Bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Surat EdaranMahkamah Agung R.I dan PeraturanPeraturan MahkamahAgung R.I termasuk pula Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, yangditerbitkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimanaMahkamah Agung R.I telah melarang peralihan kepemilikanatas suatu hak atau barang dilakukan dengan PENETAPANPENGADILAN, melainkan harus ditempuh dengan prosesGugatan ;b.

Bertentangan atau tidak diatur dalam Undang undang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Perseroan Teratas yang secarategas telah mengatur bentuk permohonan apa saja yangdiperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diajukan kePengadilan dan meminta Penetapan Pengadilan, namun khususuntuk peralihan kepemilikan atas saham, tidak ada diatur dalamUndang Undang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas terkait dengan peralihan kepemilikan saham melaluimekanisme penetapan pengadilan;c.

MAAK, Majelis menemukan adanya persesuaian antaraketerangan saksisaksi di atas dengan bukti P2 dan P3 bahwa telah terjadi jual beli antaraTergugat 1 dengan isteri dari Tergugat 2 atas bidang tanah yang sama yang saat inimenjadi sengketa dan terjadi jual beli antara Tergugat 2 dengan Penggugat, dihubungkandengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga menjadi alat bukti petunjuk bagi Majelistentang telah terjadi peralihan hak atas sebidang tanah tersebut yang terletak di RT.034/Rw.014, Kelurahan Sikumana

OKTOVIANUS FAI dan JACOB ELON FONI ;e Selatan berbatasan dengan Jalan dan tanah milik BOILON MEJA ;e Timur berbatasan dengan tanah YOHANES WALONG ;e Barat berbatasan dengan STEFANUS TINGGI ;Dari Tergugat kepada isteri Tergugat 2, dan dari Tergugat 2 kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P2, isteri dari Tergugat 2 yangmembeli bidang tanah tersebut dari Tergugat 1, sedangkan dari bukti P3 Tergugat 2yang menjual bidang tanah tersebut kepada Penggugat, Majelis akan mempertimbangkanapakah peralihan

Depsos Propinsi NTTyang secara langsung atau tidak langsung terhadap proses jual beli bidang tanah yangterjadi antara Tergugat 2 dengan Penggugat, dengan demikian Majelis beralasan menuruthukum proses jual beli bidang tanah tersebut yang merupakan peralihan hak atas bidangtanah dari Tergugat 2 kepada Penggugat adalah sah menurut hukum, dengan demikianMajelis beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan petitum nomor 3(tiga),

: dahulu dengan Tamin, sekarang Subadrun;

Sebelah selatan : dahulu Djari, sekarang Soetrisno;

Sebelah barat : dahulu dengan Sanaji, sekarang Kasmidi;

Sebelah utara : Jalan Raya Propinsi

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara guna dilakukan pencatatan pendaftaran serta Peralihan

Bahwa setelah adanya penyerahan atas jual beli sebidang tanah antaraPenggugat dengan Tergugat, Penggugat bermaksud untuk mencatatkanPeralihan Hak atas sebidang Tanah tersebut ke Kantor Badan PetanahanNasional Kabupaten Penajam Paser Utara namun dari Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara Penggugatmendapatan penjelasan bahwa Pencatatan Peralihan Hak atas sebidangHalaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pnj10.Tanah baik dengan cara Jual Beli atau dengan

atas sebidang tanah yang sudah tergugatjual kepada penggugat.Bahwa dari Penggugat kemudian datang kembali lagi ke Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikanbahwa Tergugat Bapak DJARI sebagai pemilik awal atas sebidang tanahtersebut sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui lagi keberadannya sertatempat tinggalnya selanjutnya atas permasalahan tersebut petugas KantorPertanahan Badan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskankepada Penggugat bahwa permohonan peralihan

Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan ResmiPutusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepadaKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara gunadilakukan pencatatan pendaftaran serta Peralihan Hak atas Tanah padaSertifikat dengan Nomor Hak Milik M. 115 dalam perkara ini menjadi atasNama Penggugat;6.

Bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi telah menimbang ParaTermohon Kasasi/dahulu Tergugat dapat menunjukan bukti autentik atasobjek sengketa, peralihan hak dari pemilik asal Tergugat Ill kepada Tergugat sesuai prosedur hukum pertanahan;3.

