Putusan Nomor 1036/B/PK/Pjk/2018Masa Pajak Agustus 2013, sehingga pajak yang lebih dibayar adalahsebesar Rp19.359.956.693,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86023/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rpb. Dikurangi :b.1. PPN disetor dimuka masa pajak yang sama Rpb.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rpb.3. STP (pokok kurang bayar) Rpb.4. Dibayar dengan NPWP sendiri Rpb.5. Lainlain Rp 19.359.956.b.6. Jumlah Rp 19.359.956.c.Diperhitungkan:c.1. SKPPKP Rpd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 19.359.956.6e.Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (19.359.956.6!3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Jumlah Rp4 Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp 19.359.956.6Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 7 halaman.

permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP3699/WPJ.11/2015 tanggal 03November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2013 Nomor : 00007/507/13/631/14 tanggal 27 Agustus 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 02.622.345.3.631.000, sehingga pajak yanglebin dibayar

dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp19.359.956.693,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 201 B/PK/Pjk/2020 rater Semula Ditambah/ (Dikurangi) ne(Rp) (Rp)PPN Lebih Bayar 8.738.079.393,00 (8.738.079.393,00) 0,00Sanksi 8.738.079.393,00 (8.738.079.393,00) 0,00Jumlah PPN yang masih 47 476 158.786,00 (17.476.158.786,00) 0,00lebih dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110658.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang telahberkekuatan

nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam Nomor 9, KawasanIndustri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut: DPP Pajak:Pertambahan Nilai Rp2.820.324.130.165,00PPN Terutang Rp 124.189.904.823,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 341.345.626.476,00PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 217.155.721.653,00)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan keMasa Pajak berikut nya Rp 217.278.281.847,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 122.560.194,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 22.560.194,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 245.120.388,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 7 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00798/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24November 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00095/207/13/091/15 tanggal 14 September 2015,atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.338.618.0091.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar

Putusan Nomor 201 B/PK/Pjk/2020 DPP Pajak : Pertambahan Nilai Rp =. 2.820.324.130.165,00PPN Terutang Rp 124.189.904.823,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 341.345.626.476,00PPN Kurang (lebih) Bayar Rp (217.155.721.653,0Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke RpMasa Pajak berikutnya0)217.278.281.847 ,00 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 122.560.194,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 22.560.194,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 245.120.388,00Menimbang, bahwa berdasarkan

Putusan Nomor 550 /B/PK/Pjk/2019hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Bandingadalah:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.909.765.660,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang Terutang Rp 190.976.566,00Kredit Pajak Rp 190.976.566,00Pajak yang Kurang Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak

Samanhudi,Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, sehingga PPh terutang dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 3.520.281.211,00PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang Terutang Rp 274.511.812,00Kredit Pajak Rp 201.268.469,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 73.243.343,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2)UU KUP Rp 35.156.804,00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar Rp 108.400.147,00 Halaman 2 dari 7 halaman.

menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP3213/WPJ.07/2015, tanggal 30 September 2015,mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2011Nomor 00032/240/11/054/14, tanggal 4 Juli 2014, sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00090/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal 30 September 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.363.919.0054.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (2)UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 550 /B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak 3.520.281.211,0Rp 0PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang Terutang Rp 274.511.812,00Kredit Pajak Rp 201.268.469,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 73.243.343,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UUKUP Rp 35.156.804,00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar Rp 108.400.147,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

Putusan Nomor 1925 B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa penghitungan pajak yang masih harus dibayar cfm.

Pemohon Banding:DPP Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 1.270.045.455,00Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) bayar Rp (1.270.045.455),00Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 1.270.045.455,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus (lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 13 Februari

juncto Pasal 4, Pasal 9 ayat (8) hurufb dan Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.464.090.910,00; dengan perincian sebagai berikut:Penyerahan Yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 38.000.000Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (38.000.000)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp1.270.045.455PPN yang Kurang dibayar Rp1.232.045.455Sanksi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp1.232.045.455Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp2.464.090.910Menimbang, bahwa berdasarkan

termasuk sanksiadministrasi versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelumbanding ini menjadi sebagai berikut:Tabel total nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi (dalam Rp,00)Pajak dan Sanksi administrasi Versi Versi Koreksi olehTerbanding Majelis Majelis1 2 3 4 (23)Pajak terutang 710,428,236 73,413,691 637,014,545Kredit Pajak Jumlah pajak yang kurang dibayar 710,428,236 73,413,691 637,014,545Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 341,005,553 35,238,571 305,766,982Jumlah

yang masih harus/(lebih) dibayar 1,051,433,789 108,652,262 942,781,527Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun Pajak2006 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dandikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut:Tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk sanksi administrasi (dalam Rp,00):Pajak dan sanksi administrasi Versi Terbanding Versi murni Jumlah yg disengketa Jumlah yang tidak Jumlah yangPemohon Banding kan

