Bukti P1 = T1 );Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa aquo dari setiap unsurunsur Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut: Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat daribentuk fisik serta formatnya (vide Bukti P1= T1); Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalamhal ini

Dengan demikianobjek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadikewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 47 = Pasal 1angka 10), dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negarayang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara;b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu90 (Sembilan puluh) hari?

bukti P1 = T1), dan setelah mencermati objek sengketa a quodapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung (adressat)oleh surat keputusan objek sengketa (vide bukti P1 = T1) sehingga tenggangwaktu untuk mengajukan gugatan dihitung sejak Penggugat menerima ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka

kepada Bupati Maluku Tengah (vide Bukti T3);Menimbang, bahwa berdasarkan surat penjabat Kepala Pemerintahandan surat Plt.

Bahwa saksi Maya Tetelepta dan Matheos Wattimury sebelumnya sudahmembuat pernyataan bersama dengan anakanak soa lainnya bahwatidakpernah diadakan pertemuan atau rapat terkait dengan pergantianKetua Saniri Negeri (vide Bukti P4 dan P5);3.

Bahwa Pihak Penggugat menyangkal dalil Tergugat di atas denganmenyatakan dirinya baru mengetahui dan menerima obyek sengketa saatmenerima photo copy Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 30Nopember 2011 (vide Bukti P 6 = T 10) yang dilampiri Surat PaksaNomor : SP978/PUPNC.14/2011 (vide Bukti P7 =T9) dan obyek sengketa (vide Bukti P5=T 1).

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2002, Penggugat melakukanpembayaran Rp. 2.680.000.000, melalui aplikasi transfer Panin Bank(vide Bukti P 38) dan tanggal 19 Nopember 2002 Penggugat membayarUSD 800,000. melalui Sanghai Commercial Bank (vide Bukti P 39) ;6.

Surat Nomor : S4882/KN/2007, hal: Pengalihan/PenyerahanPengurusan Piutang dari Departemen Keuangan ke Panitia UrusanPiutang Negara Cabang Banten (vide Bukti T 2), isi pokoknya adalahmenerangkan jumlah hutang Penggugat yang dialinkan sebesar Rp.21.210.943,74, dan USD 570,592.46, didasarkan pada AktaPengalinan Hak Tagih (cessie) dibuat dihadapan Dr. lrawan Soerodjo,S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 2007,masingmasing Nomor : 1725 (vide Bukti T 37) dan Nomor : 1737(vide Bukti T

Pada tanggal yang sama, Direktorat JenderalKekayaan Negara juga menerbitkan surat Nomor: S4806/KN/2007 yangisinya menerangkan piutang Negara atas nama Penggugat berjumlahRp. 0, (vide Bukti P 15 = T 41 yang diakui Tergugat). Baru padatanggal 21 Oktober 2010, Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraDirektorat Kekayaan Negara LainLain menerbitkan surat Nomor:S1565/KN.4/2010 (vide Bukti P 16 = T 13) untuk mencabut suratNomor: S4806/KN/2007 (vide Bukti P 15 = T 41).

Di samping itu, melaluipemeriksaan di persidangan dapat diketahui, antara Penggugat danTergugat memiliki pendapat/tafsir yang berbeda mengenai akibat hukumdari pelaksanaan Akta Perjanjian Bersama Nomor: 45/PEN.EKS/APHT/2002/ PN.TNG tanggal 13 Nopember 2002 (vide Bukti P 9 = T 28) dan Roya dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2293/Keroncong (vide Bukti P 12).

mengajukan buktibukti lainnyadalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhal selengkapnyadapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalahakta otentik (vide

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai denganketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Karenaitu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secaraformal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebihlanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),dimana Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernahhadir atau mengutus orang lain sebagai wakil

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satudengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yangdiajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatdengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor

mengajukan buktibukti lainnyadalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhal selengkapnyadapat dilinat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalahakta otentik (vide

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai denganketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untukditerima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksaperkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),dimana Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernahhadir atau mengutus orang lain sebagai wakil

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satudengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yangdiajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatdengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor

Putusan No. 2701/Pdt.G/2019/PA.BbsMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi sertatelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata)serta telah diberi materai Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapatdinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama

Brebes, oleh karena itu Sesuai dengan pasal73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun

Hal manadidasarkan pula adanya alasan bahwa :: Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh AllahSWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalag .; Bahwa Undangundang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untukmempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4huruf e Undangundang Nomor 1 Tahun 1974).

TAUFIQQURROHMAN bin MUNAWIR (kakakkandung Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun,oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat yang diajukan olehPenggugat (bukti P1, P2, P3, P4, dan P5), maka Majelis Hakim berpendapatbahwa bukti bukti tersebut merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) dan telah diberi materaisesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

Najja Akeila Azarine binti TasykurModawan Achmad, lahir tanggal 31 Januari 2012 yang sekarang dalamasuhan Penggugat; Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belummumayyiz (belum berumur 12 tahun) (vide : Pasal 105 huruf a KompilasiHukum Islam); Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini telahdiasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibunya;HIm. 16 dr 20 him.

Murtaki, SH (Penggugat),yangdikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena Tergugat mempunyai kewenangan Tergugatselaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untukmengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Sementara seseorangsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi, setelahadaya Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : Print1459/N.5.10/Ft.1/05/ 2012 tanggal 11 Mei 2012 (vide pasal 20 ayat (1

Murtaki,SH ( vide bukti tertulis P1 dan T10) bertentangan denganperaturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Pasal 30 ayat (3) tentang PNS tentangpenjatuhan hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin,Pasal 17 ayat (1) huruf a tentang diberhentikan dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan hak pensiun, Pasal 9 huruf a,tentang Tindak Pidana Kejahatandan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahaan yang baike Asas keterbukaan;e Asas kecermatane Asas persamaan;e Asas

buktiP3,P4) serta keterangan saksi dibawah sumpah atas namaRudiansyah;3 Bahwa Penggugat mendapat Surat Perintah Penahanan( Tingkat Penututan ) dari Kepala Kejaksaan Negeri JambiNomor : PRINT 1459/N.510/Ft.1/05/2012, terkait dengandugaan tindak pidana korupsi ( Vide bukti4 Bahwa terhadap penahan Penggugat oleh kejaksaan, olehBKD membentuk Rapat Tim Pertimbangan PenjatuhanHukuman Disiplin PNS oleh Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Jambi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplinterhadap PNS di lingkungan

Provinsi Jambi (Vide bukti T2)yang pada angka 2 (Dua) mencantumkan nama Penggugatyakni Muh.

untuk diberhentikantidak dengan hormat sebagai PNS, atas nama Muh.Murtaki,SH ( Vide bukti T7);8 Bahwa berdasarkan hasi Rapat Dewan PertimbanganPelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS tersebut diatas oleh Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jambi telahmerekomendasikan kepada Gubernur Jambi melalui notadinasnya agar Penggugat dikenakan sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (vide buktiT.9 dan T.10).

Anak Pertama, yang berusia 16 Tahun, yang telah mumayyiz,vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No. , tanggal 24 Maret 2004, yang dikeluarkan olehKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin,b. Anak Kedua, yang berusia 14 tahun telah mumayyiz, vide Pasal105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNo. , tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;C.

Anak Ketiga, yang berusia 5 tahun belum mumayyiz, vide 105huruf a Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNO. , tanggal 11 Mei tahun 2015, yang dikeluarkan KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarbaru.4.

Bahwa oleh karena 3 orang anak antara Penggugat danTergugat yang bernama Anak Pertama, yang berusia 16 tahun telah mumayyizvide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Anak Kedua, yang berusia 14tahun telah mumayyiz vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan AnakKetiga, yang berusia 5 Tahun belum mumayyiz vide pasal 105 huruf a KompilasiHukum Islam, secara emosional lebih dekat dengan Penggugat (ibunya) danjuga anak anak tersebut masih memerlukan bimbingan dari seorang ibu(Penggugat), yang

mana 2 orang anak tersebut masih berusia 16 dan 14 tahunyang masih perlu pengawasan dan perhatian lebih untuk masa tumbuh kembangdimasa remaja, dan satu orang anak berusia 5 tahun masih sangat perluperhatian dan kasih sayang yang lebih dari seorang ibu (Penggugat), makasudah sepantasnya hak asuh atas ke 3 orang anak tersebut diasuh olehPenggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahkandung vide pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, vide YurisprudensiMahkamah Agung R.I Nomor

