Ditemukan 13540 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau palal pasla
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2015 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/PID.SUS/TPK/2015/PN Mks
Tanggal 17 Juni 2015 — - MUHAMMAD JAFAR JAMHAL, S.Pd Vs. - JPU
99 — 24
  • atau22setidaknya sekitar jumlah tersebut, jumlah kerugian manabersesuaian dengan yang termuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jeneponto Nomor : 780/12/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Laporan Hasil PemeriksaanPerhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan PenyaluranBantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan oleh Sadr.Muhammad Jafar Jamhal,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPNegeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto TA. 2012 dan 2013.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiman telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAFAR JAMHAL,S.Pd selaku KepalaSekolah SMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto diangkat berdasarkanKeputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.211 Tahun 2010 tanggal 13Nopember 2010 tentang
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 1/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DESTY RERUNG, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KRISTOFOL RUDI HARTO BAO, SKM Diwakili Oleh : ARDY S YUSRAN, SH, MH
127 — 56
  • Kes dan ANDI JOHAN ARFAH tersebut sebagaiamadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 undangundang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-03-2011 — Upload : 30-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2454 K/PID.SUS/2010
Tanggal 17 Maret 2011 — Ir. MASRODI BIN BASTARI
63 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MASRODI tersebut sebagaimanadiatur dan diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-03-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 158 /Pid. Sus /2011 /PN.TK.
Tanggal 24 Maret 2011 — NATALIS YATI.S.Pd binti HASANUDIN
127 — 4
  • Bahwa Perbuatan terdakwa NATALIS YATI, S.Pd tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang undang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan Undang undang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 9/PID.TPK/2019/PT SMG
Tanggal 15 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIF WIBISONO, SH
Terbanding/Terdakwa : BENYAMIN Bin NGATIJO
97 — 53
  • tidak dapatmenemukan tanda bukti pengeluarannya. 4 Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank) 295.320.494, Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat 1.367.904.863, 5 Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan 7.573.000,antara LPJ dengan realisasi pekerjaan yangterpasang. 6 Total pengeluaran didukung dengan Bukti 300.821 .474,(Pengeluaran 1+2+3) Sub Jumlah (456) 1.059.510.389, Pembulatan 1.059.510.000, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)Halaman 31 Putusan Perkara No. 9/PID.SUSTPK/2019/PT SMGUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 22-06-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 4/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 19 Juli 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ASTIN REPELITA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HENDY WIJAYA
98 — 45
  • Perkara : PDS16/PEKAN/Ft.1/11/2017 tanggal 3 April 2018 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa tidak terbuktibersalah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan menbebaskanterdakwa dari dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa HENDY WIJAYAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 16-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 18/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 3 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : M. Ali Rizza, SH
Terbanding/Terdakwa : HJ. AFIAH Binti H. TAAT (Alm)
70 — 26
  • TAAT (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Hj. AFIAH Binti H.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2013 — Putus : 02-06-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 2 Juni 2013 — ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM
145 — 88
  • sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakahberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapatdipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam SuratDakwaan ; Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 14/Pid.TIPIKOR/2013/PN.ABMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1)jo.