Sehingga, secara hukum peralihan hakdari Tergugat II dengan dibantu pemilik asal Tergugat Ill kepada Tergugat mengandung cacat hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 199K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, yang menyatakan bahwa:Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurnadalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusanHakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanyapembuktian

Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;3. Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Bahwa makna "kuat" dalam konteks pasal di atas harus disandingkandengan makna "muitlak" (indefesiable) atau tidak dapat diganggu gugat,atau ada yang mengatakan "absolut".

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014, terkhususPasal 16 ayat 1 huruf (I), yang menyatakan bahwa "Dalam hal menjalankanjabatannya, Notaris berkewajiban membacakan Akta di hadapanPenghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, danditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, sakssaksi danNotaris.Hal inilan fakta sesungguhnya yang terjadi dalam serangkaian prosesterjadinya AJB, kemudian setelah diproses peralihan

Menyatakan serangkaian proses terjadinya Penandatanganan AktaJualBeli yang tidak dilakukan di Kantor dan di hadapan TergugatEmpat/Alicce Havana Marlis/selaku Pejabat Notaris / PPAT, yangselanjutnya untuk diproses dalam peralihan Hak Atas Tanah / Balik namamenjadi atas nama Tergugat Satu / Lasmidi oleh Kantor PertanahanKabupaten Gresik, selanjutnya diajukan sebagai jaminan / kredit keTergugat Empat/PT.

/selaku Pejabat Notaris/PPAT, yangselanjutnya untuk diproses dalam peralihan Hak Atas Tanah/Balik namamenjadi atas nama Tergugat I/Lasmidi oleh Tergugat VII/Kantor PertanahanKabupaten Gresik, selanjutnya diajukan sebagai jaminan/kredit ke TergugatIV/PT. BRI (Persero TBK) Cabang Pembantu GWalk Surabaya adalah cacathukum dan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya adalah tidaksah dan batal demi hukum;3.

., dalam bukunya BabBab Tentang Hukum Adat,Penerbitan Universitas, 1967, halaman 72 disebutkan: "Hukum adat waris membuatperaturanperaturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangharta benda dan barangbarang yang tidak berujud benda (immateriele goederen)dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya";Dengan demikian hukum waris adat itu memuat ketentuanketentuan yang mengaturcara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berujud atau tidak berujud) daripewaris kepada para

Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itudapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia;15Bahwa ketika P. Setarma masih hidup telah dilakukan pewarisan kepadaB. Sarkawi Sawani hal ini dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa dalam bukudesa baik dalam buku kerawangan maupun dalam buku leter C telah terdaftar dantercatat atas nama B.

Sarkawi Sawani;Kemudian tanah obyek sengketa telah sah sebagai hak milik nenek para PemohonPeninjauan Kembali, apabila ada perubahan hak atau peralihan hak dari atas namapara Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak lain adalah sah menurut hukum;Bahwa keberadaan Buku C Nomor 74 tercatat tanggal 2981951 atas nama P. SahriKasmo (anak tiri P. Setarma) yang dijadikan dasar kepemilikan dan hartapeninggalan P.

Adapun penjelasan Pasal 24 ayat(1) menjelaskan bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari buktikepemikikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPAdan apabila hak tersebut beralih, bukti peralihan hak berturutturutSampai pada tangan pemegang hak pada waktu dibukukan hak. Alatbukti tertulis dimaksud salah satunya adalah Girik sesuai PenjelasanPasal 24 (1) huruf f PP Nomor 24 Tahun 1997(Boedi Harsono. HukumAgaria Indonesia : Sejaran Pembentukan UndangUndang Agraria.

Bahwa telah nyata terbukti Tergugat adalah pemilik sah hak atastanah berdasarkan surat Pernyataan Pengoperasian/Peralihan hakatas tanah tertanggal 14 Juli 2008 yang diabuat dan disaksikandihadapan Lurah Kapasa dan telah dilegalisasi oleh CamatTamalanrea berdasarkan Nomor Legalisasi:593.2/73/PHKT/VII/ 2008,oleh karena itusmaka sudah sepatutnya dalildali Penggugat yangberhubungan dengan pernyataan kepemilikan obyek perkara ditolakoleh Yang Mulia Majelis Hakim Vide Bukti T.1,T.12,T.13,T.15,dan THim

Bahwa perlu kami sampaikan kembali, dan tidak dapat dibantah olehPembanding semula Penggugat selama persidangan,bahwa Terbanding semula Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik terhadapsebidang tanah yang terletak di RT 6, RW 03,Kelurahan KapasaKecamatan Tamalanrae Kota Makassar seluas + 7.099 m2 (tujuh ribusembilan puluh sembilan persegi) karena Terbanding semula Tergugat membeli bidang tanah tersebut dari pemilik yang sah bernama BpkSabang berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperasian/Peralihan

Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangantingkat pertama Pengadilan Negeri Makassar,Majelis Hakim telahmemberikan pertimbangan sesual dengan faktafaktatersebut,sebagaimana dalam pertimbangan menyatakan:Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah darisebidang tanah yang terletak di RT.6 RW.03,Kelurahan Kapasa,Kecamatan Tamalanrea,Kota Makassar,berdasarkan surat pernyataanpengoperan/peralihan hak atas tanah tertanggal 14 Juli 2008 yangdibuat dan disaksikan dihnadapan Lurah

Bahwa Terbanding semula Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalamKonvensi adalah pembeli yang beritikad baik terhadap sebidang tanahyang terletak di RT 6,RW 03,Kelurahan Kapasa KecamatanTamalanrea Kota Makassar seluas + 7.099 m2 (tujuh ribu Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) karena penggugat membeli bidangtanah tersebut dari pemilik yang sah bernama Bpk Sabangberdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan/Peralihan Hak atas tanahtertanggal 14 Juli 2008 yang dibuat dan disaksikan

seluruhperalihan hak baik berupa jual beli atau lelang terhadap kedua objek jaminanPenggugat berupa tanah dan bangunan SHM No. 1254 dan SHM No. 1617mohon kepada Turut Tergugat (KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL CIREBON)), Turut Tergugat II (KEPALAKANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON) agartidak melakukan peralihnan hak apapun baik secara lelang serta tidakHalaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT13.14.15.16.BDGmencatatkan perubahan nama atas dasar peralihan

Dan untuk Turut Tergugat dan Turut Tergugat Iluntuk tidak memproses peralihan hak objek agunan tersebutsebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah) sementarauntuk Turut Tergugat III selaku pengawas jasa keuangan perbankan mohon agarmemberikan peringatan kepada Tergugat agar tidak melaksanakan lelangterlebin dahulu sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap(inkrah);Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata Para Tergugat telah masuk dalamkategori perobuatan melawan hukum

Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tidakmencatatkan peralihan hak apapun terkait SHM Nomor 1254 dan SHM Nomor1617 milik Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (inkrah);.

dengandalil gugatan Nomor: 21 dan tidak benar pula petitum gugatan Penggugatyang meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum (bantahanTergugat dan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada Jawaban Tergugat dan Tergugat Il Nomor: 1 sampai dengan Nomor: 9 tersebut diatas), tidakbenar pula petitum gugatan yang meminta agar Para Tergugatmengembalikan dua obyek jaminan ke posisi Semula, tidak benar pula petitumgugatan yang memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat IIuntuk tidak mencatat peralihan

Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat yang meminta Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan peralihan apapun atas objek sengketa adalah tuntutanyang tidak berdasar dan harus ditolak;6.

(Lina Arryani)= Serta ada sebagian tanah telah dilakukan penjualan tanpa adanyaalas hak yang dapat dibenarkan Hukum, dan sampal saat mi belumdapat dilaksanakan peralihan Hak (Leevering).11. Bahwa rekayasa hibah atas seluruh tanah milik alm lbu GEMI yangdilakukan oleh Tergugat. 1. (Ridwan) terjadi ketika dokumen atas tanahtanah almarhum Ibu GEMI masih berupa Letter C (buku C Desa), yaitu diKohir No.565 atas nama GEMI, Kel. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar.

:menyerong) ;Timur : Tanah milik Nemi Ami.Selatan : Tanah milik Boyadi.Barat : Tanah ibu Gemi yang dikusai oleh LINA ARRYANI.Bahwa tanah sawah yang dimaksud adalah Hibah dari saudara SONNYARRYANTO karena tanah yang dimaksud menjadi hak milik syah LUSIARRDIANI, sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat(1) PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peralihan hakatas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jualbeli,tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan. dan perbuatan

(saat ini menjadi Obyek Sengketa) di dasarkan terjadinyaPeristiwa Hukum, yaitu Transasksi Jualbeli, yang sebelumnya telahdiadakan penelitian atas Obyek Sengketa untuk peralihan hak tersebutdengan data di Camat Wlingi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dandi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar. Maka saat ituTurut Tergugat 3 (Madrasah Aliyah Negeri Wlingi) bersedia untukmembeli tanah tersebut.Bahwa karena Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 906 seluas 4.670 M?

