Ditemukan 18259 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jaris junis juri jenis judiã julis joris juria jurit jurais
Penelusuran terkait : Judex juris telah salah dan keliru Adanya kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam putusan judex juris Suap Suap pasif Suap aktif Judex juris Judex facti Terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan judex facti/judex juris Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris Terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata dalam pertimbangan judex juris Putusan judex juris telah mengandung suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex juris; perlawanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAPFA FOOD NUSANTARA
138 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut34532/PP/M.XVI/16/2011 tanggal 25 Oktober 2011, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karenaMajelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan telahmengabaikan faktafakta hukum (rechsfeit) dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak(tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupaerror facti maupun error juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1063/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. CITRA LINTAS INDONESIA
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.50598/PP/M.IIIA/12/2014 tanggal 20 Februari 2014, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1067 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CITRA LINTAS INDONESIA;
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (Ssemula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.50597/PP/M.IIIA/12/2014 tanggal 20 Februari 2014, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 11-08-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2667 K/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Agustus 2016 — Ikbal Djenan Bin Wirot
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara a quotelah salan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidakmengadili dengan cara menurut ketentuan undangundang yang berlakusebagaimana dasar pengajuan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 Ayat(1) KUHAP;Berdasarkan uraian dalildalil dan fakta hukum tersebut di atas kamiyakin dan percaya Majelis Hakim Judex Juns dapat mempertimbangkan uraiandalildalil fakta hukum tersebut, Oleh karena itu kami mohon sekiranya MajelisHakim Judex Juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-08-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/Pdt/2012
Tanggal 14 Agustus 2012 — PT. MITRA PRIMA SEJAHTERA VS PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai pertimbangan hukum, terbukti buktiP.4, P.7, P.10, P.13 dan P.16 yang hanya berupa fotokopi dianggap bukti yangsah oleh Majelis Hakim, dengan alasan tidak dibantah oleh Pemohon PeninjauanKembali, sedangkan hal tersebut telah dibantah oleh Pemohon PeninjauanKembali dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Mengenai alasan ke1 s/d ke5:Bahwa alasanalasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Judex Juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-03-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 PK/Pdt/2009
Tanggal 31 Maret 2010 — GRACE LIMBAT,dkk vs WILLEM INYO PAULUS, dkk
43 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FEMMY ANTARANI alias YUL, tersebut ;Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Pdt/2005 tanggal 18April 2007 ;MENGADILI KEMBALI:Memerintahkan Judex Juris untuk memeriksa dan memutus perkaraperdata No. 663 K/Pdt/2005, tersebut ;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp. 2.500.000.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 28-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/Ag/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • haruslah ditafsirkan harus atau dapatdinyatakan, setiap perbuatan hukum yang berkepentingan dengan hartabersama/gonogini, harus dilakukan secara bersama dan atau ataspersetujuan suami istri, sebab itu terhadap segala bentuk surat/akta yangterbit, karena perbuatan hukum sepihak dapat diajukan gugatanpembatalannya;Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan tegas Pengadilan Tinggi AgamaPontianak telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yangberlaku, maka sudah selayaknya apabila Judex Juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 PK/Pdt/2017
Tanggal 28 September 2017 — NUHUNG DG LABBANG VS PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII, DKK
81 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan angka 3 Point a,b sangat jelas terdapat suatukekhilafan hakim dan terjadi kekeliruan yang sangat nyata sehingga PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1046 K/Pdt/2015 tanggal 18 November 2015dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 119/PDT/2014/PT MKS.tanggal 25 Juli 2014 sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yangnyata dalam pertimbangan Judex Juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 PK/Pdt/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — LK. BIDOLLAH bin MUHAMMAD Dk ; LK. ABU bin NENGKONG
20 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hider Abdullah dengan berkwalifikasi Keterangan Palsutidak menentukan karena putusan judex juris dan judex facti memenangkanPenggugat Abu bin Nengkong sebagai pemilik obyek, tidak hanya didasarkanpada keterangan saksi H. Hider Abdullah tetapi ada dua saksi lain dan buktibukti tertulis/surat;Bahwa PK 4 sampai dengan PK.7 tidak bersifat menentukan karena tidakmemenuhi ketentuan Pasal 67 butir f Undangundang Mahkamah Agung RI;Hal. 13 dari 15 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800/B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INJAPLAST
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (semula Tergugat) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.44091/PP/M.V/99/2013 tanggal 20 Maret 2013, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku atas Pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-08-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 28 Agustus 2019 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI
177 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 231 PK/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:1.Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana dapat dibenarkan,Putusan judex juris yang menyatakan Terpidana terbukti bersalahmelakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMASAMA",melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan
    UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair, danoleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terpidana berupa pidanapenjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan)bulan kurungan adalah putusan yang di dalamnya terdapat kekhilafanHakim dan kekeliruan yang nyata;Bahwa judex juris
    Nomor 231 PK/Pid.Sus/2019Bahwa juris juns salah dalam pertimbangannya dengan menyebutkanTerpidana selaku Divisi USK telah membuat Surat NomorUSK/2/1214 tanggal 11 November 2010 perihal crash programsehingga kebijakan Terpidana adalah merupakan instrument yangtelah mengakibatkan adanya pelaksanaan proses penyimpanganpemberian KUR kepada H. Didi Supriadi sebagai Pemilik PT.
    Nomor 231 PK/Pid.Sus/2019Bahwa Divisi USK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surattersebut karena kebijakan terkait dengan KUR ada pada pada DivisiUSK namun penyaluranya ada pada SKC atau STA dicabangcabang atau wilayahwilayah;Bahwa judex juris telan salah dalam pertimbangannya yangmenyebutkan Terpidana bersama dengan Enung Kurniawan(Terpidana Il) dan Drs.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut maka judex juns telah melakukankekeliruan yang nyata dan putusan judex juris telah menunjukkanadanya kekhilafan Hakim, oleh karena itu permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan danputusan judex juris tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agungmengadili Kembali;Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembalidinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebutdikabulkan, oleh karena itu berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.220 PK/Pid.Sus/2014116Judex Juris dalam pertimbangan pertama sebagaimana tertulis di atasberbicara tentang Perbuatan utangpiutang antara Sabar Santoso dengan Drs.Win Hendrarso. Sedangkan dalam pertimbangan berikutnya, Judex Jurismenuliskan tentang Perbuatan pemberian Tambahan Dana PenunjangKegiatan DPRD.Sepintas, kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda sesuai dengansistematika perbuatan dalam surat dakwaan.
    Win Hendrarso hasil peminjaman dari Sabar Santoso, dankemudian dalam pertimbangan Judex Juris disebutkan : ...uang yangdipinjamkan kepada Sekwan DPRD Sidoarjo tersebut... sesungguhnyabukanlah uang yang digunakan untuk dipinjamkan kepada Sekwan DPRDSidoarjo.Uang yang diserahkan kepada Sekwan DPRD Sidoarjo bukanlah berjumlahRp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah) melainkan sejumlah Rp.2.604.300.000.
    ;Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai Judex Juris telahmempertimbangkan dua hal yang dianggap telah dibuktikan namun ketikakeduanya digabungkan terjadi pertentangan satu sama lain. Pertimbangantersebut sebagaimana dalam Putusan halaman 86:Ternyata, pengembalian pelunasan pinjaman uang tersebut diambil dari KasDaerah dengan mengkliring ke rekening saksi Sabar Santoso bukan untukkepentingan atau keperluan kedinasan, melainkan kepentingan ataukeperluan pribadi Terdakwa bersama saksi Drs.
    Win Hendrarso, M.Si. sendiri.Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai Judex Juris telah kelirumemahami atau memaknai unsur setiap orang sebagaimana termaktubdalam pertimbangan putusan halaman 84 : Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yaitudengan menyatakan unsur setiap orang dalam dakwaan primairtidaklah tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa oleh karena unsursetiap orang dalam
    Dalam katakata tersebut,secara tersirat Majelis Hakim Mahkamah Agung mengakui bahwa inisiatifuntuk melakukan perbuatan pidana bukanlah berasal dari Terdakwa.Kesalahan Terdakwa dalam kaitan peristiwa tersebut adalah bahwaTerdakwa tahu dan setuju terhadap surat permohonan Sekretaris DPRD.Pertimbangan Judex Juris dengan menyebutkan bahwa tahu dan setujuterhadap surat permohonan tersebut sebagai perbuatan melawan hukummenjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan yang tidaksempurna (Onvoldoende
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2294 K/Pdt/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — LISNAWATI SIREGAR VS MARIANA BAKARA
68 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • milik Pemohon Kasasibernilai Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sedangkan hutangPemohon Kasasi bersisa sejumlah Rp24.000.000, (dua puluh empat jutarupiah);Bahwa seandainya Judex Facti membaca dan memeriksa buktibukti yangdiajukan oleh para pihak dipersidangan dengan cermat dan teliti sehinggaJudex Facti tidak mengabulkan permintaan uang jasa/ounga atas hutangPemohon Kasasi oleh karena terhadap uang jasa/ounga tidak pernahdiperjanjikan sebelumnya;Bahwa oleh sebab itu sangat beralasan agar Judex Juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 24-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1176 K/Pid/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — La Ode Muhammad Arjuna als Arjuna als Juna bin La Ode Jimin, dkk
71 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pencantuman halmemberatkan dan meringankan tersebut merupakan keharusan bagisuatu putusan pemidanaan;Bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruff UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanatersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebutmenjadi batal demi hukum sehingga Judex Juris dalam hal ini memilikikewenangan untuk mengadili sendiri perkara ini;Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidakditerapkan sebagaimana mestinya.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — PT. PRIMA NUSA SENTOSA vs GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
91 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 22 PK/TUN/2014Mahkamah Agung RI No.413 K/TUN 2011 Tanggal 22 Maret 2012 (videbukti P 4)PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa putusan Judex Juris sudah tepat dan benar, karena tidak terdapatkekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksudPasal 67 huruf ( f ) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246/B/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAPFA FOOD NUSANTARA
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.35238/PP/M.XVI/10/2011 tanggal 29 November 2011tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 09-06-2011 — Upload : 25-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 577 PK/Pdt/2010
Tanggal 9 Juni 2011 — WA MARIA, DKK Vs. LA BATELE, DKK
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 577 PK/Pdt/2010Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dari paraPemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan,Judex Juris tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena telahterbukti bahwa Penggugat dapat membuktikan dalildalilnya tentangkepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa sebagai ahli waris dari La Ededengan Wa Baria ;Bahwa ternyata lokasi tanah milik para Tergugat bukan ditempat tanahobyek sengketa ;Bahwa selain itu novum yang diajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/Pdt/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — RUDDY F. WORANG ; LUKAS WAROUW,dkk
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan TingkatPertama yang dengan sengaja diabaikan oleh Majelis Hakim TingkatPertama sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidiperkara in casu adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum, keadilan dankebenaran, dan oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado tidakmempertimbangkan alasanalasan dalam memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi maka kami bermohon kiranya alasan alasan dalam memoribanding dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dengan harapan MajelisJudex Juris
Pengadilan PN LABUHA Pidana Umum
Register : 29-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 52/Pid.B/2020/PN Lbh
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.RISKI SK, SH
2.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, SH
3.REZA FERDIAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
DARWIS NASRUN Alias DARWIS
93 — 30
  • Barang siapaMenimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai subyekhukum (subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuantindak pidana dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, baik tindakpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggaldalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dankewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa olehPenuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana danoleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkaittindak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PEC TECH SERVICES INDONESIA
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.27843/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 10 Desember 2010tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris