Ditemukan 129654 data
32 — 7
dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umumselanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetapdengan gugatannya;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktibukti ke persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 10 Juli 2000yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, KotaPONTIANAK, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya;Bahwa atas permohonan Penggugat untuk dibebaskan
untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahyang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor : 885/Pdt.G/2011 /PA.Ptk,tanggal 22 Maret 2012, Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma cuma,maka oleh karenanya Penggugat dapat dibebaskan
30 — 10
dan terakhir tinggal di Desa xxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anakyang saat ini dalam asuhan Tergugat; Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanrukun dan harmonis, namun setelah 14 tahun menikah mulai terjadipertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat cemburukepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan lakilaki lain; Bahwa, Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada polisi atastuduhan perselingkuhan, namun dibebaskan
tinggal di Desa xxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anakyang saat ini dalam asuhan Tergugat; Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanrukun dan harmonis, namun setelah 14 tahun menikah mulai terjadipertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomidan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugatselingkuh dengan lakilaki lain; Bahwa, Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada polisi atastuduhan perselingkuhan, namun dibebaskan
54 — 22
untuk membuktikandakwaan itersebut hanya berupa kesimpulan dari keterangan saksi yangbersifat de auditu (mendengar dari orang lain) tidak melihat secara langsungsehingga dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaksependapat dengan seluruh pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa oleh karena dipandang tidak terpenuhi dalampenerapannya, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh itu terdakwaharus dibebaskan
dari segala dakwaan ;Menimbang, bahwa terhadap terdakwa harus dipulihnkan dalamkedudukan, harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 3 April 2017 No.8/Pid.B/2017/PN Dgl tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkandan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sepertitersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segaladakwaan
24 — 11
sebagaiPemohon Il;Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksisaksi di depanpersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il, telah mengajukan suratPermohonannya tanggal 27 November 2014 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register Nomor: 0088/Pdt.P/2014/PA.Pspk pada tanggal 27 November 2014 mengajukanPermohonan Pengesahan Nikah beserta permohonan agar dibebaskan
yaitu untuk masa depan pendidikan anakanak Pemohon dengan Pemohon II yaitu untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon,oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan ParaPemohon telah dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala DesaMompang Nomor 474/104/539/11/2014 tanggal 26 November 2014 parapemohon termasuk keluarga miskin, Majlis berkesimpulan dapat memberi jjinkepada para pemohon untuk berperkara secara CumaCuma (prodeo),olehsebab itu Pemohon dibebaskan
482 — 277
BBE; Tanah seluas 75 Ha tersebut telah dibebaskan dandiganti rugi oleh PT. BBE pada tahun 1996;Berdasarkan dokumen perusahaan saat pembebasanlahan, maka tanahtanah yang dibebaskan tersebutmemiliki surat pelepasan hak atas tanah; Saksi mendapat laporan dari saksi SURAHMAN selakuSatpam yang menyampaikan ada tanah milik PT. BBEyang terletak di Kelurahan Bukit Pinang KecamatanSamarinda Ulu Kota Samarinda dipatok orang; Setelah saksi cek, ternyata tanah yang dipatoktersebut benar tanah milik PT.
BBE yang telah dibebaskan atau telahdiganti rugi PT. BBE dari masyarakat pada tahun 1996, danuntuk lokasi tanah yang dijual terdakwa BILUNG LAENG kepadasaksi H. TURSINO seluas + 1 Ha merupakan tanah milik PT.BBE yang diperoleh dari pelepasan hak dari H. HASAN TIYOEseluas 2.0518 Ha berdasarkan barang bukti suratsurat tanahsebagaimana terlampir. Dengan terdakwa BILUNG LAENG menjualtanah milik PT.
13 — 4
Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yangtimbul dalam perkara inl;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER $: 2222222 2222 noo none nnn nnn n nenaMenyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxx) dan Pemohon II(Xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 1990 di Sijambu RT.02RW. 06 Desa Paninggaran Kecamatan
KantorCatatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyiPasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan 22 nnn none nnn nn nnn nnn nnn nnn n nnn n neeMenimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkandalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara inidisidangkan dengan hakim tunggQal;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalampetitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan
dari biaya perkara(prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat KeteranganTidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuaiketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN1.
86 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;Memulihkan hakhak dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;5. Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti nomor 24 berupa uang tunai sebesar Rp275.000.000,00(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yaitu: (sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Andi Rifai, MSi): (sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikankepada saksi Sartiman Mbeo, S.H.)
Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2019/PN Pal tanggal 15Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dan oleh karena ituTerdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair PenuntutUmum tersebut, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;3.
yangdimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwaputusan judex facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a/b/cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditahan dan pernah ditahan oleh:1Dandim 0307/Tanah Datar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hariterhitung sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 23September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan SementaraNomor: Kep/08/IX/2013 tanggal 4 September 2013;Danrem 032/WBR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep/70/IX/2013 tanggal 23 September 2013;Dibebaskan
HanafiahSM, sehingga tidak terbukti Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotikasebagaimana dakwaan Oditur Militer;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotikagolongan bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan Oditur Militer, sehinggaTerdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer;Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi Oditur Militer,berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan
kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkanputusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor 77K/PMTI/BDG/AD/IX/2015tanggal 1 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I03Padang Nomor 205K/PM.I03/AD/XII/2014 tanggal 12 Maret 2015, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer dikabulkan, namun karena Terdakwa dibebaskan
39 — 24
Peraturan PemerintahNomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka sepatutnya biayaperkara patut dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi sesuai denganpermohonan para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara
inidisebabkan miskin dan kemudian Ketua Mahkamah Syariyah Blangpidietelah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkarayang isinya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk bebas biayaperkara (prodeo), maka para Pemohon dibebaskan membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 273 dan274 RBg maka menurut Majelis, para Pemohon dapat dibebaskan daripembebanan biaya perkara dan pembebanan biaya dimaksud dibebankankepada negara dalam hal ini
8 — 0
Bahwa berhubung Penggugat tergolong warga yang tidak mampusesuai dengan Surat keterangan dari Kantor Dinas Sosial Kota SurabayaNomor: 460/10491/436.7.7/2021, maka Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Surabaya agar dibebaskan dari biaya perkara;9. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepadaketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil danmemeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusansebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
sebagaiPendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:dil ails jlo ant ol soles ol jie jini olsArtinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidakdiketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskandengan didasarkan pada buktibukti (persaksian);Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1558/Pat.G/2021/PA.SbyMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukberperkara secara cumacuma telah dikabulkan oleh majelis hakim denganputusan sela tanggal 26 Juli 2021, maka Penggugat dibebaskan
6 — 0
sedemikianitu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dantidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidupberumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam cukup alasan bagi gugatan penggugat;Bahwa oleh karena Pemohon hanya seorang buruh Lepas yang tidak mempunyaipekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan yang jelas maka Pemohonmemohon agar dibebaskan
Tahun 1989, dandirubah kembali oleh UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang PerubahanKedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis Hakim patut memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyampaikan salinanpenetapan ikrar talak ini kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor : 859/Pdt.G/2012/PAJU, tanggal 8 Januari 2012, maka Pemohon dibebaskan
13 — 3
Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu ataumiskin, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu/miskinyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang,Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor 462/170/Klp/2016, oleh karenanyamohon dibebaskan dari biaya perkara;.
Akan tetapi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaKandangan Nomor 0118/Pdt.P/2016/PA.Kdg. tanggal 20 Oktober 2016,Pemohon dan Pemohon II diberi izin untuk untuk berperkara secara bebasdari biaya (prodeo murni) sehingga Pemohon dan Pemohon II dibebaskan darisemua biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundangundangandan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2.
11 — 11
Bahwa Penggugat merupakan warga yang tidak mampu sebagaimana suratketerangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Agustus2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah Cilaku, maka Penggugatmohon untuk dibebaskan dari biaya perkara.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka mohon denganhormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
dangugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinandalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, olehkarena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh PengadilanAgama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatunkan adalah talak satuba'in shughra;Menimbang, bahwa karena telah diberi izin untuk berperkara secaraCumacuma maka Penggugat dibebaskan
6 — 0
KetidakmampuanPenggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak MampuNomor: xxxxxxxx, tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor DesaWado, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara(Cumacuma).7.
No. 816/Pdt.G/2019/PA.SmdgBahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa, dalam pengajuan gugatan tersebut Penggugat mengajukanagar perkara yang diajukan dibebaskan dari membayar biaya perkara (Prodeo),dan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Sumedang berdasarkanPenetapan No.816/Pdt.G/2019/PA.Smdg pada tanggal 25 Pebruari 2019 telahmenetapkan:1.
15 — 14
Pemohon II ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/189/Kesra/IX/2021, tanggal 27 September 2021 dan telah dibebaskan
patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatanpernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undangundang Nomor: 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untukmendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama SelongNomor: W22A4/410/HK.05/I/2021, tanggal 13 Juli 2021, Maka Pemohon danPemohon Il dibebaskan
8 — 1
selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinanputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor UrusanAgama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untukmendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanyaMajelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk menjalankanketentuan Pasal tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk dibebaskan
dari biayaperkara, tertanggal dan surat Pertimbangan Panitera/Sekretaris Nomor : W.13A25/ /HK.OS5/III/2014tanggal , serta Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W.13A25/ /HK.OS/II/2014tangga , maka Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quodibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ngawi tahun2014;perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah ditambah
7 — 0
Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;SUBSIDAIRAtau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohonpenetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan Pemohon Il telah hadir sendiri dipersidangan, selanjutnyadibacakanlah surat permohonan yang isinya dipertahankannya olehPemohon dan Pemohon Il ;Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimemohon agar dibebaskan dari segala biaya perkara (prodeo) karenaPara
Pasal34 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasikependudukan maka kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkanagar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan telah dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor0359/Pdt.P/2016/PA.Bdw. tanggal 19 September 2016, Pemohon dan Pemohon Il dibebaskan dari biaya perkara ini;.Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1.
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi Medan yangmenguatkan putusan Pengadilan Militer I02 Medan atas terbuktinyadakwaan Oditur Militer Pasal 281 Ke1 KUHPidana tidak salah dalammenerapkan hukum dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benarsesuai faktafakta di persidangan; Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa denganalasan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidakterdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa danseharusnya Terdakwa dibebaskan
Dengandemikian alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memohon agarTerdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaantersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut harus ditolak;Bahwa namun demikian putusan Judex Facti sepanjang mengenaipenjatuhan pidana tambahan pemecatan harus diperbaiki, sebab JudexFacti tidak cermat mempertimbangkan faktafakta persidangan sebagai halyang meringankan pidananya, sehingga putusan Judex Facti
7 — 0
Untuk memenuhi kebutuhanrumah tangga Penggugat, keluarga Penggugatlah yang membantumemenuhinya, maka Penggugat mohon untuk dibebaskan dari biaya perkaradan Penggugat telah mengurus surat keterangan tidak mampu dari KelurahanPasa Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang denganNomor : ....../145/LPG/I2014, pada tanggal 15 Januari 2014;Berdasarkan alasan dan dalildalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidangdengan memanggil
officio MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinanPenetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan dan PPN KUA Kecamatan danuntuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang dirubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, akantetapi oleh karena Penggugat adalah orang miskin, maka Penggugat dibebaskan
7 — 0
Bahwa oleh karena Penggugat adalah Keluarga tidak mampu berdasarkansurat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rungkut KidulKecamatan Rungkut Kota Surabaya Nomor : 470/145/436.10.78/2014 tanggal18 Desember 2014 maka mohon Penggugat dibebaskan atas biaya perkara iniBahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketuapengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksaPenggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.
Sby, Penggugat dibebaskan dari membayar biayaperkara ini;Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untukmenghadap dipersidangan tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat(XXXX);4.