Nursilawatimenderita kerugian kurang lebin sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) Kg buahkelapa sawit yang apabila dinilai

hasil panen tersebut jauh berbeda dari hasilpanen sebelumnya yaitu sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg, sehinggasetelah ditanyakan kepada saksi SAHIDI dan saksi SENAN, maka diketahuibahwa sebagian hasil panen sawit milik saksi Nursilawati telah dijual olehTerdakwa dan IMAM (DPO) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Nursilawati.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan IMAM (DPO), saksi Nursilawatimenderita kerugian kurang lebin sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) Kg buahkelapa sawit yang apabila dinilai

hasil panentersebut jauh berbeda dari hasil panen sebelumnya yaitu sebanyak 7.500(tujuh ribu lima ratus) Kg, sehingga setelah ditanyakan kepada saksi SAHIDIdan saksi SENAN, maka diketahui bahwa sebagian hasil panen sawit miliksaksi Nursilawati telah dijual oleh Terdakwa dan IMAM (DPO) tanpasepengetahuan dan seizin saksi Nursilawati; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan IMAM (DPO), saksi Nursilawatimenderita kerugian kurang lebih sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) Kgbuah kelapa sawit yang apabila dinilai

sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dariketerangan saksisaksi diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni2020 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di kebun sawit milik saksi Nursilawati diDesa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi RawasProvinsi Sumatera Selatan, Terdakwa selaku tukang panen buah kelapa sawit dikebun milik saksi Nursilawati menggelapkan kurang lebih sebanyak 3.200 (tigaribu dua ratus) Kg buah kelapa sawit yang apabila dinilai

Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dariketerangan saksisaksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa berupa menjual TBS (Tandan Buah Segar) milik saksiNursilawati kurang lebin sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) Kg buah kelapasawit yang apabila dinilai dengan adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta duaratus ribu rupiah) kepada Sdr.

Karena bersifat kodrati,perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungioleh negara;Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadaphak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiaporang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melaluiperkawinan yang sah.

halaman, Penetapan Nomor: 94/Pdt.P/2021/PA.SgtaPasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa reasoning ditetapbkan batas minimal usiaperkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempatundangundang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (Sembilan belas)tahun dinilai

Nominal tersebut dinilai cukup untukmembiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebin kedua orangkeduanya dalam perkara a quo berkomitkan untuk ikut bertanggung jawabterkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan keduanya;Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilaitelah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secarasosiologis Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajardalam masyarakat.

Ube le prio aw lasll 559Artinya: Menghindari kemadiaratan (kerusakan) lebih didahulukan dari padamenarik kemanfaatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakimberpendapat, rencana perkawinan antara keduanya dinilai telah sejalandengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child);Menimbang, bahwa Hakim perlu. mengetengahkan beberapaketentuan hukum Islam sebagai berikut:2.

BILArtinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di orntarkalian yang telah sanggup (materil dan immateril), makamenikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklahia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, permohonan Pemohon dinilai terbukti Karena telah berdasarkan hukumdan beralasan.

alasan tidak cukup umur;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon mengajukan alatalat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA.PkjMenimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1, yangdinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, dan dalam bukti tersebutmenerangkan bahwa kehendak anak Pemohon untuk menikah belummemenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dengandemikian bukti tersebut secara materil dinilai

Oleh karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formildan materil bukti akta autentik, dan telah memenuhi batas minimal bukti yangsempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anakPemohon mendapatkan penolakan dari pihak yang berwenang untukmencatatkan perkawinannya sehubungan dengan umurnya yang belumcukup;Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2, yang dinilai telah memenuhisyarat formil akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwaanak Pemohon lahir pada tanggal 20 Oktober

2003, maka secara materilbukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik.

XXXXXXXXX No.17 , Jepara yang dibeli pada tanggal 12Juni 2010 seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah ) yang sekarangkalau dinilai dengan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluhjuta rupiah) yang nilai sejumlah 150.000.0000 (seratus lima puluh jutarupiah) tersebut tidak termasuk tokonya karena kedua toko tersebutstatusnya hanya merupakan surat ijin menempati kios (SIMK) milikPemerintah Kabupaten Jepara;.

XXXXXXXXX Rt.02, Rw.03 , Jepara, yangdibeli pada tanggal 28 3 2014, yang sekarang kalau dinilai denganuang sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).. 1 unit sepeda motor merk XXXXXXXXXX tahun 2010 , No.PolisiXXXXXXXXXX, atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang sekarang kalaunilai dengan uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)d.

