2013Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya dalam kegiatanPenyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar sebesar Rp.8.696.000.000, (delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam jutarupiah).Bahwa berdasarkan penjabaran APBD dibuat Dokumen PelaksaanAnggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) TahunAnggaran 2013 kode 5.1.4.

Zaenuddindisepakati sumbangan sebesar Rp. 9.000.000, dari 88 namunhanya 87 penyelanggara yang menyerahkan dana tersebut;Bahwa Dana bantuan yang dikucurkan dari APBD Propinsi JawaBarat untuk 88 penyelenggara jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.760.000.000, ;Bahwa terdakwa mempergunakan danadari 3 Penyelenggarasebagai biaya operasional sebesar Rp. 27.000.000., ;Bahwa dana yang diberikan kepada Sdr.

Kusriati serta H.ZEN dan sampai padaproses pencairan;Bahwa dana bantuan yang di kucurkan dari dana bantuan APBD PropinsiJawa Barat sebesar Rp. 1.760.000.000, ;Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.Saksi 49. : CARYONO, S.Pd.l., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaanpenyalahgunaan Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013 untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) di KabupatenCirebon

Foto Copy Legalisir Peraturan Daerah Nomor 19/2012 Tanggal 17Desember 2012 Tentang APBD Tahun Anggaran 2013 Provinsi JawaBarat;2. Foto Copy Legalisir Peraturan Gubernur Nomor 64/2012 Tanggal 18Desember 2012 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013Provinsi Jawa Barat TA 2013;3.

Seluma Sekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27Januari 2017 yang bersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017sebagai berikut :a.

SelumaSekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yangbersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :a.

SelumaSekretariat Dewan Nomor 4.01.02.00.00.4 tanggal 27 Januari 2017 yangbersumber dari APBD Kab. Seluma Tahun 2017 sebagai berikut :Halaman 37 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIa.

Bahwa Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur kemudiandikembalikan ke Banggar DPRD Kabupaten Seluma untukdiparipurnakan kembali guna pengesahan APBD Kabupaten Seluma,Setelah APBD Kabupaten Seluma disahkan selanjutnya dikelola olehOPD / Sekratariat DPRD Kabupaten Seluma untuk dibayarkan sesuaidengan alokasi anggarannya..

Bahwa pagu anggaran kegiatan penyediaan jasa pemeliharaanperizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat DPRDKabupaten Seluma T.A 2017 tersebut bersumber dari APBD Kab.Seluma TA.2017.40.

Pasal 14, ayat:(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah besertabesaran uang atau jenis barang atau jasa yang akandihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkanperaturan daerah tentang APBD dan peraturan kepaladaerah tentang penjabaran APBD.(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerahkepada penerima hibah dilakukan setelahpenandatanganan NPHD.(4) Pencairan hibah dalam bentuk

Tjk.Bahwadalam TA 2012 Pemerintah Kota Bandar Lampung adamenganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp. 34.300.000.000,00 (Tigapuluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang diPerda Nomor : 13 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentangAPBD Kota Bandar Lampung TA. 2012 dan Perda Nomor : 9 Tahun2012 tentang Perubahan APBD Kota Bandar Lampung;Bahwapenyusunan APBD T.A. 2012 mulai dilaksanakan sejakdilaksanakannya Musrenbang sekitar bulan Juni 2011 sampai denganbulan Desember 2011;Bahwaketentuan

Tjk.Bahwa dana yang dianggarkan dalam APBD tahun 2012 kota BandarLampung untuk hibah dan bantuan sosial sekitar + Rp.34.000.000.000.

Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs. ABDUL WAHID/Nip. 132 160 033);4.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 16 Tahun 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penunjukan /Peng angkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;5.

Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 ; Pebruari 2009;14. Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupaten Pohuwato No. 36 Tahun 2009 Tanggal 4 Mei 2009 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;15.

Pohuwato No: 16 Tahun2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penunjukan/PengangkatanKuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan StafPengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretariat KPU Kab.Pohuwato.Surat Sekretaris KPU Kab. Pohuwato kepada Bupati PohuwatoNomor : 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, perihalPermohonan Bantuan untuk menunjang kegiatan operasional KPUKab.

Program/rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kab.Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008.13. Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Hibahdari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 ; Pebruari 2009;14. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48Tahun 2008 Tanggal 4 Nopember 2008 Tentang PenunjukanBendahara Pengelola Dana Hibah Pemda Kabupaten PohuwatoKepada KPU Kabupaten Pohuwato;15. Telaahan Staf dari Kepala BPKAD Kab.

Memerintahkan barang bukti berupa :1.Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 321/1.4/X/2008tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan DanaKepada Bupati Kabupaten Pohuwato;Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD KabupatenPohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atasnama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs.

Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD KabupatenPohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas namaSekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs. ABDUL WAHID/Nip. 132160 033);4.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 16Tahun 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penunjukan /Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan StafPengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretaris KPU KabupatenPohuwato;5.

pembuatan Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Kartu Keluarga secara online dari 7 Kecamatanyaitu Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Babirik, KecamatanSungai Pandan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan AmuntaiTengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Banjang ke pusat yangada di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga KerjaKabupaten Hulu Sungai Utara.e Bahwa selanjutnya diadakan pengadaan pembangunan jaringan SIAKOnline tersebut yang sumber dananya berasal Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD

) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimanaditetapbkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD 2007pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Hulu) Sungai Utara pada rekeningHal. 2 dari 80 hal.

pembuatan Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Kartu Keluarga secara online dari 7 Kecamatanyaitu Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Babirik, KecamatanSungai Pandan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan AmuntaiTengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Banjang ke pusat yangada di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga KerjaKabupaten Hulu Sungai Utara.Bahwa selanjutnya diadakan pengadaan pembangunan jaringan SIAKOnline tersebut yang sumber dananya berasal Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD

) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimanaditetapbkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD 2007pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Hulu) Sungai Utara pada rekening1.10.0115.01.5.2.3.17.08 dengan penjelasan belanja modal infrastrukturjaringan komunikasi SIAK di 6 Kecamatan + KPT dan 1 BTS diDisdukcatpilnaker Kabupaten Hulu Sungai Utara (1 Paket) dengananggaran sebesar Rp. 810.000.000, (delapan ratus sepuluh juta rupiah)dimana dalam pelaksanannya

Hulu Sungai Utara.45.Foto copy perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai UtaraT.A. 2007 halaman 12 (1 lembar) ;46.Foto copy Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai UtaraNomor : 291 tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 ;47.Foto copy Surat Tugas Nomor : 094/122/STBawasda/2008tanggal 15 September 2008 ;48.Foto copy Price List PT.

Sanggau TA 2010.bersumber dari APBD program Dana Penguatan Insfratruktur Prasarana Daerah(DPIPD) Ta. 2010 sebesar Rp14.500.000.000,00. (empat belas miliar lima ratusjuta rupiah), secara bersamasama dengan Saksi. Rivai selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sanggau Tahun Anggaran 2010bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau, berdasarkan DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPASKPD Nomor : 1.03.01.24.18.5.2tanggal 8 Desember 2010 untuk Program Pengembangan dan pengelolahJaringan Irigasii Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya , KegiatanPembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kec.

MM telah disepakatiaddendum kontrak untuk menyesuaikan dengan kondisi dilapangan sertabatas waktu pelaksanaan pekerjaan setelah memperhatikan halhal sebagaiberikut :1) Surat Bupati Sanggau nomor 903/2019/DP2KADPY/ tanggal 6 Desember2010 perihal : Pelaksanaan Akhir APBD Kab.

No. 1789 K/Pid.Sus/20166.menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud;(2).

