Putusan Nomor 91 7/B/PK/PJK/2013Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan DariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PP7/2007);e Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 110/PMK.010/2006tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan TarifBea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhirdengan PMK Nomor: 241/PMK.011/2011 (selanjutnya disebut PMK110/2006);e Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006

berikut:(1)Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikanpertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundangundangan sebagaimana tersebutdi atas.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena PajakTertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan

DariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai, KURMA TIDAKTERMASUK SEBAGAI BARANG HASIL PERTANIAN YANGBERSIFAT STRATEGIS YANG ATAS IMPOR DAN/ATAUPENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAKPERTAMBAHAN WNILAI sebagaimana dinyatakan dalamLampiran Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga dengandemikian terhadap importasi Kurma dikenakan PPN 10%.Berdasarkan studi literature padahttp://indbahar.multiply.com/journal/item/9 terkait Kurmadijelaskan secara umum proses awal dari berbagai macamproses yang dialami

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena PajakTertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari PengenaanPajak Pertambahan Nilai, kurma tidak termasuk sebagai baranghasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/ataupenyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahannilai sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran PeraturanPemerintah tersebut, sehingga dengan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, kurma tidaktermasuk sebagai barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atasimpor dan/atau penyerahanya dibebaskan dari pengenaan PPN.3. Bahwa proses awal penanganan kurma adalah fumigation dan heat treatment(pengeringan) dan sebelum layak konsumsi sebagaimana penjelasan FAOdilakukan proses maturation, dehydration, hydration, glazing, coating, pitting,sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai buah segar.4.

Halaman 3 dari 16 halamanuntuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut, Penggugatmemohon agar dibebaskan dari biaya perkaraMenimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahuluMajelis Hakim, telah memeriksa gugatan Penggugat untuk dibebaskan daribiaya perkara dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatunkan Putusan SelaNomor : 0232/Pdt.G/2013/PA.Lmg., pada tanggal 19 Pebruari

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu.Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat telahdiijjinkan untuk berperkara secara Cuma Cuma sesuai Putusan SelaPengadilan Agama Lamongan Nomor : 0232/Pdt.G/2014/PA.Lmg, tanggal 19Pebruari 2014 maka Penggugat dibebaskan

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini; Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER :1.

mencatatkan kelahiran anaknya melaluiKantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuaibunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan; Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal; Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara(prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanggondang,Hal. 15 dari 17 hal.Penetapan No. 0101/Pdt.P/2017/PA.Kjn.maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;5.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut tidakmemperhatikan akibat yang ditimbulkan di kemudian hari bagi para pelakukejahatan tentang Narkotika jika dibebaskan dengan hanya mengambilketerangan Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN dan saksimahkota Seven PeranginAngin yang posisinya Terdakwa juga dan telahinkracht terbukti bersalah di perkara yang merupakan kejahatan narkotikajuga;4.

Nomor 945 K/PID.SUS/20161981 (KUHAP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolakdan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasidibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER $: 272 22 22222222 anneMenyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXX) dan Pemohon II(XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Nopember 1954 di JalanLingkar Bodas RT.002 RW. 001 Desa Bodas Kecamatan KandangserangPekalongan

sesuaibunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan 22 nnn none nnn nn nnn nnn nnn nnn n nnn n neeMenimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Hal. 14 dari 16 hal.Penetapan No. 0067/Pdt.P/2017/PA.Kjn.SALINANPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tungQal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara(prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuaiketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN1.

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyiPasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Hal. 12 dari 14 hal.Penetapan No. 0025/Pdt.P/2017/PA.Kjn.SALINANPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalamptitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara (prodeo)karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan TidakMampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuanPasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, ParaPemohon dibebaskan dari biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;Bahwa Penggugat berasal dari keluarga yang keadaan ekonominya tidakmampu yang di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No.yang dikeluarkan oleh Luacheee tanggal 02 Mei 2018, olehkarenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara; Berdasarkan dalil dan alasanalasan tersebut diatas, maka dengan iniPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq.

pernah berhubungan/komunikasi denganPenggugat; Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari keberadaanTergugat melalui keluarga Tergugat dan temanteman Tergugat, namunTergugat tidak diketahui keberadaannya dan sampai sekarang tidak Putusan nomor: 1136/Pdt.G/2018/PA.Pwt.Halaman 6 dari 15pernah kembali lagi kerumah orangtua Tergugat; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dengan disertai permohonanagar dibebaskan

satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undangundang nomor 3 tahun 2006 Putusan nomor: 1136/Pdt.G/2018/PA.Pwt.Halaman 13 dari 15dan perubahan kedua dalam undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dengan disertaipermohonan agar dibebaskan

Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER $:72 22222222 nnn nenaMenyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mundakir bin Minarto)dan Pemohon II (Tumyati binti Arja) yang dilangsungkan pada tanggal 20Juni 1997 di Trajumas RT.02 RW.

KantorCatatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyiPasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan 22222 n ono non nnn anne nnn nnn n nen nnn n eeMenimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan

dari biaya perkara(prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat KeteranganHal. 15 dari 17 hal.Penetapan No. 0083/Pdt.P/2017/PA.Kjn.Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trajumas, makasesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN1.

pidana kepada seseorang apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwasuatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa dalam perkara in casu di samping minimalbukti tidak terpenuhi Majelis Hakim tingkat banding juga tidak adakeyakinan adanya kesalahan dari terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap putusan pengadilantingkat pertama harus dibatalkan dan terhadap terdakwa LA MUE aliasMUE harus dibebaskan

dari tahanan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan makamemulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalamdaftar barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkanterhadap barang bukti yang disita dari orang lain dikembalikan kepadadari mana barang itu disita ;Menimbang, bahwa dengan demikian

Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti/Pengadilan Negeri, merupakan putusan yang tidaksalah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat danbenar faktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yangterungkap di dalam persidangan berdasarkan alatalat bukti yang diajukansecara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwadinyatakan dibebaskan

Kaswari Unggul;Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Pasal dalam Dakwaan KeduaPenuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Pertama dan kedua, sehingga Terdakwaharuslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaberkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang sesuatu kenyataan.

Pid.SusLH/2020 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan JudexFacti tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau; Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuanhukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yangberlaku, maka mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yangtimbul dari permohonan ini;11. Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;2.

ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2)KHI (Inpres No. 1 / 1990) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkansesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, maka diperintahkankepada para Pemohon untuk segera melakukan percatatan perkawinan kepadaPPN KUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mewilayahi tempattinggal para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon untukberacara secara prodeo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 237 danPasal 238 HIR, maka kepada para Pemohon dibebaskan

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yangberlaku, maka mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yangtimbul dari permohonan ini;11. Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (M.

ketentuan Pasal 5 ayat (1)dan (2) KHI (Inpres No. 1 / 1990) mengharuskan setiap perkawinanuntuk dicatatkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku,maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk segera melakukanpercatatan perkawinan kepada PPN KUA Kecamatan WuluhanKabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohonuntuk beracara secara prodeo, hal mana telah sesuai denganketentuan Pasal 237 s/d Pasal 239 HIR, maka kepada paraPemohon dibebaskan

Penggugattelah ternyata menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidakhadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipunPengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilanpertama tertanggal 13 Oktober 2015 dan surat panggilan kedua tertanggal 09Nopember 2015;Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu MajelisHakim telah memeriksa Permohonan Penggugat untuk dibebaskan

Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat danPegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 2064/Pdt.G/2015/PA.Lmg. tanggal 27 Oktober 2015, Penggugat telah diberi ijin untuk berperkarasecara cumacuma (prodeo), oleh karenanya Penggugat dibebaskan

sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membinarumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagiuntuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Paal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi gugatan Penggugat ;Bahwa oleh karena Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga yang tidakmempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan yang jelasmaka Penggugat memohon agar dibebaskan

Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankankepada Penggugat, namun Penggugat telah diizinkan beracara secara prodeo makaPenggugat dibebaskan

pernikahan, baik menurut ketentuan hukumIslam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku,Bahwa sclama pernikahan Pemohon dan Pemohon I hidup rukun dan belumdikarunia anak;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohontetap beragama Islam,Bahwa tujyuan Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalahdalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus Buku Nikah;Pemohon mohon agar dibebaskan

disahkandalam kondisi yang memang bersifat eksepsional, oleh karenanya permohonan ParaPemohon a quo dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara imi termasuk bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon namundemikian berdasarkan Putusan Sela Nomor 0175/PdtP/2016/PA Tig tanggal 08Nopember 2016 Para Pemohon dibebaskan

Bahwa berdasarkan surat keterangan kepala Desa Cipari,Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap Nomor: bahwaPemohon berasal dari keluarga tidak mampu karenanyaPemohon mohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahanhati, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, berkenanuntuk menerima Permohonan ijin Ikrar Talak / Cerai Talak ini, memeriksanyadan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;1.

bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Permohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohondapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan denganUndangundang nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang nomor 50 tahun2009, Pemohon dibebani semua biaya yang timbul dalam perkara ini, namunberdasarkan Putusan Sela Nomor : 1793/Pdt.G/2012/PA.Clp. tanggal 08 Juni2012, maka Penggugat dibebaskan

dapat dipastikanlocus dan tempus delicti atas perbuatan yang didakwakan tersebut,dengan demikian putusan Judex Facti in casu sudah tepat dan benar; Bahwa berdasarkan keadaankeadaan tersebut, alasan kasasi PemohonKasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MahkamahAgung berpendapat Terdakwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itukepada Terdakwa harus dibebaskan

dari dakwaan Oditur Militer tersebut;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biayaperkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankankepada Negara;Mengingat Pasal 189 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor

Terbanding berdasarkan rekening koran terdapat uraianpenyetoran sebesar Rp33.462.800,00, Pemohon Banding tidak dapatmemberikan buktibukti bahwa mutasi tersebut bukan merupakan penyerahan/penghasilan Pemohon Banding, Terbanding tetap berpendapat mutasi kredittersebut merupakan pembayaran/ penghasilan Pemohon Banding danTerbanding tetap mempertahankan koreksi pemeriksa.bahwa menurut Pemohon Banding mutasi kredit tersebut merupakanpenjualan karet lump & slab yang menurut ketentuan UU PPN mendapatfasilitas dibebaskan

Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor : 00050/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 Masa Pajak Januari2009, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :DPP PPN Rp6.919.604.300,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Rp Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 33.462.800,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 6.919.604.300,00 Penyerahan yang dibebaskan

Putusan Nomor 822/B/PK/Pjk/2021 UraianJumlah (dalam rupiah) DPP PPN Keluaran: Ekspor 0 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 28.143.288.190 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut 0 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 Penyerahan yang PPNnya dibebaskan dari pengenaan PPN 0 Penyerahan yang PPNnya tidak terutang PPN 0 Jumlah Penyerahan28.143.288.190 Penghitungan PPN Lebih Bayar: PPN yang harus dipungut sendiri2.814.328.8004 Dikurangi: PM yg dapat diperhitungkan2.686.025.209 Jumlah

nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp392.189.040,00; dengan perincian sebagaiberikut:DPP PPN Keluaran: Ekspor Rp 0 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 28.143.288.190 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut Rp 0 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0 Penyerahan yang PPNnya dibebaskan

Simatupang Kavling88, Kebagusan, Jakarta Selatan, dan menetapkan penghitungan pajakmenjadi sebagai berikut: Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak :Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN: Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.638.818.524,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari PPN 0,00Jumlah seluruh penyerahan 3.638.818.524,00Perhitungan PPN kurang bayar :Pajak Keluaran yang harus

Putusan Nomor 2447/B/PK/Pjk/2020 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari PPN 0,00Jumlah seluruh penyerahan 3.638.818.524,00Perhitungan PPN kurang bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 363.881.852,00Dikurangi:Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 16.350.200.152,00Jumlah penghitungan PPN kurang/lebih bayar (15.986.318.300,00) Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak(karena Pembetulan) 16.024.296.764,00 PPN yang kurang dibayar 37.978.464,00Sanksi