Versi murni dikabulkan oleh dikabulkan olehPemohon Banding Majelis Majelis1 2) 3 4 (23) 5 (46) 6 (kolom 4tabel di atas)Dasar Pengenaan Pajak 2,368,094,120 244,712,302 2,123,381,818 2,123,381,818Pajak terutang 710,428,236 73,413,691 637,014,545 637,014,545Kredit Pajak = = Jumlah pajak yang kurang dibayar 710,428,236 73,413,691 637,014,545 637,014,545Sanksi administrasi: Bunga Ps. 13 (2) KUP 341,005,553 35,238,571 305,766,982 305,766,982Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar 1,051,433,789 108,652,262

942,781,527 942,781,527 MenimbangMengingatMemutuskanbahwa oleh karena atas jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar yangdisengketakan versi murni Pemohon Banding sebesar Rp 942.781.527,00dikabulkan seluruhnya oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakankuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding;Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundang.undangan

Dibayar dengan NPWP pihak lain 0,00b. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00c. STP (Pokok kurang bayar) 0,00d. Lainlain 0,00e. Jumlah yang dapat diperhitungkan 0,005. PPnBM yang kurang dibayar 73.413.691,006. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 35.238.572,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e. Jumlah 35.238.572,007. Jumlah PPnBM yang masih harus dibayar 108.652.263,00

Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)9.939.016.904 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan16.540.928.959 b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah ( b.1 + b.2 + 6.3 + b.44+b.5)16.540.928.959 c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ( b.6 c.1 )16.540.928.959 e.

Jumlah (a+b) 4 PPN yang kurang (lebih) dibayar ( 2.e 3.c ) (6.601.912.055) 5 Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan e. Kenaikan Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan f. Kenaikan Pasal 17D (5) Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN h.

Jumlah(a+b+c+d+e+f) 6 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar ( 4 + 5.h ) (6.601.912.055) Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding ajukandengan harapan mendapat pertimbangan dengan penuh keadilan dariMajelis;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007483.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Putusan Nomor 1829/B/PK/Pjk/2021 Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan 164,814,564 ,827.00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 9,939,016,904.00Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 16,540,928,959.00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (6,601 ,912,055.00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyaPPN yang kurang/(lebih) dibayar (6,601 ,912,055.00)Sanksi AdministrasiJumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (6,601 ,912,055.00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

sendiri 9,939,016,904.00Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 16,540,928,959.00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (6,601,912,055.00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya PPN yang kurang/(lebih) dibayar (6,601 ,912,055.00)Sanksi Administrasi Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (6,601,912,055.00) Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding

(karena pembetulan) 0 0 0Ic Jumlah (a+b) 189.267.687 189.267.687 04 PPN yang Kurang dibayar 0 4.629.597 4.629.597iSanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 4.629.597 4.629.5976 WJumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5a) 0 9.259.194 9.259.194 2.Bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPN Nomor: 00008/207/08/213/13tanggal08 Februari2013 tersebut Pemohon Banding mengajukanHalaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 213/B/PK/PJK/2016keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor: 0019/TARAU/EXT/1/2013 tanggal

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, Kantor Wilayah DJP Riau danKepulauan Riau menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP129/WPJ.02/2014 tanggal 20 Februari 2014, yang menetapkan menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:Ditambah/Uraian Semula (Rp) (Dikurangi) Menjadi (Rp)(Rp)PPN Kurang/(Lebih) dibayar 4.629.597 0 4.629.597Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0 0 0Kennaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 4.629.597 0 4.629.597Jumlah Pajak yang Kurang dibayar

Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor:575/KMK.04/2000 menjelaskan bahwa Pajak Masukan yang dibayar atasperolahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari Pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;4.

Rp 79.599.703,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 268.867.390,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp (189.267.687,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 189.267.687,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59593/PP/M.XVA/16/2015, Tanggal 16 Februari 2015, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada Tanggal 16 Maret 2015, kemudian terhadapnya

Bahwa dalam hal suatu barang ditetapbkan sebagai bukan Barang KenaPajak (Non BKP) atau mendapat fasilitas dibebaskan maka tidak ada PPNyang dipungut pada saat menyerahkan barang tersebut, sehingga PajakMasukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyatanyatadigunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutangPPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan KMK575 tidakdapat dikreditkan.Bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKPdan atau JKP

Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), bila 3( tiga ) angka sebesar Rp. 1000, ( seribu rupiah ) maka dibayar Rp.400.000, ( empat ratus ribu rupiah ), bila 2 ( dua ) angka Rp. 1000,( seriou rupiah ) maka dibayar Rp. 60.000, ( enam puluh ribu rupiah )sedangkan shio ( anjing, ayam, ular, kuda, kambing, monyet, macan,kelinci, naga, sapi, babi dan tikus ) bila Rp. 1000, ( seribu rupiah )maka dibayar Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) yang ditentukan dari2 (dua ) angka terakhir;e Bahwa Terdakwa menjual toto

menjual nomor togel dalam seminggu sebanyak 5(lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;Bahwa cara bermain judi togel adalah dengan memasang taruhan 4( empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 ( dua ) angka serta shio, adapunpenentuan pemenang dalam permainan tersebut dengan cara melihatnomor yang keluar apakah tepat dengan nomor yang dipasang,apabila tepat maka Terdakwa harus melakukan pembayaran, apabilamemasang 4 ( empat ) angka sebesar Rp. 1000, ( seribu rupiah )maka yang harus dibayar

Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), bila 3( tiga ) angka sebesar Rp. 1000, ( seribu rupiah ) maka dibayar Rp.400.000, ( empat ratus ribu rupiah ), bila 2 ( dua ) angka Rp. 1000,( seriou rupiah ) maka dibayar Rp. 60.000, ( enam puluh ribu rupiah )sedangkan shio ( anjing, ayam, ular, Kuda, kambing, monyet, macan,kelinci, naga, sapi, babi dan tikus ) bila Rp. 1000, ( seribu rupiah )maka dibayar Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) yang ditentukan dari2 (dua ) angka terakhir;Bahwa Terdakwa menjual toto

togel dalam seminggusebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;Menimbang, bahwa cara bermain judi togel adalah dengan memasangtaruhan 4 ( empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 ( dua ) angka serta shio, adapunpenentuan pemenang dalam permainan tersebut dengan cara melihat nomoryang keluar apakah tepat dengan nomor yang dipasang, apabila tepat makaTerdakwa harus melakukan pembayaran, apabila memasang 4 ( empat ) angkasebesar Rp. 1000, ( seribu rupiah ) maka yang harus dibayar

Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), bila 3 ( tiga ) angka sebesar Rp. 1000, ( seribu rupiah ) makadibayar Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah ), bila 2 (dua ) angka Rp. 1000,( seribu rupiah ) maka dibayar Rp. 60.000, ( enam puluh ribu rupiah )sedangkan shio ( anjing, ayam, ular, kuda, kambing, monyet, macan, kelinci,naga, sapi, babi dan tikus ) bila Rp. 1000, ( seribu rupiah ) maka dibayar Rp.10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) yang ditentukan dari 2 (dua ) angka terakhir;Menimbang, bahwa Terdakwa menjual

mediator dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi kabupaten Tabanan, untuk menyelesaikan persoalan danmendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatanini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;DALAM PROVISI:Bahwa sejak bulan Februari 2011 Tergugat tidak lagi membayar upah/gaji Penggugat, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukumtetap dalam perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat denganperincian sebagai berikut:Upah yang belum dibayar

: No.Nama Upah yang belum dibayar dari Ket.Karyawan/ bulanFebruari 2011 s/d bulan Februari2012Jabatan Ketut Sutama 13XRp.5.500.000,00.

Nama Upah yang belum dibayar dari Ket. Hal. 2 dari 15 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus/2012 Karyawan/ bulanFebruari 2011 s/d bulan Februari2012Jabatan Ketut Sutama 1XRp.5.500.000,00. Jumlah Rp.5.500.000,00 . 2.

