Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitulembaga penyelesaian peselisinan/perbedaan pendapat yangmenimbulkan pertentangan yang merupakan pelaksanaan UU nomor 2tahun 2004 tentang PPHI.b. Unit Pengawas Ketenagakejaan pelaksanaan pasal 134 UUKetengakerjaan terhadap pelanggaran normative di BidangKetenagakerjaan.

Bahwa PHK sepihak yang dilakukan Terlapor adalah perlanggaranhukum di bidang ketenagakerjaan yaitu pasal 151 ayat 3 UUKetengakerjaan yaitu Dalam hal perundingan sebagaimana dalamayat(2) benarbenar tidak mengahasilkan persetujuan, pengusaha hanyadapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial6.

Bahwa Pasal 155 ayat 1 UU Ketengakerjaan menyatakan Pemutusanhubungan kerja tanpa penetapan lembaga sebagaimana dimaksud pasal151 ayat 3 Batal demi hukum. Bermakna bahwa secara hukum hubunganHalaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBRkerja belum putus dan dapat dilaksanakan dengan sendirinya tanpa adapenetapan Pengadilan kecuali sesuatu yang dapat dibatalkan7.

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan kewajiban hukumnyamelakukan tahap Represif yustisial, yaitu merupakan upaya paksamelalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan olehPengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan sesuaidengan surat permohonan Pemohon No 03/Yuf/NP/0320 tanggal 27 MaretPerihal Upaya paksa/ penyidikan terhadap Terlapor3.

Bahwa terbit surat Nomor : 560/Disnakertrans.PK/1423 tanggal 31 Juli2019, perihal Nota Pemeriksaan, yang pada pokoknya meminta kepadaPimpinan/ Direksi PT Pos Indonesia untuk membayar upah sdr Yufrizalsampai dengan ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanHubungan Industrial (vide bukti P4);5.

bendaharasekolah/bendahara lembaga pendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilankolektif seperti dalam Juknis PIP 2015 termasuk sebagaimana tertuang dalam SuratEdaran Dirjen Dikdasmen beserta perubahan lainnya.1.

penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur diKecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transportpengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan danaBSM/PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada KepalaSekolah/Kepala Lembaga Pendidikan atau Bendahara Sekolah/Bendahara LembagaPendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut :a.

Sekolah/Lembaga Pendidikan menyampaikan surat permohonan pencairankolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;c.

konservasisumber daya alam mengtur perlinndungan pengawetann dan pemanfaatndimungkin kan oleh lembaga yang sudah mempunyai izin yang sudah diaturUU No. 5 mengatur pemanfaatan, dan dturunkan peraturan yang lebihrendah lagi di atur dalam PP 8 tahun 1999, dan ada peraturan yan g lebihrendah lagi ada ngatur perinciannya P 19 untuk lembaga konswervasi P31;Bahwa pemanfaatannya konserfasi sebagai lembaga konservasi bisaberupa pengelolaan satwa baik dilinndungi maupun tidak dilindungi asingmaupun asli indonesia

untuk edukasi itu lembaga konserfasi contohnyataman safari, kKebon binatang , taman satwa termasuk yang mati juga ,karena devinisi dalam UU No. 5 PP No. 8 tahun 1999, menyebutkan satwayan g dilindungi baik yang hidup mauun tyang mati ;Bahwa kalau dalam P 31 yang mengatur lembaga konservasi menyebutkanhak dan kewajiban lembaga konservasi untuk memanfaatkan satwa liardilindungi baik yang hidup maupun yang mati tapi disini belum adarinciannya, belum ada aturan detailnya bagaimana melakukann ya tetapi22untuk

pemanfatatan satwa liar mati dimungkinkan tidak dilarang dalamaturan itu ;Bahwa kalau pemanfaatan oleh pihak lain harus punya ijin yang dikeluarkanoleh menteri kalau lembaga konservasi seperti untuk penagkaran ;Bagwa pemanfatan satwa dilindungi mati diambil kulitnya di ofset kalauyang melakukan itu lembaga konservasi dan punya ijin dari menteri iututidak ada larangan, kalau pihak lain yang tidak punya ijin tidak boleh ;Bahwa ijin lembaga konsevasi berlaku selama 35 tahun berupa SK, kalauperorangan

, disebutkan pula, P31 disebutkan pula pemanfaaatan satwaliar baik hidup maupun matiBahwa kalau ijin dari Menteri itu Lknya (lembaga konservasi), tapi kalaupemanfaatan diperbolehkan lembaga yang legal di antaranya lembagakonservasi diatur dalam permenhut No. 31 tahun 2013 dan penangkarandiperbolehkan ;Bahwa kalau ijin dari Menhut itu Lknya seperti contoh ijin LK terbit untukCV.

Andis Antik yang mengelola taman satwa cikemwulan dia punyalegalitas untuk memanfatatan satwa baik hidup atau mati selama 35 tahun,23mungkin didalamnya termasuk memenfaatkan satwa mati dimanfaatanuntuk ofset;Bahwa kalau ofset dikerjakan oleh orang lain tidak ada aturannya tapisebagaiknya oleh lembaga yang legal ;Bahwa kalau pengangkutan keluar harus jelas ;Bahwa kalau ofset belum ada aturannya untuk mendapatkan ijin berartibelum bisa dikeluarkan ijin, jadi sebaiknya dilakukan lembaga yang legalatau

Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen RI Provinsi Sulawesi Utara (LPKRIProvinsi Sulawesi Utara) tidak memiliki legal standing untuk menggugat dalambentuk Persona Standi In Judico1.

Dimana jika ternyata dalam hal ini yangdimaksud Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia ProvinsiSulawesi Utara sebagai Penggugat yang mewakili konsumen secarapribadi yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka LembagaPerlindungan Konsumen Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utarasebagai LPKSM tidak mempunyai hak untuk tampil sebagai kuasa dariPenggugat/konsumen sehingga kedudukan Lembaga PerlindunganKonsumen Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam Gugatan initidak beralasan hukum

Perlindungan Konsumen RepublikIndonesia;3) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen;4) Surat Keteranagn Terdaftar Pemerintahn Kota Manado Badan KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Nomor : B.5/BKBPLINMAS/SKT/08/VII/2019;5) Tanda Penerimaan Laporan Keberadaan Ormas Nomor007/15/Kesbangpolda/VII/2018;6) Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik IndonesiaNomor : 0101/SK/LPKRI/VI/2018 Tentang Pengangkatan Stefanus StefiSumampouw Sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen RepublikIndinesia Perwakilan Sulawesi Utara;Halaman 30 dari 45 halaman Putusan No.37/PDT/2021/PT MND7)8)9)Surat Keputusan Nomor : 0102/SK/LPKRI/SULUT/IX/2017 Tentang AnggotaLembaga Perlindungan Konsumen

Perwakilan Sulawesi Utara;NPWP : 92.320.980.3821.000 Yayasan Perlindungan Konsumen RepublikIndonesia Perwakilan Sulawesi Utara;Surat Keterangan Domisili Nomor : 800/K.08.1/Kel.Banjer/98/2019 TentangKantor Bidang Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Republik IndonesiaPerwakilan Sulawesi Utara;Bahwa semua Dokumen Legal Stending Lembaga Perlindungan KonsumenRepublik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dan Legal Standing Advokat BeritaAcara Sumpah telah dimasukan saat Pendaftaran Surat Kuasa di KepanitraanPengadilan

PihakPerusahaan bahwa tanah tersebut sudah dijual;Maka ninik mamak dan lembaga adat Desa Koto Rayo memutuskan, bahwatanah tempat berdirinya tower PT.

Bahwa terhadap keputusan Lembaga adat Desa Koto Rayo Tergugat mengajukan keberatan kepada Camat Tabir sesuai surat Camat Nomor140/550/Pem, tanggal 20 September 2016 tentang permohonan penyelesaiansengketa tanah Ali Warsito dengan saudara Sutomo, menyampaikan kepadaLembaga Adat Melayu Tabir, untuk diselesaikan dan pada tanggal 05 Oktobertelah di putus dengan Putusan sbb:Halaman 4 dari 51 Putusan, Nomor 9/Pdt.G/2016/PN BkoMenetapkan: KEPUTUSAN NINIK MAMAK LEMBAGA ADAT MELAYUTABIR TENTANG PENYELESAIAN

Bahwa pada posita angka 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) Gugatan a quoPENGGUGAT mendalilkan bahwasanya TERGUGAT I# telahmengajukan keberatan atas putusan lembaga adat Desa Koto Rayokepada lembaga yang lebih tinggi yakni Lembaga Adat Melayu Tabir,yang mana putusan Lembaga Adat Melayu Tabir menyatakan bahwatanah yang menjadi objek sewa antara TERGUGAT dan TERGUGATll adalah milik Ali Warsito, in casu TERGUGAT ;.