Bahwa atas 3 orang anak antara Penggugat dan Tergugatyang bernama Anak Pertama, yang berusia 16 tahun telah mumayyiz vide pasal105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Anak Kedua, yang berusia 14 tahun telahmumayyiz vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan Anak Ketiga, yangberusia 5 Tahun belum mumayyiz vide pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam,yang masih belum dewasa (belum berumur 21 tahun), vide Pasal 98 ayat 1Kompilasi Hukum Islam dan masih mengenyam Pendidikan, maka sangatlahpantas apabila

Sukoharjo dari iklan di media masaKoran RadarSolo tertanggal 15 April 2016; (Vide Bukti T2. Interv 1);Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar dengan mentransfer uangJaminan untuk penawaran ke rekening Nomor 0097.01.000903.30.6atas nama RPL 028 KPKNL Surakarta sebesar Rp. 444.751.500.(Empat Ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribulima ratus rupiah);(Vide Bukti T2.

(Satu Milyardelapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribuseratus lima puluh rupiah) pada tanggal 9 Mei 2016; (Vide Bukti T2.Interv 4); Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)sebesar Rp 108.187.875. (seratus delapan juta seratus delapan puluhtujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 13 Mei2016 ; (Vide Bukti T2.

(limabelas juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)tertanggal 13 Mei 2016;;Membayar beaya Roya pada Kantor Pertanahan Sukoharjo sebesar Rp.50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah); (Vide Bukti T2 Interv 7);Membayar Zonasi Nilat Tanah SHM 1406 dan 1407 pada KantorPertanahan Sukoharjo sebesar Rp. 100.000, (seratus Ribu Rupiah);(Vide Bukti T2 Interv 8 dan Vide Bukti T2 Interv 9);Membayar beaya peralihan hak SHM 1406 pada Kantor PertanahanSukoharjo sebesar Rp. 2.610.530, (Dua Juta Enam Ratus

(Vide Bukti T2 Interv 10);Membayar beaya peralihan hak SHM 1407 pada Kantor PertanahanSukoharjo sebesar Rp. 1.825.520, (Satu Juta Delapan Ratus Dua PuluhLima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

Skh; (vide bukti T2. Interv14 danT2. Interv15); ~ ~ 2222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ee ee ne9.

bukti T1), Orpa Hamaduna,Sip pada tanggal 07 November 2000 (vide bukti T.2), Umbu Bira pada tanggal 21November 2008 (vide bukti T3), Rambu Ana, SE pada tanggal 01 Desember 2008(vide bukti T4), Umbu Tay Hukapaty, SE pada tanggal 19 Mei 2009 (vide bukti T5),Novita Nepe Kabeba Lepir pada tanggal 19 Mei 2009 (vide bukti T6), Denny Untonopada tanggal 22 Desember 2008 (vide bukti T7), Haryanto Djoh Manu Tuka, padatanggal 11 Maret 2009 (vide bukti T8) serta melakukan pemeriksaan terhadaptersangka/Pemohon

pada tanggal 29 Juli 2009 (vide bukti P10);Menimbang, bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi,Termohon juga menemukan alat bukti surat berupa Laporan atas PengendalianIntern dalam Kerangka Pemeriksaam Laporan Keuangan Pemerintahan KabupatenSumba Timur untuk Tahun Anggaran 2006 di Waingapu oleh Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor:15.3.C/Pwk.BPK RI di Kpg/07/2007 tanggal 10Juli 2007 (vide bukti T9) dan Laporan Hasil Audit Investigatif atas DugaanPenyipangan Dalam Pengelolaan

Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba TimurTahun 20042009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor:LHAl4015/pw24/5/2009 tanggal17 Juli 2009 (vide T11);Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Tersangka yang dilakukanPutusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp.

Daud Ndakularak (vide bukti P24), SuratPerpanjangan Penahanan Nomor:B05/P.3.19/Fd.1/08/2009, tanggal 18 Agustus2009 dari Kepala Kejaksaan Waingapu (vide bukti P5), Penetapan Nomor:Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp.

Hal. 27 dari 2915/Pen.Pid/2009/PN.WNP dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu (vide Bukti P6),serta Penetapan Nomor:24/Pen.Pid/2009/PN.WNP dari Ketua Pengadilan NegeriWaingapu (vide Bukti P7) terhadap Pemohon sebagai Tersangka, gunamemudahkan pemeriksaan dalam rangka penyidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena dasarPenangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah samadengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, dan oleh karena dalampertimbangan terhadap Penetapan

.: 1914240262tertanggal 27 Agustus 2019 (vide bukti P2) ; bahwa, fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugatkepada Tergugat dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian 1(satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza F 53 G M/T tahun 2019,Nomor Rangka: MHKM5EA3JKK146909 dan Nomor Mesin 1NRG029993(vide bukti P2); bahwa, Penggugat telan melakukan pembayaran secara lunasatas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza F 53G M/T tahun 2019, Nomor Rangka: MHKM5EA3JKK146909 dan NomorMesin

1NRGO29993 seharga Rp. 177.759.000, (vide bukti bertanda P1); bahwa, kendaraan yang telah diterima oleh Tergugat tersebutkemudian dijadikan sebagai jaminan Tergugat untuk melunasi hutangnyaberdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

Kendaraan yang telah diterimaTergugat tersebut telah dilekatkan jaminan fidusia yang dibuktikandengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No.: W8.00037574.AH.05.01TAHUN 2019 tertanggal 5 September 2019, berdasarkan Akta No.: 08tanggal 5 September 2019 yang dibuat Leila Gentjana, S.H., M.Kn., yangberkedudukan di Bengkulu (vide bukti bertanda P4a dan P4b); bahwa, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya kepadaPenggugat dalam pembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke5yang jatun tempo pada

telan melakukan pembayaran secara lunasatas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza F 53G M/T tahun 2019, Nomor Rangka: MHKM5EA3JKK146909 dan NomorMesin 1NRGO29993 seharga Rp. 177.759.000, (vide bukti bertanda P1); bahwa, kendaraan yang telah diterima oleh Tergugat tersebutkemudian dijadikan sebagai jaminan Tergugat untuk melunasi hutangnyaberdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

membayar terlebin dahulu mobil tersebut denganharapan penggugat mendapatkan prestasinya dari tergugat dengan membayarcicilan sebagaimana dalam perjanjian yang dimaksud (vide bukti P2) ;Menimbang, bahwa selanjutnya objek tersebut diikat dalam SertifikatJaminan Fidusia dengan No.: W8.00037574.AH.05.01 TAHUN 2019 tertanggal5 September 2019, berdasarkan Akta No.: 08 tanggal 5 September 2019 yangdibuat Leila Gentjana, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Bengkulu (vide buktibertanda P4a dan P4b) , Majelis

Bahwa sebelum aanwijzing, Terlapor tidak mengecekterdaftar atau belum terdaftarnya alat kedokteran yangditenderkan (Vide B 38) ;2.10.6. Bahwa Terlapor VI tidak melakukan pengecekan terhadapsudah terdaftar atau belum terdaftarnya 33 (tiga puluh tiga)item alat kedokteran pada saat serah terima barang,meskipun sudah menjadi tanggung jawabnya (vide 846,838)".Bahwa pertimbangan Termohon dimaksud adalah tidak benar,karena:1.3.1.

Bahwa sebelum aanwijzing, Terlapor tidakmengecek terdaftar atau belum terdaftarnya alatKedokteran yang ditenderkan (vide 838) ;3.6.3. Bahwa Terlapor VI tidak melakukan pengecekanterhadap sudah terdaftar atau belum terdaftarnya33 (tiga puluh tiga) item alat kedokteran pada saatserah terima barang, meskipun sudah menjaditanggung jawabnya (vide B46, 838).3.6.4.

Bhakti Wira Husada (turutTermohon Kasasi, dahulu Termohon Il, dahulu Terlapor Il)(vide putusan KPPU No. 13/KPPUL/2005 halaman 33 35,Hal. 59 dari 87 hal. Put. No. 01 K/KPPU/2007butir 3.9.1 3.9.10.)

No. 01 K/KPPU/20072.4.3.0.6.3.9.7.3.9.8.3.9.9Direktur Terlapor V yaitu Hasan Karamo yangmerupakan staf di Terlapor Ill (vide B41, B45, C54);Bahwa Hasan Karamo menyiapkan dokumen penawaran CV.