Sutama meninggalkan ruangmeeting tanpa permisi sebelum pertemuan selesai;Keterangan pihak pekerja atas nama Ketut Sutama.1.1.Bahwa memang benar pada tanggal 17 Pebruari 2011 pekerja atas nama Ketut Sutama diberikan 2 (dua) pilinan oleh perusahaan yaitu:dirumahkan (lay off) tanpa dibayar atau tetap bekerja tapi gaji dipotong;Bahwa benar pekerja atas nama Ketut Sutama meminta surat Lay Offkepada perusahaan tapi tidak diberikan dengan alasan bahwa pekerjadianggap keluarga sehingga tidak diperlukan

Bali Chippendale Furniture,yang beralamat di Banjar Dinas Selingsing, Desa Pangkung Karung,Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan membatalkan keduakeputusan yang ditujukan kepada pekerja atas nama Ketut Sutamayaitu dirumahkan tanpa dibayar atau tetap bekerja dengan gajidipotong;Mengembalikan posisi pekerja atas nama Ketut Sutama ke posisisemula seperti sebelum terjadi perselisihan;Agar pihak pengusaha dalam mengambil kebijakan memperhatikan danmerundingkan kebijakan tersebut dengan pihak pekerja

Menyatakan terdakwa KASENAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum minuman beralkhohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

1. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 300.000,-( tiga ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesarRp 300.000,( tiga ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;3. Memerintahkan barang bukti berupa: 1(satu) botol ukuran 600ml sisa minuman 200 ml1(satu) gelas plastic untuk dimusnahkan ;4.

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 300.000( tigaratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 3( tiga ) hari.3. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) botol aqua besar yang berisi arak putih di rampas untukdi musnahkan4.

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3( tiga ) hari.3.

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3( tiga ) hari.3. Memerintahkan barang bukti 4 ( seperempat) liter miras jenis arak putih dirampas untuk di musnahkan.4.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.42604/PP/M.1X/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Nilai Pabean olehTerbanding atas impor 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, sebesar CIF USD29,484.00 yang menurut Pemohon Banding sesuai PIB Nomor : 298183 tanggal 29Oktober 2009 sebesar CIF USD 24,796.80, sehingga pungutan impor yang masihharus dibayar bertambah sebesar Rp. 10.538.000,00

sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P01/BC/2007 tanggal 1Maret 2007, Metode tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor keDaerah Pabean,b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkansebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Cc. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yangsebenarnya atau seharusnya dibayar

Citra Harapan Jaya;bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yangPemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 0298183 tanggal 29 Oktober 2009sebesar CIF USD 24,796.80 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;bahwa Majelis meminta Pemohon Banding untuk memberikan pembuktian bahwanilai pabean yang diberitahukannya adalah nilai transaksi yang sebenarnya atauyang seharusnya dibayar;bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkanbuktipendukung kebenaran nilai transaksi

Hutang Pembelian Impor tahun 2009, Buku Bank BCA bulanOktober 2009, Buku Besar Bank BCA bulan Oktober 2009 dan Kartu stockPersediaan tahun 2009;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenarannilai transaksi, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangandan data yang ada dalam berkas banding, Majelis meyakini bahwa nilai pabean yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 298183 tanggal 29 Oktober 2009 sebesar CIF USD24,796.80, adalah nilai transaksi yang sebenarnya dibayar

, oleh karenanya Majelisberpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Dalam RangkaImpor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar menjadi nihil;: Surat Banding, keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, sertahasilpemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;: 1.

Koreksi pajak masukan dilakukan atas pajak masukan yang dibayar untuk BKP dan JKP yangdigunakan di lokasi perkebunan sawit yang berupa pupuk, proyek kebun, dan truk.2. Besarnya koreksi atas BKP pupuk dan JKP pekerjaan di kebun sebesar 100% dari nilai pajak masukanyang dikreditkan oleh Pemohon Banding.3. Sedangkan koreksi atas truk yang digunakan baik di perkebunan sawit maupun di pabrik sebesar 50%dari nilai pajak masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding.4.

Koreksi pajak masukan berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undangundang PPN yang menyatakan Pajakmasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/ atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.bahwa demikian pula Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya dan persidangan menjelaskan bahwakoreksi pajak masukan berdasarkan pada Pasal 16B ayat (3) Undangundang PPN yang menyatakanPajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/ atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskandari

, baikuntuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;c. impor Barang Kena Pajak tertentu;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalamDaerah Pabean; dane. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabeandiatur dengan Peraturan PemerintahAyat (2)Pajak Masukan yang dibayar

untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajakyang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.Ayat (3)Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapatdikreditkan.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau PenyerahanBarang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan

penyerahan shitungan PPN kurang/lebih bayar Rpjak Keluaran yang harus dipungut sendiri 497.998.797,00kurangi :PN yang disetor dimuka dalam masa Rp 0,00ayjak yang sama Rp 1.229.914.379,00ajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00ibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00ainlain Rp 1.229.914.379,00nlah Rp 1.229.914.379,00nlah Pajak yang dapat diperhitungkanlah perhitungan PPN kurangA lebih) bayar (Rp 731.915.582,00)sbihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 731.915.582,00kutnya yang kurang/(ebih) dibayar

Jenderal Pajak Nomor KEP708/WPJ.19/2015 tanggal15 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2013 Nomor 00079/407/13/092/14 tanggal 23 Juli 2014, atas nama PTGersindo Minang Plantation, NPWP 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Sumatera Barat, alamat korespondensiGedung B&G Tower, Lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan 20111 danmenghitung kembali jumlanh PPN yang masih harus/(lebih) dibayar

sebagaiberikut: Ditambah / a: Semula : : MenjadiUraian Rp aie RpPPN Lebih Bayar 901.071.014 4.228.100 905.299.114Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 0 0Dikompensasikan ke Masa Pajak ... 0 0 0Jumlah Pajak yang lebih dibayar 901.071.014 4.228.100 905.299.114 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP708/WPJ.19/2015 tanggal 15 April 2015, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor00079/407/13/092/14 tanggal 23 Juli 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.622.867.8092.000, sehingga pajak yang lebih dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp905.299.114,00; dengan perincian sebagai berikut:PPN Kurang/(

Rp 0,00Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar Rp (905.299.114,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 5 dari 7 halaman.

Ruhui Rahayu II No. 42 RT. 58, Sepinggan Baru, BalikpapanSelatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 dan menetapkan Pajakyang kurang dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPN keluaran Rp 0,00PPN Masukan Rp 5.662.159.369,00PPN lebih bayar Rp 5.662.159.369,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 5.662.159.369,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan

permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00257/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 21 November2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor: 00098/207/11/725/16 tanggal 15 Juli 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.968.598.1725.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Nilai juncto Pasal 2ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPN keluaran Rp 0,00PPN Masukan Rp 5.662.159.369,00PPN lebih bayar Rp 5.662.159.369,00Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 5.662.159.369,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 0,00Halaman 6 dari 8 halaman.

MENGADILI:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP182/PJ.07/2007 tanggal 16April 2007 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2004 Nomor 00001/227/04/612/06 tanggal 27 Maret2006, atas nama: PT Sasmita Abadi Gloves, NPWP: 01.497.447.1612.000,alamat: Jalan Raya Krikilan Larangan Nomor 432, Gresik, Jawa Timur,sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar

adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2010,kemudian terhadapnya

Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP182/PJ.07/2007, tanggal 16 April 2007, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor, Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2004, Nomor: 00001/227/04/612/06, tanggal 27 Maret2006, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.497.447.1612.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp 0,00 (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (ac) (25.931.508.530) (30.484.38Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 30.484.380.710 30.4843Pajak Berikutnya PPN Yang Kurang Bayar (1.d + 2) 4.552.872.180 Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13(3) KUP 4.552.872.180 oO Bo; NhJumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (3 + 4) 9.105.744.360 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding/surat tanggapan jawaban tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amarPut79403/PP/M.VA/16

Gambir, Jakarta, sehingga jumlah pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: JumlahUraian(Rp) a. PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar (30.484.380.710,00)b. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 30.484.380.710,00c. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00d. Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00e.

Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017,Halaman 2 dari 7 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp 0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:PPN Yang

Kurang/Lebih Bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 5 dari 7 halaman.

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yangbernama Kamarudin bin Talailah karena ayah kandung Pemohon II dalamkeadaan sakit; dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikahHal. 1yang bernama Cten bin Kace dan Junum serta mahar berupa uangsejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;3.

yang padapokoknya sebagai berikut;z Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah ...; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Maret2001 di KABUPATEN DOMPU; Bahwa wali nikah adalah saudara kandung PemohonIl yang bernama Kamarudin bin Talailan karena ayah kandungPemohon II dalam keadaan sakit; ; Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon Il adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) dibayar

yang padapokoknya sebagai berikut;z Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah ...; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Maret2001 di KABUPATEN DOMPU; Bahwa wali nikah adalah saudara kandung PemohonIl yang bernama Kamarudin bin Talailahn karena ayah kandungPemohon II dalam keadaan sakit; ; Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon Il adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai;Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,sebagaimana ketentuan Pasal 165179 R.Bg, sehingga keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukungkebenaran dalildalil dan alasan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danPemohon Il, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P2, serta berdasaranketerangan 2 (dua) orang saksi, Majelis

Hakim menemukan fakta sebagaiberikut : Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah menikah menurut SyariatAgama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2001 diKABUPATEN DOMPU dengan wali nikah saudara kandung PemohonIl yang bernama Kamarudin bin Talailah karena ayah kandungHal. 8Pemohon II dalam keadaan sakit; dengan disaksikan langsung olehdua orang saksi nikah yang bernama Cten bin Kace dan Junum sertamahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)dibayar tunai dibayar tunai, belum

Asmar sebagai saksi II;Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 328/Padt.P/2017/PA.Mmnj.10.Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon memberikan Mahar kepadaPemohon II berupa 15 pohon kelapa dibayar tunai, dibayar tunai;Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;Bahwa selama pernikahan tersebut

Asmar; Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Pemohon II berupa 15pohon kelapa dibayar tunai, dibayar tunai:; Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon sebelum menikahadalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungannasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan menurut Syariat Islam; Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon II; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat

Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Pemohon II berupa 15pohon kelapa dibayar tunai, dibayar tunai; Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon sebelum menikahadalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan; Bahwa antara antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak adahubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam; Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon II; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat

Asmar, danmaharnya berupa 15 pohon kelapa dibayar tunai, dibayar tunal;Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 328/Padt.P/2017/PA.Mmnj.

No. 1581 K/Pdt/2009Merupakan Fasilitas Pinjaman tetap untuk jangka waktu selama 3 ( tiga )bulan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2006, dan harus dibayar lunasoleh pihak peminjam kepada Koperasi, baik secara mengangsur maupunsekaligus selambatlambatnya pada tanggal 31 Juni 2006 ;.

Atas hutang tersebut di atas pihak peminjam dikenakan jasa bungasebesar 03 % sebulan, dihitung dari sisa pokok pinjaman ;Jasa bunga harus dibayar oleh Peminjam kepada Koperasi setiaptanggal 31 (tigapulun satu) pada bulanbulan yang sedang berjalan danuntuk pertama kali pada tanggal 30 April 2006 ;.

tanggal 31 Juni 2006 Tergugat tidakmembayar pokok pinjamannya tersebut kepada Penggugat;10.bahwa demikian pula terhadap kewajiban membayar bunganya, Tergugatsampai sekarang tidak pernah membayar bunga atas pinjamanya tersebutsehingga mengalami keterlambatan pembayaran bunga sebagai berikut1. bunga bulan April 2006 tidak dibayar mengalami keterlambatanpembayaran bunga sampai sekarang;2. bunga bulan Mei 2006 tidak dibayar mengalami keterlambatanpembayaran bunga sampai sekarang3. bunga bulan Juni 2006

tidak dibayar mengalami keterlambatanpembayaran bunga sampai sekarang ;Oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar;1. bunga bulan April, Mei dan Juni 2006 selama 3 bulan sebesar 3 % perbulan dari pokok pinjaman sebesar Rp.20.000.000, = Rp.1.800.000, ;2. denda keterlambatan pembayaran bunga bulan April, Mei dan Juni 2006;11.bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikansebagai berikut:1.

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas pokok pinjaman kepadaPenggugat sebesar Rp. 6% per tahun, terhitung sejak tanggal perkara inididaftarkan di Pengadilan sampai dibayar lunas oleh Tergugat;. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk tunduk dan patuhterhadap putusan ini;.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif3.763.132.2244.242.220.1863.763.132.224479.087.962 b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samaj b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan55.700.015.39854.941.750.68555.700.015.398(758,264.713) b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2 +b.3 +b.4 +b.5) c. Diperhitungkan:55.700.015.39854.941.750.68555.700.015.398(758.264.713) c.1, SKPPKP d.

(karena pembetu c. jumlah (a+b)(51.938.634.924)(51.938.634.924)(51.938.634.924) SPPN yang kurang dibayar (2.e +3.c)1.751.7501.239.104.4251.751.7501.237.352.675 uwSanksi Administrasi : a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP1.751.7501.239.104.4241.751.7501.237.352.674 c. Bunga Pasal 13(5) KUP d. Kenaikan Pasal 13 A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.

Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f+g)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 +5.h) a Halaman 2 dari 9 halaman.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.763.132.224,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 55.700.015.398,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 55.700.015.398,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (51.936.883.174,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 51.938.634.924,004. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 1.751.750,005.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 3.503.500,00 Halaman 7 dari 9 halaman.