Jika yang dimaksud adalah belum adapebagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka kontentersebut tidak pas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka gugatan Penggugat dinilai tidak jelas, kabur, tidak focus sertatidak cermat dalam merumuskan sebuah gugatan, dengan demikian eksepsiTergugat dapat diterima;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dibenarkan ataudikabulkan mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil, dan otomatistentang

., lahir di Ampenan, tanggal 30 September 2007 (umur 13 tahun),sehingga dinilai anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 21 tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) berupa SuratKeterangan Kematian dan alat bukti itu bila dihubungkan dengan keterangansaksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai danberkesimpulan dimana Abdul Manap bin H.Muhammad Rifai. yang telahmeninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014, sehingga dengan demikianayah dari anak benama : Laela Cahya

Mtr.menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut tidakmempunyai sifatsifat yang tercela, sehingga Pemohon dinilai dapatmelaksanakan perwalian itu, baik pada diri maupun harta kekayaan anak yangada dalam perwaliannya.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yangmenerangkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anaknyabernama : Laela Cahya Ramadhani Manap binti Abdul Manap., lahir diAmpenan, tanggal 30 September 2007 (umur 13 tahun) , yang dinilai masihdibawah

, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi,yakni keluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikanHalaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1004/Pdit.G/2016/PA.Dpk.keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuansaksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan danpertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya salting bersesuaiandan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil:Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagaibentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginyaTergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejakbulan Desember 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangatkuat pecahnya rumah tangga (broken matriage) Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa

Hakimmenilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hiduprukun sebagai suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat benarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendakidalam AlQur'an pada Surat ArRum Ayat 21, dan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehinggagugatan Penggugat dinilai

berkedudukan hukum atau persona standi inyudicio dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orangsaksi, yakni keluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikanketerangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuansaksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihnan danpertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaiandan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagaibentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisahranjangnya Pemohon dan Termohon telah perginya Termohon dari tempatkediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak November tahun 2014sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumahtangga (broken marriage

sehingga Majelis Hakimmenilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hiduprukun sebagai suami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon benarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendakiAllah dalam Surat ArRum Ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonanPemohon dinilai

berkedudukan hukum atau persona standi in yudicio dalamperkara aquo;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaknikeluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikan keterangan dipersidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendirikarena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan danpertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaiandan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentukpertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugatdari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulanOktober 2014 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuatpecahnya rumah tangga (broken marriage) Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa

untuk hiduprukun sebagai suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat benarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendakidalam AlQur'an pada Surat ArRum Ayat 21, dan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehinggaHalaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3106/Pdt.G/2015/PA.Dpk.gugatan Penggugat dinilai

Dengan demikianMajelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalampasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Mdnpasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telahdiubah kedua kalinya dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 patutdinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alat buktisurat yang dinilai telan memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikanalat

dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingandalam perkara ini (persona standi in justicio);Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan UndangUndang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangansaksisaksi yang diajukan Penggugat bernama Hamidah binti Anmad danSurianto bin Mudin, yang dinilai

Dengandemikian keterangan saksisaksi tersebut dinilai cukup kuat meneguhkandalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bilamanadihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksisaksi dlpersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antaraPenggugat dan Tergugat benarbenar telah tidak harmonis lagi dan sulitHalaman 7 dari 10 Halaman Putusan No.2258/Pdt.G/2020/PA.Mdnuntuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaknikeluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikan keterangan dipersidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiriHalaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2015/PA.Dpkkarena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisinan danpertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaiandan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagaibentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginyaTergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejakOktober tahun 2014 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuatpecahnya rumah tangga (broken marriage) Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa

PA.Dpkmenilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hiduprukun sebagai suami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat benarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendakidalam AlQur'an pada Surat ArRum Ayat 21, dan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehinggagugatan Penggugat dinilai

suami istri sah, sehinggapembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumahtangga Pemohon dan Termohon patut dilanjutkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikandalildalil perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah menghadirkan duaorang saksi yakni Ayah kandung dan sepupu Pemohon.Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai

cakap dan telahmemberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawahsumpah serta telah memenuhi Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka dengandemikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materiilnya, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.

