Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan(4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdirevisi dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan,maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengangkat sumpahsebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg.

Salinan Putusan No 73/Pat.G/2018/PA Msh(aanwizjing) menyatakan terbukti perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat, kemudian harus pula dinyatakan sebagai fakta, makaharus dinyatakan dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan atas hukum, yaitusesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joPasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana

Salinan Putusan No 73/Pat.G/2018/PA MshMenimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukupalasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsurunsur yang terkandungdalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, oleh

Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patutmenjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in yudicio);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih duluketerangan dari keluarga atau orangorang yang dekat dengan suami atau isteri;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat denganPemohon sebagai saksi di persidangan

Di samping itu, Kedua orang saksi adalah orang dekatPemohon dan Termohon yang diyakini oleh Majelis Hakim mengetahui keadaanrumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu telahsesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg,.

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta PeraturanHalaman 11 dari 13 halamanPutusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA TteMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biayayang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlakudan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI1.

Put.No.0343/Pdt.G/2017/PA.Pbrketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalahHal 8 dari 14 hal.

Put.No.0343/Pdt.G/2017/PA.Pbrsama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasanperceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan olehPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuaidengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama jis.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;4.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusahaHal. 7 dari 18 Hal.

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.LKtermasuk dalam alasanalasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian denganalasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) danPasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagaiberikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran secara teruS menerus. (2). Perselisihan danpertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukunkembali. (3).

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuanHal. 10 dari 18 Hal.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasisebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa majelis hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmidan patut, sedangkan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai denganketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftarberdomisili di

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpahmenurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksisaksi secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksisaksi Penggugat tersebut, majelis hakim menilaiketerangan saksi dan saksi Il Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RINomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang RI Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputussecara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaituputusan yang dijatuhnkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok

Nomor 0533/Pdt.G/2017/PA.Utj.Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangandianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalilpermohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun olehkarena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindarirekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun

Bg.dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohonyang dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan para Saksi dandihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikahpada tanggal 13 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

Nomor 0533/Pdt.G/2017/PA.Utj.dalam Kitab Al Asybah Wa AnNazhoir halaman 62, yang telah diambil alihsebagai pendapat Hakim Majelis :a5 Modbus p$20 eb ab Maol J>Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari padameraih kemaslahatan (kebaikan);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

dengan register perkara Nomor1254/Pdt.G/2019/PA.JS, mengemukakan halhal sebagai berikut:iL,Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2007 telah dilangsungkan pernikahanantara Penggugat dengan Tergugat yang Sah berdasarkan AgamaIslam, yang kemudian dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam BukuNikah Nomor : ;Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalahSah menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;Bahwa setelah terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugatberdomisili tidak tetap dikarenakan Tergugat yang bekerja sebagaiAnggota Polri, dan terakhir berdomisili di Jakarta Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan LembaranNegara Nomor 3050);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil;5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan NarkotikaNasional;6.

Putusan No.1254/Pdt.G/2019/PA.JSquo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mempunyaiyuridiksi meliputi tempat kediaman Tergugat sebagaimana termaksuddalam Pasal 22 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;16.

Bahwa sebagaimana yang telah Kuasa Hukum Penggugat sampaikandan / atau uraikan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Hukumsebagaimana termaksud dalam Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;Berdasarkan apa yang Kuasa Hukum Penggugat uraikan tersebut diatas,mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan ;DALAM PETITUM1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.

berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenanganmemeriksa dan mengadili perkara ini;HIm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 08 April 2021Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmemanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimanaketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat(1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2)dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat(3) R.Bg;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalahHIm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 08 April 2021sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasanperceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan olehPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama

, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitusaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan dua orang saksi yang masingmasing bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXX WAN XXXXXXXXXKXXXXKXXKXKKXMenimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( xxxxxXxXXxXXXXXXxXxXx ) terhadapPenggugat (XxXxxxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXX ).4.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugatharus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetapmembebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatan, karenaperkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusussesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana

Pasal 1 huruf (a)dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan buktitersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, kKarenanya buktitersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telahterbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahuilagi alamatnya dengan jelas diwilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil gugatanPenggugatMenimbang

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (6) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskansalah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamadua tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanoa alasan yang sah atau karenahal lain diluaar Kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan gugatan tersebut harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuanalasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975dan Pasal 116 huruf (6) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu makagugatan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, jo.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, maka mengenai ketentuan dalam pasalpasal tersebut oleh MajelisHakim akan diuraikan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 Jo.