Bahwa sebelum aanwijzing, Terlapor tidakmengecek terdaftar atau belum terdaftarnya Alatkedokteran yang ditenderkan (vide B38) ;3.6.3. Bahwa Terlapor VI tidak melakukan pengecekanterhadap sudah terdaftar atau belum terdaftarnya33 (tiga puluh tiga) item alat kedokteran pada saatserah terima barang, meskipun sudah menjaditanggungjawabnya (vide B46, B38);3.6.4.

yang sah dari Tergugat I, namun berdasarkan SuratKeterangan Waris Nomor 474.3/02024/2002Pem., tertanggal 30Oktober 2002 (vide bukti T2) ahli waris dari AR.

rumahmilik PT PLN (Persero) untuk mengembalikan status Rumah Jabatan yangdidasari oleh SK 146.K/452/DIR/2000 agar kembali menjadi Rumah Dinas(vide bukti T14):Bahwa pada tanggal 28 September 2004 berdasarkan Surat KeputusanDireksi Nomor 199.K/020/DIR/2004 tentang Penghapusan Aktiva TetapTidak Bergerak Berupa Rumah Dinas PT PLN (Persero) Distribusi JawaBarat dan Banten (vide bukti T15), timbul suatu kejanggalan dimana salahsatu rumah yang telah ditetapkan menjadi Rumah Jabatan berdasarkan SK146.K/

Mei 2011 melalui Surat Nomor 01860/065/DITSDM/2011, tanggal 23 Mei 2011 (vide bukti T20), Tergugat DalamRekonvensi malah merencanakan untuk menghilangkan biaya pesangonpengosongan terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi;Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Tergugat Dalam Rekonvensi melaluiSurat Nomor 181/442/DJBB/2011 (vide bukti T21) memberikan bataswaktu kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk mengambilkesempatan terakhir yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi di tanggal30 Juni 2011, dengan

(vide halaman 3 B. angka 2 dalamkonvensi, dalam eksepsi);Padahal aturannya sangat jelas bila dikaitkan dengan vide halaman 2angka 3 dan halaman 3 angka 4 gugatan a quo, sudah tersirat dantersurat pada angka 1, angka 3 dan angka 4 SIP yang ditandatanganialmarhum R.

Bahwa karena Rumah Jabatan sebagai objek perkara ini, sesuaidengan namanya hanya diberikan sebagai fasilitas kepada almarhumayah Para Tergugat sebagai fasilitas selama menjabat dengan legalitasyang cukup terang pada angka 1, angka 3 dan 4 Surat IzinPenempatan Rumah Dinas/Instansi PLN), (vide bukti P3) dan ParaTergugat juga sangat mengetahui kalau legalitasnya untuk menempatiRumah Jabatan tersebut telah habis (vide bukti P4 dan P5) dan harussegera mengembalikannya kepada perusahaan secara sukarela

padatanggal 15 Mei 2019 (vide Bukti P7), lalu Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 (vide Bukti P8), namun tidakterdapat bukti mengenai adanya jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat,kemudian Penggugat mengajukan banding administratif kepada GubernurSulawesi Selatan yang diterima tanggal 05 Agustus 2019 (vide Bukti P10 danBukti P11), juga tidak terdapat bukti adanya jawaban atas banding administratiftersebut, dan Penggugat mengajukan Gugatan yang didaftarkan

TU Kandep Dibud Kab.Luwu, terhitung tanggal 1 Desember 1994 (vide Bukti P1); bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaUrusan Persuratan Subag. TU Kandep Dikbud Kab. Luwu, terhitungtanggal 1 Desember 1996 (vide Bukti P2);bahwa Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat golongan ruang IlI/b, dengan Jabatan PengadministrasiUmum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kab.

Luwu,terhitung tanggal 01 April 2018 (vide Bukti P3); bahwa Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan dijatuhi pidanapenjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp.50.000.000.

., tanggal 14 Oktober 2014, diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa (Penggugat in casu) dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11Mei 2015, dan tidak ada upaya hukum Kasasi (vide Bukti P12),sehingga diketahui Putusan Pengadilan tersebut berkekuatan hukumtetap pada tanggal 25 Mei 2015; bahwa Penggugat telah menjalani hukuman pidana penjara/kurungan, mulai tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017(vide Bukti P13);bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Luwu Nomor: 888/13/BKPSDM/2019

, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Penggugat, tanggal25 April 2019 (vide Bukti P6 = Bukti T.1);bahwa Penggugat menerima objek sengketa a quo melalui Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Luwu, tanggal 15 Mei 2019(vide Bukti P7); Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor: 73/G/2019/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalildalil Gugatan Penggugat, intidalildalil Jawaban Tergugat

;Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa TenggaraTimur / Tergugat terkait terbitnya Surat Keputusan objek sengketa ( vide BuktiP13 ) dan pada tanggal 18 Juli 2019, Penggugat telah mengirimkan bandingadministrasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (vide Bukti P14)dan kepada Ketua Kompolnas Republik Indonesia (vide Bukti P15) ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban ataskeberatan Penggugat terkait terbitnya

Pol. : Skep/388/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 (vide Bukti P6) 2022 bahwa Penggugat (AGUS SUGIARTO) mengajukan permohonan pensiundini dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 7 Juli9008 (vide Bukti Pe?!

