adalah sebesar Rp.198.968.600, (seratussembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratusrupiah) sehingga ada selisih saldo yang tidak ada fisik uangnya yaitu sebesarRp.125.583.000, (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tigarupiah).Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dan tim auditor bahwa pada PT.Ciptalaku Lestari Cabang Soe ada permasalahan gali lubang tutup lubangberlangsung sejak kepemimpinan Dimas Efraim Novan yaitu Pimpinan tidakmemberlakukan adanya system

CiptalakuLestari adalah adanya praktek gali lubang tutup lubang di dan sudahberlangsung cukup lama yaitu sejak kepemimpinan Dimas Efraim yaituPimpinan tidak memberlakukan system SKR, dimana semua barang yangsudah keluar dianggap terjual semua walaupun sebenarnya barangdikembalikan oleh Pelanggan;Bahwa secara teknis dan secara management perusahaan, Terdakwa selakuKasir perusahaan PT.

Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang mulaimasuk bekerja tahun 2011 sebagai Admin Gudang kemudian tahun 2012 menjadiAdmin Billing (Nota Kredit) sampai dengan sekarang;Bahwa sebagai Admin Biling tugas pokok pekerjaan saksi adalah mendatakansecara system stok barang yang keluar masuk pada gudang besar maupunGudang Kanvas kemudian melaporkan secara sistem setiap hari kerja kepadaKepala Cabang,Bahwa Terdakwa adalah selaku kasir pada PT.

dan aspirasimasyarakat, dan https://lpse.kemendagri.go.id/eproc4/ untuk saranapengadaan secara elektronik; Bahwa tindakan pertama yang saksi lakukan sebagai tim teknis pusdatinadalah menonaktifkan akses public dari website tersebut dan langsungmenghubungi yaitu sdr lilik sebagai web admin untuk mengaktifkan websitebackup dengan server yang berbeda; Bahwa setelan proses backup dan proses pengaktian kembali websitedilakukan, keesokan harinya, senin 23 September 2019 saksi melakukanpengecekan log system

Panjang dari angka ini adalah 32bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamatdari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP;m) Domain Name System (DNS) atau Sistem Penamaan Domain adalahsebuah sistem yang menyimpan informasi tentang namahost ataupunnama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database)di dalam jaringan komputer, misalkan: Internet.

Selain itu, kKelemahan berikutnya adalah VSFTPDyang merupakan FTPServer untuk unixlike system termasuk Linux yangdijalankan pada port 21 tersebut sebagai admin.Bahwa benar cara pencegahan dan penggunaan alat website KementerianDalam Negeri www.kemendagri.go.id agar tidak dapat dideface lagi dengancara yang sama pada deface yang terjadi pada 22 September 2019 olehsecurityOO7 adalah dengan menutup port 21 atau port yang digunakan untukmengakses FTP (File Transfer Protokol).

Grounding system tahanan Set 1.00 1,750,000.00 1,750,000.00max. 5 ohm + bahanSUB JUMLAH C1 29,244,500.00JUMLAH TOTAL 3,302,482,876,84 Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPUNGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak duakali, yaitu: Putusan No. 38/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 22Addendum Kontrak Nomor 660/DPUNGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktupekerjaan, dengan rincian sebagai

Grounding system tahanan max. Set 1.00 1,750,000.00 1,750,000.005 ohm + bahanSUB JUMLAH C1 29,244,500.00JUMLAH TOTAL 3,302,482,876.84 b. Addendum Kontrak Il Nomor 660/DPUNGK/1099.b/1 1/2012 Tanggal 29 Nopember2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadiRp.4.004.055.000, (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) danjangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut: SAT HARGA JUMLAHNO.