Putusan Nomor: 0397/Pdt.G/2015/PA.PIk.meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga idealyang diinginkan sebagaimana tertuang dalam AlQuran Surat 30 (A/Ruum) ayat21, yakni rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wa rahmah, tidak ada harapanlagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat

5,2Artinya:Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya,oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan denganmengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975

, Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, JoPasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan ataupejabat yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harimengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat di persidangan telahmelampirkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:800/SEKRT/U/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatankabupaten Langkat, tanggal 14 Juli 2017, sebagai memenuhi ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983

Stb.telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian sebagaimana diaturdalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, TentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secaramaksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamaidengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut danharus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutanperceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal283 R.Bg jo.

Pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KompilasiHukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuanPasal 308 dan 309 R.Bg.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

sebagai dasar mengajukangugatan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan posita dan petitumgugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulusyarat formalitas gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil,maka Penggugat tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 1990

memperoleh izin atau surat keteranganlebin dahulu dari pejabat , hal ini jelas dimaksudkan untuk sebagai syaratadministrasi saja bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukanperceraian untuk mewujudkan tertiod administrasi bagi Pegawai Negeri Sipildalam melakukan perkawinan ataupun perceraian dan hal ini juga ditindaklanjutidengan adanya Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Pemerintah Nomor 45 tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,menyebutkan"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh jjinatau surat keterangan terlebin dahulu dari pejabat;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,menyebutkan

atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah dipenuhi dalamperkara ini sehingga formalitas suatu gugatan bagi PNS untuk mnegajukangugatan cerai telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah mengetahui akankonsekuensi perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikanpasal 3,pasal 12 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa pasal 20 ayat(1) jo pasal 22 ayat (1) PeraturanPemerintah

Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, PeraturanPemerintah No : 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasalpasal RBg dan peraturanlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1.

Pasal 19huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcokansebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunyaadalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981"Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkanpasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : "Perkawinanbukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatuperjanjian suci, yang untuk memutuskannya

Indonesia NOMOR 45 TAHUN 1990TENTAN6 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL sebagaimana tercantum dalam pasal (3) ayatHal 5 dari 27 hal Put.

Pasal 19huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugattelah mengadaada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnyaHal 11 dari 27 hal Put.

Pasal 19huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcokansebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunyaadalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981"Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkanpasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : "Perkawinanbukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatuperjanjian suci, yang untuk rnemutuskannya

No 1060/Pdt.G/2018/PA.Grtberdasarkan Peraturan pemerintah Republik.

in judicio) dan mempunyaikualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan,sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkaratelah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran terusmenerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karenaalasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.

Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang jo.

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2002, tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapbkan menjadiUndangUndang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002, tentangPemberantasan Terorisme Menjadi UndangUndang, yang unsurunsurnyasebagai berikut;1. Unsur Setiap Orang;2.

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2002, tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadiUndangUndang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002, tentangPemberantasan Terorisme Menjadi UndangUndang, serta ketentuanketentuanhukum lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

Bahwa Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2001 tentang Impor dan atauPenyerahan Barang Kena PajakTertentu yang Bersifat Strategis yangDibebaskan dari Pengenaan PajakPertambahan Nilai sebagaimana telahdiubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007tanggal 1 Mei 2007, menyebutkan:Pasal 1 angka 1 huruf b:Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis adalah:b.

Putusan Nomor 328/B/PK/PJK/2014Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan Barang KenaPajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah berdasarkanPasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentangImpor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang BersifatStrategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007, diatur bahwa, Atas penyerahanBarang Kena Pajak

Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tersebutdi atas, mengatur bahwa pelengkap makanan hewan (Feed Supplement)termasuk dalam golongan sediaan premiks yang merupakan obat hewan;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 dan PeraturanMenteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 juga menjelaskanbahwa pelengkap makanan hewan (Feed Supplement) adalah suatu zatyang secara alami sudah terkandung dalam makanan hewan tetapijumlahnya perlu ditingkatkan melalui pemberian bersama makanan hewan,10.11.misalnya

Bahwa dengan demikian Crude Palm Oil (CPO) bukan merupakan bahanbaku utama pembuatan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentangImpor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang BersifatStrategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007, namun hanya sebagai pelengkap(Feed Supplement) yang dapat menambah nilai gizi

Putusan Nomor 328/B/PK/PJK/20141.Bahwa dalam surat penegasan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tersebut dan suratsurat penegasan lainnya dengan kasusserupa di dalamnya terdapat dasar hukum peraturan perundangundangandi atasnya yang menjadi pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2001, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992, Peraturan MenteriPertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007.

