Kpts.350/Expl.IX/71tanggal 04 Desember 1971 status pekerjaan sebagai pegawai tetapPLN dan para Terdakwa tersebut yang sehariharinya bekerja di PT.PLNAPJ Malang mengetahui ada aturan baru tentang pekerjaan outsorsingyang boleh mengerjakan pekerjaan di PT.PLN harus berbadan hukumyang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), dengan aturan baru tersebutmaka anggota koperasi Pelita Sejahtera membuat inisiatif untuk mendirikanPT ( Perseroan Terbatas ) dengan tujuan agar dapat mendapatkanpekerjaan di PT.

menguraikan mengenaiapa yang dimaksud dengan permohonan atau yurisdiksi voluntair;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndangNomor 14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa danmemutuskan perkara yang bersifat sengketa, akan tetapi di Samping ituberwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksivoluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan, namunkewenangan itu terbatas

pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan, memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampaipada halhal yang ada urgensinya, itu pun dengan syarat jangan sampaimemutus perkara voluntair yang mengandung sengketa yang harus diputussecara contentious;Menimbang, bahwa terhadap perkara voluntair yang bersifat sepihakatau ex parte tersebut harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja; Hanya boleh terhadap masalah

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel foto copyRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT. WEI LING yang telah rusak atausobek, dikembalikan kepada pihak Kantor Notaris KI AGUSDAUD, SH.MKn. melalui saksi MUHAMMAD UKASYAH ;; 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah ) ; hal 2 dari 13 hal. put.no. 129/PID/2013/PT.SmgMembaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) bendel foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT. WEI LING yang telah rusak atausobek, dikembalikan kepada Kantor Notaris Ki Agus Daut,SH.MKn. ;hal 6 dari 13 hal. put.no. 129/PID/2013/PT.Smg4.

Buddhayana Cetya Paramita sesuai CatatanPernikahan Buddhis yang dikeluarkan Vihara Cetya Paramita MedanSunggal , Catatan No.1296 PMCP No.Urut 00587 ;Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon atas namaRaymond Cheah Sin Liang telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :1.Mackenzie Raylis Cheah Wei Han, lahir di Medan tanggal 18122006,sesuai kutipan akta kelahiran No.38/2006 Tanggal 27 Desember 2006Dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, Sebagai SubjekAFFIDAVIT (Warga Negara Ganda Terbatas

yaitu Warga NegaraIndonesia dan Warga Negara Malaysia, UU No.11 Tahun 2006 yangberlaku Efektif Agustus 2006)Marceline Raylis Cheah Wei Rue, lahir di Medan tanggal 28112009sesuai kutipan akta kelahiran No.459/U/Mdn/2010 Tanggal 20 Januari2010 Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan,Sebagai Subjek AFFIDAVIT (Warga Negara Ganda Terbatas yaituWarga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia, UU No.11 Tahun2006 yang berlaku Efektif Agustus 2006)Marcella Raylis Cheah Wei Xin, lahir

tabrakan tersebut mengakibatkan saksi korban FerriSufriyadi mengalami Iluka robek dan patah tulang pada paha sebelahkanan sebagaimana berdasarkan Visum et repertum dari Rumah SakitUmum Permata Medical Center Nomor : 01/VER/VI/2017 tertanggal 05Mei 2017, demikian pula saksi korban Ade Listiyani mengalami luka lecetdi dahi dengan bentuk tidak beraturan, pada tungkai bawah kanandidaerah paha ada kelainan bentuk, luka lecet ukuran diameter 1 x 1 cm,terdapat suara tulang yang saat diraba dengan pergerakan terbatas

depan, juga mengakibatkan saksi korban Ferri Sufriyadi mengalamiluka robek dan patah tulang pada paha sebelah kanan sebagaimanaberdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum PermataMedical Center Nomor : 01/VER/VI/2017 tertanggal 05 Mei 2017,demikian pula saksi korban Ade Listiyani mengalami luka lecet di dahidengan bentuk tidak beraturan, pada tungkai bawah kanan di daerahpaha ada kelainan bentuk, luka lecet ukuran diameter 1 x 1 cm, terdapatsuara tulang yang saat diraba dengan pergerakan terbatas

TIk dan Pemohon Ill serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkanketerangan saksisaksi tersebut telah ternyata Pemohon dan Pemohon Ilmempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini(persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon dan Pemohon Ilmempunyai hak mengajukan perkara permohonan PengesahanPerkawinan/Istbat Nikah ini;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapatdiajukan terbatas mengenai halhal yang secara /imitatif diatur menurut Pasal 7ayat

TIkyang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam menyatakan bahwa: ltsbat nikan yang dapat diajukan kePengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: a.adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya aktanikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunyaUndangUndang

KUMALA HAYATI ABADI, sebuah Perseroan Terbatas (PT) yangdidirikan menurut hukum Negara Indonesia,berkedudukan di Jalan Ogan No.12 Surabaya, untukselanjutnya disebut sebagai............ TERMOHON PAILIT 1;2. Bapak MALIK SHOLIHIN, selaku Direktur PT.

Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KUMALA HAYATI ABADPNo.185, tertanggal 10 Juni 2008, bukti P.27 ;13. Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor:AHU.AH.04.03106 Kepada : LUCKY KARTANTO, SE., S.H., M.S.A., Ak.

Padahal sesuai denganUndangUndang No. 1 Tahun 1999 juncto UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Akta Pendirian PT.Aspalindo Sejahtera Mandiri mengharuskan atau mewajibkanDireksi untuk melibatkan Komisaris jika melakukan tindakan atauperbuatan yang mengikat Perseroan dengan pihak ketiga;Bahwa pada tanggal 26 November 2005 Syamsul Bunadi (mertuaTergugat Yusuf Tyos) menyurat kepada Komisaris PT.

UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas danlebin khusus melanggar Pasal 11 angka 3 huruf aAnggaran Dasar Pemohon Kasasi (Bukti T5);d.

wanprestasi ; Menimbang bahwa akan tetapi dikabulkannya petitum pada garisdatar kelima pada angka kedua tentang ganti rugi immateriil adalah kurangtepat sebab dalam wanprestasi rumpun penggantian yang dimungkinkan adalahcosten ,scaden dan interesen , sehingga hukum perdata tidak mengatur adanyapenggantian yang bersifat immateriil untuk wanprestasi dan ganti rugi immateriilitu dikenal dalam perbuatan melawan hukum; Menimbang bahwa pengaturan ganti rugi imamateriil dalam perbuatanmelawan hukum juga terbatas

keadaan ;Menimbang bahwa selain itu ganti rugi immateriil juga dapat dimintakanterhadap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan cacat atau lukakorban selain dapat menuntut biaya pengobatan juga dapat menuntutpenggantian kerugian yang disebabkan oleh luka dan cacat tersebutpenghinaan juga berhak menuntut untuk memperoleh ganti rugi sertapemulihan kehormatan dan nama baik ( pasal 1371 BW dan 1372 BW) ;Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,Maka...Scanned with CamScanner itupun terbatas

hanya satu pihak ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No3139K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndang No 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok KekuasaanKehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkarayang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu berwenangjuga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair(voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan, namunkewenangan itu terbatas

Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada PengadilanNegeri diberi Kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yangbersifat sepihak atau exparte dalam keadaan : Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ; Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukansendiri oleh undangundang yang menegaskan tentang masalah yangbersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentukpermohonan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana

Satria Investa bukan merupakan badan hukum, karenatidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 7Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat selakuPimpinan PT. Satria Investa lah yang bertanggung jawab secaraHal. 11 dari 24 Hal. Perk. No.122/Pdt.G/2012/PN.

Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka statusperkawinan lama pemohon dengan akta nikah patut untuk dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian halnya dengan statusperkawinan lama pemohon II dengan akta nikah patut dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa sifat kasuistik ini bersifat spesifikasi yang tidak dapatdigeneralisasi dengan perkara serupa pada permohonan isbat secara normatifsehingga poertimbangan ini hanya berlaku pada perkara isbat dengan sifatkasus terbatas

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yangberkenaan dengan :Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Gtloa. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;b. hilangnya akta nikahc. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinand. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.SkmMenimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 adalah Foto Kopi kartuTanda Penduduk atas nama TTermohon yang dikeluarkan oleh dinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, menurut MajelisHakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapatdipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapatdiajukan terbatas mengenai halhal yang secara /imitatif diatur menurut Pasal 7ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.SkmMaka itsbat nikah bagi para NAMA dan NAMA akan dapat menolakkemafsadatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam menyatakan bahwa: Itsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: a.adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya aktanikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi

resmi bergabung dalam sistem P2APST(Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat ) padatanggal 3 Oktober 2011 yang untuk pertama kalinya dilaunching di gedung pusatPT.PLN Batam, Dimana layanan pembayaran tagihan listrik bagi kKonsumendapat dilakukan di Bank maupun Kantor Pos yang telah menjalin kerjasamadengan Pemohon ;Bahwa sebelum adanya sistem baru tersebut segala bentuk pembayarantagihan rekening listrik hanya dapat dibayarkan melalui loketloket milikPemohon yang jumlahnya sangat terbatas

Pemohonsehingga pembayaran tagihan listrik dapat dilakukan kapan dan dimana saja.Bahwa dengan sistem baru tersebut pelanggan/konsumen tidak hanya dapatmembayar tagihan listrik di BRI, BNI maupun Kantor Pos saja, tapi dapatpula melakukan pembayaran tagihan listrik di 43 bank yang ada di seluruhIndonesia.5Bahwa dengan sistem baru tersebut akan sangat membantu pelanggan/konsumen listrik dari Pemohon, dimana tidak perlu lagi harus mendatanganiloketloket pembayaran milik Pemohon yang jumlahnya sangat terbatas

Bahwa pada bulan Januari 2012, di dalam rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat sangat perhitungan mengenai masalah keuangan dan jikaTergugat mempunyai uang, Tergugat sendiri yang mengelolanya, nantiPenggugat meminta baru Tergugat akan memberikannya, sehingga untukkebutuhan seharihari Penggugat dan Tergugat sangat terbatas;5.

Tergugat, namun tidakberhasil.Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai denganTergugat pada pokoknya adalah pada bulan Januari 2012, di dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisinan dan pertengkarandisebabkan karena Tergugat sangat perhitungan mengenai masalah keuangandan jika Tergugat mempunyai uang, Tergugat sendiri yang mengelolanya, nantiPenggugat meminta baru Tergugat akan memberikannya, sehingga untukkebutuhan seharihari Penggugat dan Tergugat sangat terbatas

resmi bergabung dalam sistem P2APST(Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat) padatanggal 3 Oktober 2011 yang untuk pertama kalinya di/aunching di gedungpusat PIT PLN Batam, dimana layanan pembayaran tagihan listrik bagikonsumen dapat dilakukan di Bank maupun Kantor Pos yang telah menjalinkerjasama dengan Pemohon;Bahwa sebelum adanya sistem baru tersebut segala bentuk pembayarantagihan rekening listrik hanya dapat dibayarkan melalui loketloket milikPemohon yang jumlahnya sangat terbatas

Pemohon sehinggapembayaran tagihan listrik dapat dilakukan kapan dan dimana saja;Bahwa dengan sistem baru tersebut pelanggan/konsumen tidak hanya dapatmembayar tagihan listrik di BRI, BNI maupun Kantor Pos saja, tapi dapat pulamelakukan pembayaran tagihan listrik di 43 bank yang ada di seluruh Indonesia;Bahwa dengan sistem baru tersebut akan sangat membantu pelanggan/konsumen listrik dari Pemohon, dimana tidak perlu lagi harus mendatangi loketloket pembayaran milik Pemohon yang jumlahnya sangat terbatas

BAJ/01.05/2007/0063 tanggal 14 September 2007, 1(satu) bendel foto copy legalisir Invoice dari Nice Express Travel Service Limited,No.51193 Tgl. 21 April 2007, senilai HK$ 36,556 dan Invoice Airtour Tgl. 4 April 2007senilai HK$ 1.320, 1 (satu) bendel f6to copy legalisir Invoice dari Travel senilai Rp.1.900.000, dan 1.560, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat (email) Denny Lau keSurya Kumiawan (Accounting BAJ) Tgl. 20 September 2007, 1 (satu) bendel foto copylegalisir Akte pendirian Perseroan terbatas

BAJ No. 0289511.824.271, Tgl. 30 juni 2006, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perseroan Terbatas no. TDP.09.05.1.51.44756, Tgl. 21 Juli2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nornor Pokok Wajib pajak (NPWP) No.01.849.794.1 022.000, 1 (satu) lembar f6to copy legalisir Surat keterangan DomisiliPerusahaan, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi penerimaan dannpengeluaran dana tetap terlampir dalam berkas perkara.5.

BAJ/01.05/2007/0063 tanggal 14September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Invoice dari NiceExpress Travel Service Limited, No.51193 Tgl. 21 April 2007, senilai HK$36,556 dan Invoice Airtour Tgl. 4 April 2007 senilai HK$ 1.320, 1 (satu)bendel f6to copy legalisir Invoice dari Travel senilai Rp. 1.900.000, dan1.560, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat (email) Denny Lau ke SuryaKumiawan (Accounting BAJ) Tgl. 20 September 2007, 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akte pendirian Perseroan terbatas

BAJ No. 0289511.824.271, Tgl. 30 juni 2006, 1 (satu) lembar foto copylegalisir Tanda Daftar Perseroan Terbatas no.

BAJ No. 0289511.824.271, Tgl. 30 juni 2006, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perseroan Terbatas no. TDP.09.05.1.51.44756, Tgl. 21 Juli2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nornor Pokok Wajib pajak (NPWP) No.01.849.794.1 022.000, 1 (satu) lembar f6to copy legalisir Surat keterangan DomisiliPerusahaan, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi penerimaan dannpengeluaran dana tetap terlampir dalam berkas perkara5. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan6.

milik Ahmad Drianus sedangkan 1 (satu) unit handphonesamsung GTE1205T yang digunakan untuk melakukan komunikasidengan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau penjualanemas;Bahwa Terdakwa dan Ahmad Drianus tidak memiliki Izin UsahaPertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, yangselanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas

menjual kepada Toko Assyifa sinar paris bangkoTerdakwa dan saksi telah menawarkan emas milik saksi kepada beberapatoko yang ada di pasar bangko namun tidak ada yang bersedia untukmembelinya; Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan yangselanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPRadalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas

Ahmad Drianus telah menawarkan emas milik Ahmad Drianus kepadabeberapa toko yang ada di pasar bangko namun tidak ada yang bersediauntuk membeli emas milik Anmad Drianus tersebut;Bahwa Terdakwa dan Ahmad Drianus tidak memiliki Izin UsahaPertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebutIPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas

menjual mineral emas yang bukan dari pemegang IUP atau IPR atau IUPKsehingga Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009tentang pertambangan mineral dan batubara; Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Drianus tidak memiliki Izin UsahaPertambangan yang selanjutnya disebut JUP adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, yangselanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas

izin usaha pertambangan khusus serta tidak mempunyai IUP, IPRatau IUPK yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwasaat ditangkap Terdakwa tidak mengetahui tentang Izin Usaha Pertambanganyang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPRadalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas

, Narkotika Golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danuntuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatHalaman 18 dari 35 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2021/PN Btmpersetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan (Pasal 8 ayat (2)); Bahwa Narkotika Golongan dilarang diproduksi dan/atau digunakandalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

suntikan; Menolong orang sakit dalamm keadaan darudat denganmemberikan Narkotika melalui suntikan, atau Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4)); Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yangdiserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapatdiperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5)); Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis,dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalamjumlah terbatas

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut :Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal1); Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)); Bahwa dalam jumlah terbatas

, Narkotika Golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danuntuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelahmendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala BadanPengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2)); Bahwa Narkotika Golongan dilarang diproduksi dan/atau digunakandalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1)); Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang

suntikan; Menolong orang sakit dalamm keadaan darudat denganmemberikan Narkotika melalui suntikan, atau Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4)); Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yangdiserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanyadapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5)); Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis,dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalamjumlah terbatas

KARTIKA JEMAJA JAYA, suatu perseroan terbatas Penanaman ModalAsing (PMA) yang didirikan berdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia yang beralamat di Jl. D. . Panjaitan Km. 7, Hotel Halim,Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini diwakili olehTAN LAM ENG, pekerjaan Direktur PT. Kartika Jemaja Jaya, WargaNegara Malaysia, Pemegang Pasport Negara Malaysia NomorA33388079 dan Kartu Pengenal Malaysia Nomor 680527105127,bertempat tinggal di Jl. D.l.

Berdasarkan Akta Berita AcaraRapat Perseroan Terbatas PT. Kartika Jemaja Jaya Nomor 71,tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Titieklrawati S., S.H. di Jakarta yang telah mendapat pengesahan olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0001383.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 28 Januari 2015, danoleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT.

Fotokopi(Sesuai dengan aslinya dan lampiran fotokopi dari fotokopi) ...se seseseeeecacacsesesaacsesesesecacacsesesecatsesesesececaeaesasaceeeeeeetataeeeeeeataes (Bukti P5);Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

., Notaris di Jakarta (sesuaiCET (USING erence ens gsamen scorned enneenemmneysnemsmonearsammntvsns (Bukti P6);Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0001383.AH.01.02.Tahun 2015 tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PTKartika Jemaja Jaya tertanggal 28 Januari 2015 (sesuai denganASIINYA) oo. eeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeseeeaeeaeeeesaeeeetaeeeeeaeeeeseaneaees (Bukti P7);Paspor Warga Negara Malaysia atas nama Tan Lam Eng No.Pasport: A33388079

(Bukti P31);Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor:503/2513/4.6.03.05/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu KotaTanjungpinang (Sesuai dengan aslinya) ..........: cee (Bukti P32);Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/2512/4.6.03.04/2015atas nama Kartika Jemaja Jaya, PT tertanggal 5 Agustus 2015yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Izin Terpadu KotaTanjungpinang (Sesuai dengan aslinya) ...........ceee (Bukti P33);Foto Sosialisasi