Ditemukan 11334 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : harusman harisman harnilan hapusan harlan h.ruslan heruslan harislan hamuslan haruslah haruskan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 26/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Sjahrul. SE
Tergugat:
BUPATI BUOL
253 — 136
  • Jabatan Administrasi yang tentunya menurut MajelisHakim, jika hal itu dinubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (e) juncto Pasal292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil, maka penerbitan objek sengketa a quo masih dalam lingkup kewenanganTergugat yakni Bupati Kabupaten Buol:;Menimbang, bahwa secara teoritis dalam tehnik penyusunan suatu KeputusanTata Usaha Negara (beschikking), aspek prosedur maupun aspek materil / substansisebuah keputusan haruslan
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 29-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 123/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat II : BURMAWI GELAR SIDI KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat V : Toni Putra gelar Malin Kayo Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat III : JHON HARDI GELAR BANDARO KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat I : AMIR GELAR PONO KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat IV : NAWIR Z GELAR ENDAH KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Terbanding/Tergugat II : SAWIR GINDO KAYO
Terbanding/Tergugat XIII : REZKI
Terbanding/Tergugat XI : YAYASAN TUANGKU SYEKH MUHAMMAD ALI HANAFIAH ARRABBANI
Terbanding/Tergugat IX : BPN KABUPATEN SOLOK
Terbanding/Tergugat VII : KAN KOTO SANI
Terbanding/Tergugat V : Edi Warni Pandito Sinaro
Terbanding/Tergugat III : AFRIZAL DT. PAMUNCAK
Terbanding/Tergugat I : AHMAD RAJO GANDAM
Terbanding/Tergugat XIV : SUSANTO
Terbanding/Tergugat XII : YULIARTI
Terbanding/Tergugat X : KANTOR DEPAG KABUPATEN SOLOK
Terbanding/Tergugat VIII : WALINAGA
60 — 16
  • Susanto.Bahwa terhadap Sertipikat Wakaf, haruslan yang berwenang memeriksa danmengadili adalah Pengadilan Agama, Dan Bukan Kewenangan PengadilanNegeri Solok;Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 9 angka 6 yangmenyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertipikat berdasarkan IkrarWakaf, adalah kewenangan dari Peradilan Agama untuk menyelesaikannya,Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadilinya;Halaman 9 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDGBahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-10-2013 — Upload : 15-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 PK/PDT/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — Restia Br. Sihite VS William Chandra alias Wch
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 588 K/Sip/1975tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkanBahwa majelishakim dalam memutus perkara haruslan memeriksa,mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagianbagian konvensi dan rekonvensi dan harus tepat danterperinci;Penting:d.
Pengadilan PN SEMARAPURA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Srp
Tanggal 15 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.TIGANA BARKAH MARADONA, SH
2.ANINDITYA EKA BINTARI, SH. MH
Terdakwa:
Reza Adliansyah Siregar
82 — 29
  • telahterungkap tersebut, telah memenuhi Semua unsurunsur tindak pidana seperti dalamdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 14-02-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 21-10-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 406/Pdt.G/2017/PA.Mdn
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 4
  • IndonesiaPasal 171 huruf c tentang Hukum Waris disebutkan "ahli waris adalahorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darahHalaman 7 dari 55 halamanPutusan Nomor 406/Pdt.G/2017/PA.Mdnatau hubungan perkawinan dengan pewaris,beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;Bahwa oleh karena harta warisan almarhum Baharuddin meruakanpencarian bersama/harta bersama almarhum Baharuddin denganPenggugat selaku istri dari almarhum Baharuddin, maka sejatinyaPenggugat haruslan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mkd
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
Totok Alim Prawiro W., SH
Terdakwa:
Sulistiyo Bin Sidomulyo
74 — 14
  • SULISTIYO Bin SIDOMULYOpemeriksaan narkoba dengan THC/Canabinoid dengan hasil adalah : ()NEGATIF;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhi seluruh unsur daripasal yang didakwakan kepadanya;Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 18-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 2/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat:
1.YAP LING LI
2.UMAR
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
3.INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
238 — 544
  • dan Tata Ruang sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganBahwa oleh karena tindakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Illdalam menerbitkan ketiga sengketa a quo telah bertentangan dengandengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bertentanganHalaman 17 dari 108 halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.PBR23.24.dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya AsasKecermatan Formal ;Asas Kecermatan Formal Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saatmempersiapkan keputusan haruslan
    perhitungantenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah olehTergugat , Tergugat Il, maupun Tergugat III maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Tergugat telah mengakui kebenarannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yangmenyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa in casu pada tanggal 1Pebruari 2020 tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat Il, maupun Tergugat III danterhadap keadaan hukum sejak kapan Para Penggugat mengetahui tentangtenggang waktu in /itis haruslan
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN MEULABOH Nomor 98/Pid.B/2012/PN.Mbo
Tanggal 2 Januari 2013 — MUAMAR Bin H. MAHMUD
32 — 10
  • Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah akibat dariperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dipikirkan oleh terdakwa akanterjadinya, baik sebagai tujuan, sebagai akibat ataupun patut diinsafi akan timbulnyaakibat dan kesengajaan yang dapat dipidana haruslan memiliki unsurperbuatan yang dilarang dan akibat yang menjadi pokok alasan dilarangnyaperbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga sengaja ini sangat57sulit untuk dilinat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-06-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 617/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
LASTARIDA BR SITANGGANG, SH
Terdakwa:
HUDRI SAMUDRA Als HUDRI Bin BURHAN ROKAN
21 — 2
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan TanamanYang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum merupakanterjemahan dari wederrechtelijk yang berarti bertentangan dengan hukum, jadiyang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa adanyadasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyaidalam arti haruslan benarbenar sebagai