Hal ini sesuaidengan:Pasal Pasal 17 ayat (1) angka 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun1994 Tentang Rumah Negara jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994Tentang Rumah Negara bahwa Penghuni Rumah Negara yang dapatmengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syaratsyaratsebagai berikut:Pensiunan Pegawai Negeri:a. Menerima pensiun dari Negara;b. Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;c.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentangRumah Negara jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 TentangRumah Negara yang berbunyi, "Rumah Negara Golongan III adalahrumah negara yang tidak termasuk Golongan dan Golongan II yangdapat dijual kepada penghuninya";b.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentangRumah Negara jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 TentangRumah Negara huruf d berbunyi, "Penghapusan Rumah Negara dapatdilakukan antara lain karena dialinkan haknya kepada penghuni";c.

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentangRumah Negara jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 TentangHalaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 282 K/TUN/2016Rumah Negara yang berbunyi, "Rumah Negara yang dapat dialinkanhaknya adalah Rumah Negara Golongan III";d.

Pasal 17 ayat (1) angka 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994Tentang Rumah Negara jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994Tentang Rumah Negara yang berbunyi, "Penghuni Rumah Negara yangdapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:Pensiunan Pegawai Negeri:a. menerima pensiun dari Negara;b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;c.

Bahwa sebenarnya Penggugat dan penghuni rumah negara lainnya11.masih mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah negara tersebutdengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2005 tentang rumah negara yang pelaksanaannya diatur dalamPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentangTata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, danPengalihan Hak Atas Rumah Negara yang di dalamnya diatur

Suratkeputusan Tergugat tentang pemberitahuan pelaksanaanpengosongan rumah negara yang dihuni oleh Penggugatmelalui surat Nomor S405/WBC.09/2014 Tergugat hanyamemberi gambaran status hukum rumah negara, pengelolaanrumah negara oleh Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY danlainlain yang dihuni Penggugat tidak mendasari pada kepastianhukum seperti yang termuat dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1,2, 2a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2005

Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor S405/WBC.09/2014 tanggal 28 Mei 2014 masih menggunakanistilah rumah dinas padahal dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun1994 sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2005 yang menyatakan: Semuaperistilahan rumah negeri atau rumah dinas yang termuat dalamketentuan peraturan perundangundangan sebelum berlakunyaperaturan pemerintah ini dibaca rumah negara,3.

Pemerintah Nomor 40Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, Rumah Negaraadalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempattinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjangpelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri;Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2005 mengatur ruang lingkup Rumah NegaraGolongan

Pertimbangan hukum Judex Facti dalam keputusannya denganmemperhatikan pasalpasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1994 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 juncto PerpresNomor 11 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor22/PRT/M/2008 dan peraturan lain yang terkait;2.

Putusan Nomor 322 K/TUN/2014perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa danKantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapatjuga diumumkan dengan cara lain;Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, yang berbunyi: Sebelum sebidang tanah diukur,terlebih dahulu diadakan:Huruf a penyelidikan riwayat tanah dan;Huruf b penetapan batasbatasnya;Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, yang berbunyi:

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1972tentang kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah;3.

Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, yang secara hukumberdasarkan:e Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat(2), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentangPendaftaran tanah, yang pada intinya menerangkan dalam hal suatubidang tanah yang sudah diterbitkan hak atas nama orang atauHalaman 11 dari 29 halaman.

(Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Kalau. dianggapnyaperlu, maka selain pengumuman di kantor Kepala Desa danKantor Asisten Wedana itu Kepala kantor Pendaftaran tanah dapatjuga diumunkan dengan cara lain;Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, yang berbunyi: Sebelum sebidang tanah diukur,terlebih dahulu diadakan:Huruf a penyelidikan riwayat tanah dan;Huruf b penetapan batasbatasnya;Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, yang berbunyi: pekerjan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2)dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat(3) R.Bg;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan

/Pdt.G/2015/PA.Stb.Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkanbahwa Syigag adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suamidan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraiantelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebutdalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975, adalahsama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasanperceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan olehPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuaidengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama jis.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;5, Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .4.