setelah diadakan Transaksi JualBeli dibuat dandihadapan PPAT tersebut, untuk selanjutnya didirikan Bangunan untukpengembangan Madrasah Aliyah Negeri Wlingi dan dilanjutkan untukpemrosesan penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas tanah tersebut ;Bahwa karena peralihan Obyek Sengketa (Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 906 seluas 4.670 M*) kepada yang didasarkan atas PeristiwaHukum yang benar dan telah diadakan penelitian, atas Obyek Sengketa,maka atas tindakan Turut Tergugat 3 (Madrasah Aliyah Negeri Wlingi

Maka Pembeli yang baik dan benar haruslah dilindungi dandinyatakan, bahwa tanah Obyek Sengketa (Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 906 seluas 4.670 m2) tesebut adalah sah milik yang menguasaitanah tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan NegeriBlitar yang memeriksa perkara Perdata Nomor 72 / Pdt.G / 2012 / PN.BIt.Agar Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut ;Bahwa karena dalam proses peralihan jualbeli tersebut di dasarkan padaPeristiwa Hukum yang benar yaitu Transaksi jualbeli, Maka tidak

Atas kedua surat tersebut dilakukan oleh pihakkelurahan secara tidak benar dan melanggar hukum, dimanaHalaman 5 dari 33 Putusan Sela Gugatan Nomor : 69/Pdt.G/2020/PN KisPenggugat belum pernah mengalihkan kepada siapa pun ataupihak manapun.2.3 Turut Tergugat IlBahwa Turut Tergugat Il (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan)smelakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak mengecekPersyaratan Mutlak Dalam Peralihan Hak tersebut apakah dasaryang dipergunakan tersebut telah memenuhi syarat dalamperalinan

Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam positagugatan pada halaman 5 paragraf 2.3 dan petitum gugatan padahalaman 6 nomor 2 gugatan a quo menerangkan :Posita gugatan pada halaman 5 paragraf 2.3 :Bahwa Turut Tergugat 11 (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan)melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak mengecekPersyaratan Mutlak Dalam Peralihan Hak tersebut apakah dasar yangdipergunakan tersebut telah memenuhi syarat dalam peralihan hak danjuga apakah para pihak dalam akta tersebut benar

Dimana atas kedua surat tersebut dilakukan oleh pihak kelurahansecara tidak benar dan melanggar hukum, dimana Penggugat belumpernah mengalihkan kepada siapa pun atau pihak manapun; Perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat II (Kantor PertanahanKabupaten Asahan) , karena tidak mengecek persyaratan mutlak dalamperalihan hak tersebut apakah dasar yang dipergunakan tersebut telahmemenuhi syarat dalam peralihan hak dan juga apakah para pihakdalam akta tersebut benar atau tidak (syarat subjektif); Perbuatan

Turut Tergugat II yang tidak mengecekpersyaratan mutlak dalam peralihan hak tersebut, apakah dasar yangdipergunakan tersebut telah memenuhi syarat dalam peralihnan hak danjuga apakah para pihak dalam akta tersebut benar atau tidak adalahmerupakan perbuatan melawan hukum.

Fotocopy Gugatan Tata Usaha Negara, diberi tanda P1;2. 1 (Satu) rangkap fotocopy bukti kepemilikan tanah dan keterangan darikepala Desa, diberi tanda P2;Halaman 15 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Prap /2017/PN Sgm3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat penetapan tentang peralihan status daripara pemohon, diberi tanda P 3;4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perintah penangkapan para pemohon,diberi tanda P4;Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohonjuga telah mengajukan Saksisaksi

Basri Bin Umar, diberi tanda T37 ;Surat perintah penangkapan terhadap Sain Bin Umar, diberi tanda T38 ;Pemberitahuan peralihan status saksi menjadi status tersangka terhadapMusliati alias Cacce Binti Umara, diberi tanda T39 ;Pemberitahuan peralihan status saksi menjadi status tersangka terhadapRohani Dg Ngasih Binti Umara, diberi tanda T40 ;Pemberitahuan peralihan status saksi menjadi status tersangka terhadapSain Bin Umara, diberi tanda T41 ;Pemberitahuan peralihan status saksi menjadi status tersangka

Bahwa perolehan hak atas tanah tersebut adalah atasdasar pembelian dengan itikad baik berdasarkan Akta JualBeli No.13/Kec.Sinkep/2007, tanggal 12 Februari 2007,sebagaimana pula tercantum dalam kolom peralihan haksebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 364Sisa tersebuty =e eees SH Hie Se GH Be SH ee i3.

Bahwa peralihan atas objektanah yang disebutkan dalam Sertifikat HGB Nomor100/Kelurahan Simboro kepada Pihak Penggugat/PT.Warga Haji Basir Utama secara hukum pula menimbulkankeanehan oleh karena objek tanah dimaksud telahmenjadi objek hak tanggungan pada PT.

Bank TabunganNegara (BTN) Cabang Makassar sejak tahun 2000sehingga bagaimana mungkin peralihan dimaksud dapatterjadi tanpa sepengetahun pemilik saham lainnya; Bahwa dari keseluruhan asset barang tidakbergerak/tanah yang dimiliki oleh perusahaan PT.Warga Haji Basir seluas kl. 19 Ha tersebut yangmerupakan satu hamparan/tidak terpisahpisah yangterletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro,Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (dahuluProvinsi Sulawesi Selatan) termasuk tanah yangdisebutkan dalam

oleh pihak perusahaan PT.Warga Haji Basir sebagai perusahaan pengembang, dantelah memperoleh izin prinsip/izin lokasi dariPemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan SuratKeputusan Bupati Mamuju, Nomor : 368/KPTS/VII/2000,Tanggal 12 Juni 2000, berikut lampirannya, yangsebelumnya pula telah memperoleh Izin Site Plan dariPemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan SuratKeputusan Bupati Mamuju, Nomor : 503/01/1X/1999/DTR,berikut gambar Site Plannya, sehingga dengan demikianbahwa secara hukum, terhadap adanya peralihan

Laumang; ~~Selatan : dengan, JaLan~ c mcm is peBarat : dengan tanah Hi.Basir Achmad; Menurut Penggugat, perolehan hak atas tanah tersebutdidasari pembelian dengan Itikad baik berdasarkan Akta JualBeli No.13/Kec.Sinkep/2007, tanggal 12 Februari 2007sebagaimana pula tercantum dalam kolom peralihan hak dalamSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 364 Sisa tersebut; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugatmemberikan jawaban yang berisi eksepsi dan bantahan dalampokok perkara sekaligus menggugat balik

tidak bisa melunasi hutangnya danmengabaikan teguran yang diberikan oleh PT Permodalan NasionalMadani (Persero) cabang Pacitan;Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Pct.Bahwa selanjutnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) cabangPacitan melelang tanah dan rumah milik terdakwa 1 SUKIRAH BintiMARTOREJO yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10Nopember 2015 yang dimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telahdilakukan peralihan

ENDANG EKOWATI tidak bisa melunasi hutangnya danmengabaikan teguran yang diberikan oleh PT Permodalan NasionalMadani (Persero) cabang Pacitan;Bahwa selanjutnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) cabangPacitan melelang tanah dan rumah milik terdakwa 1 SUKIRAH BintiMARTOREJO yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10Nopember 2015 yang dimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telahdilakukan peralihan hak milik atas tanah dan rumah

SUKIRAHbersama dengan Terdakwa MARNI AZIZ;Bahwa Terdakwa SUKIRAH merupakan pemilik lama dari rumahtersebut, dan saksi memiliki rumah tersebut karena menang lelang;Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa SUKIRAH mempunyai hutang diPNM ULLAM Punung dengan jaminan sertifikat rumah, kemudian karenaangsurannya macet pihak ULLAM melelang rumah milik TerdakwaSUKIRAH tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Madiun pada tanggal 10 Nopember 2015 dan dimenangkan olehsaksi dan telah dilakukan peralihan

jaminansertifikat hak milik atas tanah dan rumah nomor 112 milik terdakwa,namun pada sekitar awal 2015 terdakwa tidak bisa membayar angsuranbeberapa bulan dan telah diberikan surat teguran / peringatan oleh PTPNM ULLAM Punung sebanyak 3 kali; Bahwa selanjutnya PT PNM ULLAM Punung melelang tanah dan rumahmilik terdakwa yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10Nopember 2015 yang dimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telahdilakukan peralihan

dengan jaminansertifikat hak milik atas tanah dan rumah nomor 112 milik terdakwa 1, namunpada sekitar awal 2015 terdakwa 1 tidak bisa membayar angsuran beberapabulan dan diberikan surat teguran / peringatan oleh PT PNM ULLAM Punungsebanyak 3 kali, lalu PT PNM ULLAM Punung melelang tanah dan rumah milikterdakwa 1 yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10 Nopember 2015 yangdimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telah dilakukan peralihan

Bahwa posita Penggugat nomor 9, kami tanggapi sebagai berikut : bahwaperalihan hak SHM Nomor 3403 dari Tergugat ke Tergugat Il sudah melaluiprosedur yang benar, dimana proses peralihan hak tersebut di lakukan melaluiTergugat Ill, sehingga bisa menjadi milik Tergugat Il;. Bahwa posita Penggugat nomor 12, kami tanggapi sebagai berikut; bahwaPenggugat tidak bisa hanya dengan asumsi atau dugaan Penggugat sajabahwa proses peralihan hak dari Tergugat ke Tergugat Il dilakukan dengancara melawan hukum.

Tergugat Il sudah sesuai prosedur dalam melakukan proses jualbeli dan atau proses peralihan hak atas obyek SHM Nomor 3403, sehinggatidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Il;. Bahwa posita Penggugat nomor 13, kami tanggapi sebagai berikut: bahwa tidakada kewajiban apapun dari Tergugat Il untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat. Tidak ada hubungan hukum apapun yang mewajibkan Tergugat Ilmembayar kerugian terhadap Penggugat.

Bahwa DITOLAK DENGAN TEGAS dan mensomeer Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya Penggugat atas dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa proses peralihan hak ke Tergugat Il adalah cara13perbuatan melawan hukum Oleh karena itu gugatan tersebut harusDITOLAK ;9.

Penggugat; Bahwa menurut Penggugat sertifikat tanahsawah sengketa dijadikanjaminan hutang melalui perantara bernama SALEH ketempat TergugatVPAIMIN pemilik Dealer Sumber Makmur Motor yang beralamat di JalanRaya Grompol, Jambangan KM 03 Sragen dengan mendapatkan pinjamanuang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akta jual beli tanah sawah sengketa,dan berdasarkan Buku Daftar C Desa tanah sawah sengketa masih atasnama Penggugat karena tidak ada catatan peralihan

peninggalan dari almarhum bapak Sumito yang belum dibagiwaris; Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersepakat mengakui adalah abhliwaris dari almarhum bapak Sumito, yang masingmasing mendapat bagianyang sama atas harta warisan dan/atau harta peninggalan dari almarhumbapak Sumito; Bahwa Para Tergugat bersepakat menorok hak bagian warisanPenggugat sebesar Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah); Bahwa Penggugat bersepakat dan bersedia menandatangani suratsurat dan aktaakta yang berkaitan proses peralihan

Bahwa selanjutnya berdasarkan Hibah dan Penghibahan sekitar bulan Mei tahun1961 telah terjadi lagi peralihan hak kepemilikan atas tanah PersilNo. 125 seluas = 12.700 M? tersebut dari Kohir Kikitir Letter C No. 815 atas namaR. Hayat kepada Kohir Kikitir Letter C No. 1364 atas nama: R. Dadang Kurniasebagai: Tergugat IX dalam perkara ini dimana R. Dadang Kurnia nota bene adalahsebagai anak kandung sendiri dari: R. Hayat dan isterinya Ny.

Kosasih bin Mas Adipura, sudah berubah danberalih hak kepemilikannya;Dimana berdasarkan catatan Buku Tanah Tergugat XXII Kantor Kelurahan MekarWangi, maka telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah seluas tersebut diHal. 13 dari 54 hal. Put. No. 2386 K/Pdt/20121410.11.14atas berdasarkan Hibah dan Penghibahan dari Kohir Kikitir Letter C No. 432 atasnama H. Kosasih bin Mas Adipura kepada Kohir Kikitir Letter No. 814 atas nama:R. Nuping bin Prawira Atmaja (almarhum);Dimana R.

Perpindahan/Peralihan Hak kepemilikan atas tanahtanah yangtercantum didalam Kikitir Kohir Letter C No. 432 Persil No. 125 DIV seluas =12.700 M?

Hayatdan peralihan/hibahpenghibahan antara R. Hayat kepada R.

Bahwa proses peralihan hak kepemilikan dari Tergugat IX kepada TergugatXVII menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 338/ Cibaduyut, telahmenempuh proses sesuai prosedur yang telah ditentukan, namun berdasarkanfakta yang tercantum pada Buku Riwayat Tanah, Pembeli pasti sudahmengetahui status kepemilikan atas tanah tersebut sedang "bermasalah" dansedang menjadi obyek sengketa;d.

