Ditemukan 1074935 data
48 — 15
M E N E T A P K A N Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; Menyatakan sah pernikahan antara Idris Pelu bin Abdullah Pelu dengan Maryam Pelu binti Hamid Pelu yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2003 secara syariat Islam di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini
37 — 2
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penetapan Ahli Waris nomor 313/Pd.G/2021 /MS.Bna tanggal 09 November 2021;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);
64 — 30
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 500/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 10 November 2022;
- Menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
97 — 18
., tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
. , Kota Makassar;Semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;melawanTerbanding, Kota Makassar;Semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua SuratSuratyang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan PengadilanAgama Makassar Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 23 November 2020Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah,
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8Rabiulakhir 1442 Hijriah;Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.Ill.
13 — 1
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sasmito bin Kaslan) dengan Pemohon II
(Rini binti Ayi Supendi) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2008 di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah).
78 — 30
MENGADILI
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Novi Karisma Trinanda bin Suliadi lahir tanggal 5 November 2002 untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sutrisno bin Sunardi;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
ABD. GANI ISA
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
91 — 13
- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tanggal 27 November 2017 di bawah Register Perkara Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2017;
- Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Mohd.Hasan No. 188, Kota Banda Aceh Lampiuneng berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2017, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANGUBERNUR ACEH, Berkedudukan di jalan T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh,Provinsi Aceh;Dalam hal ini telah menugaskan:1. M. SYAFIE SARAGIH, S.H.2. AZFILLI ISHAK, S.H.3. HENDRI RACHMADHANI, S.H.4. MOHD. JULLY FUADI, S.H.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh,beralamat di jalan T.
Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 November 2017 yangterdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh dengan Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA tanggal 28 November 2017;halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 31/G/2017/PTUNBNA2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh Nomor 31/PENDIS/2017/PTUN.BNA tanggal 29 November2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;3.
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PENPP/2017/PTUN.BNA, tanggal 30 November 2017 tentang Hari dan TanggalPemeriksaan Persiapan;6. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tanggal8 Januari 2018;7.
ABD GANI ISA dan Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Sadr.AMRYADI tertanggal 15 November 2017;Bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengirimkanSurat tertanggal 8 Januari 2018 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatandalam Perkara Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA yang diterima oleh Majelis Hakimdalam Pemeriksaan Persiapan dengan Agenda Perbaikan Gugatan pada hariRabu tanggal 10 Januari 2018 dikarenakan telah dilakukan pergantian antarwaktu terhadap
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tanggal 27 November 2017 dibawah Register Perkara Nomor 31/G/2017/PTUN.BNA dari Buku IndukRegister Perkara Tahun 2017;3.
48 — 10
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 4 November 1990 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Terbanding/Penuntut Umum I : NING RENDATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ENDRO ADI ANGGORO,SH
395 — 37
MENGADILI:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 26 November 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor260/SK/LEG.PID/2019/PN Mpw tanggal 24 September 2019;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telanh membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor195/PID.SUS/2019/PT PTK, tanggal 20 Desember 2019, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara ini;Telah membaca, berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan sertaturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 396/Pid.Sus/2019/PNMpw, tanggal 26 November
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Telanh membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor396/Pid.Sus/2019/PN Mpw, tanggal 26 November 2019, yang amarnya sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa Pijar Bin Muhlis telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin melakukan niaga sebagaimanadakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor396/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 26 November 2019, yang dimintakanbanding tersebut;oe Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatpengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (limaribu rupiah);Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingg!Pontianak pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, oleh kami H. SUNARYOWIRYO, SH selaku Hakim Ketua AKHMAD ROSIDIN, SH., MH., dan Dr.
AHMAD ANAS
22 — 6
M E N E T A P K A N:
- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon yang semula tertulis 8 November 1992 menjadi 20 Oktober 1992;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 209.000,- (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
PENETAPANNomor 32/Pdt.P/2019/PN KdsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikanpenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:AHMAD ANAS, Lahir di Kudus, tanggal 08 November 1992, umur 26tahun, jenis kelamin Lakilaki, agama Islam, belumbekerja, alamat Dk.
Gringging Rt.03/ Rw. 01Samirejo Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus; Bahwa saksi mengetahui Pemohona mengahadap di persidangan untukmengajukan permohonan perubahan tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahirandari tanggal 8 November 1992 diganti menjadi 20 Oktober 1992 disamakandengan ijazah SD,MTs dan MA;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatasPemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidakakan mengajukan sesuatu apapun lagi dan
Kemudian Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pembetulan aktapencatatan sipil tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dariorang yang menjadi subjek akta;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan denganmaksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan tanggal lahir dalamKutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis 8 November 1992, diubah menjadi20 Oktober 1992, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesiayang berdomisili
buktibukti tersebut Pemohon dapatmembuktikan dalil permohonannya;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 yaitu kartutanda penduduk dan kutipan akta lahir pemohon tertulis bahwa nama pemohonadalah AHMAD ANAS sebagaimana tercantum dalam bukti P5;P6 dan P7;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi yangdihadirkan dipersidangan, tanggal lahir pemohon adalah 20 Oktober 1992sebagaimana tercantum dalam bukti P5;P6; dan P7 sesuai dengan foto copyjasah SD, MTS dan MA AHMAD ANAS bukan 8 November
Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohonpada Kutipan Akta Lahir Pemohon yang semula tertulis 8 November 1992menjadi 20 Oktober 1992;3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan inisejumlah Rp 209.000, (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2019, olehMoch.