Bukti T19) ;Menimbang, bahwa Penggugat telan menerima surat panggilanNomor : Spgl/01/VI/2015/Propam tanggal 9 Juni 2015 untuk menghadiri danmengikuti jalannya siding kode etik Polri (vide Bukti P19.

Tetapi Penggugattidak menghadiri panggilan tersebut (vide alasan gugatan Penggugat poin 10hal 6)Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2015, telah dilakukan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/VII/2015/KKEP (vide Bukti T23) dan hasilnya telah dilaporkan sebagaimana Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang KomisiKode Etik Profesi POLRI Anggota Polres Lembata An.

Nomor : DPO/01/IV/2009/RES Lembata tanggal24 April 2009 (vide Bukti T6) dan telah dimohonkan kepada Kapolres LombokTimur Polda NTB sebagaimana Surat No.

Kekeliruan Nyata yang Pertama : JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUIKEWENANGAN MENGADILI Bahwa judex juris sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangan keberatan Pemohon terkait dengan dalil keberatanPemohon Kasasi dalam memori kasasi Pemohon perihal "/udex factitelah melampaui kewenangan mengaadili" (vide hal. 9 s/d. 12 NotaHal. 16 dari 30 hal. Put.

Bahwa karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan pailit a quo, maka penyelesaian perselisihanPemohon dan Termohon terkait dengan Built Operational Transferdan atau Leasing Agreement (vide): Bukti P1, P2, P3, P4, PS,P6 dan P7) harus tunduk pada ketentuan article 10 BuiltOperational Transfer dan atau Leasing Agreement (vide: Bukti P1,P2, P3, P4, P5, P6 dan P7) serta peraturan perundangundangan lain yang secara /ex specialis

(vide: Bukti P1, P2, P3, P4, P5,P6 dan P7) antara laian sebagai berikut :PP No. 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah BukanPemilik1.

Bahwa mekanisme Penyelesaian sengketa penghuni rumaholeh bukan pemilik dilakukan melalui Pengadilan Negerilperjanjian sewamenyewa menjadi kewenangan absolutPengadilan Negeri (vide pasal 22 PP No. 44 tahun 1994tentang Penghunian Rumah Bukan Pemilik), lex specialis;2.

No. 177 PK/Pdt.Sus/2012Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang berdasarkan Suratperintah No. 164/VFD/VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010 (vide bukti SuratBukti T12/bukti surat K1);Bahwa, klaim tagihan yang diajukan oleh Sdr. Yoesdiantoroadalah prematur, karena prestasi Sdr. Yusdiantoro dalam bentukpelaksanaan pekerjaan pemborongan jasa konstruksi yangdikerjakan oleh Sdr.

Adapun ketentuan Pasal 14 Perjanjian antara Termohon Il dengan Pemohon(vide Bukti T29) menyatakan sebagai berikut :14.1.

Bukti T27), dan Termohon Il telahmembantahnya dalam Replik yang disampaikan Termohon Il padatanggal 21 Agustus 2015 (vide Bukti T210) pada halaman 3 sampaidengan halaman 6.

(vide Bukti T27), dan Termohon Il telah membantahnya dalam Replikyang disampaikan Termohon Il pada tanggal 21 Agustus 2015 (vide BuktiT210) pada halaman 13 sampai dengan halaman 15.

Bukti T27), dan Termohon Il telah membantahnya dalam Replikyang disampaikan Termohon Il pada tanggal 21 Agustus 2015 (vide BuktiT210) pada halaman 20 sampai dengan halaman 25.

PLN.3) Surat Peringatan Ketiga No. 022/RYL/HKABI/I/2013, padatanggal 25 Maret2013 (vide Bukti T213), yaitu sebagai berikut :e Faktanya, berdasarkan Project Bar Chart dan S CurvePekerjaan Pembangunan PLTU 2x3 MW Ampana SultengPeriode Maret 2013 (vide Bukti T214) sebagaimana terlampirdalam Surat Peringatan Ketiga Termohon Il kepada PemohonNo. 022/RYL/HKABIIIV2013, pada tanggal 25 Maret 2013(vide Bukti T213), kemajuan pekerjaan Pemohon adalahsebagai berikut :EngineeringPenambahan terhadap gambar desain

Bahwa kedudukan terakhir Penggugat sebelum diterbitkan objeksengketa adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Makassar,Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN.Mksdengan pangkat Pembina Tingkat Tk. , Golongan/Ruang IVb danmenduduki jabatan sebagai staff Bagian Umum di SekretariatDaerah Kota Makassar (vide bukti P21);2. Bahwa gaji Penggugat telah dihentikan sejak tanggal 29 September2016 berdasarkan Surat Nomor 800/4084/BKD/IX/2016 (vide buktiP3);3.

Bahwa Tergugat menyerahkan objek sengketa melalui BKPSDMKota Makassar pada 30 April 2019 (vide bukti T6) kepada staffbagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah KotaMakassar yang selanjutnya diserahkan kepada Penggugat danditerima langsung oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2019 (videbukti P1 beserta lampirannya) hal tersebut sejalan denganketerangan saksi bernama Andi Indarwati (vide Berita AcaraPemeriksaan Saksi)Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik,Duplik,

,yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P14), Telaahan staff Nomor800/7230/ASS Ill tanggal 24 Oktober 2018 (vide bukti P16) dan SuratGubernur Sulawesi Selatan Nomor 800/0713/B.Ortala, tanggal 12 November2018 perihal Pertimbangan Permohonan Pengaktifan Kembali PNS atas namaZulkifli Nurdin (vide bukti P17) serta Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor180/5500/B.HKM & HAM tanggal 7 Agustus 2019 (vide bukti P11) dimanamerupakan sebuah bentuk arogansi yang melanggar asas kesewenangwenangan;Menimbang

Zulkifli Nurdin, S.H., S.I.P., yang ditujukan kepada Tergugat (videbukti P14), Telaahan staff Nomor 800/7230/ASS Ill tanggal 24 Oktober 2018(vide bukti P16) dan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor800/0713/B.Ortala, tanggal 12 November 2018 perihal PertimbanganPermohonan Pengaktifan Kembali PNS atas nama Zulkifli Nurdin (vide bukti P17) serta Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 180/5500/B.HKM & HAMtanggal 7 Agustus 2019 (vide bukti P11) sebagaimana didalilkan olehPenggugat;Menimbang, bahwa sebuah

Zulkifli Nurdin,S.H., S.I.P., yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P14) dan Telaahanstaff dari Asisten Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/7230/ASSIll tanggal 24 Oktober 2018 (vide bukti P16) serta Surat Gubernur SulawesiSelatan Nomor 800/0713/B.Ortala, tanggal 12 November 2018 perihalPertimbangan Permohonan Pengaktifan Kembali PNS atas nama Zulkifli Nurdin(vide bukti P17) isinya adalah sama yang pada pokoknya merekomendasikankepada Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat

Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 442 Tahun 2017Tentang Pengangkatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu DesaTambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tanggal 8 September2017 (vide bukti P.1);2. Bahwa terdapat surat pengaduan masyarakat Desa Tambun Arangtanggal 03 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua BPD yang memintaagar Kepala Desa Tambun Arang Mardiana diberhentikan (vide bukti T1);3.

Bahwa terdapat surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Tambun Arang tanggal O6 Juli 2018 #Nomor144/BPD/TA/20/V1I/2018 Hal : laporan dan Permohonan yang ditujukankepada Camat Sumay (vide bukti T2);4. Bahwa terdapat surat dari Camat Sumay tanggal 12 Juli 2018 Nomor :144/159/PEMKCS/2018 Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan yangditujukan kepada bupati Tebo Cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo(vide bukti T3);5.

Bahwa terdapat surat dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo tanggal18 Juli 2018 Nomor : 140/182/Pemkeldes Perihal : Tanggapan yangditujukan kepada Camat Sumay (vide bukti T4);6. Bahwa terdapat surat dari Ketua BPD Tambun Arang tanggal 27 Juli2018 Nomor : 144/BPD/TA/24/VII/2018 Hal : Usulan PemberhentianKepala Desa Tambun Arang Kec.Sumay yang ditujukan kepada BupatiTebo melalui Camat Sumay (vide bukti T7);7.