Sanggau TA 2010.bersumber dari APBD program Dana Penguatan Insfratruktur Prasarana Daerah(DPIPD) Ta. 2010 sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratusjuta rupiah), secara bersamasama dengan Saksi. Rivai selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

miliar seratus jutarupiah); Bahwa pada tahun 2013 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Buntamendapatkan dana dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP) hanyauntuk dana NonSimpan Pinjam Perempuan (NonSPP) sebesarRp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) sedangkan untuk danaSPP tidak ada; Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiriPerdesaan (PNPMMP) berasal dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD

yang bersesuaian dan Surat yang diajukan dalampersidangan sudah sangat jelas menunjukkan bahwa terjadi tindak pidanadan Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagaiberikut:Bahwa benar pada tahun 2012 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggaimemperoleh bantuan BLM PNPMMP sebesR Rp1.100.000.000,00 (satumiliar seratus juta rupiah) yang digunakan untuk program dana bergulirSimpan Pinjam Perempuan dan program NonSPP yakni pembangunaninfrastruktur adapun sumber dana berasal dari APBN dan APBD

pengembalian pinjaman SPPdari kelompokkelompok tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada UPKKecamatan Bunta, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwasehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa danmengakibatkan kerugian negara sebesar Rp44.842.000,00 (empat puluh empatjuta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) karena dana SPP untukkelompokkelompok tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

TARDI bin ATMA tersebut, sehingga Jumlah uang yangterkumpul yaitu :Dari 8 (delapan) unit rumah bantuan APBD Kabupaten Tasikmalaya TahunAnggaran 2013,terkumpul uang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah), yaitu :.

Untuk 8 (delapan) unit rumah dananya ditangani dari APBD KabupatenTasikmalaya Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 160.000.000, (seratus enampuluh juta rupiah) dengan masing masing menerima sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah).Halaman91dari 123Putusan Nomor : 129/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg2.Untuk 4 (empat) unit rumah dananya ditangani dari Bantuan Dunia Usahasebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dari 8 (delapan) unit rumah yang dana bantuannya dari APBD KabupatenTasikmalaya Tahun Anggaran 2013 terdakwa mengumpulkan uang sebesarRp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).2. Dari 4 (empat) unit rumah yang dananya ditangani dari Bantuan Dunia Usahaterdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 3.350.000, (tiga juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah).3.

Bantuan untuk 8 (delapan) unit rumah berasal dari APBD KabupatenTasikmalaya Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 160.000.000, (seratus enampuluh juta rupiah), atau masingmasing mendapat Rp. 20.000.000,.b. Bantuan untuk 4 (empat) unit rumah berasal dari Bantuan Dunia Usahasebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah). 3 (tiga) unit rumahmendapatkan bantuan Rp. 20.000.000, dan 1 (satu) unit rumahmendapatkan bantuan Rp. 15.000.000,c.

Bantuan untuk 8 (delapan) unit rumah berasal dari APBD Kabupaten TasikmalayaTahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh jutarupiah), atau masingmasing mendapat Rp. 20.000.000,.2. Bantuan untuk 4 (empat) unit rumah berasal dari Bantuan Dunia Usaha sebesarRp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah). 3 (tiga) unit rumah mendapatkanbantuan Rp. 20.000.000, dan 1 (satu) unit rumah mendapatkan bantuan Rp.15.000.000,3.

HotelIndriaprana (vide Bukti T15 dan T16) dan bukan MasterPlan Pembangunan Lokawisata Baturraden ;2) Bahwa Master Plan Pembangunan Hotel Indriaprana(yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembalimerupakan Master Plan Baturraden atau LokawisataBaturraden) dibuat dengan terlebin dahulu melakukanperubahan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat DaerahDinas Cipta Karya, Kebersinan dan Tata Ruang KabupatenBanyumas Tahun Anggaran 2013 Nomor DPPA SKPD :1.03 01 01 O02 53 52 melalui mekanisme pergeserananggaran APBD

Bahwa Master Plan Kawasan Wisata Baturaden yang berlakuadalah sebagaimana tersebut dalam Bukti P22, yaitu yangtercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KawasanWisata Baturraden tahun 2012 (yang pembuatannya dibiayaloleh APBD Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2012 yangdilaksanakan oleh Bappeda Kab. Banyumas) yang merupakanpenjabaran dari Perda RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011 s/dTahun 2013 (vide Bukti P21). Dalam Master Plan tersebuttidak terdapat rencana pengembangan arel parkir.

109 PK/TUN/20141)Bahwa perbuatan merubah dan atau menggeser anggaranuntuk Pengembangan Komplek Hotel Indriaprana (yangdisebut oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai MasterPlan Pengembangan Lokawisata Baturraden) dilakukanoleh tanpa melalui prosedur yang legal sebagaimana diaturdi dalam Pasal 160 ayat (5) Permendagri No 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmensyaratkan perubahan anggaran melalui mekanismepergeseran anggaran harus melalui perubahan PeraturanDaerah tentang APBD

MT membuktikan telah dibuatnyaMaster plan Hotel Indriaprana (yang disebutnya sebagaiMaster Plan Lokawisata Baturraden) secara resmi olehDCKTR melalui anggaran APBD Tahun Anggaran 2013yang prosesnya melalui pergeseran anggaran pada mediobulan Maret s/d April 2013 setelah melalui rapatrapattertutup olan SKPD terkait, namun pelaksanaannya tanpamelibatkan masyarakat dan analisis yang menyeluruhselayaknya master plan pada umumnya.

Dari semua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwapengalokasian anggaran APBD baik dalam kaitan pembuatanmaster plan dan rencana pembangunan HPL Nomor 1 DesaKarangmangu Baturraden adalah siasia dan salah alamat.Sehingga penolakan terhadap pemberian ijin atas perpanjanganHGB nomor 13 di atas HPL Nomor 1 Desa KarangmanguBaturraden adalah merupakan suatu kebijakan yang kelirukarena dipertinbangkan haya secara sepihak berdasarkanpandangan yang sempit ;14.

PILAR INDUK SILIRAGA berasal dari APBD Kab.

Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal3 ayat (1) menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan ; 2 2220022022 222200Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPasal 18 ayat (3) menyatakan: Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

bertanggungjawab ataskebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunan surat buktiCII EKISUC "5 ~~~ mn mn nnn ne eethalaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK /2017/PT BUM3) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yangmenyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; 4) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden RI Nomor 70

peraturanperundangundangan yakni:halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK /2017/PT BUM1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal3 ayat (1) menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasakeadilan. 22222 none nnnnnnnnnnnneennneee2) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas bebanAPBN/APBD

Anggaran 2015 sejumlah Rp.279.533.613,00 (dua ratustujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tigabelas rupiah) dan telah disalurkan ke Rekening Kas Pemerintah KampungUmanderu berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor:02843//SP2DLS/DAU/1.20.06.01/2016 tanggal 07 Oktober 2016 sejumlahRp.279.533.613,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tigapuluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan mendapatkan AnggaranAlokasi Dana Kampung yang bersumber dari APBD

Perintah Pencairan Dana) Nomor: 02846/SP2DLS/DAU/1.20.06.01/2016 tanggal O07 $$ Okotber 2016 ~~ sejumlahRp.88.725.987,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh limaribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan berdasarkan SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 05869/SP2DLS/DAU/1.20.06.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 ~~ sejumlahRp.245.506.400,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribuempat ratus rupiah) dan mendapatkan Anggaran Alokasi Dana Kampungyang bersumber dari APBD

Terdakwa VINSENSIUS GIDU AWI alias VINSENSIUS GIDUselaku Kepala Kampung Umanderu pada tahun 2016, diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor: 141/363/Tahun 2016mengajukan yang Permohonan Pencairan Anggaran Desa Umanderukepada Bupati Merauke melalui BPKMP Kabupaten Merauke yang meliputiAnggaran Dana Kampung (APBN) Tahun 2016 ~=sejumlahRp.279.533.613,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tigapuluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan Anggaran Alokasi DanaKampung (APBD

Bahwa benar pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 Kampung Umanderu,Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke telah memperoleh dana baik DanaDesa (DD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dari PemerintahPusat, dan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Merauke;3.

dari Anggaran Dana Kampung (APBN) Tahun 2016sejumlah Rp.279.533.613,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta limaratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan AnggaranAlokasi Dana Kampung (APBD) Tahun 2016 ~~ sejumlahHal. 76 dari 114 hal.

kampung Mataram Udik Tahun Anggaran 2011 telahmemalsu Notanota pembelian dalam SPJ Tahap I dan Tahap IIT Dana ADKTahun 2011 sehingga sehingga terdakwa telah bertambah kekayaannya daripembuatan SPJ Tahap I dan Tahap I tersebut;Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negaraa Pasal 11: Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai daritanggal Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;b Pasal 13 ayat 1 huruf b menyebutkan APBD

Sehingga dengan rumus tersebut Kampung Mataram Udikpada Tahun 2011 mendapatkan dana ADK senilai Rp. 153.791.000,(seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)yang berasal dari APBD II Lampung Tengah;e Saksi mererangkan bahwa benar dana ADK tersebut dikucurkan keKampung Mataram Udik dengan cara di Transfer ke RekeningKampung Mataram Udik melalui Bank BRI setempat sebanyak 2 (dua)tahap.

