Ditemukan 875933 data
5 — 10
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kKuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
PA.CbnMenimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terusmenerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut*.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Terbanding/Tergugat I : ISOFIYAH
Terbanding/Tergugat II : MATTALI
44 — 23
banding yang diajukan olehPembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara serta syaratsyarat lain yang ditentukan undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukankeberatan terhadap putusan Nomor 1218/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 30September 2021 sebagaimana diuraikan dalam memori banding,tertanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya memohon pada MajelisHakim Pengadilan Tinggi untuk memutus
Terbanding untuk membayar biaya perkara secaratanggung renteng pada kedua tingkat.SubsidairAtau kiranya dalam Peradilan yang baik, Pengadilan Tinggi Jawa Timurdapat memberikan putusan yang seadiladinya (ex aequa et bono ).Halaman 4 dari 10Putusan Nomor 774/PDT/2021/ PT SBYMenimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menanggapimemori banding dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan kontramemori bading tertanggal 5 Nopember 2021 yang pada pokoknya memohonpada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus
Pembanding semula Penggugat dikesampingkan, maka terhadapHalaman 8 dari 10Putusan Nomor 774/PDT/2021/ PT SBYkontra memori banding Terbanding semula Tergugat tidak perlu lagidipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama sudah tepat dan benar secara yuridis dan berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggimengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus
NANIK RIYATI
23 — 3
PENETAPANNomor 151/Pdt.P/2019/PN MkdDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikutatas permohonan yang diajukan oleh:NANIK RIYATI, Lahir di Magelang, 23 Oktober 1984, Umur 34 tahun, Jeniskelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempattinggal Dusun Mulwo RT 006/RW 004, Desa Wuwuharjo, KecamatanKajoran, Kabupaten Magelang.Pengadilan
Bahwa nama yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak sesuaidengan dokumendokumen yang dimiliki oleh suami Pemohon sehingga dikhawatirkanakan terjadi permasalahnan di kemudian hari;Menimbang, bahwa bukti surat P1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPemohon menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum PengadilanNegeri Mungkid, dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid memiliki kKewenangan untukmemeriksa dan memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa bukti surat
Undang UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Hal 6 dari 8 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2019/PN MkdMenimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untukmemeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa tidakada atau kurang jelas hukumnya, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa
9 — 0
Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohonkepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0525/Padt.G/2017/PA.BksPRIMAIR:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (Xxxx) terhadapPenggugat (Xxxx);3.
No. 0525/Padt.G/2017/PA.BksMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antaraOrangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinansebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu denganUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi
wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri Tergugat,maka Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan kepadaTergugat;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah
10 — 0
Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 145/66 tanggal 1 April 2019 anPemohon yang diterbitkan oleh Kepala Desa Peniron KecamatanPejagoan Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup serta dinazegelen(bukti P.8);Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan buktibukti lain lagi, dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya,agar Pengadilan Agama Kebumen segera memutus dengan menjatuhkanpenetapan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana
bahwa atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang bahwa perkara permohonan aquo adalah merupakanJurisdiksi voluntair Pengadilan Agama Kebumen;Menimbang, bahwa kekuasaan atau kewenangan Pengadilan Agamatelah ditentukan secara limitative dalam pasal 49 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan undangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu memeriksa, memutus
dan menyelesaikanperkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan;Menimbang, meskipun perkara aquo tidak secara tegas disebut dalamUndangUndang yang mengatur tentang Peradilan Agama namun bedasarkanPasal 10 ayat 1 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman yang merupakan UndangUndang induk bagi semua lingkunganperadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI menyatakan bahwaPengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus
12 — 5
No. 2045/Pdt.G/2017/PA.BksBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohonkepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (XXXX)terhadapPenggugat (XXXxX);3.
pokoknya perkaraterlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antaraOrangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinansebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu denganUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
No. 2045/Pdt.G/2017/PA.BksMenimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri Tergugat,maka Penggugat memiliki legal standing
41 — 30
Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk menetapkanPEMOHON dan kedua orang lainnya sebagaimana dimaksud pada poin10.1 s/d poin 10.3 di atas secara bersamasama sebagai Ahli Waris dariAlmarhum PEWARIS dengan pembagiannya masingmasing sesuaidengan aturan hukum Islam yang berlaku.12.
UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudiandalam penjelasan pasal tersebut berbunyi Yang dimaksud dengan "waris"Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 1258/Pat.P/2021/PA.Cbnadalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakanpembagian harta peninggalan
Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untukmengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinongberwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan aquo;Menimbang, bahwa di dalam permohonan aquo terdapat identitasPemohon Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Pemohon, yaituPemohon bertempat kediaman di wilayahn Kabupaten Bogor oleh karena ituPengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa
WIRYA
31 — 19
PENETAPANNomor 441/Pdt.P/2019/PN MtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara permohonan yang diajukan:WIRYA, = Lakilaki, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat diDusun Gapuk, RT. 004, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, KabupatenLombok Baratyang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas
WIRYA Lahir di Gapuk padatanggl 11 Desember 1971, oleh karena Pemohon akan melaksanakan ibadahUmroh;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan buktibukti tertulis menunjuk bukti P1 sampai dengan P7,dimana terhadap bukti P5 disertakan 4 (empat) lampiran, serta mengajukan 2(dua) orang saksi yang masingmasing bernamaLAHMUDIN dan ABDULAZIZ,yang kesemuanya telah memenuhi ketentuan syahnya alat bukti sehinggaberalasan untuk dapat dipertimbangan lebih lanjut dalam memutus
116161 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas A Mataram dengandata tertulis nama EKA HIDAYAT Lahir di Gapuk pada tanggal 10 Maret 1970,dimana data tersebut tidak sesuai dengan data Pemohon sebenarnya yaitubernama WIRYA lahir di Gapuk pada tanggl 11 Desember 1971;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta tentang alamat tempattinggal Pemohon sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan makamemberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Pengadilan NegeriMataramberwenang untuk memeriksa dan memutus
PT BANK BRI Cabang Cibadak
Tergugat:
1.Anton Suseno
2.Yusi Herliyanti
27 — 4
PUT USANNomor 32/Pdt.G.S/2019/PN CbdDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk Cibadak, beralamat diCibadak Sukabumi.Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Muhyidin Zainal, IrwantoSimanjuntak, Agustian Suseno, Hendra, Ujang Agus, kesemuanyaadalah karyawan pada PT. PT.
Membuktikan total kKewajiban yang harus dilunasi oleh pihak tergugat adalahsebesar Rp 31,058,790 (Tiga puluh satu juta lima puluh delapan ribu tujuhratus sembilan puluh Rupiah).Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Kab.Sukabumiuntuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yangtelah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatanini.
Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasikepada Penggugat;3. Menyatakan bahwa Surat Pengkuan Hutang Nomor4100.01.010028.10.5 tanggal 16/04/2014 berikut perubahanperubahannya yang terakhir dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor :4100.01.010028.10.5. tanggal 16/04/2014.adalah sah dan berkekuatanhukum;4.
Terbanding/Penggugat : IRAN HAMANI
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : IWAN PAKAYA
109 — 53
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor134/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 11 November 2019, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketatersebut;2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 134/Pen.HS/2019/PTTUN Mks. tanggal 17 Desember 2019, tentangpenetapan Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa tersebut;3.
sebagaipihak Turut Terbanding;Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut yang intinya memutuskan Menyatakan eksepsiTergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima dan Mengabulkan GugatanPenggugat Untuk Seluruhnya, Pembanding dahulu Tergugat dalam memoribandingnya menyatakan keberatan dan mohon kepada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Gorontalo tersebut dengan mengadili sendiri dan memutus
Negara Makassar memeriksa dan meneliti secara seksama terhadapberkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraGorontalo Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tanggal 11 September 2019 yangdimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, Alatalat Bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa,Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat surat lainnya yangberkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar memutus
8 — 0
No. 2526/Pdt.G/2017/PA.BksBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohonkepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;3.
No. 2526/Pdt.G/2017/PA.Bkssebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu denganUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah
diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri Tergugat,maka Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan kepadaTergugat;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidakpernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir
8 — 8
ditetapbkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 485/Pat.G/2019/PA.Cbnterhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 485/Pat.G/2019/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
6 — 10
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
9 — 1
Majelis hakim untuk berkenanmenerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;3.
No. 2503/Pdt.G/2017/PA.Bkskewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena
5 — 7
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut*.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
18 — 18
PA.CbnMenimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenaHalaman 7 dari 10, Putusan Nomor 5665/Pdt.G/2019/PA.Cbnpercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
24 — 19
No.201/Pdt.P/2020/PA.Sgm.Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakandasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohonkehadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmenjatuhkan penetapan sebagai berikut:1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;2) Menyatakan Almarhumah Syamsiah binti Bora yangmeninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2020, sebagai Pewaris;3) Menetapkan ahli waris Almarhumah Syamsiah binti Bora
Syamsiahbinti Bora.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjuttentang maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kKewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli warisini.Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
YASMIN SWANN SWARNO
Tergugat:
JAMES AARON TOLLEY
Turut Tergugat:
1.ATASE MILITER AMERIKA SERIKAT
2.TENTARA NASIONAL INDONESIA
66 — 16
Pdt.I.C.2 PENETAPANNomor 230/Pdt.G/2018/PN Jkt.PstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:YASMIN SWANN SWARNO, berkedudukan di yang beralamat di DukuhBanaran RT 012 RW 005, Kelurahan Kajeksan,Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, JawaTengah dalam hal ini memberikan kuasa kepadaLimson Nainggolan, S.H., MBA beralamat di KantorHukum
kehormatan, kehilangan pekerjaan, trauma yang mendalamyang membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan dan pemulihan,maka Penggugat menuntut Tergugat, untuk membayar kerugian Imaterilkepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas,Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmemanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telahditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus
gugatan ini, danselanjutnya memutus dengan Amar sebagai berikut:1.
11 — 8
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
92 — 36
PUTUSANNOMOR : 14/B/2016/ PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidangdi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jin. Cikini Raya No. 117Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam prkaraH.
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor14/8/20 16/PT.TUNGRT. tanggal 01 Februari 2016 tentang penunjukanMajelis Hakidiyang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkatbanding?) $2 eee monn nan ne nen nan nn en nnn cnn nnn nnn2. Salina Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/G/2015/PTUNJKT., tanggal 22 Oktober 2015;3.
tingRat pertama yang dapatmerubah atau membatalkan putusan tersebut S> manatee anaReMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakatia Nomor 67/G/2015/PTUNJKT tanggal22 Oktober 2015 yang dimefowkan banding a quo adalah sudah tepat danbenar, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartamengambil al. sluruh pertimbangan putusan tersebut danselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh MajelisHakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus