Jamsostek (Persero) dengan Nomor KPJ09002224559, dengan mulai kepesertaan 032009;Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.3, dijelaskan bahwa benar PT.Jamsostek (persero) telah mengeluarkan rincian saldo Jaminan Hari Tua atas namaPenggugat dengan nomor KP BPJS 0900222459, dngan saldo akhir pada bulan Julitahun 2015 sebesar Rp 11.614.554,54.

BLACK STEELPROPERTIES, PENGGUGAT tidak pernah mendapat hak atas perlindungankesehatan maupun perlindungan tenaga kerja yang harusnya menjaditanggung jawab TERGUGAT yang sehamusnya PENGGUGAT terdaftarsebagai peserta BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) Kesehatanmaupun Tenaga Kerja.

Bahwa selama kurang lebih 16 tahun Penggugat bekerja di tempatPara Tergugat, Penggugat tidak diikut sertakan dalam programJamsostek atau BPJS ketenagakerjaan oleh Para Tergugat, padahalHalaman 2 Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT.DKIPenggugat adalah salah satu karyawan inti dalam perusahaan ParaTergugat;Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Penggugat mengajukanpermohonan peminjaman uang kepada Tergugat II sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelianrumah di Jalan Bambu No

Agar Pengusaha membayarkan kekurangan iuran BPJSKetenagakerjaan sebesar 2% dari Upah Karyawan selama bekerjasesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan;e. Agar TERGUGAT membayar upah PENGGUGAT sampai adanyapenetapan putusan pengadilan hubungan industrial;f. Agar pihak Perusahaan membayar upah kepada Sdr. Machfudz sampaiadanya penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. (vide bukti P.1.)

Nomor Polisi DA 6979 UBL;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL atas nama Utari;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL atas nama Utari;

- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;

- 1 (satu) buah SIM atas nama Riza Anshari;

- 1 (satu) kartu BPJS

masuk ke ranah PTUN, bukan ranahhukum perdata dan masuk kedalam kompetensi absolut masingmasingperadilan.Bahwa Ahli menerangkan, jika suatu subjek hukum telah melakukanperintah undangundang maka subjek hukum tersebut tidak dapatdikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik dalam arti sempitmaupun arti luas, karena harus dibuktikan juga apakah subjek hukumtersebut melanggar hak subyektif seseorang yang timbul karena adawewenang khusus yang timbul yang diberikan oleh hukum, contoh jikasaya peserta BPJS

kemudian saya sakit, saya berhak menggunakan BPJStersebut tetapi jika saya bukan peserta BPJS kemudian saya mintaHalaman 86 dari 101 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pgp.dibayarkan oleh BPJS karena undangundang mengatur semua bisadibayarkan oleh BPJS misalnya, saya tidak boleh mengajukan tuntutanKarena saya bukan peserta BPJS.Dan ketika perusahaan sedang berproses melakukan ketentuanperundangundangan maka perusahaan tersebut belum melakukanPerbuatan Melawan Hukum, berbeda jika perusahaan mengatakan

) kali kebahagiaan perutnya, setelan melakukan itusaksi menunggu sebentar untuk memastikan korban an.GSALMAN sudahbenarbenar mati dan tidak bergerak lagi.setelan yakin korbanan.SALMAN sudah mati/ meninggal lalu saksi meminta baju kepadaterdakwa untuk menukar baju yang saksi pakai karena sudah kotor,setelah itu saksi permisi kepada terdakwa untuk pulang sambil berkatasudah aman,ya,sudah mati dia,sebelaum saksi keluar terdakwa berkatabang sisa uang yang 7 juta itu taggal 26 aku bayar setelah cair BPJS

Bahwa sudah seringpula barang pembelian import dari Penggugatyang dikirimkan langsung kepada PD Mega Jaya dana tau gudang milikPD Mega Jaya milik Tergugat.4.7.Bahkan owner dari Penggugat pun ikut melakukan pekerjaansebagai pimpinan di gedung milik Tergugat dengan memberikanbanyak instruksi dan perintah kepada seluruh karyawan PD MegaJaya, mengurus BPJS karyawan dari PD Mega Jaya, dimana hal iniwajar dilakukan sebab owner dari Penggugat sedang dalam posisibekerjasama bisnis dengan Tergugat.4.8.Bahwa

Bahwa setelah perceraian karena Akta Kelahiran Anakanak dalampenguasaan Tergugat dan Tergugat tidak mau menyerahkan kepadaPenggugat sehingga dalam pengurusan di Sekolah anakanak, pengurusanKesehatan (Asuransi Prudential BPJS) dan pengurusan Kartu Keluarga barusetelah Perceraian serta berkasberkas lain nya untuk anakanak terhambatkarena tidak adanya Akte Kelahiran yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;.Bahwa adapun Harta Gono Gini yang didapat selama Penggugat danTergugat bersama adalah :1) 2 (dua)

MENETAPKAN,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon: Nawi untuk bertindak sebagai wali atas cucunya yang bernama Rofiah Mardiyah dalam proses yang berkaitan dengan BPJS

puluh tiga Ribu) Gram Dan 1 (Satu) Kantong Plastik Warna Hitam Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 380 (Tiga ratus delapan puluh) Gram Dengan Jumlah Keseluruhannya 343,380 (Tiga ratus empat puluh tiga koma tiga delapan nol) Gram;

7 Agustus 2018 sekitar jam 05.00WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan VillaCasablanca Blok 9 No.2 RT.06/RW.08 Kelurahan Sawangan,Kecamatan Sawangan, Kota Depok; Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu)unit televisi LCD 32 Inchi warna hitam Merk SONY; 1 (Satu) buah LaptopHalaman 9 dari 48 Putusan Nomor 607/Pid.B/2018/PN DpkMerk ACER warna hitam; 1 (Satu) buah tas ransel warna orange berisitempat makan, dompet warna hitam motif coklat berisi KTP, NPWP,Kartu BPJS

disekitar perumahan terlebih dahulu, karena situasidianggap aman, maka Terdakwa I bersama dengan Saksi ASEP Bin (Alm)MALI masuk ke dalam rumah Blok 9 No.2 RT.0O6 RW.08 milik Saksi KorbanTOMMY HERYANTO dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban langsungmengambil 1 (satu) unit Televisi Merk Sony warna hitam 32 Inchi, 1 (Satu) unitLaptop warna hitam Merk Acer, 1 (Satu) buah tas laptop warna hitam 1 (satu)buah tas ransel warna orange berisi tempat makan, dompet warna hitam motifcoklat berisi : KTP, NPWP, Kartu BPJS

Dari penghasilan yang diterima belum termasuk potonganpotongan, seperti pajak, BPJS, angsuran kesehatan, angsuran rumah,sehingga penghasilan yang Tergugat Rekonvensi tidak seperti yangdidalilkan Penggugat Rekonvensi.16.

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai permintaanMut'ah sebesar Rp 275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima jutarupiah) tidak masuk akal dan terlalu mengadangada dan patut ditolak,mengingat penghasilan yang diterima Tergugat Rekenvensi diperolehberdasarkan hari dimana Tergugat Rekonvensi masuk kerja dan belumHalaman 28 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbndikurangi dengan BPJS, pajak, angsuran asuransi kesehatan, cicilanrumah dan juga faktanya semenjak pandemi covid19 TergugatRekonvensi

ic.PENGGUGAT) tidakbekerja lagi di PTPNIV sebelum cicilan Lunas maka semua hakhakPihak Kedua yang ada diperusahaan merupakan jaminan terhadaphutanghutang pihak kedua yang ada,Bahwa selain dari pada itu PENGGUGAT juga telah memberikankuasa untuk melakukan pemotongan gaji setiap bulannya maupunhakhak PENGGUGAT apabila PENGGUGAT tidak bekerja lagi padaPerusahaan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Surat KuasaPemotongan Gaji, tertanggal Desember 2015;Bahwa sedangkan hakhak PENGGUGAT lainnya, seperti Jamsostek/BPJS

Ketenagakerjaan sudah diurus Penggugat secara langsung keKantor BPJS Ketanagakerjaan tanoa adanya potongan hutang olehPUSKOPAR PT.Perkebunan Nusantara IV;Bahwa tidak beralasan secara hukum mengenai dalil PENGGUGATyang meminta kekurangan bonus 2015, karna telah dibayarkan sesuaidengan peraturan, dan meminta gaji untuk bulan Juli 2015 danAgustus 2015, dikarenakan secara hukum Penggugat per 01 Juli 2015Halaman 28Putusan Nomor. 142/Pdt.SusP H1I/2016/PN.Mdn.26.telah dinyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK

Bahwa Pemohon jugs ribut selalu mempermasalahkan jumlahuang sebesar Rp.580.000, (lima ratus delapan puluh riburupiah) yang dikeluarkan untuk keperluan BPJS, internet clanlainlain sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohondidalam Repliknya, seharusnya Pemohon memahami tentangkehidupan berumah tangga, bagaimana menanggung keuangankeluarga, istri dan anak ditambah lagi dengan ikut campurnyaorang tua Pemohon dalam kehidupan rumah tangga antara Termohondan Pemohon;10.Bahwadalam pasal 7 ayat (1) UndangUndang

uangRp.10.000.000, itu sebagai uang muka dari penjualan rumah tersebut.Bahwa benar, Pemohon memiliki utang kepada orangtua Termohon dandilunasi menggunakan hasil penjualan rumah tersebut:Bahwa tidak benar uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan untukmembayar angsuran di FIF dan membayar utang kepada mbak Rita,karena Pemohon tidak mengetahui utangutang tersebut:Bahwa tidak benar uang hasil penjualan tersebut digunakan untukmembayar biaya perawatan anak di rumah sakit, karena Pemohonmenggunakan BPJS

Setelan pemotongan dari BPJS Rp.615.000. (Enam Ratus Lima BelasRibu Rupiah), Tergugat telah membayar.4. Bahwa sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 56 ayat (3) Bagi Pekerjayang mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan telah mempunyai masakerja sedikitnya 5 (lima) tahun atau lebih diberikan uang pisah sebagaiberikut :4.1. Uang pisah hanya diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diriatas kemauan sendiri Sesuai prosedur dan untuk semua golongan gaji;4.2.

3.000.000, (tiga juta rupiah);Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi dangugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replikdalam konvensi secara lisan yaitu. tetap pada dalildalilpermohonannya sedangkan jawaban dalam rekonvensi diajukansecara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:Pemohon telah mempertimbangkan akan memberikan nafkahanak saya nama Zalfa yaitu sebesar Rp. 350.000, setip bulandikarenakan gaji bulanan saya sebesar Rp. 1.000.000, dan setiapbulan Pemohon harus membayar BPJS

KARYA MURNI INDOCIPTA, yang beralamat di Ngoro IndustrialPark V 2 Mojokerto, yang telah memiliki masa kerja dan upah sebagaiHendra Laksana telah bekerja terhitung sejak 12 Januari 2003 (12 tahun),kemudian pada bulan September 2005 didaftarkan sebagai pesertaJamsostek (sekarang BPJS) (Vide bukti P.1) dengan jabatan terakhir Driver(sopir) dengan menerima upah sebesar Rp2.357.500,00 (dua juta tiga ratuslima puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan (Vide bukti P.2) ;Halaman 1 dari 23 hal.Put.Nomor 770 K

PerbuatanPenggugat yang telah mengambil kartu keluarga juga mnegakibatkan Tergugatkesulitan menggunakan kartu BPJS untuk pengobatan Tergugat semsa sakit ; Gugatan Penggugat tidak didasari pada alasan hukum yang cukup dan hanyamengungkit konflik lama yang telah diselesaikan ; 14.15.Bahwa gugatan Penggugat tidak didasari pada alasan hukum yang cukupsebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan