Ditemukan 12155 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penadaan penyataan penetapan penadahan penahanan
Penelusuran terkait : Penataan ruang Tentang penataan ruang Dpw lsm inakor indonesia timur vs dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten mimika;; Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tangerang vs perkumpulan anti korupsi & kriminalitas indonesia (pakksa); Walikota tangerang selatan cq bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah) vs pt. hana kreasi persada; Sekretaris daerah kabupaten jepara Selaku ketua tim koordinasi penataan ruang daerah (tkprd) kabupaten jepara vs sutrisno Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pati vs setyo rini utami Turut termohon : kepala kantor pertanahan kabupaten pati;; Kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh vs pt nabilla utama;;
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 36/Pdt.G/2014/PNKdr
Tanggal 18 Maret 2015 — UMI HABIBAH
melawan
PT. BANK DANAMON Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA cq PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Divisi SEMM Malang Dkk
39 — 21
  • 1996 tentang HakTanggungan, Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (eksekusi langsungatau parate executie) melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan TergugatI yang mengajukan permohonan lelang atas obyek sengketa kepada Tergugat II tanpamempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk penjadwalankembali dan penataan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK VS IDA THAHIR
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah yang berbunyi: Untuk memperolehdata fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelahditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurutkeperluannya ditempatkan tandatanda batas di setiapsudut bidang tanah yang bersangkutan;Dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah yang berbunyi: Dalam penetapan batas bidang tanah padapendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadikdiupayakan penataan
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 15-07-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Nab
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
PT PACIFIC MINING JAYA
Tergugat:
PT INKO BERSATU INTERNASIONAL
227 — 151
  • Inko Bersatu Internasional, tertanggal 09 September 2014,diberi tanda T.9;Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan diKabupaten Nabire Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh DirekturJenderal Mineral dan Batubara yang diwakili Dede Suhendra dan DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Nabire yang diwakili oleh ClementKopeuw, tertanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda T.10;Fotocopy Rekomendasi Bupati Nabire Nomor 503/2073/SET TentangPemberian Status Clear & Clean di Direktorat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 PK/PDT/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. VS 1. H. SAMSON R, Direktur Utama PT Samson Jaya; 2. ANTON FIRMANSYAH, Direktur PT Samson Jaya dan PT BALAI LELANG SETAR
127 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dapat diadakan restrucing (penataan kembali) antara Penggugat denganTergugat, yaitu ditambah modal kembali Penggugat oleh Tergugat;Jadi diadakan perjanjian kredit baru dimana Penggugat ditambah modalkerja lagi oleh Tergugat sejumlah Rp20.000.000.000,00 karenaPenggugat sampai saat ini usahanya berjalan dan mempunyai prospekusaha yang baik untuk jual beli kopi;Hal ini sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tertanggal 12 November 1998. bukti P18;Berdasarkan Undang Undang Nomor
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pkb
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 88
  • Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada KantorWilayah, sebagai Anggota;e. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan PemberdayaanMasyarakat pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;f. Pejabat Kaupaten/Kota yang terkait dan yang bersangkutan, sebagaiAnggota;g. Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, sebagai Anggota;h. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagaiAnggota;.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 09-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 9 Oktober 2017 — JOKO BUDI WIRYONO melawan Drs. AGUS PRAMONO dkk
102 — 83
  • Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat syarat kedit yang menyangkut := Penambahan dana bank dan/atau; Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bungamenjadi pokok kredit baru, dan/atau; Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadipenyertaan dalam perubahan, yang dapat di sertaidengan penjadualan kembali dan/atau persyaratankembaili.9.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 25/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
Hj. Sri Wahyuni Modjo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Intervensi:
RIZAL RINAL
280 — 98
  • Pasal 17 ayat (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftarantanah, bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelahditetapkan letaknya, batasbatasnya dan menurut keperluannyaditempatkan tanda tanda batas disetiap sudut bidang tanah yangbersangkutan.(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanahsecara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadikdiupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihakyang berkepentingan.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus
Register : 22-11-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN CILACAP Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN Clp
Tanggal 25 Januari 2017 — 1.Broto manik moyo bin sagi eko Mulyawan 2.Hery Priyono Bin Sapar. 3.Subki Bin Toha. 4.Arif Supriyadi Bin Sakam 5.Paidi Bin Mulyadi
68 — 19
  • Penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus barang.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — SONNY ZAINHARD UTAMA vs. PT. SEKAR KANAKA LANGGENG, DK
88 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembuatan surat ukur;e Bahwa untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagipendaftaran tanah, bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur,setelan ditetapkan letaknya, batasbatasnya dan menurutkeperluannya ditempatkan tandatanda batas disetiap sudut bidangtanah yang bersangkutan;e Bahwa dalam penetapan batas bidangbidang tanah padapendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan;42.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 14-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD YUSUF, SH
Terdakwa:
BAMBANG KARTONO Als. BAMBANG Bin UBUCE
92 — 32
  • Lutra setelah selesai diverifikasi oleh tim verifikasilanjut ke Kasi Bina Keuangan dan Aset Desa,Kasi Bina KelembagaanDesa dan Adat, Kasi Penataan Desa dan Adat Dinas PMD Lutra gunadiketahui dan diparaf kemudian lanjut ke Kabid Bina PemerintahanPutusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Mks halaman 39 dari 90Desa guna untuk diketahui kemudian terakhir Kepala Dinas PMD gunamengeluarkan rekomendasi Pencairan Dana Desa.c.
    Lutra setelah selesaidiverifikasi oleh tim verifikasi lanjut ke Kasi Bina Keuangan dan AsetDesa,Kasi Bina Kelembagaan Desa dan Adat, Kasi Penataan Desa danAdat Dinas PMD Lutra guna diketahui dan diparaf kKemudian lanjut keKabid Bina Pemerintahan Desa guna untuk diketahui kKemudian terakhirKepala Dinas PMD guna mengeluarkan rekomendasi Pencairan DanaDesa.c.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
74 — 30
  • petunjuk dan arahan sesuai dengandisposisi atasan, mendisposisikan surat kepada bawahan, membagitugas kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,melaksanakan tugastugas yang berhubungan dengan pekerjaanumum, menyusun program tahunan sebagai bahan acuan dan pedomandalam melaksanakan tugas sekaligus untuk bahan evaluasi pada akhirtahun anggaran, memberikan bantuan teknis pada penanggulanganbencana alam, melaksanakan tugas pekerjaan umum yang tidak adadikerjakan oleh instansi lain, melaksanakan penataan
    Kasi Pekerjaan Umum sejakakhir bulan Nopember 2009.Bahwa Tupoksi saksi membantu tugas pimpinan, menerima petunjukdan arahan dari pimpinan, memeriksa, mengecek dan mengoreksi,mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas,melaksanakan tugas selaku Seksi Pekerjaan Umum, kemudianmelaksanakan penataan tempat pemakaman, melaksanakan tugas tugas bantuan teknis yang tidak tertangani oleh instansi lain.Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir.
    Faisal dan Elfian (Copy).Keputusan Kadis tentang penunjukan Pejabat Penataan Keuangan (Asli).Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel.Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari 2010WISMP.Laporan Keuangan tahun 2008 (asili).Perincian Objek tahun 2009 (asli).SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asili).Print Rekening Koran 2009.SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, Bulan Desember 2009 (asli).SSP tahun 2010 bulan April , Mei, SepTember, November 2010 (asili).Data Pembayaran yang belum Di
    Faisal dan Elfian (Copy).Keputusan Kadis tentang penunjukan Pejabat Penataan Keuangan (Asli).Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel.Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari 2010WISMP.Laporan Keuangan tahun 2008 (asli).Perincian Objek tahun 2009 ( asii ).SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 ( asli ).Print Rekening Koran 2009.SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, Bulan Desember 2009 ( asli ).SSP tahun 2010 bulan April , Mei, SepTember, November 2010 (asli ).Data Pembayaran yang belum
    Faisal dan Elfian (Copy).Keputusan Kadis tentang penunjukan Pejabat Penataan Keuangan(Asli).Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel.Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari 2010WISMP.Laporan Keuangan tahun 2008 (asili).Perincian Objek tahun 2009 (asli).SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asili).Print Rekening Koran 2009.SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, Bulan Desember 2009 (asli).SSP tahun 2010 bulan April , Mei, SepTember, November 2010 (asli).Data Pembayaran yang belum Di SPJ
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 23-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 385/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
245 — 89
  • penyiapan dan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaanpenugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dibidang pengadaan tanah untukkepentingan umumPasal 12:Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur Jawa Barat :a. melakukan penyesuaian rencana Tata Ruang wilayah dengan trase jalursebagaima dimaksud dalam pasal 2, sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan di bidang penataan
    Bdg.Pasal 14:Dalam rangka pelaksanaanpenugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,Bupati Purwakarta, Bupati Bandung Barat, dan walikota Bandung melakukanpenyesuaian rencana Tata Ruang wilayah dengan trase jalur sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penataan ruang4.
