Ditemukan 11830 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pengadaan barang/jasa Barang Jasa Melawan hukum; pengadaan barang dan jasa Wanprestasikerjasama pengadaan jasa konstruksi Barang jasa pemerintah Unsur melawan hukum; pengadaan barang dan jasa Pengadaan barang dan jasa; unsur "melawan hukum" Unsur "setiap orang"; pengadaan barang dan jasa
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 06-09-2012 — Putus : 05-11-2012 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda
Tanggal 5 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : TUGIARTI Binti SUPARDI Diwakili Oleh : JUNAIDI, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDHY H. BOLIFAAR,SH.MH
70 — 27
  • SESAMA, hal tersebutbertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitusebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Panitiapengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatasRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Selain itu PT. SESAMA dalammelakukan pengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasisebagaimana yang telah ditentukan, sebab PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-08-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 10 September 2013 — PT. UZIN UTZ INDONESIA >< PT. NINDYA KARYA (PERSERO)
241 — 257
  • Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba BersihTahun Buku 2012, Nomor: RIS30/D3.MBU/2013 KEPPS11/PPA/0413, tanggal 17 AprilFotocopy Berita Media Online, detikfinance, edisi Kamis, 22Agustus 2013 BUMN Diajukan Pailit, Dahlan Iskan SebutAda Mafia ;Fotocopy Berita Media Online, detikfinance, edisi Kamis, 6Desember 2012 Ini Dia BUMN yang Tak Jadi DikuburDahlan Iskan ;Fotocopy Penetapan Pemenang Nomor 240/PP/KK/KDN/IX/2012 tanggal 10 September 2012 a.n PT Nindya Karya(Persero) oleh Panitia Pengadaan
    Barang/Jasa PekerjaanKonstruksi Dan jasa Konsultasi di Lingkungan SetjenKemendagri Proyek pekerjaan Konstruksi pembangunanGedung Kampus IPDN ProvinsiFotocopy Surat Perjanjian Pemborongan antara PT NindyaKarya (Persero) dengan PT Angkasa Pura II (Persero)Nomor :PJJ.14.08.17/01/06/201 1/325 tanggal 9 Juni 2011Proyek Reinstalasi Fasilitas dan Peralatan Air Bersih di BandaraSoekarno Hatta;Fotocopy Surat Perjanjian pelaksanaan Pekewrjaan KontrakAak Ke empat Nomor B.01.4/SPPP/DPU/MY KEPRI/I/2010tanggal
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 25 Januari 2016 — WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos Alias BUDO
81 — 14
  • ., alias KADIR NURDIN yang mana seharusnyaberdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkanbahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :e Huruf f :Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PT PALe Hurufg : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 10-11-2014 — Putus : 16-01-2015 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 33/PID.TPK/2014/PT PAL
Tanggal 16 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dody W. Leonard
95 — 74
  • sehinggaHalaman 45 dari 51 Putusan Nomor 33/Pis.SusTPK/2014/PT PALmenimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.737.665.854,45 (tujuhratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus limapuluh empat rupiah empat puluh lima sen) sebagaimana pendapat dari JaksaPenuntut Umum dalam memori bandingnya, hanya saja Pengadilan Tinggimenambahkan pertimbangan melawan hukum yang lain yaitu mengenai tidakdiikutinya ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f PERPRES Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan
    Barang/Jasa Pemerintah mengenaipersyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang dan Jasa dalampelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan pekerjaankonstruksi apabila akan bermitra dengan pihak lain,dengan demikianPengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara yangdijatuhnkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu terhadap Terdakwa masih terlalu ringan, untuk itu Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa
Pengadilan PN SUBANG Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 9/Pid.B/2019/PN SNG
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
1.ADITYO ISMUTOMO, SH.
2.NURMAN AHMADI
Terdakwa:
H.ABDUL JANNAH.
87 — 24
  • Pertamina diberikan kepada perusahaanyang menerima penunjukan pembuatan tabung dalampembuatan tabung LPg 3 Kg ( dilarang men SUB kan kepadapihak lain) yaitu : Bahwa Dokumen Pengadaan yang merujuk kepadaPedoman Pengadaan Barang/Jasa No.A001/K20300/2015S9Revisi ke 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), VS 1. CV PADANG MAS, DKK
176 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan DaerahKabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Panitia Tender);b. CV Budi Utomo, in casu Termohon Kasasi ;c. PT Madju Medan Cipta, in casu Termohon Kasasi II;d. CV Padang Mas, in casu Termohon Kasasi III;Hal 43 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.SusKPPU/20163. Sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon Kasasi dalam Putusan KPPUyang amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:Memutuskan1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2017 — Upload : 25-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1640 K/Pdt./2017
Tanggal 26 September 2017 — PT. DWIPA KONEKTRA vs PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIII dahulu bernama PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (SULMAPA)
526 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pelaksanaan pekerjaan dengan tidak menindaklanjutiPermohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan danPermohonan Pekerjaan Tambah dari PENGGUGAT tersebut, agarPENGGUGAT tidak dirugikan, ;Bahwa selain merujuk pada ketentuanketentuan yang ada dalam KontrakInduk dan Addendum Perjanjian Pertama yang merupakan hukum bagiPENGGUGAT dan TERGUGAT (pacta sun servanda), seharusnyaTERGUGAT merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan
    Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebutKEPRES 80 Tahun 2003):Bahwa Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dariPENGGUGAT sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum karena telahsesuai ketentuan dalam Pasal 34 KEPRES 80 Tahun 2003 yangmenjelaskan: Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatanpengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabilaterjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktupelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan LAMPIRAN KEPRES
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2744 K/PID.SUS/2009
Tanggal 10 Februari 2011 — JOHANTISNO, ST
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juanda Ruas Kanan dan Kiri Kota TebingTinggi ;Bahwa tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen diaturdalam Pasal 09 ayat (3) dan(5) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang padapokoknya bertanggung jawab dari segi admintrasi, fisik keuangan danfungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ;Dengan demikian Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli diTebing Tinggi telah sudah menerapkan peraturan hukum atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal perbuatan
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 06/Pid./TPK/2012/PT.TK.
Tanggal 13 Juni 2012 — Ir. SUMARDI AHDAH, MM. Bin AHDAH
77 — 29
  • persidangania lupa ketika secara acak atas hasil pemeriksaan lapangan (Berita AcaraPemeriksaan Lapangan) untuk menjelaskan perihal penghitungan umur sapidan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidakmenikmati hasil korupsi dan tidak ada aliran dana yang menuju ke terdakwa;Dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan saksisaksi Kelompok Taniyang antara lain menerangkan adanya bibit ternak sapi diberikan tanpamelalui mekanisme sebagaimana yang ditetapbkan Keppres No.80 Tahun2003 tentang Pengadaan
    Barang/Jasa Pemerintah, dan tentunya haltersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Hewan Ternak (drh.DedyKristiyanto) dan keterangan ahli Perhitungan Kerugian Negara dari BPKPPerwakilan Prov.Lampung an.Susilo,Ak., dengan demikian faktafakta yangterungkap dipersidangan dan termuat dalam putusan a quo sebenarnyabersesuaian dengan pengertian kata dapat sebagaimana yang termuatdalam penjelasan pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 15-11-2019 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pmn
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 18
  • Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentangtata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 4 tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014tentang Pelaksanaan Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan sampai dengan tahunanggaran ;Menimbang, bahwa dari hal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — AGUS SALIM BATALIPU, SE
93 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bendaharapenerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau mengusaiuang/barang/kekayaan daerah wajib menyelelenggarakan penatausahaansesuai dengan peraturan perundangundangan, selain kewenangan yangdimiliki oleh Pengguna Anggaran pada ketentuan di atas, Pengguna Anggaranjuga diberi Kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 yang menyebutkanbahwa Pengguna Anggaran diberi kewenangan untuk meneliti kebenarandokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan denganikatan/perjanjian pengadaan
    barang/jasa, Meneliti tersedianya dana yangberangkutan, Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaranpengeluaran yang bersangkutan, dan Memerintahkan pembayaran atas bebanAPBN/APBD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-10-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 4 Oktober 2013 — Drs. LA ODE AMARUDDIN, M.Si
99 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keliru karena Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Proyekdilaksanakan oleh pihakpihak yang ditunjuk berdasarkan SK dan masingmasingdiberi wewenang atas pekerjaannya, dan Pemohon sebagai pengguna anggaran adalahpejabat yang diberi wewenang untuk menggunakan anggaran dan sudahmelimpahkan seluruh pekerjaan sampai selesai melalui prosedur pelaksanaan, PPKadalah pejabat yang bertugas menyusun perencanaan, menetapkan paketpaket,menetapkan besaran uang muka, menunjuk konsultan pengawas, menyerahkanasset hasil pengadaan
    barang jasa kepada Bupati dengan berita acara, Konsultanadalah jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasaperencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dalam rangka mencapai sasarantertentu yang keluarannya dalam bentuk piranti lunak yang disusun secara sistematisberdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh PPK sesuai penugasannyayang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Kontraktor pelaksana adalah layananpekerjaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-03-2023 — Putus : 28-07-2023 — Upload : 28-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2023 — Penuntut Umum:
ANTON WAHYUDI, S.H., MH
Terdakwa:
AFRIAN ARIES SANDY
127 — 0
  • 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 118 / 64 / kep / 413.013 / 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/43/kep/413.013/2017 tentang kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kab. Lamongan T.A 2017.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 03-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 16-02-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 11 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ARIEF MUDA DARMANTA, SH.
Terdakwa:
ELVIN FAHLUZY, SE., MM
31 — 7
  • 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 04/SK/SK-BUDA/III/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang T.A. 2008 tanggal 18 Februari 2008.
  • 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan ELVIN FAHLUZY, SE lulus ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 6 Mei 2008.
  • 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Oktober 2008 T.A. 2008 bulan November 2008.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-06-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 18 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
IMAM HIDAYAT,S.H.,M.H
Terdakwa:
LEDI OKTORA, SKM.
101 — 42

  • 1 (satu) Rangkap foto copy Legis Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.45/1/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2018.

    2.

    1 (satu) Rangkap foto copy Legis Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.45/1/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2018

    8.

Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 09-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ENDRA ANDRI PARWOTO,SH
Terdakwa:
Ir.WURYAN IRIANTO
114 — 0
  • TIM PPHP perihal : Surat Permohonan Pemeriksaan dan Penerimaan hasil pekerjaan Pembangunan Kelanjutan RS Pratama Tapan T.A. 2015, tanggal 18 Desmeber 2015
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Nomor : KP.03.01/1/0301/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Pengangkatan PLT Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor : HK.03.05/I/3107/2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengadaan
    Barang / Jasa dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kantor Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan.
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor : HK.02.03/I/0046/2014 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :HK.03.05/I/3107/2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengadaan Barang / Jasa dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Anggota Kelompok Kerja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kantor Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-09-2012 — Putus : 05-11-2012 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda
Tanggal 5 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : MARYONO Bin MARJANI Diwakili Oleh : JUNAIDI, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDHY H. BOLIFAAR,SH.MH
79 — 34
  • SESAMA, hal tersebutmenunjukkan adanya perbuatan yang bertentangan denganketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan' Barang/ Jasa Pemerintah yaitusebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyiPanitia pengadaan wajib' dibentuk untuk semuapengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah). Selain itu. PT. SESAMA dalam melakukanpengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimanayang telah ditentukan, sebab PT.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-05-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 150/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
RISWAN,SPd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
69 — 40
  • Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan Penggugat telah lulusujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasartertanggal 6 Februari 2015 dan berlaku sampai 6 Februari 2019;24.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
SAINAL, S.Pd Bin CAMI
135 — 91
  • dokumen PERMENDES No. 22 tahun 2016, tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017;

    5. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen PERMENDES No. 4 tahun 2017, tentang perubahan atas permendes No. 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017;

    6. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen PERMENDAGRI No.113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa;

    7. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen PERKA LKPP No.13 tahun 2013, tentang pedoman tata cara pengadaan

    barang/jasa di desa;

    8. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen PERKA LKPP No. 22 tahun 2015, tentang perubahan atas PERKA LKPP No. 13 tahun 2013, tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa;

    9. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen PERBUP Enrekang No. 39 tahun 2017, tentang perubahan atas PERBUP No. 13 tahun 2017, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di Kab.

Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 28-04-2011 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 04-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 224/PID/2011/PT.MDN
Tanggal 24 Mei 2011 — AMRIN TAMBUNAN ALS AMRIN
35 — 12
  • Menguji kebenaran materi suratsurat bukti mengenai hak pihakpenagih ;Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaranyang bersangkutan ;e Bahwa pada TahunAnggaran 2005 , APBDPemkab Tapanuli Selatantelah menampung anggaranTunjangan PenghasilanAparat Pemerintahan Desa(TPAPD) TA 2005 sebesarRp. 5.955.390.000, ( Limamilyar