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN IDI Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Idi
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
HARRY ARFHAN, S.H
Terdakwa:
SARDIANTO ALIAS SARDI BIN EDI YANTO
21 — 8
  • Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijualadalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya oranglain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsungkepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saranatelekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yangpenting proses menawarkan ini haruslan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 22-11-2017 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 608/Pdt.G/2017/PN Sgr
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
1.Putu Wati
2.Made Meja
3.I Nyoman Mebel
4.Ketut Kesel
5.Putu Arsana
6.Putu Seneng
7.Ketut Meksen
8.Made Mawatra
9.Ketut Ariana
10.Gede Nesa
11.Gede Yasa
12.Kadek Selamat
13.Komang Somadana
14.Gede Yastana
15.Kadek Merta
16.Komang Carik
17.Ketut Ardika
18.Kadek Mayodi
19.Komang Budiasa
20.Putu Sulandra
21.Kadek Mangku
22.Putu Artana
Tergugat:
1.Bupati Buleleng
2.Camat Gerokgak
3.Kepala Sekolah Dasar Negeri Satu Gerokgak
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
33 — 17
  • + 1850 m2 yang saat inidibangun SD No 1 Gerokgak atau SHP No 00003/Desa Selat seluas + 12140 m2sehingga ada ketidakjelasan atau kabur;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalammempertimbangkan mengenai pokok sengketa gugatan Para Penggugat tentangstatus kepemilikan dan ganti kerugian, Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan halhal formil gugatan dari Para Pengugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Rv (Reglement Op deBurgerlijke Rechts Vordering), Suatu Surat gugatan haruslan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 27-05-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 321/Pid.B/2021/PN Blb
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SANDY SEPTI MURHANTA, SH
Terdakwa:
RANDI JULIAN Alias PANJUL Bin DIDIN GUMILAR
32 — 4
  • Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotikasebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yangberkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslan mendapat izindari Menteri Kesehatan.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
167 — 78
  • Karenanya semua peralihnan tanah obyeksengketa mulai dari Tergugat V kepada Tergugat IV, Tergugat III, Tergugat IIdan Tergugat haruslan dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum serta batal demi hukum.5.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 141/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : EDWIN RICHARD JOHANES Diwakili Oleh : SUTRISNO, S.H., M.H
Terbanding/Tergugat I : TENTARA NEGARA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda
55 — 33
  • dengan Nomor : B188/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan Surat dengan Nomor :B/34/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata;Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Selanjutnya disebut juga sebagai UU PeradilanMiliter), penyelesaian atas Sengketa yang timbul karena Penerbitan suatuKeputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata (Sengketa Tata Usaha AngkatanBersenjata) haruslan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Errye Sugyanto
2.Wiwi Kistorina
3.Filipus Riswansyah
4.Kornelius
Tergugat:
PJ PETINGGI KAMPUNG MUARA JAWAQ
215 — 74
  • ,Bahwa terutama mengenai tuntutan atas kerugian Penggugat sampaidengan Penggugat IV atas honor yang tidak dibayar sebagai akibatditerbitkannya Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat seperti yangdiuraikan pada point 1 diatas, adalah menjadi Kewenangan ( yurisdiksi )Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda haruslan menyatakan tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo ;ll.Eksepsi Obscuur Libel.Gugatan Penggugat
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Khusus
Putus : 16-01-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Slw
Tanggal 16 Januari 2017 — SUPRIYONO Bin SUMARJO
29 — 17
  • putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam proses pembuktiandipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan
Pengadilan PN Meureudu Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 26-02-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN Meureudu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrn
Tanggal 15 Maret 2021 — Terdakwa
127 — 39
  • awalnya dari Saksi Mustafa Kamal Bin Syafii maka jelas ParaAnak bukanlah pelaku utama dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan,yang mana hal ini pula diakui di persidangan oleh Saksi Mustafa Kamal BinSyafii, serta Para Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya, namun demikian terkait dengan statuspendidikan Para Anak yang mana hanya Anak II yang masih berstatus sekolah,sedangkan yang lain tidak lagi berstatus sekolah maka penjatuhan pidanaterhadap Para Anak haruslan
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum Penipuan
Register : 12-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 79/Pid.B/2017/PN Kph
Tanggal 16 Nopember 2017 — RENO RIANSYAH Als RENO Bin SARJANI
70 — 35
  • Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipumuslihatataupunrangkaian kebohongan menggerakan orang lainuntukmenyerahkanbarang sesuatukepadanya atausupaya memberihutang maupun menghapus piutang;Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabilasalah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perludibuktikan lagi;Menimbang, bahwa nama palsu itu haruslan berupa nama orang, iadapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuahnama
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 30 Maret 2017 — YENNY THERESYA SANARYO Melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
160 — 55
  • Bahwa apakah perbuatan Tergugat dapat dikwalifikasikan suatu perbuatanyang melawan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena dalildalil gugatan Penggugat ditolakoleh Tergugat kecuali yang diakui secara tegas, maka sesuai dengan ketentuanpasal 283 RBG (163 HIR) yang menyatakan Barang siapa beranggapanmempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya ataumenyangkal hak orang lain haruslan membuktikan hak atau keadaan itu.Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakanbarang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-07-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 61/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
Supriyadi
Tergugat:
Kepala Desa Rowosari
1409 — 1334
  • AAUPB.(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakanKewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahamibahwa berdasarkan Asas Legalitas maka setiap penyelenggaraanpemerintahan, haruslan memiliki legitimasi berupa kewenangan, yaituHalaman 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMGkeseluruhan hak dan kewajiban (rechten en plichten) yang secara eksplisitdiberikan oleh peraturan perundangundangan