Lampung Tengah menerima danaADK senilai Rp. 153.791.000, (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratussembilan puluh satu ribu rupiah) dari Pemkab Lampung Tengah melaluiKantor PMK yang berasal dari APBD II Lampung Tengah;Saksi menerangkan bahwa pihak Inspektorat telah melakukanpengecekan terhadap kelengkapan administrasi yang terdapat dalam SPJtahap I, namun tidak memeriksa fisiknya.

PAIRINmengeluarkan Keputusan dengan Nomor:158/KPTS/LTD.6/2011 tentangAlokasi Dana Kampung (ADK) yang berasal dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah untuk 294Kampung pada 28 Kecamatan di Kab.

PAIRINmengeluarkan Keputusan dengan Nomor:158/KPTS/LTD.6/2011 tentang AlokasiDana Kampung (ADK) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Lampung Tengah untuk 294 Kampung pada 28 Kecamatan diKab.

Pasal 18 ayat (38) yang menyatakan bahwa Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atasbeban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barangdan/atau jasa diterima.2. Keputusan Presiden R.l.

Pasal 18 ayat (8) yang menyatakan bahwa Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Putusan Perkara Nomor :09/Pid.Sus TPK/2015/PT.KPG. Halam an 31b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atasbeban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barangdan/atau jasa diterima.2.

Halaman 32waktu. dan tepat guna yang didukung dengan buktibuktiadministrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.> Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaranatas pelaksanaan APBD bertangggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.5.

Pasal 18 ayat (8) yang menyatakan bahwa Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atasbeban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barangdan/atau jasa diterima.Putusan Perkara Nomor :09/Pid.Sus TPK/2015/PT.KPG. Halaman 462.

Halaman 47> Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaranatas pelaksanaan APBD bertangggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.5.

No. 0131/Pdt.P/2019/PA.ME.L.Prabumulih, maka biaya perkara ini dibebankan kepada APBD KabupatenPenukal Abab Lematang IlirTahun 2019;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor0131/Pdt.P/2019/PA.ME gugur;2.

Bahwa Pihak Pertama selaku penyedia Barang sepakat dan menyetujuijumlah nilai bersih yang akan dibayar oleh pihak Kedua kepada PihakPertama atas pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1diatas adalah sejumlah Rp1.405.054.414,(Satu miliyar empat ratus limajuta lima puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah), dan jumlahNilai tersebut akan diusulkan untuk dibayarkan oleh Pihak Kedua kepadaPihak Pertama melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah(APBD) Kota Tegal Tahun

Dana Kampung (TPADK) Tahun Anggaran 2008pada Kampung Long Iram Kota Kecamatan Long Iram Kabupaten KutaiBarat berdasarkan hasil musyawarah kampung dan disahkan SuratKeputusan Petinggi Kampung Long Iram Kota Nomor : 140/759/SK/LIKLI/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008, yang mempunyai tugasmelaksanakan dan mengarahkan kegiatan sesuai dengan perencanaan,serta bertanggung jawab terhadap semua pengelolaan Alokasi DanaKampung, dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)yang berasal dari APBD

Ketua TimADK Kampung Long Iram Kota, bahkan feitteliyk (senyatanya) bisa diintervensi oleh Petinggi Kampung yang meminta sisa dana Tahap III61senilai guna melanjutkan pekerjaan fondasi senilai Rp.25.000.000, (Duapuluhlimajuta rupiah) dalam 3(Tiga) tahap penyerahanRp.7.000.000, ,Rp.10.000.000, ,dan Rp.8.000.000,Bahwa terdapat kekaburan legal standing terdakwa yang secarakebetulan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas menjabat Ketua TimADK Tahun Anggaran 2008 dari Pemkab Kutai Barat yang bersumberdari APBD

