Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelishakim telah memerintahkan kepada jurusita pengganti Pengadilan AgamaPangkajene untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanyapermohonan pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada kantorPengadilan Agama Pangkajene selama 14 hari yakni sejak tanggal 23 Desember2011 sampai dengan tanggal 5

kuasainsidentil termohon mengajukan kesimpulan dan mohon kepada majelis hakimPengadilan Agama Pangkajene untuk memberikan putusan;Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua beritaacara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan pengesahan nikaholeh pemohon telah diumumkan kepada khalayak publik

Kepahiang melakukan tahapanpelaksanaan pengadaan tanah dengan bertindak seolaholah sebagai KetuaPelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu menunjuk penilai publik untuk menilaibesarnya ganti kerugian, melakukan musyawarah untuk menetapkan gantikerugian dan pembayaran/ pemberian ganti kerugian.Selanjutnya terdakwa Syamsul Yahemi,SH membuat surat perjanjian denganKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aksa Nelson & Rekan Nomor811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September 2014 untuk melaksanakan penilaianatas perkiraan

Kepahiang melakukan tahapanpelaksanaan pengadaan tanah dengan bertindak seolaholah sebagai KetuaPelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu menunjuk penilai publik untuk menilaibesarnya ganti kerugian, melakukan musyawarah untuk menetapkan ganti kerugiandan pembayaran/ pemberian ganti kerugian.Bahwa selanjutnya terdakwa Syamsul Yahemi,SH memenuhi tahapan pengadaantanah dengan membuat surat perjanjian dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Aksa Nelson & Rekan Nomor : 811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September

Nomor 71 tahun 2012 yaitu:Dokumen perencanaan pengadaan tanah;Surat pemberitahuan rencana pembangunan;Data awal suyek dan objek;Undangan dari daftar hadir konsultasi publik;Berita acara kesepakatan;Konsultan publik;Surat keberatan;Rekomendasi Tim kajian;Surat Gubernur;Surat keputusan penetapan lokasi pembangunan;Pengumuman penetapan;Lokasi pembangunan;Surat pengajuan pelaksanaan ;Peta bidang objek pengadaan tanah dan daftar nominatif;Pengumuman daftar nominatif;Berita acara perbaikan;Dokumen pengadaan

,MAPPI) dari KJPP Aksa,Nelson & Rekan(Kantor JasaPenilai Publik) dengan Nomor :811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September2014 untuk melaksanakan penilaian atas perkiraan nilai pasar ganti rugitanah pembebasan tanah TPA Sampah di JI. Bajak, Desa Muara Langkap,Kec.

(KJPP) Aksa,Nelson & Rekan, selanjutnya terdakwamembuat surat perjanjiian dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AksaNelson & Rekan Nomor : 811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September 2014 untukmelaksanakan penilaian atas perkiraan nilai pasar ganti rugi tanah pembebasantanah TPA Sampah di JI.

Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atasPERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan DanaAnggaran Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Publik denganPelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggarantanggal 26 Februari 2007.3.

Salah satunya pembangunan sarana danprasarana publik yakni Pembangunan Jogging Track Muara Bundaran Walesdengan biaya Rp.12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) .

Salah satunya pembangunansarana dan prasarana publik yakni Pembangunan Jogging Track Muara Bundaran Wales dengan biaya Rp.12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) .

Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006 tentang PengikatanDana Anggaran Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Publik denganPelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal4 Oktober 2006.2.

Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atasPERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan DanaAnggaran Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Publik denganPelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal26 Februari 2007.3.

Badan hukum publik atau badan hukum privat;2.

Bahwa mengenai syarat kedua Pemohon merupakan suatu badanhukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dengan demikiansyarat kedua yaitu berupa Badan hukum publik atau badan hukumprivat berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf c UU MahkamahAgung telah terpenuhi;5. Berdasarkan halhal yang telah Pemohon uraikan diatas.

Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.

Subtansi suatu aturan yang menyangkut kemaslahatan publikseharusnya memang berpihak kepada publik dan bukan kepadakepentingan pihak tertentu, meskipun memang tidak boleh jugamenafikan atau mengabaikan kepentingan stakeholder lain sepertimisalnya pengusaha. Jadi suatu aturan publik seharusnya dibuatagar publik secara keselurunan dapat memperoleh manfaat yanglebih besar daripada mudharatnya.F.

Bagaimana denganmanfaat ke publik? Ada yang berargumen bahwa penggunaan jalanumum untuk batubara akan mendorong terciptanya banyak lapangankerja informal seperti ribuan sopir, warungwarung, pekerja penutupterpal, petugas pengatur lalu lintas, bengkel truk, tambal ban, dll.Memang benar, tetapi apakah kKesempatan kerja ini akan hilang jikaribuan truk ini pindah ke jalur khusus batubara? Jawab nya tentutidak.H.