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui ihwal PerbuatanMelawan Hukum yang diperbuat oleh Tergugat 1 bersamasamadengan Tergugat 3, pada saat Para Penggugat hendakmelakukan peralihan hak melalui Badan Pertanahan NasionalCq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Turut Tergugat),dikarenakan Obyek Sengketa in casu sudah beralih namamenjadi H.

Kusmanto pada 11 Juni 2014;Bahwa terhadap 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik in casu,kemudian telah dilakukan peralihan hak dan atau balik namamelalui Notaris & PPAT ARIF DWI ATMAKA, SH, Notaris dan PPAT diSukoharjo, dengan alas hak Akta Jual Beli No : 127/2014, tanggal19 September 2014, kemudian beralih nama menjadi HASRYAGUNG NUGRAHA dan SHANTI DIANA dan atau Para Penggugat;dengan demikian terhadap 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik in casuharuslah dinyatakan sah dan berdasar hukum adalah milik ParaPenggugat

Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut' Tergugatmenyangkut pendaftaran peralihan hak atas tanah dalamperkara a quo sudah benar dimana Turut Tergugat dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendasarkanpada kebenaran secara formal.Demikian jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya mohon kepadaMajelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan putusansebagai berikut:1. Menerima jawaban Turut Tergugat baik dalam Eksepsi maupunPokok Perkara;2.

SOETARTO RAHARJO dan atau Tergugat , hal tersebut baruHal 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Skh.diketahui oleh Penggugat pada saat Para Penggugat hendakmelakukan peralihan hak melalui Badan Pertanahan Nasional Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Turut Tergugat), kemudianPara Penggugat melakukan upaya kekeluargaan kepada Tergugat agar segera mengembalikan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik in casulalu Tergugat membuat Surat Pemyataan tanggal 28 Maret 2014,dimana pada pokoknya

Kusmanto pada 11 Juni2014, kemudian telah dilakukan peralihan hak dan atau balik namamelalui Notaris & PPAT ARIF DWI ATMAKA, SH, Notaris dan PPAT diSukoharjo dengan alas hak Akta Jual Beli No. : 127/2014, tanggal 19September 2014, kemudian beralih nama menjadi HASRY AGUNGNUGRAHA dan SHANTI DIANA dan atau Para Penggugat, namundemikian pada kenyataan Tergugat telah melakukan GugatanPerdata dalam perkara perdata lain, sesuai Register Perkara No : 19/Pdt.G/2015/PN.Skh kepada Tergugat III dan Turut Tergugat

Maret 1997, dan Kwitansi pembayaran sebidangtanah dan rumah kepunyaan Saudara Burhan;Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN MbnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,apakah dengan bukti T.l1 dan T.3 tersebut hak atas tanah sebagaimana dalambukti T.4 telah beralin secara hukum dari Burhan kepada Tergugat , denganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa: Peralihan

hak atas tanahdan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangberwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat peralihan ataujual beli hak atas tanah yang telah bersertifikat haruslah

BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga memberikan kepastianhukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah (pembeli tanah);Menimbang, bahwa ternyata bukti T.1 adalah Surat Kuasa di bawahtangan dari Sudirman, Rosdianti, Muliani, Murnilawati dan Rudi Hartono kepadaAzis untuk menjual tanah sebagaimana dalam bukti T.I4;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah surat buktiT.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materill menurut hukum untukdijadikan sebagai dasar peralihan

katanya biar jelas;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat tidak ada mengajukan bukti dipersidangan mengenai surat jual beli tanah sebagaimana dalam bukti T.I4,karena dalam bukti T.l4 tersebut pemilik tanah masih tercatat atas nama Burhan,yaitu orang tua Penggugat, sehingga secara hukum belum ada peralihan hak dariAlmarhum Burhan atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat kepada Tergugat ,karena bukti T.l3 kwitansi tanda terima uang, bukan sebagai bukti peralihan hakatas tanah;Halaman 28 Putusan Perdata