41 — 13
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Kaimudin Bin Arsad Plaso dengan Siti Aisyah Ahmad Binti Ahmad Madu yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2014 di Alorongga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (nihil).
Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Il yangdilangsungkan pada tanggal 24 November 2014 di Alorongga, KecamatanAesesa, Kabupaten Nagekeo di hadapan paman kandung (saudara dari ayahkandung) Pemohon II yang bernama Sahidin Bin Ahmad, adalah sah menuruthukum;3.
47 — 31
Zulkifli bin Ibrahim yang dilaksanakan pada bulan November 1978 di Kantor Urusan Agama Kota Madya Langsa;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
142 — 35
Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana telah disepakati bersama kedua belah pihak, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 November 2020;3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
62 — 31
M E N G A D I L I:- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, tanggal 16 November 2017 yang dimintakan banding tersebut ;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarmasingmasing sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);maonsoe Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 16 November 2017 ;1.Menyatakan Terdakwa INDO HASNAWATI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaankesatu primair;.
Mks masingmasing pada tanggal 22 November 2017 dan permohonan banding JaksaPenuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 22November 2017 dan banding dari Terdakwa telah disampaikan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 22 November 2017.
;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada JaksaPenunutut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksaberkas perkara masingmasing pada tanggal 22 November 2017 ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan
Oleh karena itu pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan olehMajelis Hakim peradilan tingkat pertama diambil alin dan dijadikan dasarpertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan ini makaputusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MakassarNomor 71 /Pid.Sus TPK/2017/PN.Mks tanggal 16 November 2017 yangdimohonkan banding tersebut dinyatakan untuk dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebankan
TPK/2017/PN.Mks,tanggal 16 November 2017 yang dimintakan banding tersebut ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 5.000, (Lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMakassar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh kamiDr. JACK. J.
16 — 8
Menetapkan anak yang bernama KEYSHA ALVARO SHAFIN, umur 12 tahun, lahir pada tanggal 09 November 2010 adalah anak kandung yang sah dari Pemohon I (GALIH HIMMAHWAN bin HM SYAIFULLOH, SH) dan Pemohon II (NUR LAILATUL ISYNIYAH binti H RODLI);3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Terbanding/Terdakwa I : WOWON ERAWAN Alias AKI Bin Alm II
Terbanding/Terdakwa II : SOLIHIN Alias DULOH Bin Alm MARTA
Terbanding/Terdakwa III : M.DEDE SOLEHUDIN Bin Alm EJANG
208 — 127
M E N G A D I L I :
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut ;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 250/Pid.B/ 2023/PN Bks tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Terbanding/Penggugat : Hj. Dewie Aryaliniza YL A. Dewie Yasin Limpo
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat I : Tri Wulandari
Turut Terbanding/Tergugat II : Puspa Sri Dewi, S.H. Notaris di Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat IV : Annie Sri Rahmani Hendrotomo, S.H. Notaris di Bekasi,
68 — 39
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 November 2019 Nomor 134/Pdt.G/2019/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
DEWIE YASIN LIMPO (PENGGUGAT);Bahwa atas Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 25 Februari2015, kemudian oleh TERGUGAT ditingkatkan menjadi Akta Jual BeliNomor 368/2016 tanggal 30 November 2016 yang juga dibuatdihadapan TERGUGAT II sebagai peralihan hak untuk dikuasai dandimiliki oleh TERGUGAT secara tanpa hak dan melawan hukum;Bahwa atas pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal25 Februari 2015 dan Akta Jual Beli Nomor 368/2016 tanggal 30November 2016 yang dibuat dihadapan TERGUGAT
;Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencabut dan membatalkan AktaPengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 25 Februari 2015 dan Akta JualBeli Nomor 368/2016 tanggal 30 November 2016;Menyatakan tidak sah dan batal Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 01tanggal 2 Mei 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV;Menyatakan tidak sah dan batal Akta Jual Beli Nomor 32/2017 tanggal6 November 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV;Memerintahkan TERGUGAT IV untuk mencabut dan membatalkanAkta Pengikatan Jual Beli Nomor 01
tanggal 2 Mei 2017 dan Akta JualBeli Nomor 32/2017 tanggal 6 November 2017;Menyatakan TERGUGAT III tidak mempunyai hak atasbidang tanah danbangunan seluas 313 M2, yang terletak di Perumahan Kota Wisata Kav.No.
Jual Beli Nomor 26 tanggal 25 Februari 2015 dan Akta JualBeli Nomor 368/2016 tanggal 30 November 2016;Menyatakan tidak sah dan batal Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 01tanggal 2 Mei 2017, yang dibuat di hadapan TERGUGAT IV;Menyatakan tidak sah dan batal Akta Jual Beli Nomor 32/2017 tanggal6 November 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV;Memerintahkan TERGUGAT IV untuk mencabut dan membatalkanAkta Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 2 Mei 2017 dan Akta JualBeli Nomor 32/2017 tanggal 6 November
Bks, tanggal 27 November 2019;PERMOHONANBerdasarkan segala dalil yang terurai di atas, dengan ini TERBANDING Semula PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo,berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT III;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.134/Pdt.G/2019/PN. Bkstanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding;3.
1 — 0
Baisuni bin Emming) dengan Pemohon II (Kisniatun binti Juhari) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ).
7 — 2
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (........) dengan almarhum ........... yang dilaksanakan pada November 2016 di wilayah KUA Kabupaten Tulungagung;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Tulungagung;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
8 — 0
- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Suma Hidayat bin Rohadi) dengan Pemohon II (Solihat binti Solihin) yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2012;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,- (empat sepuluh ribu rupiah);