Surat keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/1/Tahun 2015 tanggal 5Januari 2015 terkait penetapan pokja.f. Dokumen Summary Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan KemiriDepapreTahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 dari SPSE Provinsi Papua.g. Dokumen Penawaran PT. Nafri Jaya Pratama untuk pekerjaan TA 2015dengan nama file PT. NAFRI JAYA PRATAMA2358041.rhs yang diunggahkedalam SPSE Provinsi Papua tanggal 30 Agustus 2015 dengan nomor HashKey 514194d675d026ac181fb2b5b078bf1h. Dokumen Penawaran PT.

Surat keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/1/Tahun 2015 tanggal 5Januari 2015 terkait penetapan pokja.f. Dokumen Summary Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan KemiriDepapreTahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 dari SPSE Provinsi Papua.g. Dokumen Penawaran PT. Nafri Jaya Pratama untuk pekerjaan TA 2015dengan nama file PT. NAFRI JAYA PRATAMA2358041.rhs yang diunggahkedalam SPSE Provinsi Papua tanggal 30 Agustus 2015 dengan nomorHash Key 514194d675d026ac181fb2b5b078bf1h. Dokumen Penawaran PT.

Nomor : 540/ BA.49/BKPRD/2017, tanggal 10 Nopember 2017, rapat plenoBadan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) ProvinsiJawa Barat dalam rangka pembahasan pemberian rekomendasigubernur untuk rencana pembangunan MEIKARTA1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT LIPPO CIKARANG Tbkkepada Gubernur Jawa Barat dengan No.074/LC482 COS/VIIV2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang ditandatanganioleh KETUT BUDI WWAYA perihal permohonan rekomendasipembangunan area meikarta, Lippo Cikarang 3 (tiga) lembar fotocopi surat

Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor: 648/Kep. 1069DPMPTSP/2017 tentang Delegasi487 Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi PembangunanKomersial Area Proyek Meikartadi Daerah Kabupaten Bekasitanggal 23 November 2017 yang ditandatangani oleh AHMADHERYAWAN Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;30.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda PropinsiJawa Barat nomor: 640/4442/Insos tanggal 4 Oktober 2017 besertalampirannya487 3 (tiga) lembar fotocopi surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor: 648/Kep. 1069DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanandan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial AreaProyek Meikartadi Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 23 November2017 yang ditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;33.

Guntoro, MM.Perihal Surat Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno BKPRD Propinsi JawaBarat beserta lampirannya;3 (tiga) lembar fotocopi surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:648/Kep. 1069DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan danPenandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area ProyekMeikartadi Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 23 November 2017 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN;1 (satu) buah KTP atas nama FITRADJAJA PURNAMA, NIK:35782126117000021 (satu) buah fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Guntoro, MM.Perihal Surat Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno BKPRD Propinsi JawaBarat beserta lampirannya;3 (tiga) lembar fotocopi surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:648/Kep. 1069DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan danPenandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area ProyekMeikartadi Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 23 November 2017 yangHIm 619 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg488.489.490.491.492.493.494.495.496.ditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN;1 (satu) buah

Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ;Kewenangan yang dimiliki Kepala daerah sebagaimana yang diamanatkanPasal 18 UndangUndang Dasar 1945 tersebut dijabarkan melalui Undang118undang Otonomi Daerah yang telah beberapa kali diubah dan diganti danterakhir dikeluarkan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 ;Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatursendiri ur'usan pemerintahan menurut azas otonomi dan pembantuan (Pasal 2ayat (2) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004) dalam rangka meningkatkankesejahteraan

Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ;Kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkanPasal 18 UndangUndang Dasar 1945 tersebut dijabarkan melalui Undangundang Otonomi Daerah yang telah beberapa kali diubah dan diganti danterakhir dikeluarkan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004.Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk mengururus danmengatur sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi danpembantuan (Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor : 32 Tahun 2004)dalam rangka meningkatkan

Merauke.1 (satu ) bendel dukumen yang berisi:2 ( dua ) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Provinsi PapuaNomor: SK. 821.20150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg.Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab.Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab.

Merauke tanggal14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Barnabas Suebu, SH selakuGubernur Provinsi Papua.1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Petikan surat Keputusan Gubernur ProvinsiPapua Nomor: SK. 821.20150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr.Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab.Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab.

Merauke.1 (Satu) bendel dukumen yang berisi:2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Provinsi PapuaNomor: SK. 821.20150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg.Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab.Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab.

Merauketanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Barnabas Suebu, SHselaku Gubernur Provinsi Papua.1 (Satu) lembar foto copy legalisir Petikan surat Keputusan Gubernur ProvinsiPapua Nomor: SK. 821.20150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr.Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatanKab. Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab.