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR: Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 15-09-2008 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 181 / PID.B / 2008 / PN SMP
Tanggal 15 September 2008 — IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN
109 — 26
  • denganPekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II sebesar Rp.12.027.273,18, ; bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut sejumlah Rp15.009.000 (lima belas juta sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telahterbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum denganDakwaan Alternatif , yaitu :Pertama : melanggar pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55Ayat ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;AtauKedua : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1KUHP jo.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-07-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 25 Agustus 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAMDANI, SE, Dkk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : INDRA GUNAWAN, S.E
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : HERLANGGA WISNU MURDIANTO, SH
79 — 30
  • Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,(2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MEN GADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Upload : 05-04-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 3/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS
Drs. H. ISHAK IBRAHIM, M.Pd
150 — 73
  • ISHAK IBRAHIM, M.Pd, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UUR.I No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidanadalam dakwaan Primair;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-08-2005 — Upload : 11-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538K/PID/2005
Tanggal 2 Agustus 2005 — H.ARlUS SAMPENO DT.S.GARANG, BA., H. ANWAR SYAMSUDDIN, dkk
153 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .~ Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDAIR :a Bahwa mereka terdakwa I H.ARIUS SAMPENO DT.S.GARANG, BA.Terdakwa IIT H. ANWAR SYAMSUDDIN, Terdakwa III FAIGI ASABAWAMENEWI, SH pgl. FAIGI Terdakwa IV MUHAMMAD YASIN.LC,Terdakwa V Drs. H. SA'ADOEDDIN bin AU ALWI, Terdakwa VI Hj.MARHAENI Z. AZWAR, Terdakwa VII H.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 07-09-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 5/PID.TPK/2016/PT MTR
Tanggal 26 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN SURYAWAN,SH
Terbanding/Terdakwa : RUSDY
98 — 39
  • Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekhilafan nyata dalammempertimbangkan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan, yang sesungguhnya unsur tersebut tidakterbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasardakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif subsidaritas yaitu:KESATUPrimair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Hal 65 dari 74 hal.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 7/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Nasrah Totoran
Terbanding/Terdakwa : Muhammad Alwi
83 — 59
  • dilakukan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SulawesiBarat dengan rincian sebagai berikut : N Uraian Nilai a Jumlah raalisasi pembayaran sesuai Rp.1.186.875.000,00kontrak b Jumlah Realisasi penyaluran benih padi Rp.653.637.500berdasarkan BAP Penyidik dan hasilKlarifikasi Kelompok Tani penerima danPPL G Jumlah Kerugian Keuangan Rp.551.237.500 Negara (ab) Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALW/I bersamasamadengan WAWAN GUNAVWAN tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangHalaman 24 dari 100 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2020/PT MKSUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-07-2021
Putusan PT GORONTALO Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO
Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terbanding/Terdakwa : AMIR I. UMAR, S.Pd Alias AMIR
153 — 86
  • HK: HA 1: HA 2: Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2021/PT GTO Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRwonnne Bahwa Terdakwa AMIR I.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Juni 2017 — HAZAIRIN, S.H., Bin H. ZAIDAN HASAN
96 — 39
  • Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makaterdakwa harus tetap ditahan dan terdakwa dalam hal ini ditahan maka sudahsewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dengan pidanayang akan dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena di Peradilan Tingkat BandingTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yanguntuk Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat Pasal
    2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor: 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor : 8Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturanperaturan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILIHalaman 95 dari 96 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2384 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; IR. Hery Purwanto, MSEE
94 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2010lain atau suatu korporasi, judex facti berpendapatunsur tersebut tidak terbukti mamun judex facti tetapmembuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Subsidairmelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, yang seharusnya judex facti tidak perlumembuktikan lagi.Bahwa Dakwaan kami disusun dengan dakwaan kombinasimelanggarPERTAMAPRIMAIR :Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.SUBSIDIAIR.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 4 Januari 2016 — ANENG RUSKANDI Bin APIN
66 — 29
  • penyalahgunaan dana SPP yaitu sebesar Rp.250.106.200, (dua ratuslima puluh juta seratus enam ribu dua ratus rupiah).Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara persidangan seluruhnya dianggap turut termuat danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan suratdakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu :Primair :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Subsider:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 23 April 2015 — HARI MUKTI, ST Bin (Alm) KASNAWI
111 — 45
  • Bin (Alm) KASNAWIsebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumSUBSIDAIR :13sense Bahwa terdakwa Hari Mukti, ST. Bin (Alm) Kasnawi selaku DirekturCV.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 8 Oktober 2014 — PRIHARTONO,S.Kom Alias ANTON Bin (Alm) H. SYAMSUDDIN
82 — 12
  • SYAMSUDDINdidakwadengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pida na sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang nomer 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomer31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 (1) ke1 KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pidana sebagaimana