Bahwa tidak ada upaya merukunkan rumah tangga Pemohon danTermohon namun tidak berhasil.0 Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon danTermohon yang telah berlangsung sejak setahun yang lalu patut diduga sebagaipuncak dari adanya perselisihan panjang yang telah terjadi sebelumnya,sehingga selama pisah tempat tinggal terjadi tanpa kKeduanya berusaha untuktetap menjalin komunikasi dan silaturrahim yang baik, maka selama itu pulaperselisihan antara Pemohon dan Termohon terus berlangsung dinilai

sejak bulanJuni 2015 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediamanbersama hingga sekarang;Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti dan keterbuktiantersebut, maka dalildalil lain yang tidak terjangkau oleh penilaian pembuktianatas dasar buktibukti yang diajukan oleh Pemohon harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupanrumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pulamengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai

berpijak pada fakta di atas pula, maka gugatanPemohon untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon menjadicukup rasional, karena citacita perkawinan dan harapan yang ingin dibangunoleh Pemohon dalam kondisi rumah tangga (keluarga) sebagaimana maksudPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam tidak mungkin akan tercapai atau dalam bahasa fakta hukumnya tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa analisis Majelis Hakim tersebut dinilai

sebagai Suatufakta dari keadaan rumah tangga Pemohon, fakta mana dinilai semaknaHalaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. 318/Pdt.G/2016/PA.Bgr.dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaberdasarkan dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohonpada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan

terungkap bahwa terdakwa sebagaimana keterangan saksi saksidan terdakwa sendiri diterangkan jika terdakwa mengambil sepeda motor jenisF1ZE NOM POL AD 5433 AT tersebut sendirian saja di tepi jalan raya di luarrumah tempat jualan Bakso Sarno di Jalan S.Parman KI.Kestalan BanjarsariKota Surakarta, terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor ersebut danmenguasai sepeda motor tersebut pergi ke tempat lain sampai sepeda motortersebut di ketemukan di daerah sekitar SPBU Sapen Sukoharjo sehinggaunsur kedua ini dinilai

Oleh karena itu, unsur ini dinilai sudah terbukti.Ad.4.

sepeda motor HONDA YAMAHA F1ZE NO POL AD 5433 ATtersebut ketika terdakwa NAJIB RISA ALKANI mengambil tanpa sejjinPutusan Pidana No.303/Pid.B/2017/PN.Skt. hal 7 dari 10pemiliknya dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan sudahsecara melawan hukum akhirnya terdakwa berhasil tertangkap dan ditemukanbersama barang bukti sepeda motor tersebut dan karena itu unsur inipun dinilaitelah terpenuhi.Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tersebutsudah dipertimbangkan dan seluruhnya dinilai

dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harusdinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi inyudicio dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orangsaksi, yakni keluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikanketerangan di persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian danmendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil:;Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagaibentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginyaTermohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak 5(lima) bulan yang lalu sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangatkuat pecahnya rumah tangga (broken marriage) Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa

harapan lagi untuk hiduprukun sebagai suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon benarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumahHalaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 759/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendakiAllah dalam Surat ArRum Ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonanPemohon dinilai

Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petitumangka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohonuntuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidangPengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, karena rumah tangga antara Pemohondengan Termohon dinilai benarbenar telah pecah (broken marriage), di manaPemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yangkekal lahir batin dalam perkawinannya

talak rajioleh Tergugat/Pemohon, karena Penggugat/Termohon dalam hal ini setelahdijatuhkan talak raji oleh Tergugat/Pemohon harus menjalani masa iddah, dansalah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra, di mana /stibra itusendiri menyangkut kepentingan Tergugat/Pemohon selaku Suami yang masihberhak untuk rujuk selama dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal150 Kompilasi Hukum Islam, sementara Penggugat/Termohon sendiri dalam halini tidak terbukti melakukan suatu perbuatan yang dinilai

Btn.berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan TingkatPertama, baik dalam konvensi dan rekonvensi dinilai telah tepat dan benar,karenanya dapat dipertahankan, atas dasar itu maka putusan Majelis HakimTingkat Pertama harus dikuatkan;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah

berkedudukan hukum atau persona standi inyudicio dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orangsaksi, yakni keluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikanketerangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuansaksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan danpertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaiandan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentukpertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjangnyaPemohon dan Termohon telah perginya Termohon dari tempat kediamanbersama dan tidak pernah kembali sejak November tahun 2013 sampaisekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga(broken marriage

harapan lagi untuk hiduprukun sebagai Suami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon benarbenar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendakiAllah dalam Surat ArRum Ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonanHalaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 1743/Pdt.G/2016/PA.Dpk.Pemohon dinilai

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2015/PA.DpkMenimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaknikeluarga dan orangorang yang dekat dan telah memberikan keterangan dipersidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendirikarena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan danpertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaiandan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa dengan melihat faktafakta mengenai kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentukpertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugatdari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Juni tahunHalaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2015/PA.Dpk2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnyarumah tangga

Hakimmenilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hiduprukun sebagai Ssuami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat benarbenar telan pecah serta sulit untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendakidalam AlQur'an pada Surat ArRum Ayat 21, dan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehinggagugatan Penggugat dinilai