Grounding system tahanan Set 1.00 1,750,000.00 1,750,000.00max. 5 ohm + bahanSUB JUMLAH C1 29,244,500.00JUMLAH TOTAL 3,310,585,755.53 Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda KabupatenNagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT.SumberGriya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama danPengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni Putusan No. 38/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 272012 sampai dengan 09 Nopember 2012

19.92 0.00 19.92 0.00%recut Sambungan Pipa dan ff 4.08 0.00 08 0.00%Is 1.00 0.00 1.00 0.00%Upah PemasanganC PEKERJAAN MEKANIKAL DANC.1 ELEKTRIKALPEKERJAAN TATA CAHAYA titik 168.00 0.00 168.0 0.00%1 Pekerjaan Instalasi Listrik bh 43.00 0.00 43.00 0.00%2 Pasang Stop Kontak bh 21.00 0.00 21.00 0.00%3 Pasang SaklarTunggal bh 71.00 0.00 71.00 0.00%4 Pasang Saklar Ganda bh 1.00 0.00 1.00 0.00%5 Panel Distribusi Utama bh 1.00 0.00 1.00 Ano6 Sub Panel Distribusi 3 Phase t 1.00 0.00 1.00 Oboe,7 Grounding System

Grounding system tahanan Set 1.00 1,750,000.00 1,750,000.00max. 5 ohm + bahan SUB JUMLAH C129,244,500.00 JUMLAH TOTAL 3,302,482,876,84 Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak duakali, yaitu:a.

yangmenerangkan dipersidangan, bahwa tanah tersebut diberikan oleh Bapaktua saksi Simantek (raja tanah) yang bernama Tambi Pinem, memberikanketerangan dipersidangan tanggal 26 Mei 2009, (mohon bandingkandengan Berita Acara persidangan);Bahwa dengan demikian Hakim Peradilan tingkat pertama belummelaksanakan hukum dengan baik karena tidak melaksanakankewajibannya vide yurisprudensi Mahkamah Agung PJ yang berlakutetap Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 jo. 189 R.Bgmemberikan petunjuk dalam system

menyatakan bukti ini hanyapernyataan sepihak yang menurut hukum tidak mempunyai nilai sebagaibukti, haruslah dikesampingkan, justru Majelis Hakim tidak menggali,Mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat karo sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 28 (1)UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, dengan demikian hal ini telahsejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetapNomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 jo. 189 R.Bgmemberikan petunjuk dalam system

Katatertentu. merupakan sesuatu penekanan bahwa tidak semua kelompokmasyarakat termasuk di dalamnya tetapi hanya kelompok yang dimaksudoleh pelaku (definit);SARA yang merupakan singkatan atau akronim dari Suku, agama, ras, danantar golongan Suku KB (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalahgolongan bangsa sebagai bagian dari bana yang besar;Agama menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalahajaran, System yang mengatur tata keimanan (Kepercayaan) danperibadatan kepada Tuhan Yang Maha

tidak sukayang dapat mengakibatkan perseteruan"Diskriminasi" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalahpembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit,golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainyaJadi "Diskriminasi Ras" adalah anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnyaitu yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain; sasisme"Etnis" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah etnis atauetnik bertalian dengan kelompok sosial dalam system

Bahwa dalam perkembangannya system konstitutif telah tercantum dalam ModelLaw for developing countries on Marks Trade names and acts of unfaircompetition, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak ekslusifatas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: the exclusive right to a markconferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, byregistration;10.Bahwa adapun accuan Merek Terkenal (Wellknown Mark) adalah diatur dalamPasal 6 bis Paris Convention dan persetujuan

Dengan demikian mutatis mutandis Termohon PK haruslah tunduk danmematuhi ketentuanketentuan system hukum pendaftaran merek yang berlakudi Indonesia, yaitu: FIRST TO FILE;.Bahwa dalam hal ini Pemohon PK mutatis mutandis terbukti sebagai PendaftarPertama (first to file) atas Merek Dagang:a. Merek YULIN dan LUKISAN terdaftar No. 520557 tanggal 18 Oktober 2001untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;b.

dapat dijadikan dasar untuk25menyatakan bahwa beban pembuktian hanya ada padaTergugat saja karena disatu sisi Tergugat memangberkewajiban membuktikan ada tidaknya kesalahan yangdituduhkan kepada tergugat yang mengakibatkan kerugianbagi pihak lain, di sisi lain pihak Penggugat jugatetap berkewajiban untuk membuktikan adanya kerugianyang diderita oleh Penggugat akibat kesalahanPenggugat, selain itu juga apabila dihubungkan denganketentuan dalam pasal 163 HIR dan 1865 BW yang menjadiazas pokok dalam system

point14 #karenapenggugat tidak berhasil membuktikan dalildalilgugatannya maka sudah patut dan adil untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point2dan point6 karena majelis berkesimpulan bahwa dalampembuktian perkara perdata tidak dimungkinkan adanyapembuktian terbalik atau pembuktian hanya dari salahsatu pihak saja hal tersebut bertentangan dengan azasmendengar kedua belah pihak(audi et alterem partem) danketentuan pasal 163 HIR dan 1865 BW yang menjadi azaspokok dalam system

pencegahanterjadinya tindak pidana kembali) dan introspektif (pengkajian danpenyadaran bagi diri terdakwa), sehingga di harapkan nantinya terdakwaakan kembali menjadi warga Negara yang taat hukum;Bahwa selain daripada itu tujuan dari pemidanaan adalah gunamenciptakan ketertiban di dalam masyarakat, mengembalikankenyamanan di tengah masyarakat, menciptakan perdamaian danpemulihan kembali atas hubungan kemanusiaan antara terdakwa denganmasyarakat (korban)Bahwa selanjutnya dalam perkembangan criminal justice system

Suminem ibukandung dari korban bernama Dika yang menyatakan telah berdamai ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 dan surat tanggal 7Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh korban bernamaHafni Ritonga;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Majelis Hakimberanggapan bahwa perbuatan terdakwa tersebut mencerminkan restorativejustice system sehingga karenanya adalah adil dan pantas apabila terhadapdiri terdakwa nantinya akan dikenakan hukuman sebagaimana tercantumdalam

dengan kesalahannya.Bahwa memahami dalam pasal 4 UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan penghapusankekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang undang iniadalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumahtangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalamrumah tangga (tujuan protektif), menindak pelaku kekerasandalam rumah tangga (tujuan represif) dan memelihara keutuhanrumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif)maka dibutuhkannya suatu media di dalam system

D.S.Dewi, SH, Mb).Bahwa dengan mendasarkan pada pemulihan hakhakkorban dan pelaku, yang tentu saja hanya dapat dicapai denganjalan dialog maka hasil akhir yang dicapai secara empiris denganpemberlakuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tidaklahhanya sekedar memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidanatetapi juga memikirkan kesejahteraan keluarga sehingga tidakterkesan ditelantarkan oleh system peradilan pidana.6Bahwa berdasarkan halhal tersebut maka terdakwa dankorban (Saksi1) melakukan Mediasi Penal

perdata; Kemudian diatur juga tentang pengecualian, Pasal 2 menyatakan Tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan perbuatan hukum perdata; b..dst..dstBahwa memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986, artinyaurusan Keputusan Tata Usaha Negara tidak harus/absolut diselesaikanpada Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dipersilahkan juga padalembaga peradilan lain.Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang orang menempuh upaya hukumdalam mendapatkan haknya dengan system

Undangundang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara telah diatur tentang pengecualian dalam Pasal 2 yangmenyatakan Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang artinya urusanKeputusan Tata Usaha Negara tidak harus/absolut diselesaikan padaPeradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dipersilahnkan juga pada lembagaperadilan lain; Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang orang menempuh upaya hukumdalam mendapatkan haknya dengan system

minum untuk gotong 250.000,royong di Toko Putra Tran14 18 Oktober 2011 Pengadaan Laptop Acer di Cell Com 2.871.818,15 18 Oktober 2011 Pengadaan perlengkapan computer 2.000.000,di Cell Com16 22 Oktober 2011 Belanja Makan Minum untuk BPD di 500.000,Toko Putra Tran17 22 Oktober 2011 Belanja ATK untuk BPD di Toko 500.000, Putra Tran Halaman 26 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk 18 22 Oktober 2011 Belanja bahan bakar dan pelumas di 975.000,Toko Putra Tran19 22 Oktober 2011 Pengadaan Sound System

Dinas dan Atributnya 1.500.000Belanja Pakaian Dinas harian dan atribut 1.500.000Belanja Barang Modal / Inventaris 26.140.287Belanja Modal Pengadaan Tanah 5.000.000 Halaman 40 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 5.000.000Belanja Modal Pengadaan Komputer dan 10.000.000PerlengkapannyaBelanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.000.000Belanja Modal Pengadaan Printer 2.000.000Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 3.200.000Belanja Modal Pengadaan Sound System

minum untuk gotong royong di 250.000, Halaman 54 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Toko Putra Tran14 18 Oktober 2011 Pengadaan Laptop Acer di Cell Com 2.871.818,15 18 Oktober 2011 Pengadaan perlengkapan computer di Cell 2.000.000,Com16 22 Oktober 2011 Belanja Makan Minum untuk BPD di Toko 500.000,Putra Tran17 22 Oktober 2011 Belanja ATK untuk BPD di Toko Putra Tran 500.000,18 22 Oktober 2011 Belanja bahan bakar dan pelumas di Toko 975.000,Putra Tran19 22 Oktober 2011 Pengadaan Sound System

Dinas dan Atributnya 1.500.000 Halaman 93 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Belanja Pakaian Dinas harian dan atribut 1.500.000Belanja Barang Modal / Inventaris 26.140.287Belanja Modal Pengadaan Tanah 5.000.000Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 5.000.000Belanja Modal Pengadaan Komputer dan 10.000.000PerlengkapannyaBelanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.000.000Belanja Modal Pengadaan Printer 2.000.000Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 3.200.000Belanja Modal Pengadaan Sound System

untuk gotong royong 250.000,di Toko Putra Tran14 18 Oktober 2011 Pengadaan Laptop Acer di Cell Com 2.871.818,15 18 Oktober 2011 Pengadaan perlengkapan computer di Cell 2.000.000,Com16 22 Oktober 2011 Belanja Makan Minum untuk BPD di Toko 500.000, Halaman 154 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Putra Tran 17 22 Oktober 2011 Belanja ATK untuk BPD di Toko Putra Tran 500.000,18 22 Oktober 2011 Belanja bahan bakar dan pelumas di Toko 975.000,Putra Tran19 22 Oktober 2011 Pengadaan Sound System

PKFB 600 GT.59,22 tersebut tidak memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) posisi kapal ikan An. KM. PKFB 600 GT.59,22 padasaat ditemukan berada diposisi koordinat 04 46 13 U 98 54 08 T termasukwilayah Selat Malaka Perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

PKFB 600 GT.59,22 tersebut tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) dan apabila dilinat dipeta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) posisi kapal ikan An. KM.

PKFB 600 GT.59,22 pada saat ditemukan berada diposisikoordinat 04 46 13 U 98 54 08 T bila dilihat di peta laut dan dikonversikan diGlobal Position System (GPS) termasuk wilayah Selat Malaka Perairan ZonaEkonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BINTANG LAUT4801, berada pada posisi 04 46 13 U 98 54 08 T, setelah dikonversikan di Global Posisition System (GPS) dan Peta Lautadalah termasuk Wilayah ZEE Indonesia, yang merupakan wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI).Menimbang, bahwa dari fakta di atas unsur Dengan sengaja di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi;Ad.3 : Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan.Menimbang bahwa, usaha perikanan dibidang penangkapan ikan adalahkegiatan usaha

EKO, PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabahtersebut di atas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratusdelapan belas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratusenam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidaktercatat dalam system pembukuan Sukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

EKO, PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabahtersebut di atas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilanratus delapan belas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribulima ratus enam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabahyang tidak tercatat dalam system pembukuan Sukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

BankSyariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut di atassebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratus delapan belas jutarupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatat dalam system pembukuanSukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

BankSyariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut diatas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratus delapanbelas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enampuluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatatdalam system pembukuan Sukuk. Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl. EKO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

BSM Cabang Padang yang tidak tercatat dalam system pembukuan;Mengingat semua unsur yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu PrimairPasal 63 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti secarasah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu kami buktikan lagi.