Tergugat menyatakan bahwatanah yang dibeli dari Para Penggugat adalah sesuai dengan bukti T.l4 yaituSertifikat Hak Milik No. 62 adalah dengan ukuran 30 meter X 100 meter, setelahdilakukan pengukuran di sebelah Timur melebihi 30 (tiga puluh) meter dan telahmemasuki tanah orang lain yang tidak masuk objek perkara, sehingga data fisikbukti T.4 tidak sesuai dengan fakta ukuran maupun bidang tanah yangsebenarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan, bahwa peralihan

danSertifikat Hak Milik Nomor 00308, Kelurahan Tangki, Kecamatan TamanSari, Jakarta Barat adalah benar dan sah menurut hukum milik TERGUGATkarena sudah dibayar lunas oleh TERGUGAT sebesar Rp. 174.250.000,00(Seratus Tujuh Puluh Empat Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), danBUKAN milik PENGGUGAT lagi, sebab sudah dilakukan peralihan Hakterhadap PARA TERGUGAT yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II.5.

Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan A quo kepada PARATERGUGAT didasarkan atas dasar ITIKAD BURUK, dimana dapatterlihnat PENGGUGAT sudah melakukan Peralihan Hak kepadaTERGUGAT, dan peralinan hak tersebut telah dilakukan sesuai denganprosedur ketentuan hukum dan prosedur yang diperkenankan olehperaturanperundangundangan, namun dikemudian hari mengajukanGugatan A quo dengan Petitum Pembatalan Akta Jual Beli A quo.7.

BAHWA BENAR PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT TELAHMELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI (PERALIHAN HAK) DENGANAKTA JUAL BELI NOMOR: 95/2005 TERTANGGAL 24 NOVEMBER2005 DIHADAPAN TURUT TERGUGAT II DIMANA TURUT TERGUGATIl SEBAGAI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH(PPAT) DI JAKARTA YANG BERWENANG UNTUK MEMBANTUMEMBUATKAN AKTA OTENTIK A QUO;.

Bahwa apabila PENGGUGATkeberatan dengan nilai harga Jual Beli tersebut pada saat itu, seharusnyaPENGGUGAT tidak melakukan Peralihan Hak kepada PARATERGUGATdan tidak datang kepada TURUT TERGUGAT Il untukdibuatkan Akta A quo bersamasama dengan PARA TERGUGAT;.

Gugatan dibuat dengan itikad buruk (Doli Mali);Bahwa gugatan aquo didasarkan pada itikad buruk, karena sudahdilakukan peralihan kepada Tergugat sesuai dengan prosedur hukum,namun masih mengajukan pembatalan jual bell;Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat Iltersebut, Penggugat dalam Repliknya telah menanggapinya yang padapokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat IItersebut majelis Hakim akan

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmengatur hanrta benda yang diperoleh selama perkawinanmenjadi harta bersama;Antara suami atau istri masingmasing mempunyai hak milik atasharta bersama;Segala peralihan hak harta bersama sekalipun atas nama suamiatau atas nama istri harus mendapat persetujuan dari suami ataudari istri;Pelanggaran peralihan hak harta bersama tersebut cacat hukumdan batal demi hukum;Tanah sengketa & Tanah sengketa Il harta bersama Pelawandan istri karena diperoleh selama dalam perkawinannya

Bahwa mohon berkenan memerintahkan kepada Panitera PengadilanNegeri Batang untuk mengirimkan 1(satu) eksemplar turunankeputusan perkara ini sebagai dasar hukum peralihan hak SertifikatHak Milik No. 00021 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00905 menjadiatas nama semula kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBatang;9.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untukmengirimkan 1 (satu) eksemplar turunan putusan dalam perkara iniuntuk sertifikat Hak Milik No. 00021 dan Sertifikat Hak Milik (GHM) No.00905 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang sebagaidasar hukum peralihan hak menjadi atas nama Pelawan kembali.9.

Menyatakan menolak permohonan peralihan nama yang terdapat di(obyek sengketa) SHM No. 00905 dan SHM No. 00021 atas namaTerlawan dari atas nama Terlawan menjadi atas nama Pelawanyang dimohonkan oleh Pelawan. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian yang dimohonkanoleh para Pelawan.

Pelawan sudah melaksanakan prinsipkehatihatian sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 2 UU No.7 Tahun1992 jo No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi sebagaiberikut: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskandemokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatianSehingga dalam menentukan nilai limit tersebut Tergugat telahmelakukan analisa yang lengkap dan menyeluruh.Bahwa Terlawan Il menolak dengan tegas dalil Pelawan yangmenyatakan bahwa terjadi peralihan hak harta bersama.Bahwa