Ditemukan 14416 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 307/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 25 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : JOHAN Diwakili Oleh : Tejo Hariono SPd SH
Terbanding/Tergugat : PIMPINAN ADIRA FINANCE
71 — 36
  • tidak maumelaksanakan secara penuh apa yang telah dinyatakandalam Surat Pernyataannya sendiri.5) Penggugat (Lessee) secara melawan hukum telahmenjual Barang Modal milik Tergugat (Lessor) kepada pihaklain.6) Penundaan pembayaran angsuran sewa guna usahadalam masa pandemi Covid 19 hanya bisa dilakukan kepadaPenggugat bilamana sebelum pandemi Covid 19pembayaran angsuran sewa guna usaha tidak mengalamitunggakan/macet sehingga tidak dapat ditetapkan sebagaikredit lancar. vide pasal 5 ayat 1 Peraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
202 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BankDanamon Indonesia, Tok. cabang Cayman Island mempunyailisensi tersendiri untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan diCayman Island sejak tanggal 25 Januari 1990 yang dikeluarkanoleh pihak Otoritas Keuangan di negara tempat PT. BankDanamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island berdomisili;8.6.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 69/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp
Tanggal 3 Agustus 2016 — PT. BPR PERBAUNGAN HOMBAR MAKMUR, beralamat di Jl. Serdang N0. 173 A Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai EDWIN M MANURUNG,SP (Direktur PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur), sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan (semula teradu/pelaku usaha), dalam hal ini diwakili oleh: BOYLE FERDINANDUS SIRAIT,SH IRFAN A TARIGAN,SH Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Boyle F Sirait & Partners, yang beralamat di komplek perumahan Rorinata, tahap IX, Blok B, No 20, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal, 23 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Keberatan; LAWAN Drs, JANNES TAMBUNAN, Tempat/Tgl Lahir: Medan, 14 Januari 1966: Jl. Siantar, Linkungan VI,Kel. Cemara, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Propinsi Sumatera Utara Pekerjaan : Wirausaha, No KTP :0201021401401660001, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) ;
67 — 55
  • Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru , tambahan, lanjutan dan / atau lanjutan yang dibuat sepihak olehPelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yangdibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen member kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak Tanggungan , hak gadai , atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran .Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1742/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tangan ataudiberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuaidengan kelaziman di negara mitra P3B; dane. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu denganpenyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnyapajak;bahwa Majelis dalam persidangan telah meminta PemohonBanding untuk menyampaikan buktibukti yang mendukungpernyataannya;bahwa Pemohon Banding hanya menyampaikan form DGT1;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1825/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
79 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • laporan pemeriksaan pajak;4) Bahwa pada Tahun Pajak 2009, TP Documentation yang dipakaioleh Termohon Peninjauan Kembali adalah TP DocumentationTahun 2006 (berdasarkan penjelasan tertulis dan bermeterai dariTermohon Peninjauan Kembali pada scat pemeriksaan), TPDocumentation Tahun 2006 masih dipakai oleh TermohonPeninjauan Kembali karena masih relevan dengan Tahun Pajak2009, selain itu Termohon Peninjauan Kembali beralasan bahwauntuk Tahun Pajak 2009 belum ada kewajiban pembuatan TPdocumentation oleh otoritas
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 13-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 420/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 13 Nopember 2017 — ABDI SURYANTO LATIMIN melawan Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementrian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dkk
59 — 39
  • Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit yang diterbitkan olehTergugat Il yang dikirimk kepada dan telah disetujui oleh Penggugat,tindasannya dikirimkan kepada kami PPAT/Notaris maka setelah akadkredit dilaksanakan dan dokumen perikatan/perjanjian kredit selesaidoproses/terbit maka kewajiban kami PPAT/Notaris myerahkannya kepadaBank (dhi Tergugat Il) selaku Pemegang Otoritas dalam penyelesaianpekerjaan yang diberikan kepada kami, PPAT/Notaris selaku PejabatPublik..
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Senjata Api
Register : 08-11-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Cbn
Tanggal 6 Nopember 2019 — ANDI MULYA bin HASANUDIN Lawan Jaksa SURYAMAN TOHIR,SH
87 — 15
  • Menyerahkan,Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau MempunyaiDalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu SenjataPemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata PenusukMenimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasarhak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpaadanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atautidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-12-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 07-03-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm
Tanggal 23 Januari 2014 — JEFRIANTO BIN SUTOPO
38 — 11
  • mengenaipidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabelHal 26 dari 30 halaman, No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis,agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kemanusiaan dankeadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untukhukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpamakna hakik1;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Ksp
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ROBY SYAHPUTRA, SH,MH
Terdakwa:
AULIA FIRDAUS ALIAS AULIA BIN ALM IBRAHIM
37 — 4
  • AKUB Blangsung mengambil alat bong tersebut dari tanganTerdakwa dan langsung menggunakan shabu tersebut sebanyak 1 (satu)kali hisapan, setelah itu alat bong tersebut diserahkan kepada SaksiIRMANSYAH Als IMAN Bin Alm ILYAS AB;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas terkaitdalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenisshabu sisa pakai dengan berat
    AKUB Blangsung mengambil alat bong tersebut dari tanganTerdakwa dan langsung menggunakan shabu tersebut sebanyak 1 (satu)kali hisapan, setelah itu alat bong tersebut diserahkan kepada SaksiIRMANSYAH Als IMAN Bin Alm ILYAS AB;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas terkaitdalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti berupa 1 (Satu) plastik kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenisshabu sisa pakai dengan berat
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN GARUT Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Grt
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat:
OLICH CHANDRA ADHIWIJAYA
Tergugat:
FERYANTO TANUWIJAYA
Turut Tergugat:
1.POETY LAYDA ALAMSYAH. SH
2.PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
109 — 22
  • wajar terjadi dalam hal perbankan sebagaimana customer bertanyakepada lembaga perbankan;Bahwa saksi pada awalnya saksi tidak mengetahui Tergugat berselisin dengansiapa, namun saksi mengetahui kemarin setelah saksi diminta untukmemberikan keterangan mengenai Tergugat pernah datang kepada saksiuntuk menanyakan perhitungan bunga rekening koran;Bahwa saksi mengetahui cara perhitungan koran dan syarat bunga makasetiap bank ada memiliki kKebijakan pada masingmasing bank yang acuannyadikeluarkan oleh Otoritas
    ;Bahwa saksi menggunakan acuan yang dikeluarkan oleh Otoritas JasaKeuangan (OJK) itu adalah acuan untuk tingkat suku bunga, kalau untukperhitungan dasarnya adalah ilmu matematika, yaitu sekian kali sekianpersen;Bahwa saksi Tergugat datang kepada saksi sebagai customer saksi, otomatissaksi berikan penjelesan dalam lingkup kacamata perbankan dengancustomer;Bahwa setahu saksi apabila hanya untuk bertanya perhitungan rekening korantidak selalu harus debitur, semua terbuka untuk masyarakat luas, jadi
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Ksp
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ROBY SYAHPUTRA, SH,MH
Terdakwa:
ABDUL AZIS ALIAS AZIS BIN FADLI
35 — 3
  • ZULFAHMI Als FAHMI Bin Alm SAIDI untuk mengantarTerdakwa pulang kerumah karena Terdakwa mau pergi bekerja;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas terkaitdalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenisshabu sisa pakai dengan berat keseluruhan sebesar 0,02 (nol koma noldua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisabercak
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 26-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALILI Nomor 48/Pid.B/2017/PN Mll
Tanggal 26 Oktober 2017 — JONLIS,DM
146 — 68
  • Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 adalahsertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjangPendidikan Formal atau Pendidikan Non Formal;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapatlah MajelisHakim menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud surat palsu dalam halini ljazah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum adalah suatu suratyang tidak memenuhi syaratsyarat ijazah sebagaimana ketentuan yang adadan dalam hal penerbitannya tidak dilakukan oleh otoritas
    Kemudian jika mencermati uraian diatasmaka baik lama jarak antara penerbitan SKHUN (surat keterangan hasil ujiannasional) dan ljazah Paket B maupun terhadap nomor seri dan Lembaga yangmenerbitakannya adalah Lembaga yang mempunyai Otoritas penuh makadengan keyakinan yang bulat dan penuh Majelis Hakim menyimpulkan bahwaijazah paket B milik Terdakwa tersebut asli;Putusan No. 48/Pid.B/2017/PN MIIHal. 56 dari 62Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanalat bukti selebinnya dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-02-1017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2602 K/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Februari 1017 — TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, ST bin WAJAT
146 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 danPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPTdan Satuan Kerja di Lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, pada bulan Januari2012 sampai dengan Desember 2012 pada Tahun 2012, bertempat di KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu atau Kantor AdministrasiPelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir.
    Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPTdan Satuan Kerja diLingkungan Dirjen Perhubungan Laut, pada bulan Januari2012 sampai dengan Desember 2012 pada Tahun 2012, bertempat di KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu atau Kantor AdministrasiPelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
DIEN AFIATY SHOLIHAT Binti ADI FARID HARJOATMO
247 — 179
  • Ahli Ervan Nofrian Hidayat yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 87 dari 151 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN SmrBahwa saat ini bekerja di Otoritas Jasa Keuangan, dengan Jabatan Staf,Sub Bagian Pengawasan Bank.
    Adapun tugas serta tanggung jawabdibidang Perbankan antara lain Pengawasan terhadap Bank yangberkantor pusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.Adapun mengenai pengawasan terhadap Bank Umum yang berkantorpusat di Jakarta merupakan kompetensi Otoritas Jasa Keuangan Pusat.Bahwa ahli ditugaskan menjadi ahli berdasarkan surat penunjukan atasnama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dari Direktur Litigasidan Bantuan Hukum kepada Kepala Kepolisian Daerah KalimantanTimur Up: Dirreskrimsus
    Bahwa berdasarkan hasil daritim audit internal BRI bersama saksi Otoritas Jasa keuangan (OJK) prosespengajuan kredit telah memenuhi prosedur akan tetapi proses pencairan uangkredit sebanyak kurang lebin Rp14.964.875.882,00 dari para nasabah digunakanoleh terdakwa bersamasama dengan Osvia Rozaisky, Yoga Perwira, AdityaHalaman 132 dari 151 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN SmrGitama, untuk membayar angsuran atau menutupi tunggakan kredit sebelumnyayang telah dinyatakan Non Performance Loan (NPL) atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Juni 2013 — KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, dk ; Komisi Pengawas Persaingan Usaha
216 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini Pemohon menanggapi danmenolak putusan dimaksud khususnya yang menyangkut Pemohon dengan alasanbahwa Pemohon dalam Asuransi Wisatawan di Terminal Internasional Ferry BatamCentre ini hanya merupakan pelaku usaha yang menyediakan jasa asuransi kerugianatau dengan kata lain sematamata hanya merupakan penyedia jasa asuransi kerugianyang dibutuhkan oleh konsumen dalam hal ini Pemohon, dan juga Pemohon bukanlahmerupakan suatu Badan yang mempunyai otoritas/kewenangan untuk menentukan danmemutuskan
    Pemohon juga perlu menjelaskan bahwaPemohon sebelum menjadi Penanggung atas asuransi wisatawan/penumpang Ferry dari dan keTerminal Ferry Internasional Batam Centre terlebih dahulu mengajukan proposal/permohonankepada Otoritas Batam (TERLAPOR !) dan PT.
    SYNERGY THARADA (TERLAPOR VI) selanjutnyaoleh TERLAPOR VI selaku pengelola Terminal Internasional Ferry Batam Centre setelah melaluiseleksi maka Pemohon ditunjuk sebagai Penanggung atas Asuransi Wisatawan/Penumpang Ferrydari dan ke Terminal Ferry Internasional Batam Centre oleh TERLAPOR VI, dengan demikian telahjelas bahwa yang mempunyai otoritas untuk menentukan dan memutuskan atas apakah pelakuusaha dapat atau tidak dapat menjadi penyedia jasa asuransi kerugian di Terminal InternasionalFerry Batam
    Bahwa Pemohon Keberatan selaku pengelola Terminal Ferry Internasional TelukSenimba senantiasa melaksanakan setiap peraturan dan ketentuan yang dikeluarkanoleh Pemerintah di tingkat pusat ataupun instruksi dan kebijakan yang dikeluarkan olehBP Batam (selaku Terlapor dalam Putusan KPPU) selaku otoritas yang berwenang diwilayah Batam.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 11-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 165/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : MARKUS MAS JAYA, S.E Diwakili Oleh : SIPRIANUS BANG LIWUN, S.H
Terbanding/Tergugat I : PT. KEDAP SAYAAQ
Terbanding/Tergugat II : PERSEROAN TERBATAS TATA ALAM NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH R I cq MENTERI KEHUTANAN cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI cq MENTERI ESDM RI cq GUBERNUR PROV KALTIM cq DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV KALTIM
89 — 51
  • dalilPenggugat pada angka 12 sampai angka 18 dalam surat gugatan ini yaknimengenai hal Pembebasan Tanah/Lahan secara substansial terkaitUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral DanBatubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2);Bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat II diikutseratakan dalam perkaraini sebagai bentuk pengawasan dalam otoritas
    dalilPenggugat pada angka 12 sampai angka 18 dalam surat gugatan iniyakni mengenai hal Pembebasan Tanah/Lahan secara substansial terkaitUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batubara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1)dan ayat (2);Bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat II diikutseratakan dalamperkara ini sebagai bentuk pengawasan dalam otoritas
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 17-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
JOSH MARS SIRINGO RINGO
Terdakwa:
I KOMANG SASTRA WIRAWAN
22 — 20
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 28-08-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 445/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ATIKA SARI ANTOKANI. SH
Terdakwa:
1.Eko Wijaya Alias Kipli Bin Suwarjaya. Alm
2.Suherman Alias Kentung Bin Sadiran
22 — 11
  • selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 13-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 02/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn.
Tanggal 22 Februari 2017 — PT.BFI FINANCE INDONESIA.Tbk melawan RASIMAN
283 — 107
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untukPembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barangyang dibeli oleh kKonsumen secara angsuran".DAN begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor :1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada Pasal 22butir (1) dan (8) juga menyebutkan dan meng anulir pada Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus
Register : 30-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 13 Juni 2017 — 1.MUHAMAD SYAFIQ Alias GUNDUL 2.TRI SETYO APRIYANTO Alias ANTOK
20 — 4
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau Ijin dari pihak yang mempunyai otoritas