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 13-02-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN KEBUMEN Nomor 45/Pid.B/2014/PN Kbm
Tanggal 7 Agustus 2014 — MASMUDIN, S.Ag Bin H. MUHTAR UMAR
94 — 7
  • I, selain tenaga honorerK.I, saksi juga pernah mengajukan pengusulan tenagakontrak dalam penataan tenaga Honorer K.IBahwa dasar terdakwa melakukan pendataan tesebut adalah:Memenuhi perintah sebagaimana sosialisasi tentangpendataan tenaga honorer K.I sesuai dengan suratedaran Menpan dan RB nomor 5 tahun 2010.Memenuhi permintaan Kanwil lewat telephone untukmelakukan pendataan tenaga kontrak;Bahwa Yang sosialisasi pendataan honorer K.1 di KanwilJawa Tengah adalah Kasubag TU dan Analis KepegawaianKemenag
    Saksipercaya kepada analisis kepegawaian yang mempunyaitugas untuk memeriksa berkasberkas tersebut;Bahwa ada beberapa Kemenag di Kanwil Jateng yangmengusulkan tenaga kontrak dalam penataan tenagahonorer K.1, yaitu Kemenag Kabupaten Cilacap, KemenagKabupaten Banyumas, Kemenag Kabupaten Magelang(terdakwa menunjukkan contoh surat pengantar masingmasing Kemenag yang disebut tersebut;Bahwa Kemenag Kabupaten Kebumen pernah melakukan entridata ke Kanwil Jateng, dari Kemenag Kabupaten Kebumenyang berangkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2502 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Januari 2016 — SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos., DK
79 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DanielWakerkwa, rute BiakNabire pada tanggal 18 November 2012;Boarding Pass Susi Air kode booking AODKXC, boarding pass GarudaIndonesia GA651 tanggal 12 November 2012 BiakUjung Pandang,boarding pass Garuda Indonesia GA650 tanggal 18 November 2012Ujung PandangBiak, boarding pass Merpati kode booking M4SZY9;Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/481/SPPD/XI/2012 di Nabiretanggal 31 Desember 2012;Surat Tugas No. 800/3824/2012, ditujukan kepada Eny Mangalio, untukmengikuti Sosialisasi kebijakan program penataan
    DanielWakerkwa, rute BiakNabire pada tanggal 18 November 2012;Boarding Pass Susi Air kode booking AODKXC, boarding passGaruda Indonesia GA651 tanggal 12 November 2012 BiakUjungPandang, boarding pass Garuda Indonesia GA650 tanggal 18November 2012 Ujung PandangBiak, boarding pass Merpati kodebooking M4SZY9;Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/481/SPPD/X1/2012 diNabire tanggal 31 Desember 2012;Surat Tugas No. 800/3824/2012, ditujukan kepada Eny Mangalio,untuk mengikuti Sosialisasi kebijakan program penataan
    DanielWakerkwa, rute BiakNabire pada tanggal 18 November 2012;Boarding Pass Susi Air kode booking AODKXC, boarding pass GarudaIndonesia GA651 tanggal 12 November 2012 BiakUjung Pandang,boarding pass Garuda Indonesia GA650 tanggal 18 November 2012Ujung PandangBiak, boarding pass Merpati kode booking M4SZY9;Kwitansi untuk pembayaran SPPD No. 094/481/SPPD/XI/2012 diNabire tanggal 31 Desember 2012;Surat Tugas No. 800/3824/2012, ditujukan kepada Eny Mangalio, untukmengikuti Sosialisasi kebijakan program penataan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-11-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 — Hj. NILMA SARI A. Kep, AM. Kes Pgl. NILMA
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerahditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama ataunomenkaltur, tugas pokok dan susunan organisasi masingmasingsatuan kerja perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariatDPRD, dinas, badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lainsesuai ketentuan peraturan perundangundangan;c.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-03-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 2 Mei 2017 — MUHAMAD BAHRUDIN Bin ABDUL KADIR
84 — 28
