Ditemukan 12065 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/PID.SUS/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 — BACHTIAR ABDUL FATAH
276 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
276 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ padaSBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH Nomor 128Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 15 %, dan standarthasil Bioremediasi adalah TPH < 1 % (satu atau kurang dari satu persen);b. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi tidak adamengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat padahasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari.
Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ padaSBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepment LH Nomor 128Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 15 %, dan standarthasil Bioremediasi adalah TPH < 1 % (satu atau kurang dari satu persen);b. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi tidak adamengandung mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilinhat padahasil uji biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari.
Putus : 26-03-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 26 Maret 2014 — Ir. BAMBANG SANTOSA, MM
81 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
SISTIM KEMUDISistem rantai (lengkap) 1,00 unit Rp 6.500.000 Rp6.500.000Rudder angle indicator 1,00 unit Rp 4.500.000 Rp4.500.000Konstruksi dan Kemudi +poros 1,00 unit Rp 9.500.000 Rp(lengkap) 9.500.000Total Biaya Sistem Kemudi Rp 20.500.000)6 PERALATAN LISTRIK DANPENERANGANLampu navigasi 42 V DC 1,00 set Rp 235.000 Rp235.000Distribution boxes 220 V380 V 1,00 set Rp 365.000 RpAC 365.000Distribution boxes 24 V DC 1,00 set Rp 125.000 Rp125.000Acc 120 AH12 V 2,00 buah Rp2.400.000 Rp4.800.000Baterry swich
SISTIM KEMUDISistem rantai (lengkap) 1,00 unit Rp 6.500.000 Rp Hal. 27 dari 124 hal. Put.
Register : 02-11-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 20 Januari 2017 — Niko Mardianto, S.Kom Bin Syamsurizal
57 — 27
57 — 27
ataupenunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaankonstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000dan seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasakonsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.8) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan kepada PPK atau PA;9) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa;Bahwa benar Sudah dilakukan proses pengadaan terhadap pengadaanbenih ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bnegkulu tahun 2015dengan sistim
ULP Nomor:824/569/ULP ProvBkl/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang proses lelang ulangpenyedia barang paket pekerjaan pengadaan bibit ikan pada DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;11) Setelah itu) diumumkan kembali tanggal 26 Oktober 2015 daripengumuman tersebut yang mendaftar ada 18 perusahaan dan yangHalaman 40 dari 120 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.memasukan penawaran 2 (dua) perusahaan yaitu CV Setia Manunggaldan CV Hitam Putih;12) Kemudian penawaran itu dibuka dengan sistim
Putus : 08-04-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 8 April 2015 — Ir. ROBERTUS VINCENSIUS NAILIU Alias ROBY
150 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prosedur pemilinan penyedia barang/jasa pemborongan melaluimethode pelelangan umum dan menggunakan methode evaluasiadministrasi penawaran dengan sistim gugur pasca kualifikasi ;. Setelah di lakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran daripeserta lelang diperoleh hasil sebagai berikut :e DalamDokumenPenawaranPT. BumiManguns, PT.RahmatHidayat, PT.InsanBrothers, PT.Intan Prima,PT.
Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan melaluimethode pelelangan umum dan menggunakan methode evaluasiadministrasi penawaran dengan sistim gugur pasca kualifikasi ;. Setelah di lakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran daripeserta lelang diperoleh hasil sebagai berikut :e DalamDokumenPenawaranPT. BumiManguns, PT.RahmatHidayat, PT.InsanBrothers, PT.Intan Prima,PT.
Putus : 13-05-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid. Sus/2014/PN. TIPIKOR DPS. Tanggal 13 Mei 2014 — I PUTU WIBAWA, SH.
49 — 26
49 — 26
Pendaftaran tanah pertama kali secara sistematikdan sporadik (tanahtanah yang belum bersertifikat),dan kalau Program PRONA merupakan pendaftarantanah secara sistim Sporadik, sedangkan kalau secarasistematik pelaksanannya dilaksanakan oleh KetuaPanitia Ajudikasi dengan penunjukan Surat KeputusanKepala BPN RI.b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah (untuk tanahtanah yang sudah bersertifikat.
Saksi KETUT SURYADI, S.Sos Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksiKETUT SANTIKA pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2013 diruang unit Ill tipikor Polres Buleleng;Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan dengan sistim tanyajawab;Bahwa di ruangan saksi ada penyidik yang lain tetapi tidakmendengar pemeriksaan Saksi;Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap saksi KETUTSANTIKA pada saat itu adalah pagi hari, sehingga suasanapemeriksaan sangat nyaman;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tidak
Register : 21-05-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1795 — 1386
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1795 — 1386
Kaswari unggul adalah relatif,karena sesuai dengan UndangUndang Perkebunan No.39 tahun 2014Pelaku usaha wajib memiliki SDM dan sistim pengendalian kebakaran tetapiterkait jumlah regu dalam suatu luasan kebun belum diatur dalam Permentantersebut, begitu pula terkait dengan batasan, jenis dan jumlah sarana danprasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yangwajid dimiliki oleh perusahaan perkebunan belum diterbitka dalampermentan, saat itu hanya dalam bentuk pedoman pengendalian
Kaswari unggul untuk pengendalian dan antisipasibahaya kebakaran hutan dan lahan ini telah disiapkan SOP yang harusdilakukan yang mana pedomanya dari Peraturan Menteri Pertanian, sepertikita selalu waspada dan penyediaan satuan dan peralatan damkar dan lainlain;Bahwa hampir setiap bulan dilakukan pelatihan bukan saja tim atau pasukaninti tapi semua ikut, Sekalian pengujian fungsi alatalat yang ada;Bahwa Terdakwa tidak tahu pada tahun 2015 itu ada atau tidaknyapengendalian kebakaran lahan dengan sistim
Putus : 12-04-2011 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 69/PDT.G/2010/PN.PTK Tanggal 12 April 2011 — HAPSA A. THALIB Binti TALIBEâÂÂ, DKK
M E L A W A N
SALAM, DKK
78 — 29
78 — 29
tersebut berhak mengalihkannyakepada pihak lain ;Bahwa Pembeli yang bertikad baik adalah jika iamelihat sudah ada sertifikatnya beranggapanperbuatannya itu) sudah benar tidak menyalahiketentuan UndangUndang, tetapi yang menjadipermasalahaan kita harus melihat kebelakang apakahperolehan/penerbitan sertifikat itu alas haknya sudahbenar atau tidak, jika perolehan sertifikat tersebut tidak119benar maka tidak bisa memberikan jaminan hukumyang pasti, karena sisitim pendaftaran tanah diIndonesia menganut Sistim
sertifikat tidak ada timbul sertifikat palsu,dan dalam hukum pertanahan dikenal dengan Suji atauContradictoir Delifikasi yaitu bahwa apabila seseorangmemohonkan hak atas tanah wajib menghadirkanpemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yangdimohonkan baik Barat, Timur, Utara, Selatan ;Bahwa sebelum penerbitan sertifikat tanah wajibdilaksanakan pengumuman, yang mana dalam sistimpendaftaran tanah secara sporadis pengumumandilakukan selama 2 (dua) bulan di kantor Kepala Desa/Kecamatan, tetapi dalan sistim
Register : 02-09-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr Tanggal 5 Januari 2016 — Ir. ZAINUL BAHRI, MM
71 — 180
71 — 180
PbrBahwa saksi tahu itu uang diserahkan kepada Kepala Devisi Jasa Galangan Kapalberbentuk cek ;Bahwa laporan pertanggung jawaban 2(dua) bulan, awalnya 30(tiga puluh) harisetelah uang dibayarkan saksi meminta pertanggung jawabannya, tapi belumdiberikan, 30(tiga puluh )hari kemudian barulah diberikan ;Bahwa laporkan tersebut ada dibuatkan pertanggung jawaban pada atasan saksi;Bahwa sistim akutansi keuangan di PT.
Pelindo itu mengacu pada sistim prosedurpembayaran uang muka ;Bahwa rincian uang muka yang besar adalah kepada PT.CNN yang jumlahnya +sebesar Rp. 1.6 Milyar, yang selebihnya ada untuk upah kerjaBahwa untuk pembayaran pajak dipotong dari upah kerja kalau dari PT.CNN tidakada pemotongan pajak ;Bahwa laporan dari Budi Setiadi atau Kwitansi kalau uang itu diberikan padaTerdakwa Hartono sebesar Rp. 150.000.000, juga dipinjamkan kepada Hartonosebesar Rp. 30.000.000, adalah cerita dari Budi Setiadi ;Bahwa
Register : 22-06-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 116/PDT.G/2015/PN.KPG Tanggal 20 April 2016 — Penggugat:
WEKLIEF NISNONI
Tergugat:
1.1. GEORGE FERDINAND NISNONI
2.2. LEOPOLD NISNONI
3.3. ALFONSIN ELISABETH ENGGELINA AMELIA NISNONI
4.4. ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI
5.DONNA ELIZABETH K. M. S. NISNONI
6.DONNA MARIA ADELEIDA O. D. NISNONI
7.DONNA E. Y. A. NISNONI
8.DONNA C. D. NISNONI
9.9. DONNA B. A. NISNONI
10.10. DON ALFONS NISNONI
11.12. CARLOS NISNONI
12.ESRON KIA
13.PETRUS BAUN
14.JHON BOIMAU
15.ANUS BAUN
16.REMUNDUS BOUK
17.MARTHA DAMI
18.Hasan
19.PDT. ONI GUMAI
20.LAURA DIANA TOELLE-ADOE
21.TAROCI WADU
22.JANE A. MORON
23.ROSALINA MORON
24.LURAH BAKUNASE
25.KA BULOG di Jakarta C.q. dahulu Kantor DOLOG PROPINSI NTT sekarang KADIVRE DOLOG NTT
26.DANIEL ASBANU
27.YOS YELLA
28.ISKANDAR LIKU
29.SUKARDI
30.PACE ADU
135 — 26
135 — 26
Dimana sebagai KETURUNAN ORANGTIMOR, dimana dalam ADAT masyarakat ORANG TIMOR KUPANG yang masihkental berlaku dan diakui yang menganut SISTIM PEWARISAN PATRILINIALMURNI SECARA UMUM, yang paling BERHAK terhadap TANAH/SAWAHbagian yang BELUM TERBAGI sebagaimana terurai pada poin tersebut diatasMILIK dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS' NISNONI adalahPENGGUGAT (WEKLIEF NISNONI) sebagai ANAK LAKILAKI SATUSATUNYAYANG MASIH HIDUP;Him. 5 dari Him. 109, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2015/PN KPG5.
pembuktian perkaraini nanti dipersidagan.Dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah sengketadalam perkara a quo merupakan bagian tanah warisan dari alm.Kakek/OpaNicolaas Nisnoni yang belum dibagi waris kepada kedua anaknya yakni AlfonsNisnoni dan Wiklief Hans Maurits Nisnoni, adalah dalil yang tidak benarsehingga harus dikesampingkan.Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 yang mengatakan bahwa menurutmasyarakat Adat orang timor Kupang yang masih kental berlaku dan diakuiyang menganut Sistim
Register : 18-08-2016 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 398/Pdt.G/2016/PA.Mtr Tanggal 31 Juli 2017 — Para Penggugat vs Para Tergugat
55 — 40
55 — 40
Wildanmeninggal dunia, dengan sistim Sewa sejumlah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun melalui orangkepercayaan H. Wildan yang bernama Amag Sahrul.Saksi tidak mengetahui asal muasal objek tersebut, karena saksitidak pernah melihat nama H. Wildan dalam SuratSurat objektersebut..
Wildanmeninggal dunia, dengan sistim Sewa sejumlah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun melalui orangkepercayaan H. Wildan yang bernama Amag Sahrul. Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi tinggal di Pejeruk Abian, saksipernah tinggal di Sukaraja. Saksi menerangkan bahwa almarhum H. Abdul Hamid, semasahidupnya pernah menjadi Kepala Desa Sukaraja. Sepengetahuan saksi, kKeempat objek sengketa tersebut diatas, semasaH.
Register : 14-03-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 30 Mei 2016 — Jan Nenotek, SH
74 — 49
74 — 49
TTS = sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) ;Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab.TTS adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 ;Metode yang di gunakan dalam pelelangan umum adalah sistim gugurdimana para penyedia barang/jasa wajib melalui atau memenuhipersayaratan yang tercantum dalam evaluasiadministrasi, evaluasiteknis dan evaluasi harga ;Lelang I (pertama) gagal sehingga di lakukan lelang IT (kedua) ;Lelang II (kedua) di ikuti oleh 8 (delapan) rekanan dan di menangkanoleh
TTS = sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) ;Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab.TTS adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 ;Metode yang di gunakan dalam pelelangan umum adalah sistim gugurdimana para penyedia barang/jasa wajib melalui atau memenuhipersayaratan yang tercantum dalam evaluasiadministrasi, evaluasiteknis dan evaluasi harga ;Lelang I (pertama) gagal sehingga di lakukan lelang II (kedua) ;Lelang II (kedua) di ikuti oleh 8 (delapan) rekanan dan di menangkanoleh
Putus : 12-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 32/PID.SUS/2013/PN.KPG Tanggal 12 Nopember 2013 — DINA FLORENTINA TUPEN, S.E alias DINA
62 — 15
62 — 15
berdasarkan pemeriksaan fisik pekerjaan pengadaan kapalpengawas/ speedboat pada UPTD Perikanan di Wini, Kecamatan InsanaUtara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 oleh Tim AuditInvestigasi BPKP Perwakilan Provinsi NTT ditemukan halhal sebagaiberikut:Pekerjaan interior sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) menurut hasil pemeriksaan fisik realisasifisiknya mencapai 89,68% atau senilai Rp5.650.000,00 (lima juta enamratus lima puluh ribu rupiah).Pekerjaan sistim
pemeriksaan fisik pekerjaan pengadaan kapalpengawas/speedboat pada UPTD Perikanan di Wini, KecamatanInsana Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 oleh TimAudit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi NTT ditemukan halhalsebagai berikut:e Pekerjaan interior sesuai kontrak sebelum PPN senilai Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah) menurut hasil pemeriksaan fisikrealisasi fisiknya mencapai 89,68% atau senilai Rp5.650.000,00 (limajuta enam ratus lima puluh ribu rupiah).e Pekerjaan sistim
Putus : 06-10-2006 — Upload : 12-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594K/PID/2005 Tanggal 6 Oktober 2006 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri di Cirebon ; Ir. SETIAWAN ; JAROT ADI SUTARTO, dkk.
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan melawan hukum seperti tersebutdalam dakwaan primair maka unsur penyalahgunaankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidairini juga tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum.Dari pertimbangan Hukum tersebut di atas nyata sekalibahwa Majelis Hakim telah menyamakan perkara ini denganperkara lain yang telah diputus oleh Mahkamab Agung.Bahwa menurut pemohon Kasasi pertimbangan MajelisHakim tersebut sangat bertentangan dengan sistim
Register : 06-09-2010 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 83/Pdt.G/2010/PN Pdg Tanggal 22 Juni 2011 — FIVERI YENTI,SE melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk
131 — 44
131 — 44
:RO6SDM7039 tertanggal 22 April2002, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberidengan tanda P.5 ;Fotocopy Surat Keterangan No.B.319SDMRO6 tertanggal 22 April2002, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberidengan tanda P.6 ;Fotocopy Deposito Berjangka Sistim Operasional Bank DanamonIndonesia, telah diberi materai cukup dan tanpa ada yang aslinya, diberidengan tanda P.7 ;Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Padang No. 125/Pid.B/2005.PN.PDG. tanggal 25 Juli 2005, telah
Register : 06-01-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 2/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 23 April 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
105 — 27
105 — 27
Bahwa sebagai masyarakat Batak Toba, Pelawan dan Pelawan Il,menganut sistim kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunanditarik dari Ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orangBatak yang turun dari marga Ayahnya, sehingga menempatkanPelawan dan Pelawan II demi hukum memiliki Kedudukan kaumayah atau lakilaki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebihtinggi dari kaum wanita.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/PID.SUS/2015 Tanggal 23 September 2016 — ANDESPEN, S.E. alias IPEN bin M. DAILAMI
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasril Saputra terkait pembuatanMemo Analisa Kredit Nomor Apkasi 24052011021670001 tanggal 24 Mei 2011yang dibuat di sistim Loan Origination System (LOS) untuk permohonan kreditKPR Mega Griya sebesar Rp928.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapanjuta rupiah) calon debitur atas nama Amah binti H.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 21-K / PM II-11 / AD / IV / 2016 Tanggal 22 Juni 2016 — MUSLIHUDIN SERKA NRP.635917
58 — 22
58 — 22
Bahwaberdasarkan faktafakta yang melekat pada diri Terdakwa dariperbuatannya dihubungkan dengan tata kehidupan atau sistim nilai yangberlaku di lingkungan TNI Terdakwa telah nyatanyata tidak layak lagiuntuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetapdipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan menggangu danmenggoyahkan disiplin dan kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudahtertata dan terbina dengan baik dan dapat mengundang prajurit yang lainmelakukan perbuatan yang
Putus : 02-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/PID.SUS/2016 Tanggal 2 September 2016 — HENDRIKUS WAKE, dkk
126 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 11 K/Pid.Sus/2016MENIMBANG, bahwa dengan mempertimbangkan caraTerdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatanTerdakwa yang mencoreng sistim keamanan penerbangan diIndonesia khususnya di Bajawa, dihubungkan dengan halhalyang memberatkan dan meringankan maka Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh PengadilanNegeri dirasa belum memenuhi rasa keadilan hukum sehinggapidana tersebut perlu diperberat.Bahwa dengan pertimbangan yang memberatkan dariPengadilan Tinggi
Register : 07-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 70/PDT.SUS.MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 10 Maret 2015 — MONSTER ENEGRGY COMPANY dahulu bernama (HANSEN BEVERAGE COMPANY) >< ANDRIA THAMRUN, CS
1121 — 1335
1121 — 1335
Maka Penggugatselanjutnya harus menguraikan kepentingankepentingan hukum penggugat hingga mengajukan gugatan yangsifatnya penghapusan, hal mana bertujuanHal 28 dari 57 Hal Putusan No.70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst.untuk menegakan sistim konstitutif, dimana Negara telah memberikan hak kepada Tergugat.7 Bahwa apabila penggugat secara nyata tidak dapat menguraikan kepentingan hukum dari penggugat padasengketa sekarang ini, maka secara hukum penggugat harus menghormati hak eksklusif dari pemilik
Register : 10-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN BATAM Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
AGUS PRIYANTO
322 — 409
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
AGUS PRIYANTO
322 — 409
SPKK BP Batam adalah Surat PersetujuanKeberangkatan Kapal dari BP batam;Bahwa foto copy Surat Persetujuan Berlayar NomorC.111/BTM/KM.63/065/IV/CDN /20017 bukan merupakan Surat PersetujuanHalaman 27 dari 51 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.BtmBerlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan ObtoritasPelabuhan Khusus Batam karena tidak terdaftar di dalam sistim yang ada diKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan orangyang menanda tangani surat tersebut bukan pegawai di