No. 1129 K/Pid.Sus/2013Bahwa dengan system pencairan menggunakan SPPUP/GUtersebut yang seharusnya hanya bisa digunakan untuk kegiatan Rutinkantor bukan untuk kegiatan Bansos sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangpengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri DalamNegeri No. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 208 disebutkan "pemintaanpembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanjabagi

2006 tentang pengelolaan keuangan daerah joPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentangperubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006Pasal 133 yang menyatakan "bahwa pemberian Subsidi, hibah,bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah ;Bahwa sebagaimana dana yang telah dicairkan tersebut pertanggungjawaban pencairannya tidak menggunakan system

melaluiTerdakwa Cokorda Istri Tresnadewi selaku Sekpri sekaligusBendahara pengeluaran Bupati Bangli;Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Nengah Arnawa tersebutlalu Gede Edy Hartawan, ST selaku Bendahara pengeluaran belanjahibah, subsidi dan Bansos Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimanapersetujuan dari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama denganKabag Keuangan Ketut Riang memproses pengeluaran danaBansos untuk Punia Desa Pekraman dengan menggunakan SystemSPPUP/GU (Uang pengganti/Ganti uang);Bahwa dengan system

Mengajukan SPP Ganti Uang dan atau SPP Tambahan Uanguntuk penggantian dan penambahan uang persediaan.Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Nengah Arnawa tersebutlalu Gede Edy Hartawan, ST selaku Bendahara pengeluaran belanjahibah, subsidi dan Bansos Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimanapersetujuan dari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama dengan KabagKeuangan Ketut Riang memproses pengeluaran dana Bansos untukPunia Desa Pekraman dengan menggunakan System SPPUP/GU(Uang pengganti/ Ganti uang);Bahwa dengan

system pencairan menggunakan SPPUP/GU tersebutyang seharusnya hanya bisa digunakan untuk kegiatan Rutin kantorbukan untuk kegiatan Bansos sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangpengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 208 disebutkan "pemintaanpembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanjabagi hasil, bantuan keuangan dan

ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKANBahwa meskipun penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan belum memiliki payunghukum secara defenitif namun penyelesaian model restorative justice telah hidup danberkembang dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam system hukum pidana Indonesiasebagaimana telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009, yang padapokoknya dengan adanya perdamaian antara korban dengan Pelaku pada tingkat penyidikan,dan penuntutan dalam perkara bukan delik aduan namun

Dalam system peradilan pidana anak sebagai mana dimaksud ayat 2 huruf a dan hurufb wajib diupayakan Diversi.Bahwa dalam menurut pendapat Pemohon sangatlah keliru apabila termohon melakukanpenyelesaian model Restorative Justice terhadap kasus anak dikarenakan Pemerintah jugasudah menganggap kasus persoalan anak khususnya pelecehan seksual adalah kejahatanluar biasa sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Perpu No. 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas undangundang

Perkara telah melampaui masa kadaluwarsa Pengaduan dicabut bagi delik aduan dana tau Nebis In IdemDemi penjelasan Pemohon sudah jelas bahwa penghentian Penyidikan perkara Nomor :LP/301/1X/2015/SU/Restaput/SPKT tanggal 16 September 2015 dan peristiwa yangterjadi adalah delik biasa bukan delik aduan, jadi alasan dari termohon untukmenghentikan penyidikan tidak beralaskan hukum karena Restorative Justicediperuntukkan untuk system peradilan Pidana Anak.c.

0,2463 (nol komadua empat enam tiga) gram.1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan KristalNarkotika jenis shabu diberi kode 11A, berat Netto : 0,2483 (nol komadua empat delapan tiga) gram.1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan KristalNarkotika jenis shabu diberi kode 12A, berat Netto : 0,3310 (nol komatiga tiga satu nol) gram.satu) unit Speaker merk VINNFIER.satu) unit Casing CPU merk DELL.satu) kotak water filter merk PANASONIC.)satu) kota singgle filteration system

komadua empat enam tiga) gram.1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan KristalNarkotika jenis shabu diberi kode 11A, berat Netto : 0,2483 (nol komadua empat delapan tiga) gram.1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan KristalNarkotika jenis shabu diberi kode 12A, berat Netto : 0,3310 (nol komatiga tiga satu nol) gram.1 (satu) unit Soeaker merk VINNFIER.1 (satu) unit Casing CPU merk DELL.1 (satu) kotak water filter merk PANASONIC.1 (satu) kota singgle filteration system

((((satu) kota singgle filteration system merk QPLUS.(((1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.1(satu) unit handphone Nokia warna merah dengan nomor hp :0166453223.1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor hp081349388870.1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor hp :081350395782.1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk GMulin.1 (satu) buah tas kecil warna hitam risleting merah merk OVIO.1 (satu) buah dompet panjang warna cokelat.1 (satu) buah dompet panjang warna hitam

AAS(Agronusa alam sejahtera) akan tetapi yang dapat lebih menjelaskannyaadalah AHLI Penataan Kawasan Hutan; Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut denganmenggunakan alat GPS (Global Position System) Garmin Map 76CSX dandari hasil pengecekan titik koordinat tersebut diambil 3 (tiga) titik koordinatditengahtengah lokasi yang ditanami pohon sawit yang dilakukan olehterdakwa Sugeng Pamuji Bin Sukardi yaitu pada :1.

Hutan lindungHutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sebagai system penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegahPutusan Nomor : 96/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 16 dari 37 halamanintrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.c.

dimasukkan bibit kelapa sawitsebanyak 1 (satu) batang selanjutnya di sekeliling bibit kelapa sawit yang berada didalam lubang tersebut diberi tanah lalu dipadatkan sampai dengan bibit kelapa sawitdapat berdiri dengan tegak, hal tersebut dilakukan terdakwa secara berulangulangsampai dengan bibit kelapa sawit tertanam;Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Ziki Zwendi Bin Hazwin (AhliTitik Koordinat) Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut denganmenggunakan alat GPS (Global Position System

Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;

Niaga ArthaSamudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;1 (satu) lembar ReInspection Certificate CO2 System dengan nomor :078/S/CO2/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samuderadi Jakarta tanggal 28 Desember 2017;1 (Satu) lembar ReInspection Certificate Fire Extinguisher dengan nomor :207/S/FE/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT.

Niaga ArthaSamudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;Halaman 22 dari 43 halaman putusan No 370/PID.SUS/2019/PT PBR1 (satu) lembar ReInspection Certificate CO2 System dengan nomor :078/S/CO2/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga ArthaSamudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;1 (Satu) lembar ReInspection Certificate Fire Extinguisher dengan nomor: 207/S/FE/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT.

Niaga ArthaSamudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;1 (Satu) lembar ReInspection Certificate CO2 System dengan nomor :078/S/CO2/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga ArthaSamudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;1 (Satu) lembar ReInspection Certificate Fire Extinguisher dengan nomor: 207/S/FE/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT.

BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26?

BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26 LU 109 32 16?

BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26 LU 109 32 16 BT setelah dikonversi dandiplot pada peta laut ) di Laut Cina Selatan (ZEEI) sedangkan kapal utama berhasilmelarikan diri ke Vietnam, kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDODACOSTA yang merupakan ABK KP HIU 001 melakukan pemeriksaan terhadapdokumen maupun suratsurat kelengkapan Kapal BV. 5577 TS serta izin sah lainnyayang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada

HALIL dalam persidanganhanya merupakan alasan pembenar yang tidak dapat dibenarkanapabila dihubungkan dengan system pembayaran proyek pengadaanmobil dinas Eselon Ill Sekretariat Daerah Kab.

Sumenep yangmenggunakan system pembayaran LS (di mana ada barang baruuang bisa dicairkan) serta Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5) Pengguna Barang/Jasabertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan danfungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya danhal itu merupakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSumenep yang sangat fatal karena kedua Terdakwa yaitu RB.HAIRUL ANWAR

HALIL tahu bahwa barangberupa 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza belum ada akan tetapidana pada tanggal 07 April 2008 dicairkan 95% sebesar Rp.237.404.000, padahal proyek ini system pembayaran menggunakansystem pembayaran LS ;. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang yakni dalam hal pembuktian unsurunsur, Majelis Hakimterlalu sumair dalam membuktikannya dari dakwaan.