  • untuk membahas permasalahan ini ;17.Tanggal 02 September 2014 dilakukan musyawarah antara PTKAM bersama dengan Kepala Desa Binawara dan Sekdes yangintinya ;1.Bahwa Kepala Desa dan masyarakat Desa Binawaramengakui dan mengetahui bahwa keberadaan HGU PT KAMsebagian berada didalam wilayah Binawara ;2.Desa Binawara dan PT KAM akan melaksanakan tata batasHGU dengan Desa Binawara disaksikan oleh Camat KusanHulu dan juga instansi yang berwenang ;3.Desa Binawara dan Desa Anjir Baru bersamasamamelakukan penataan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-11-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 97/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 22 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : Supardi S Diwakili Oleh : Supardi S
Terbanding/Tergugat III : CAMAT MEUREUBO
Terbanding/Tergugat I : Ilatung
Terbanding/Tergugat IV : Kedpala Desa Balee
Terbanding/Tergugat II : Direktur PT. MIFA BERSAUDARA
56 — 33
  • Mifa Bersaudara atas tanahhalaman 10 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PTBNA22.23.24.berikut tanaman karet diatas tanah milik Penggugat telah merubah padabentuk pysik tanah serta penggunaan atau peruntukannya yang untuk saatini Sangat tidak mungkin dilakukan penataan ulang untuk mengembalikankondisi phisik tanah tersebut pada keadaan seperti semula;Bahwa, ketika tanaman karet (Hevea brasiliensis) yang diperjual belikanTergugat llatung kepada Tergugat II PT.Mifa Bersaudara di tahun 2012,usia pohon karet
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 35/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
SENTI SIGALINGGING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
Intervensi:
ALBERT SITANGGANG
181 — 136
  • Pembuatan surat ukur.Pasal 17 ayat (2), berbunyi: Dalam penetapan batas bidangtanah pada pendaftaran secara sistematik dan sporadikdiupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan;Pasal 18 ayat (1), berbunyi: Penetapan batas bidang tanahyang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belumterdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada suratukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengankeadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia Ajudikasidalam pendaftaran
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-08-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 77/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 21 Desember 2021 — Penggugat:
H. Sukawi Sutarip, S.E., S.H., M.H.
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Intervensi:
TAN YANGKY TANUPUTRA
583 — 406
  • (fotokopi sesuai denganfotokopinya);Surat dari Kantor Dinas Penataan Ruang Kota SemarangNo. 591/2095/2021 tanggal 28 Mei 2021. Perihal : Informasijalan Lamongan Timur III. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :560/Pdt.G/2020/PN.Smg. tanggal 16 Juni 2021. (FotokopiPutusan Perkara Nomor : 77/G/2021/PTUN.SMG, Him. 33 dari 52 Halaman17. P1718. P1819. P19sesuai salinan);Keterangan Rencana Kota Nomor : 591/475/DISTARU/11/2020 tertanggal 03 Februari 2020.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Juni 2016 — Drs. Ec. H. TRI HARSONO, selaku Ketua Umum Puskopkar Jatim, VS Hj. SOEPRIHARSIH, ahli waris H. Iskandar, DKK
163 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyampaikan kepada Bank Tabungan Negara rencana penyelesaiankredit Puskopkar Jatim kepada Bank Tabungan Negara;Bahwa berdasarkan atas surat tersebut, Penggugat telah melakukanpendataan dan penataan kembali asset tanah milik Puskopkar Jatim(Penggugat) yang terletak di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, KabupatenSidoarjo, guna penyelesaian pengembalian pinjaman kredit kepada BankTabungan Negara Cabang Surabaya, telah memanggil dan melakukanpertemuan dengan Tergugat , Il, Ill, IV, V (ahli waris almarhum