Badan hukum publik atau badan hukum privat;9.

Bahwa UU BPUJS telah membentuk BPJS Kesehatan sebagai badanpenyelenggara jaminan kesehatan masyarakat yang berbentukbadan hukum publik. Berbadan publik berarti BPJS merupakanBadan yang menjalankan fungsi pemerintah dalam hal inipenyelenggaraan jaminan kesehatan. Pengelolaan BPJSberlandaskan prinsip nirlaba sehingga BPJS tidak mengejarkeuntungan, namun mengelola dana iuran sebagai dana amanatuntuk sebesarbesar kemakmuran rakyat;Halaman 97 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020b.

Fokus sosialisasi dan edukasi publik, terdiri atas:1) Sosialisasi masif terhadap kewajiban dan kemudahan pembayaraniuran kepada pemberi kerja, peserta dan masyarakat; dan2) Penguatan komunikasi through the line;b.

Kantor Akuntan Publik.Transparansi mengenai pembayaran kepada fasilitas kesehatan jugatelah disampaikan kepada publik yang dapat diakses melalui websiteHalaman 127 dari 178 halaman.

Faktafakta dimanakalau kita lihat di Eropa, di Jepang, di Korea, semua tidak diserahkan kemekanisme pasar oleh karena ada kegagalan dari mekanisme pasar.Ketika terjadi kegagalan pada mekanisme pasar, maka mekanismepublik atau ranah publik harus turun tangan. Dan di sinilan BPJS desainJaminan Kesehatan Nasional kita rancang.

Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk Audit Dana Kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).- Pph. Pasal 23. Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk Audit Dana kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).- Pph. Pasal 21.

Lafat Akbar dkk.- Ppn 10 % atas penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2010 oleh Lombok TV.- Pph. Ps. 23 (2%) atas pekerjaan penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2010 oleh Lombok TV.- Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Satuan Pendukung Tim Terpadu Pengendalian Alat Bantu Peraga Kampanye pada KPU Kota Mataram dlm rangka Pemilukada Tahun 2010 an. Putu Juniartha dkk.- Pph.

Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk AuditDana Kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, PemiluKada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 23. Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas)untuk Audit Dana kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. MohanHalaman 7 dari 159 Putusan Perkara Nomor : 24/PID.SUS.TPK.2014/PN.MTR.Roliskan, Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 21.

Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk Audit DanaKampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, Pemilu Kada KotaMataram 2010 (masa pajak Juli 2010) ;Pph. Pasal 23. Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas)untuk Audit Dana kampanye PasanganH. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan,Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010) ;Pph. Pasal 21. Ats pengadaan Jasa Audit (Akhyadi Wadisono) Danakampanye Pilkada Kota Mataram dari WP. Akhyadi Wadisono ;Ppn.

LafatAkbar dkk ;Ppn 10 % atas penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Walikota danWakil Walikota Mataram tahun 2010 oleh Lombok TV ;Pph. Ps. 23 (2%) atas pekerjaan penyelenggaraan Debat Publik PasanganCalon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2010 oleh Lombok TV.Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Satuan Pendukung Tim TerpaduPengendalian Alat Bantu Peraga Kampanye pada KPU Kota Mataram dlmrangka Pemilukada Tahun 2010 an. Putu Juniartha dkk ;Pph.

Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk AuditDana Kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, PemiluKada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 23. Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas )untuk Audit Dana kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. MohanRoliskan, Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 21. Ats pengadaan Jasa Audit (Akhyadi Wadisono) Danakampanye Pilkada Kota Mataram dari WP. Akhyadi Wadisono.Ppn.

Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas) untuk AuditDana Kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskan, PemiluKada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 23. Jasa Angkutan Publik (KAP Abdul Hamid & Khairunnas)untuk Audit Dana kampanye Pasangan H. Ahyar Abduh H. MohanRoliskan, Pemilu Kada Kota Mataram 2010 (masa pajak Juli 2010).Pph. Pasal 21. Ats pengadaan Jasa Audit (Akhyadi Wadisono) Danakampanye Pilkada Kota Mataram dari WP. Akhyadi Wadisono.Ppn.

Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnyahakhak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atasbenda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapatmencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syaratharus didasari oleh undangundang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25Ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia,terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminanfiducia.

Olehkarena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk memintakendaran a quo yang berada dalam penguasaan terlawan untukdiserahkan kepada Pelawan, karena terlawan hanya menjalankanperaturan perundangundangan dimana yang didahulukan adalahkepentingan publik dari pada kepentian privat.9.

SelanjutnyaKejaksaan Negeri Ketapang melaksanakan Eksekusi Barang Rampasan tersebut,menguasakan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pontianak, Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Terlawan tidak diperbolehkanmelaksanakan eksekusi pelelangan terhadap barang bukti a quo milik Pelawanyang di dalamnya masih melekat hukum fiducia, tidak memiliki dasar hukumyang jelas, karena terlawan hanya menjalankan peraturan perundangundangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik

Dirampas untuk negaraadalah pencabutan hak penguasaan publik untuk mencabut hak kepemilikanseseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undangundang yaitu Undangundang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan joPasal 78 Ayat (15) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangkehutanan, maka tuntutan ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum no.4 Memerintahkan kepada Terlawansupaya tidak melaksanakan pelelangan atas: 1 (satu) unit mobil Pick UpDaihatsu Grand Max dengan

Dirampas untuk negaraadalah pencabutan hak penguasaan publik untuk mencabut hak kepemilikanseseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undangundang yaitu Undangundang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan joPasal 78 Ayat (15) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangkehutanan, maka tuntutan ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum no.7 Menghukum agar TurutTerlawan supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini;Menimbang, bahwa timbulnya perlawanan ini berkaitan

Koordinator Area dan Transportasi Publik : Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Samosir (/.c. PEMOHON II);Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Big5.9. Koordinator Bidang Komunikasi Publik : Kepala DinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;5.10. Koordinator Bidang Kepariwisataan : Kepala DinasParawisata Kabupaten Samosir;5.11. Koordinator Bidang Ketersediaan Bahan Pokok danLogistik : Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Samosir;6.

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan PenangananVirus Corona (Covid19) terdiri dari 6 (enam) Satgas, yaitu SatgasKesehatan, Satgas Area Tranportasi Publik, Satgas AreaPendidikan, Satgas Dermaga, Satgas Obyek Wisata Strategis danSatgas Lingkungan Pemerintaha.n. Selanjutnya sebagaiPenanggung Jawab~ ditunjuk Dinas Kesehatan, DinasPerhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, BPDB, BagianPembangunan dan Bagian Hukum;6.2.

PEMOHON selaku Ketua Pelaksana GugusTugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 40 Tahun 2020 tentang SATUANTUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID19) DI KABUPATEN SAMOSIR, sekaligus membentuk danmenetapkan Susunan Kepanitiaan/Kepengurusan yang terdiri dari 7(tujuh) Bidang dan 12 (dua belas) Satuan Tugas atau Satgas, dimanaPEMOHON II selaku Kepala Dinas Perhubungaan Kabupaten Samosirditugaskan di Bidang Area dan Transportasi Publik

sekaligus menjadiKoordinator Bidang Area dan Transportasi Publik;8.

SahatSirait, SE;12.5. untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada KegiatanBidang Komunikasi Publik sebesar Rp 111.206.250, dan PembuatKomitmen (PPK) a.n. Rohani Bakkara S.Pd, MM, (Lampiran SKNomor :45/2020);13.

Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;Subsider :Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telahhadir sendiri.Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, PengadilanAgama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yangdiajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio RepublikIndonesia (RRI) Jember.Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinyadengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang No. 24 Tahun2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Administrasi Kependudukan adalahrangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan datakependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasiadministrasi kKependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) XXXXX FM yang relaas panggilannyatelah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya

Provinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan Tahun2018, Data Realisasi modal Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, Data PenyuluhAgama Honorer Provinsi Riau Periode Tahun 2017 sampai denganTahun 2018, Daftar semua perjalanan Dinas Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan Tahun2018, berikut bukti terkait dengan kegiatan tersebut merupakaninformasi yang terbuka dan tidak termasuk informasi yang dikecualikanuntuk dapat diberikan kepada publik

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 21Januari 2019 dan tanggal 24 Mei 2019 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halanganyang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LembagaPenyiaran Publik

Kypo> J all pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidanganMajelis dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat,, Lahir di Kudus, 23 Maret 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Honorer UIN Walisongo, bertempat tinggal di KotaSemarang, sebagai Penggugat;LAWANTergugat,, Lahir di Semarang, 16 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanKonsultan Publik

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;Subsider :Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telahhadir sendiri.Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, PengadilanAgama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yangdiajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio RepublikIndonesia (RRI) Jember.Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah

Penggugat sanggup membayar biaya perkara;Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkanputusan yang seadiladilnya;0"Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, walaupun menurut berita acarapemanggilan (Relaas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto melaluimass media Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

PwtMersi Kecamatan Purwokerto Timur atau setidaktidaknya di wilayah hukumPengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisipenegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBanyumas dan terdakwa atas nama RONI SETIAWAN kedapatan tidakmemakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik danbertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP a.n RONISETIAWAN, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.Atasperbuatannya, terdakwa

Pwtkegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama SUDIRO kedapatan tidak memakaimasker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang laindengan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama SUDIRO.

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 05November 2019 dan 06 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halanganyang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LembagaPenyiaran Publik