Ditemukan 18259 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Judex juris telah salah dan keliru
Adanya kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam putusan judex juris
Suap
Suap pasif
Suap aktif
Judex juris
Judex facti
Terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan judex facti/judex juris
Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris
Terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata dalam pertimbangan judex juris
Putusan judex juris telah mengandung suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata
Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex juris; perlawanan
Putus : 13-12-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220/B/PK/PJK/2013 Tanggal 13 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HASKOJAYA ABADI
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.25733/PP/M.IV/13/2010 tanggal 1 September 2010tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Putus : 20-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa danmeneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64291/PP/M.IVB/16/2015tanggal 01 Oktober 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatanatas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukumyang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telahmembuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris
Putus : 12-07-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 790 PK/PDT/2012 Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. YUSRA binti H. TALEB, dkk vs H. ZAINAL ABIDIN bin ABED
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukummana dijadikan dasar tidak terbuktinya gugatan penggugat ;10 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Judex Facti Tersebut diatas, jugatelah dikuatkan oleh Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda AcehNo. 14/PDT/2010/PTBNA, tanggal 14 Desember 2010, sehinggaputusan Mahkamah Agung Terkait harus dibatalkan ;PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan nomor 110 tersebut:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Juris
Putus : 31-03-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 PK/Pdt/2009 Tanggal 31 Maret 2010 — GUS KALIM dkk ; SABAR dkk
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut :e Bahwa tidak ada Novum dan tidak ternyata Judex Juris melakukankekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara a quo sebagaimanadimaksud dalam Pasal 67 huruf b UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009
Putus : 28-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 PK/Pdt/2013 Tanggal 28 Maret 2014 — NOACH TH. MOEDA vs JACOBA TUFU TOUMELUK
34 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 537 PK/Pdt/20132010 dan kontra memori penijauan kembali tanggal 6 Juni 2010, dihubungkandengan pertimbangan Putusan Judex Facti dan Putusan Judex Juris dalamperkara a quo, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruanyang nyata dan juga tidak terdapat adanya putusan yang saling bertentangansatu sama lain dalam perkara yang sama dan para pihak yang sama;Bahwa meneliti lebin cermat putusan Judex Facti dan Judex Juristernyata sudah memberi pertimbangan yang cukup dan
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410/B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAPFA FOOD NUSANTARA
138 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut34532/PP/M.XVI/16/2011 tanggal 25 Oktober 2011, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karenaMajelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan telahmengabaikan faktafakta hukum (rechsfeit) dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak(tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupaerror facti maupun error juris
Putus : 19-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1063/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. CITRA LINTAS INDONESIA
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.50598/PP/M.IIIA/12/2014 tanggal 20 Februari 2014, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1067 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CITRA LINTAS INDONESIA;
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali (Ssemula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.50597/PP/M.IIIA/12/2014 tanggal 20 Februari 2014, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Putus : 11-08-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2667 K/PID.SUS/2015 Tanggal 11 Agustus 2016 — Ikbal Djenan Bin Wirot
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara a quotelah salan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidakmengadili dengan cara menurut ketentuan undangundang yang berlakusebagaimana dasar pengajuan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 Ayat(1) KUHAP;Berdasarkan uraian dalildalil dan fakta hukum tersebut di atas kamiyakin dan percaya Majelis Hakim Judex Juns dapat mempertimbangkan uraiandalildalil fakta hukum tersebut, Oleh karena itu kami mohon sekiranya MajelisHakim Judex Juris
Putus : 14-08-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/Pdt/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 — PT. MITRA PRIMA SEJAHTERA VS PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai pertimbangan hukum, terbukti buktiP.4, P.7, P.10, P.13 dan P.16 yang hanya berupa fotokopi dianggap bukti yangsah oleh Majelis Hakim, dengan alasan tidak dibantah oleh Pemohon PeninjauanKembali, sedangkan hal tersebut telah dibantah oleh Pemohon PeninjauanKembali dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Mengenai alasan ke1 s/d ke5:Bahwa alasanalasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Judex Juris
Putus : 31-03-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 PK/Pdt/2009 Tanggal 31 Maret 2010 — GRACE LIMBAT,dkk vs WILLEM INYO PAULUS, dkk
43 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
FEMMY ANTARANI alias YUL, tersebut ;Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Pdt/2005 tanggal 18April 2007 ;MENGADILI KEMBALI:Memerintahkan Judex Juris untuk memeriksa dan memutus perkaraperdata No. 663 K/Pdt/2005, tersebut ;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp. 2.500.000.