Aceh Tamiang pada Dinas BinaMarga Cipta Karya Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh, Nomor :Ku.954.1/099/2009, 26 Oktober 2009, tentang Penunjukkan/Penetapan PejabatPengguna Anggaran/ Penguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang, Bendahara Pengeluarandan Bendahara Penerimaan pada Dinas Bina Margadan Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2009, dan Jabatan Struktural saya saat ituadalah sebagai Kabid Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi Dinas Bina Marga danCipta Karya Aceh;Bahwa tugas

Denpasar Timur, Kota Denpasar. ( Lekaku KuasaPengguna Anggaran ( KPA ) dan selaku Team Pembina Kegitan PenyelamatanSapi Bali Betina Produktif tahun 2011) pada pokoknya menerangkan:e bahwa Saksi sebagai Kepala Dinsa Peternakan dan KesehatanHewan Provinsi Bali dari Tanggal 11 Januari 2010 sampajsekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali, yangbertugas mengkoordinasikan rencana Kegiatan dan ProgramDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyusun kebijakanumum, pembangunan peternakan dan kesehatan

dari PT Supra Veritasselaku pemilik berdasarkan pelepasan hak tanggal 26 Mei 1983 NoXI.U/Perj/20/1983 Jo Surat perikatan untuk pelepasan hak atas Tanah tanggal7 Februari 1983 No X1LU/Perj/006/1983 berikut akta penyerahan &pemindahan hak(cassie) tanggal 20 Desember 1989 No 373 dan Akta Kuasatanggal 15 Agustus 1988 No 130 yang dibuat oleh dan dihadapan, BennyKristant,SH, Notar is di Jakarta.Bahwa pembebasan yang dilaku PT Parigi Graha Permai alas tanah a quotelah mendapat ijin Lokasi berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Tingkat Jawa Barat No 593.82/SK.284.S/S284/AGRDA/27688 tanggal 22 Maret 1988dan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan tersebut maka PT Parigi GrahaPermai mengajukan permohonan pada tanggai 16 September 1993, untukmendapatkan hak dan selanjutnya sesuai Surat Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1463/HGB/BPN/93 tentangpemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Parigi Graha Permai.Bahwa pemberian ijin oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional

haktersebut sehingga menganggap akte pernyataan menerimapengalihan hak tersebut apakah sah terbukti diterimanyaAgung Rijoto dalam musyawarah tersebut ;Menimbang, bahwa sudah semestinya terdakwa dan anggotapanitia lainya mengetahui bahwa segala bentuk peristiwa hukumapapun terhadap tanah yang telah dinyatakan atau telah terbitijin prinsip ataupun ijin lokasi haruslah seijin Bupati ;Menimbang, bahwa terdakwa maupun anggota P2T yang hadirdalam musyawarah tidak memperhatikan ketentuan dalam diktumhuruf e Surat

keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JawaBarat tanggal 20 Agustus 1990 Nomor : 04/HGU /KWBPN /1990tentang pemberian HGU kepada PT.

yang berhubungan dengan perkara ini.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan NomorRegister Perkara : PDS08/0.5.34/Ft.1/1 2/2016, tertanggal 20 Desember 2016,dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :KESATUBahwa Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHENDIRA TOME selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yangdiangkat berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor:Up.013 .1/1/23/JS/2007 tanggal 3 Pebruari 2007 dan selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di DinasPendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Pj.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUABahwa Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHENDIRA TOME selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Up.013.1/1/23/JS/2007 tanggal 3 Pebruari 2007 dan selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikandan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007 yang diangkat berdasarkan

Berdasarkan Surat Lurah Medan Satria No.590/15Set/KI.Ms tanggal29 Januari 2015, serta dengan dasar Peraturan Pemerintah No.45Tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.151 Tahun 1975dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.7805/a/75, sebagianwilayah Kelurahan Medan Satria telah di Verifikasi/dilimpahkanmasuk menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng, KecamatanCakung, Jakarta Timur.11) Bahwa telah dilakukan penelitian data pembanding oleh KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan didapatkan

alm) selakuSekretaris Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bina Tani membuatproposal pengajuan dana program GEMAR Paket B untuk Gapoktan BinaTani Desa Sidamulya kemudian Proposal tersebut diserahkan kepadaterdakwa dan selanjtnya oleh terdakwa Proposal tersebut diajukan kepadaDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis, atas pengajuanproposal tersebut GAPOKTAN Bina Tani Desa Sidamulya KecamatanCisaga Kabupaten Ciamis terpilin sebagai salah satu penerima dana hibahprogram GEMAR PAKET B berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor : 978/Kep.1672Binprod/2009 tanggal 24 Nopember 2009tentang Bantuan Keuangan untuk pelaksanaan Gerakan Multi AktivitasAgribisnis (GEMAR) Paket B sebesar Rp. 1.274.700.000, (satu milyar duaratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dariAPBD Provinsi Jawa Barat melalui Kabupaten Ciamis , yang mana jumlahternak sapi dan kambing yang disetujui sesuai dengan proposal yangdiajukan dari Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bina Tani DesaSidamulya

HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor :188.44/0519/KUM/2013 tanggal 30 November 2013 (dalam penuntutanPutusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.32dari.200terpisah) pada waktuwaktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secarapasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan

Adapun bagian penting dari isi siaran pers tersebutberbunyi:"Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor7/2/KEPGBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 mencabut izin usaha PT BankGlobal Internasional Tbk.

Merauke.1 (satu ) bendel dukumen yang berisi:Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT JAP 377a6.160.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Provinsi PapuaNomor : SK. 821.20150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg. JOSEFRINTA RACHDYATMAKA, M. Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab.Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab.

Merauke tanggal 14Januari 2010 yang ditanda tangani oleh BARNABAS SUEBU, SH. selakuGubernur Provinsi Papua.1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Petikan surat Keputusan Gubernur ProvinsiPapua Nomor: SK. 821.20150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg.Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab. Meraukedan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab.

Merauke.1 (satu ) bendel dukumen yang berisi:2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Provinsi PapuaNomor : SK. 821.20150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg. JOSEFRINTA RACHDYATMAKA, M. Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab.Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab.

Merauke tanggal 14Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT JAP 7097.160.Januari 2010 yang ditanda tangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku GubernurProvinsi Papua.1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Petikan surat Keputusan Gubernur ProvinsiPapua Nomor: SK. 821.20150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg.Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab. Meraukedan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab.

Negeri Jakarta Selatan maupun pada Tingkat Kasasi,Penuntut Umum telah tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinciperbuatan dalam hal memberikan keterangan yang tidak benar ke dalamsuatu Akta Otentik (AO), hal mana kemudian telah dibuktikan denganadanya Surat tanggal 17 November 2014 Nomor 184/071.3 perihal BatasRT/RW yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Marunda menjawabSurat Saksi PANATAP HUTAPEA tanggal 29 Oktober 2014 hal batasRT/RW, Kampung Marunda Besar, sebagai berikut : Berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur KDKI Nomor 1251 Tahun1986 tentang Pemecahan, Penetapan Batas, Perubahan NamaKelurahan yang kembar, Penetapan Luas Wilayah Kelurahankelurahan di DK!

HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor :188.44/0519/KUM/2013 tanggal 30 November 2013 (dalam penuntutanPutusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.32dari.200terpisah) pada waktuwaktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secarapasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan

Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dariKeanggotan Partai Demokrat, membawa kerugian bagi Penggugatsebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenHalmahera Utara Provinsi Maluku Utara Masa Bhakti 20192024, yangdiresmikan keanggotanya sesuai Surat Keputusan Gubernur MalukuUtara No. 475/KPTS/MU/2019 tanggal 9 Oktober 2014.

setelahterlebih dahulu memanipulasi datadata atas tanah tersebut sehingga bisa terbit sertifikat HakMilik No. 872 atas Karyono yang kemudian dipecah menjadi 20 sertifikat atas nama Mamik128129Harmiyati, dkk dan sertifikat Hak Milik No. 1055 atas nama Haryanto, jelas merupakanperbuatan yang dapat merugikan keuangan negara (dhi. keuangan daerah);Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukumterdakwamenyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan buktisurat yang berupa Surat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 031/27/2007 tertanggal 22 Mei2007, Surat Keputusan DPRD Jawa Tengah Nomor : 12 tahun 2007 tertanggal 22 Mei 2007akte pelepasan hak No. 39 tertanggal 19 Juni 2007 akte pelepasan hak No. 67 tanggal 29 tahun2007 menyebutkan luas tanah hak pakai No. 5 tahun 1983 milik Pemprov Jateng adalah seluas32.928 m2, dengan demikian tidak ada tanah yang hilang yang diakibatkan oleh perbuatanTerdakwa setidaktidaknya tidak ada kerugian Negara yang timbul atas perbuatan Terdakwaapabila

MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekda KabupatenSeluma Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :SK. 821. 22. 337 tanggal 06 Juni 2003 dengan merangkap sebagai KepalaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sekaligusselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan BupatiSeluma Nomor : 488 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang PenunjukanKuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

., sebagai PegawaiNegeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat KeputusanNomor PS.033.1/9251/SK/1980 tanggal 24 Mei 1980 dan selanjutnya diangkatsebagai Kepala Biro Perlengkapan dengan Surat Keputusan Gubernur JawaTimur Nomor 821.2/79/042/2001 tanggal 17 Februari 2001, bersama dengansaksi Aniek Susdiyatun, S.H., (Terpidana dalam perkara yang sama dan telahdihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan putusan MahkamahAgung RI Nomor 811 K/PID.SUS/2008 tanggal 03 November