Bahwa selain dari apa telah diuraikan di atas bahwasannya dalamkeputusan Ninek Mamak Lembaga Adat Melayu Kecamatan TabirKabupaten Merangin Tentang Penyelesaian Sengketa antara Sadr.Warsito dengan Sdr.

mengajukan keberatan ke lembaga adat tingkat kecamatan (KecamatanTabir) atas hasil sidang Desa Koto Rayo pada pokoknya obyek sengketaadalah milik Sutomo (Penggugat) tersebut.

penggugat di Jalan Kahoi B7,Kota Samarinda selama 4 tahun;Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut belum dikaruniaiketurunan;Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2019, tergugat ditangkap oleh pihakkepolisian Kabupaten Kutai Kartanegara karena diduga melakukan tindakpidana dalam hal penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba), kemudiantergugat dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,karena tergugat terbukti bersalan melakukan tindak pidana;Bahwa saat ini tergugat berada di Lembaga

penggugat dan tergugat tinggal diSamarinda dan belum dikaruniai anak;e Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidakharmonis sejak Bulan Januari Tahun 2019, karena tergugatditangkap oleh pihak kepolisian Kabupaten Kutai Kartanegara karenadiduga melakukan tindak pidana dalam hal penyalahgunaan obatterlarang (Narkoba), kemudian tergugat dijatuhi hukuman penjaraselama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, karena tergugat terbuktibersalah melakukan tindak pidana;e Bahwa saat ini tergugat berada di Lembaga

YY ,79p 54 Yo dy900lary, aangoll gruwlh gargs ral le pSoualaell eo) obiArtinya : Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian danhubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinanberarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yangberkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengankeadilan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengarketerangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus

pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen,dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/ataupenunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundangundangan di sektor jasa keuangan;Bahwa, Pasal 29 Point (c ) UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkanbahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: (a.)menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan KonsumenHalaman 9yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan

; (b.) membuatmekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku diLembaga Jasa Keuangan; dan (c.) memfasilitasi penyelesaian pengaduanKonsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangansesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.Bahwa, Pasal 1 poin 13 POJK No. 1/POJK.07/2014 menetapkan: Sengketaadalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangandalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga JasaKeuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan

TERMOHON KEBERATAN denganPEMOHON KEBERATAN merupakan kewenangan Lembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Penyelesaian secara Arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah denganKreditur/Bank merupakan kewenangan Lembaga Alternatif penyelesaiansengketa sektor jasa keuangan;3.

Apakah Penyelesaian secara Arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabahdengan Kreditur/Bank merupakan kewenangan Lembaga Alternatifpenyelesaian sengketa sektor jasa keuangan;3. Apakah benar perkara bukan merupakan sengketa konsumen?

Dalam negara yangberperadaban, maka lembaga pendidikan mendapat perhatian danposisi yang cukup tinggi dari para pengambil keputusan danmasyarakat. Mereka berkeyakinan bahwa setiap kemajuan yangberperadaban tidak mungkin dicapai, jika tenaga penggeraknya tidakterdidik, terlatinh dan memiliki integritas. Lembaga pendidikan baginegara yang berperadaban, dijadikan sebagai pusat perubahan dankemajuan peradaban.

Lembaga pendidikantermasuk lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab besar dalampenyelenggaraan pendidikan dalam kerangka mencapai tujuan pendidikannasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa,Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi

Namundemikian, agar seluruh mahasiswa program studi Strata Satu (S1) ilmuhukum memiliki kKompetensi sama, maka sebaiknya penerapan prosespembelajaran berbasis KKNI tetap dilaksanakan oleh lembaga perguruantinggi, namun pada pembelajaran yang sifatnya praktisi, lembaga perguruantinggi tersebut bekerjasama dengan organisasi profesi advokat;Bahwa menurut Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwapenyelenggaraan pendidikan

Bahwa menurut Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalmenyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan, baik akademik, profesi, danvokasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang dinyatakan berhak untukmenyelenggarakannya oleh pemerintah, sehingga pemberian gelar akademik,profesi, dan vokasi hanya oleh suatu program pendidikan yang diselenggarakanoleh lembaga pendidikan.

Bahwa berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penyelenggaraanpendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesiadvokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait denganstruktur kurikulum pendidikan advokat tersebut.

Maret 2009 tentang pengangkatan pelaksana tugas harian sekretaris BPD sdr.DUMYATI.2. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 3/ SK/ KD- JKL/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Rukun Warga (RW)Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.3. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 4/ SK/ KD- JKL/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Rukun Tetangga (RT) Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI4. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 5/ SK/ KD- JKL/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Lembaga

Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 9/ SK/ KD- JKL/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Hansip Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI11. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 10/ SK/ KD- JKL/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa LPM/LKMD Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI12. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 2/ SK/ KD- JKL/ 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Lembaga

sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum dan kepala desa Tahun 2010 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV15. 3 (tiga) lembar Daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejateraan kepala desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum dan kepala desa Tahun 2010 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI triwulan I, triwulan II dan triwulan III & IV16. 6 (enam) lembar tanda terima tunjangan RW, HANSIP, RT, LEMBAGA

ADAT dan LPM Tahun 2009 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.17. 7 (Tujuh) lembar tanda terima tunjangan LPM, HANSIP, BPD, RT, LEMBAGA ADAT dan RW Periode Bulan Juni s/d Desember 2010 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.18. 4 (Empat) lembar tanda terima tunjangan RW, BPD, RT dan HANSIP Periode Juli s/d Desember 2011 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.19. 3 (Tiga) Lembar tanda terima tunjangan HANSIP, RT dan BPD untuk bulan Juli s/d Desember 2012 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.20. 1 (Satu) bundle

(Seratus empat puluh empat) lembar kertas diantaranya berupa tanda terima pembayaran, nota pembelian dan kwitansi.158. 1 (Satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang berada di dalam 1 (Satu) buah map plastic berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 108 (Seratus delapan) lembar kertas diantaranya berupa tanda terima pembayaran, nota pembelian dan kwitansi.159. 1 (Satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga

Adat tahun 2010 telah ditetapkanTerdakwa dengan susunan sebagai berikut :e Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KODRI.e Sekretaris Lembaga Adat dijabat oleh KORNI.e Anggota Lembaga Adat yaitu SALIM, ABDUL HALIM, MATNUdan ABDUL WAHAB.e Berdasarkan susunan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 10 /SK / KDJKL / 2010, tanggal 15 Januari 2010 telah ditetapkanSusunan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPM)Tahun 2010 sebagai berikut :Ketua dijabat oleh MASRIB.Wakil Ketua dijabat oleh AMBO JAYA..

Adat (LA) Tahun 2011dilakukan perubahan perubahan oleh Terdakwa yaitu :e Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KORNI menggantikan KODRIe Sekretaris Lembaga Adat~ dijabat oleh SAPARUDINmenggantikan KORNI Anggota Lembaga Adat yaitu SALIM,ABDUL HALIM, MATNU dan ABDUL WAHABe Bahwa susunan Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) Tahun 2011yaitu :1 ROJBI.Halaman 37 dari 154 halaman Putusan Nomor I/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgCrp SAM FSF PP Pba amn NID Un fF WO NO KF COHERI JONO.SOPRAL.SUTRISNO Alias TINOK.RIZAL.MUKMIN.KODRIMAN

Adat tahun 2010 telah ditetapkanTerdakwa dengan susunan sebagai berikut :Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KODRI.Sekretaris Lembaga Adat dijabat oleh KORNI.Halaman 61 dari 154 halaman Putusan Nomor I/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgeC eYr A Ss FS PROo NO NO NPB WN NB NN YN KN KF KF KF FHF PF KF OF OF FS eROo Oo won fF Wo NYO KF CO UO WAN Dn fF WO NY KF COAnggota Lembaga Adat yaitu SALIM, ABDUL HALIM, MATNUdan ABDUL WAHAB.Berdasarkan susunan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 10 /SK / KDJKL / 2010, tanggal

Adat (LA) Tahun 2011dilakukan perubahan perubahan oleh Terdakwa yaitu :e Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KORNI menggantikan KODRIe Sekretaris Lembaga Adat~ dijabat oleh SAPARUDINmenggantikan KORNI Anggota Lembaga Adat yaitu SALIM,ABDUL HALIM, MATNU dan ABDUL WAHABe Bahwa susunan Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) Tahun 2011yaitu :ROIBI.HERI JONO.SOPRAL.SUTRISNO Alias TINOK.RIZAL.MUKMIN.KODRIMAN menggantikan BUSTAMI.PANGKU.PEDRI.ROMLI menggantikan TOYO.SUIT.HABIAH.YASID.RAFIK.TARBIHIS.e Bahwa Susunan

Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa(LPM) Tahun 2011 sebagai berikut :Ketua dijabat oleh MASRIB.Wakil Ketua dijabat oleh AMBO JAYA..

Mlg161718ditandatangani penggugat dibuat pada tanggal 16 Juli 2012, yang seharusnyasurat perjanjian kerja yang menjadi dasar dari surat keputusan tergugat II tentangpengangkatan karyawan pada lembaga berbadan hukum ;Bahwa penggugat juga menemukan lagi surat keputusan yang dikeluarkan olehtergugat IT bernomor 023/D/MH/I/2012 Tentang pengangkatan sebagai karyawantetap Stikes Maharani atas nama penggugat tertanggal 1 Januari 2012, sangatjanggal seseorang mendapat 2 surat keputusan pengangkatan karyawan

tetapyang sama namun terdapat perbedaan pada waktu. kemudian berlanjutditemukannya juga surat keputusan tergugat II nomor 028/D/MH/VI/2013Tentang Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Program Studi D3 Kebidanan StikesMaharani ; Bahwa fakta sebenarnya pada tanggal 1 Januari 2011 penggugat masih sebagaimahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan tidak bekerja danterikat pada lembaga manapun, serta pada tanggal 1 Januari 2012 penggugat jugamasih belum bekerja pada lembaga manapun meski sudah menyelesaikan

studidan dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST), danpada tanggal 16 Februari 2012 penggugat bekerja di Stikes Maharani sebagaitenaga pendidik lepas bukan sebagai dosen tetap ;Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi penggugat, tergugat I dan tergugat IImerupakan lembaga pendidikan dan badan hukum yang cukup besar di kotaMalang dan dikelola oleh orangorang yang profesional akan tetapi apa yangtelah diperbuat tergugat I dan tergugat II terhadap penggugat denganmenghalalkan

Syarat khusus tersebut tentu saja dapat dipenuhipenggugat sebab penggugat adalah tenaga pengajar di lembaga tergugat I dantergugat II ; 7 Bahwa tergugat I dan tergugat II selaku lembaga tempat penggugat bernaungmengingatkan bahwa segala yang penggugat kerjakan di program studimagister kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malangadalah untuk menempuh studi sesuai dengan misi awal penggugat danlembaga, bukan melenceng kepada maksudmaksud yang lain ; Berdasarkan halhal yang telah terurai

tergugat I dan tergugat I ;e Bahwa tergugat I dan tergugat II selaku lembaga tempat penggugat bernaungmengingatkan bahwa segala yang penggugat kerjakan di program studi magisterkebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang adalah untukmenempuh studi sesuai dengan misi awal penggugat dan lembaga, bukanmelenceng kepada maksudmaksud yang lain ;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan posita gugatandengan

Pasal 4 huruf eHak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upayapenyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patutHalaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pat.G/2016/PN.Bjm.Pasal 44 ayat (3) huruf dTugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputikegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya,termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.Pasal 45ayat 1setiap konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakankegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, DanaPensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa KeuanganLainnya.ll. OBJEK GUGATAN1.

yaitu dalam pasal 44 ayat ( 1 ) yang menyatakan bahwaPemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatyang memenuhi syarat.

Hak untuk melakukan gugatan di dalam sengketaperlindungan konsumen di atur di dalam pasal 46 ayat ( 1 ) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dengan ketentuan bahwa lembaga swadaya yang melakukangugatan tersebut adalah lembaga swadaya yang :1. Berbentuk badan hukum / yayasan ;2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas tujuandidirikannya organisasi tersebut adalah untuk keperluan perlindungankonsumen dan ;3.

Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Kuasa Hukum Penggugatsebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memenuhisyarat untuk melakukan gugatan / legal standing sebagaimana ditentukan dalampasal 46 ayat ( 1 ) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraBantahan Eksekusi Hak Tanggungan pada tingkat banding, denganpersidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:Ratono, tempat dan tanggal lahir Binjai/LO Oktober 1960, umur 60 tahun,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempatkediaman di Jalan Gunung Kawi Tanah Merah, KelurahanBhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dalam halini memberikan kuasa kepada Lembaga

Bilaada satu saja syarat formal tidak dipenuhi, maka dipandang tidak memenuhisyarat formal permohonan banding;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai /egal standing dariPembanding;Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.MdnMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (

PPLPKSM) yang menyatakan bahwa dalam membantu konsumen untukmemperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi ataupemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secaramandiri, baik Secara perorangan maupun kelompok;Menimbang, bahwa Peraturan Perundang Undangan a quo secaraspesifik tidak menjelaskan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN)dapat beracara di Pengadilan;Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Peradilan Agama, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

PUTUSANNo. 36/Pdt.G/2017/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata padapengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara pihakpihak antara :YAYASAN LEMBAGA PERWAKILAN KONSUMEN KALIMANTAN(YLPKK) yang diwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN, AGUSBUDIANTO,S.H., MED., CLA., TUTIK ANI RAHMAWATI, YAMUHAMMAD M, SH., S.Pd, HIDAYATULLAH, S.Kom selakuDirektur dan Pengurus Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan

Otoritas Jasa Keuangan,adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihaklain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;Bahwa tujuan Lembaga Tergugat IV selaku otoritas jasa kKeuangan pasal6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalahmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; danHalaman 12 dari 35 Putusan Nomor

36/Pat G/2017/PN Mtpc. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;32.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalamanggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannyaorganisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dantelah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yangdiajukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK) di dalam gugatan tersebut selain mendalilkan dirinya

Surat Kuasa dari Konsumen, maka padasaat itu posisi Penggugat ada pada diri konsumen dan YLPKK sebagai kuasadari konsumen tersebut;Menimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen tersebutbertindak sebagai suatu lembaga yang menggugat, maka perlu dilihat apakahLPKSM tersebut memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atau tidak(legitima persona standi in judicio) dalam hal ini apakah ia memenuhi syaratsebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPerlindungan Konsumen yakni

Proses penerbitan sertifikat tersebut diatas tidak melalui proses yang benarantara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat dan tidakpernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.b.

suratpermohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporanpenggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.Bahwa benar untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantungstock yang ada pada gudang, dan dibuatkan berita acara serah terimablangko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikanlatihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistemyang ada pada system sertifikasi pelaut dan untuk nomor sertifikat

suratpermohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporanpenggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.Bahwa untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stockyang ada pada gudang, dan dibuatkan berita acara serah terimablangko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikanlatinan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistemyang ada pada system sertifikasi pelaut dan untuk nomor sertifikatsendiri

pendidikan latihansesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya suratpermohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporanpenggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.Bahwa untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stockyang ada pada gudang, dan dibuatkan Berita acara serah terima daribagian Tata Usaha ke subdit kepelautan, selanjut didistribusikankembali kepada lembaga pendidikan latihan yangmengajukan permintaan blangko tersebut.Atas keterangan saksi, Terdakwa

Proses penerbitan sertifikat tersebut diatas tidak melalui proses yangbenar antara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat dantidak pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan danKepelautan.b.

Terbukti Termohon Kasasi tidak memenuhi dan tidak melaksanakanisi Joint Operation Nomor 001/MoU/MBM.TUJYK/IX/2008 tanggal02092008 sebagaimana mestinya sehingga muncullah sengketadan terhadap sengketa telah diupayakan penyelesaian secaramusyawarah, namun musyawarah tidak mencapai penyelesaianmaka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga arbitrase;2.3.

Terbukti dalam Joint Operation Nomor 001/MoU/MBM.TUJYK/IX/2008 tanggal 02092008 tidak ada ditentukan secara tegastentang penunjukan suatu Lembaga Arbitrase Internasional tertentudan atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia include Arbiter danatau Majelis Arbiter dalam menyelesaikan sengketa antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;2.4.

Terbukti musyawarah tentang penunjukan suatu Lembaga ArbitraseInternasional tertentu dan atau Badan Arbitrase Nasional Indonesiainclude Arbiter dan atau Majelis Arbiter dalam menyelesaikansengketa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telahHal. 5 dari 14 hal. Put. No. 344 K/Pdt.Sus/2011dilakukan Pemohon Kasasi namun mengalami jalan buntu karenaTermohon Kasasi tidak menghadiri, tidak memberi jawaban dantidak menanggapi undangan Pemohon Kasasi (vide BuktiP.2, P.3dan P.4);3.

No. 344 K/Pdt.Sus/2011tegas, cermat dan komprehensif terutama tentang siapa yang diangkatmenjadi Arbiter atau Majelis Arbiter dari Badan Arbitrase NasionalIndonesia dan atau dari Lembaga Arbitrase Internasional tertentu, olehkarenanya sesuai Pasal 13 jo.

Bahwa terhadap undangan Pemohon Kasasi berisi pemberitahuansebagaimana tersebut di atas ternyata Termohon Kasasi tidak adamengajukan jawaban berupa menunjuk Arbiter dan atau Majelis Arbiterdari Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia maupun dari LembagaArbitrase Internasional tertentu yang berwenang memeriksa danmenyelesaikan sengketa berkaitan Joint Operation;.

Nomor 54 PK/Pdt.SusPHI/2015Bahwa selama bekerja, Penggugat telah melaksanakan tugas dankewajibannya secara baik, terobukti selama bekerja Penggugat belum pernahmenerima peringatan dari Tergugat;Bahwa selama bekerja Penggugat telah diikutkan dalam programJamsostek dan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLKk) IndolifePensiontama;Bahwa ataspengunn diri tersebut, Penggugat diberikan uang kebijaksanaan1 (satu) kali gaji pokok sebesar Rp2.690.500,00 dan sisa cuti 15 (lima belas)hari sebesar Rp1.921.786,00

Besarnya uangpisah disamakan dengan perhitungan penghargaan masa kerja yaitu 5 x gajiperbulan;Bahwa Penggugat juga belum mendapat dana pensiun dari program DanaPensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas nama Penggugat, yang menjadihak Penggugat;Bahwa berdasarkan dalil tersebut di muka, ternyata sampai persoalan inidibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang, Tergugat secara nyata dan sah menurut hukum telah melakukanpelanggaran;Bahwa oleh karena itu Tergugat sudah jelas melanggar

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 bunyiredaksinya sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan dengan Keputusam menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor Kep. 789/KM.10/2011 tentang Pengesahan atas PeraturanDana Pensiun dari dana Pensiun Lembaga Keuangan pensiuntama jo.Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun (Bukti T5 )dan keterangan saksi Tergugat yang bernama Drs. H.

Heri Purwanto tidak ditelaah secaramendalam tentang latar belakang DPLK Indolife;Petitum Penggugat angka 3 adalah memohon agar dana pensiun padaProgram Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Indolife Pensiontamamenjadi hak milik Penggugat, maka timbul pertanyaan berdasarkan apakahsehingga Penggugat berhak atas dana pensiun tersebut;Menimbang, bahwa kepesertaan Penggugat didalam DPLK IndolifePensiuntama terikat oleh ketentuan umum Dana Pensiun Lembaga KeuanganIndolife yang menyatakan bahwa program pensiun

dikembalikan, dandi persidangan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Semarangdiakui Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak lagi atas dana pensiuntersebut kecuali terhadap pengembangan bunga iuran premi 3 % yang dibayarKaryawan dapat diambil setelah usia pensiun terpenuhi;Sedangkan iuran pembayaran premi berikutnya yang dibayar penuh olehperusahaan merupakan hak perusahaan;Dalam Surat Keputusan PT Indolife Pensiuntama Nomor 012/SK/DIR/ VH/2011tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga

Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat adalah lembaga nonPemerintah yang terdaftar dandiakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganiperlindungan konsumen;Maka dalam Hal ini Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional(YAPEKNAS) adalah LPKSM yang berbentuk Yayasan makadapat disebut sebagai Pihak PENGGUGAT;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatdisebutkan dalam Pasal 1 Nomor:i.Nomor (1).

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yangmelaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal,Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, danLembaga Jasa Keuangan Lainnya;Atas dasar hal tersebut maka PT. Nusa Surya CiptadanaFinance (PT. NSC Finance) adalah sebagai LEMBAGA JASAKEUANGAN;ii. Nomor (15).

Konsumen= adalah pihakpihak yangmenempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yangtersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah padaPerbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis padaPerasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, LembagaPembiayaan berdasarkan peraturan perundangundangan di sektorjasa keuangan;Dari Keterangan Tersebut maka sdr RAGIL MUSLIMAH dapatdisebut sebagai KONSUMEN;4.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum,Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi,Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, PerusahaanReasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, danPerusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatanusahanya secara konvensional maupun secara syariah. Atasketerangan tersebut;halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwtmaka PT.

Nomor (2) Konsumen adalah pihakpihak yangmenempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yangtersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah padaPerbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis padaperasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkanperaturan perundangundangan di sektor jasa kKeuangan;Maka diketahui bahwa RAGIL MUSLIMAH dapat disebut sebagaiKONSUMEN;iii. Nomor (3).

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta menetapkankegiatankegiatan terbaik (best practice) maupun menerapkan sanksi terhadap LembagaKeuangan Mikro (LKM) yang melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan(PKP) tidak sesuai dengan ketentuan.8.

Bantaeng Kegiatan BSPSPK 2011;1 (satu) Bendel Dokumen Administratif Lembaga Keuangan Mikro Pantai LamalakaKab. Bantaeng Kegiatan BSPS 2011 ( Modul 1 Pk);1 (satu) Bendel fotocopy proposal termin Lembaga Keuangan Mikro PantaiLamalaka Kab. Bantaeng Kegiatan BSPSPB 2011 (Modul 2 PB);1 (satu) Bendel Foto Copy Dokumen Administratif Lembaga Keuangan Mikro PantaiLamalaka Kab.

Rek. 024001015001508tanggal 01 Februari 2011;55.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Akta Notaris Pendirian Lembaga Keuangan Mikro LKMPantai Lamalaka tanggal 15 Juni 2011 No: 07;56.1 (satu) Eksemplar Fotocopy Akta Pendirian Lembaga Keuangan Mikro LKM PantaiLamalaka Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tanggal 20 Desember 2010dengan alamat JI. Andi Manapiang (KUD Tamarunang), Kel. Lembang Kec. BantaengKab. Bantaeng Sulawesi Selatan;57.1 (satu) Buku tabungan simpedes BRI Cab. Bantaeng dengan No.

Bantaeng Kegiatan BSPSPK 2011;Hal. 31 dari 38 Putusan No.71/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.1 (satu) Bendel Dokumen Administratif Lembaga Keuangan Mikro Pantai LamalakaKab. Bantaeng Kegiatan BSPS 2011 ( Modul 1 Pk);1 (satu) Bendel fotocopy proposal termin Lembaga Keuangan Mikro PantaiLamalaka Kab. Bantaeng Kegiatan BSPSPB 2011 (Modul 2 PB);1 (satu) Bendel Foto Copy Dokumen Administratif Lembaga Keuangan Mikro PantaiLamalaka Kab.

Rek. 024001015001508tanggal 01 Februari 2011;1 (satu) Eksemplar Fotocopy Akta Notaris Pendirian Lembaga Keuangan Mikro LKMPantai Lamalaka tanggal 15 Juni 2011 No: 07;1 (satu) Eksemplar Fotocopy Akta Pendirian Lembaga Keuangan Mikro LKM PantaiLamalaka Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tanggal 20 Desember 2010dengan alamat JI. Andi Manapiang (KUD Tamarunang), Kel. Lembang Kec. BantaengKab. Bantaeng Sulawesi Selatan;1 (satu) Buku tabungan simpedes BRI Cab. Bantaeng dengan No.

Sekupang KotaBatam atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, melanggar ketentuan sebelummenyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajibmemperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, dilakukan dengan carasebagai berikut:Terdakwa selaku Direktur.

Penyiaran Wajib melakukan UjiCoba paling lama 1 (satu) tahun untuk Jasa Penyiaran Televisi danhanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan evaluasi,sehingga apabila lembaga penyiaran yang telah memiliki Izin PrinsipPenyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perpanjangan makadinyatakan tidak memiliki izin penyiaran.Bahwa terdakwa setelah memiliki izin prinsip PenyelenggaraanPenyiaran (IPP) selanjutnya melakukan keijasama secara lisan dengansaksi YUNASWAN selaku Direktur PT.BATAM CABLE

HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA,Nomor: 04/517/SKP/BTM/2010, tanggal 6 Januari 2010 (yangtelah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal20 September 2013);Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi danInformatika Republik Indonesia Nomor: 673/KEP/M.KOMINFO/12/2011 tentang IZIN PRINSIP PENYELENGGARAANPENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASAPENYIARAN TELEVISI PT.

Menyatakan terdakwa : TIOPAN LUMBAN TOBING, tersebut diatastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa ijin menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 6 (ENAM) BULAN ;3.

HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA,Nomor: 04/517/SKP/BTM/2010, tanggal 6 Januari 2010 (yangtelah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal20 September 2013);1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi danInformatika Republik Indonesia Nomor: 673/KEP/M.KOMINFO/12/2011 tentang IZIN PRINSIP PENYELENGGARAANPENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASAPENYIARAN TELEVISI PT.

YPKN tidak memiliki Kapasitas sebagai Kuasa dari DWIWAHYU SETYONINGSIH selaku PELAWAN :Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perta Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007Mahkamah Agung RI pada halaman 53 huruf F tentang Kuasa/Wakil,YPKN bukan lembaga yang dapat menjadi kuasa hukum/wakil dariPENGGUGAT/TERGUGAT.

Dengan demikian YPKN tidak dapatmenjadi kuasa hukum/wakil dari DWI WAHYU SETYONINGSIHselaku PELAWAN dalam perkara ini.Selain itu jika YPKN dimaksud adalah lembaga perlindungankonsumen, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, dan jika YPKN ingin mewakili DWI WAHYUSETYONINGSIH dengan mengajukan Gugatan melalui badanPeradilan Umum maka:Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor : 23/Pdt.G./2014/Pn.Mad.1.

1) Undang Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatyang memenuhi syarat ;Dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa : Yang dimaksud denganmemenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak dalam bidangperlindungan konsumen ;Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatdisebutkan :Pemerintah mengakui

dan Hak Asasi Manusiaatau Instansi yang berwenang, sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat atauAkta Notaris yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi yang berwenangMenimbang, bahwa apakah YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMENNASIONAL (YPKN) dalam perkara aquo termasuk dalam Lembaga SwadayaHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor : 23/Pdt.G./2014/Pn.Mad.Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yangtelah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten /Kota maka akan dipertimbangkansebagai berikut

Tahun 2011 , Notaris : AGUS MIFTAH,SH, Akta Notaris No. 18, tanggal 11 Pebruari 2011, TDLPK : 50/37.1/2013 ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka YPKN adalah salah satuLembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang PerlindunganKonsumen berdasarkan surat Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK) Nomor 50/37.1/2013 sehingga Majelis berpendapat bahwa keberadaanYPKN telah mendapat pengakuan sebagai Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) dari Pemerintah ;Menimbang, bahwa