Putus : 28-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/Ag/2016 Tanggal 28 Juni 2016 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
haruslah ditafsirkan harus atau dapatdinyatakan, setiap perbuatan hukum yang berkepentingan dengan hartabersama/gonogini, harus dilakukan secara bersama dan atau ataspersetujuan suami istri, sebab itu terhadap segala bentuk surat/akta yangterbit, karena perbuatan hukum sepihak dapat diajukan gugatanpembatalannya;Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan tegas Pengadilan Tinggi AgamaPontianak telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yangberlaku, maka sudah selayaknya apabila Judex Juris
Putus : 28-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 PK/Pdt/2017 Tanggal 28 September 2017 — NUHUNG DG LABBANG VS PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII, DKK
81 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan angka 3 Point a,b sangat jelas terdapat suatukekhilafan hakim dan terjadi kekeliruan yang sangat nyata sehingga PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1046 K/Pdt/2015 tanggal 18 November 2015dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 119/PDT/2014/PT MKS.tanggal 25 Juli 2014 sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yangnyata dalam pertimbangan Judex Juris
Putus : 23-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 PK/Pdt/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 — LK. BIDOLLAH bin MUHAMMAD Dk ; LK. ABU bin NENGKONG
20 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hider Abdullah dengan berkwalifikasi Keterangan Palsutidak menentukan karena putusan judex juris dan judex facti memenangkanPenggugat Abu bin Nengkong sebagai pemilik obyek, tidak hanya didasarkanpada keterangan saksi H. Hider Abdullah tetapi ada dua saksi lain dan buktibukti tertulis/surat;Bahwa PK 4 sampai dengan PK.7 tidak bersifat menentukan karena tidakmemenuhi ketentuan Pasal 67 butir f Undangundang Mahkamah Agung RI;Hal. 13 dari 15 hal. Put.
Putus : 24-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800/B/PK/PJK/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INJAPLAST
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali (semula Tergugat) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.44091/PP/M.V/99/2013 tanggal 20 Maret 2013, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku atas Pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Register : 22-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 28-08-2016
Putusan PN WONOSOBO Nomor 40/Pid.B/2016/PN Wsb Tanggal 19 April 2016 — NUR SAFAAT als KEMPLEH Bin SARNO
28 — 3
28 — 3
Bahwa adapun sebagai subyek hukum(subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidanatermasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagaiHalaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 40/Pid.B/2016/PN Wsbpendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagaiTerdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidanadan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WAHANA NORMALINDO;
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60998/PP/M.IB/25/2015 tanggal 22 April 2015, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris
Putus : 28-12-2010 — Upload : 28-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 PK/Pdt/2010 Tanggal 28 Desember 2010 — M. SHOLICHUL HADI, DKK VS Tuan IRHAM BASYAH bin AHMAD Gelar SUTAN PANGERAN (RAJA SEPULAU LAMPUNG)
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 56 Tahun 1960masih atas nama Raden;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan para Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan karena Judex Juris tidak melakukankekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutusperkara a quo, karena para Penggugat tidak dapatmembuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum, sebagaimana yang didalilkan dalam suratgugatan para Penggugat;Bahwa novum (bukti baru) yang
Putus : 16-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Mei 2017 — H. SUKRI MASRI, DKK
VS
MUHID, DKK
58 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan tanah objek sengketa tersebut yangmerupakan tanah warisan;Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 1462K/Pdt/1989 dan Nomor 136K/Pdt/1996 yang pada pokoknyamenyatakan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti denganalasan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian, oleh karena terjadikesalahan dalam penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh JudexFacti dalam perkara aquo maka, sudah selayaknya putusan tersebut dibatalkan oleh yang mulia Judex Juris
Putus : 17-07-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1125 K/Pdt/2012 Tanggal 17 Juli 2013 —
22 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum dan HAM sehingga sesuai denganketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Penggugat belumberstatus sebagai badan hukum, sehingga tidak memliki kualitas untuk melakukanperbuatan hukum in casu mengajukan gugatan atas nama perseroan dan oleh karena itutelah tepat gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa alasan selain dan selebihnya berisi dalil mengenai pokok perkara yangbelum dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkanoleh Judex Juris