Bahwa terdapat surat Camat Sumay Nomor : 005/175/ Sumay/2019tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil PermintaanKeterangan (vide bukti T35);18.

Adanya penyegelan kantor desa oleh sekelompok masyarakat DesaTambun Arang yang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desapada tanggal 23 april 2019 (vide bukti T39);2. Adanya penyegelan kantor desa oleh sekelompok masyarakat DesaTambun Arang yang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desapada tanggal 24 Juni 2019 (vide bukti T40);3.

16 Mei 2016 di ruang aulaBaikole lantai ll Kantor Bupati Halmahera Barat, tertanggal 17 Mei 2016,(vide Bukti T2);Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor136.A/KPTS/V/2016 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pemilihan KepalaDesa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, tertanggal 18Mei 2016 (vide Bukti T3);Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor139/KPTS/V/2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihnan Kepala DesaTingkat Kabupaten Halmahera Barat

Barat,pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 (vide Bukti P2 = T11);Bahwa Panitia Pemilinan Kepala Desa Bilote membuat Sertifikat HasilPenghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalamPelaksanaan Pemilihnan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun2016 (vide Bukti P3);Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bilote membuat Rincian HasilPenghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalamPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun2016, pada TPS 01, Desa Bilote

Berita Acara Pemungutan Suara danPenghitungan Suara di TPS, TPS 01 Desa Bilote Kecamatan Loloda, Kab.Halmahera Barat, kepada Panitia Pemilinan Kabupaten Halmahera Barat,tertanggal 19 Juli 2016 (vide Bukti T12);Bahwa Sefnat Punana (Calon Kepala Desa Nomor urut 1) mengajukansurat keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bilote,tertanggal 19 Juli 2016 (vide Bukti T6 = T.ILInt1);Bahwa Demas Worotunu, Anggota Panwas Pilkades Desa Bilote Kec.Loloda telah mengajukan Surat permohonan keberatan

kepada KetuaPanitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat, tertanggal 19Juli 2016 (vide Bukti T15 = T.IL.Int.2);Bahwa Kepala Desa atas nama Sefnat Punana menerbitkan SuratKeterangan No. 140/09/DB/2016, tertanggal 19 Juli 2016, yangmenerangkan bahwa namanama atas nama 1) Yames Ponto, 2) CenHans, 3) Nam Hans, 4) Deon Mahadun dan 5) Alpinus Mahadun adalahbenar penduduk Desa Bilote yang telah pindah domisili ke Desa WKOKecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara (vide Bukti P11= T16

Loloda, kepadaBupati Halmahera Barat, tertanggal 2 September 2016, (vide Bukti T25);Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Baratatas nama H.

(vide bukti T9);. Sertipikat Hak Milik No. 344 atas nama JAMLI , terletak di Desa/KelurahanPulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda llir, sekarang Kecamatan Sambutan,Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 394 M2 (Tiga Ratus Sembilan PuluhEmpat meter Persegji). ( vide bukti T10);.

(vide bukti T8);8. Sertipikat Hak Milik No. 336 atas nama SUTIKNO GUYANA, SE terletak diDesa/ Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda llir, sekarangKecamatan Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 199 M2(Seratus Sembilan Puluh Sembilan meter Persegi). ( vide bukti T5);9.

(vide bukti T7);10. Sertipikat Hak Milik No. 337 atas nama EDDY SUSANTO, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda llir, sekarang KecamatanSambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 397 M2 (Tiga RatusSembilan puluh tujuh meter Persegi). (vide bukti T6);11.

(vide bukti T23);22. Sertipikat Hak Milik No. 371, atas nama LIEW MOEI TUJIE, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda llir, sekarang KecamatanSambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 792 M2 (Tujuh RatusSembilan Puluh Dua meter Persegi). (vide bukti T12);23.

(vide bukti T14);26. Sertipikat Hak Milik No. 381, atas nama GO THIONG LIT, terletak di Desa/Kelurahan Pulau Atas, dahulu Kecamatan Samarinda llir, sekarang KecamatanSambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, seluas 396 M2 (Tiga RatusSembilan puluh Enam meter Persegi). (vide bukti T22);27.