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terbuktidilakukan oleh terdakwa dengan sengaja sebagai suatu rangkaian perbuatan ; disamping perbuatan terdakwa melekat sifat melawan hukum dari perbuatannya, dantidak terdapat pula alasan pemaaf pada diri terdakwa dan atau alasan 65Pembenar dari perbuatannya; Sehingga perbuatannya secara sah dan meyakinkanmemenuhi.............memenuhi kualifikasi delik tersbut Menimbang, mengenai penjatuhan hukuman yang patut dan adiltermasuk jumlah kerugian Negara/APBD

. / Kota Se Jawa Timur, Sumber Dana APBD (HIBAH) TA. 2013 dengan rincian jumlah yang diterimakan Rp. 52.500.000,- yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr.AMRU, S.Sos., M.Si;

PENGADAAN BARANG/ JASA:Rincian pengadaan barang/jasa yang pernah dilaksanakan olehBawaslu Prov Jatim menggunakan anggaran dana hibah APBD ProvJatim TA 2013: NO JENIS PEKERJAAN RAB REALISASIPENGADAAN AKOMODASI, DAN KONSUMSI175.500.000 150.150.000a. PT. SAKYAARTHASARIKENCANA (VANDA)b.PT. SAKYA ARTHASARI135.000.000 115.500.000KENCANA (VANDA)c. PT.

Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPDdilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuktujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 132 ayat (1)menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah;Halaman21 dari 265 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY4.

Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPDdilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuktujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 132 ayat (1)menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah;3.

Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPDdilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerahuntuk tujuan lain dari yang ditetaopkan dalam APBD dan pasal 132ayat (1) menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;4.

Pasal 18 ayat (3) menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.b.

Pasal 21 ayat (1) menyatakan : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.13Bahwa dengan demikian Terdakwa YOPPY MANOBI, S.Sos menjadi bertambahkekayaannya sebesar kuranglebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan orang lainmenjadi bertambah kaya yaitu :1. KALEB IMBIRI, SE, M.Si sebesar kuranglebih Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima jutarupiah);2.

negara, adapun kronologis/cara perbuatan terdakwa sebagai berikut :Pada Tahun Anggaran 2004 di Instansi BAPPEDA Kabupaten Waropen ada alokasi danasebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) untuk biaya Proyek Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2004 pekerjaanPenyusunan Buku RENSTRA, PROPEDA dan Program Jangka Menengah Kabupaten Waropen16berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Waropen Nomor : 6 Tahun 2004 tanggal 19 Maret2004 yang ditetapkan dalam APBD

Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahanpekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuankontrak ;3 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal :a. pasal 18 ayat (3) menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti

Pasal 21 ayat (1) menyatakan : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.Bahwa dengan demikian Terdakwa YOPPY MANOBI, S.Sos menjadi untung sebesarkuranglebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan orang lain menjadi untung yaitu :1.

dari 5 putusan Nomor 0072/Pat.P/2018/PA.PkpTunggal, Pemohon dan Pemohon II tidak bersungguhsungguh,maka permohonan Permohon dan Pemohon II dapat digugurkansebagaimana ketentuan Pasal 248 RBg;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkaraperkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Ilmelalui APBD

Pasal 18 ayat (3) Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarayang mengatur dan menentukan : pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud;2. Pasal 10 ayat 5 huruf (a) s/d (i) Keppres No. 80 tahun = 2003 yaitu :a.

Pasal 18 ayat (3) Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarayang mengatur dan menentukan : pejabata yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud;2. Pasal 10 ayat 5 huruf (a) s/d (i) Keppres No. 80 tahun 2003yaitu : a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b.

Pasal 18 ayat (3) Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara yang mengatur dan menentukan : pejabata yang menandatangani danatau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud;2. Pasal 10 ayat 5 huruf (a) s/d (i) yaitu :a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan; b.

Pasal 18 ayat (3) Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarayang mengatur dan menentukan : pejabata yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;2. Pasal 10 ayat 5 huruf (a) s/d (i)yaitu : a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan; b.