Asaskepercayaan juga mensyaratkan bahwa pemerintah harus pulamemperhatikan aturanaturan kebijaksanaan sendiri, setidaktidaknya tidak menyimpang untuk kerugian yang berkepentingan.Asas kepercayaan tidak menghalangi pemerintah mengubahkebijaksanaan untuk kerugian yang berkepentingan.

Artinya asaskepercayaan bagi terikatnya pemerintah pada bentukbentukrencana yang tidak berdasarkan undangundang, adalah samaseperti pada aturanaturan kebijaksanaan (Philipus M.Hadjon dankawankawan, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,halaman273);Asas Kepastian HukumBahwa sebelum terbentuknya Pemerintahan Daerah Tingkat IlDonggala Tahun 1959 dan Pemerintah Daerah Provinsi SulawesiTengah Tahun 1964 dan Kotamadya Palu Tahun 1994 telah adaAkte yang disahkan oleh Pemerintah Negeri di Palu, yaitu KepalaPemerintahan

terjadisetelah SMKN 2 berada dibawah Dinas Pendidikan Provinsi yanghanya memberikan bantuan sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah);Bahwa Waktu SMKN 2 masih berada dibawah Dinas PendidikanKabupaten bantuan yang diberikan hampir mencapai 2 (dua milyarrupiah), sehingga Kepala Sekolah berinisiatif mencari dana melaluikomite Sekolah dengan cara memungut uang komite kepada setiapSiswa ;Bahwa sepengetahuan Saksi, Sekolah dan komite Sekolah tidak dapatbegitu saja mengambil atau membuat kebijaksanaan

.1200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa pada Tahun 2018, setelah dibawah Dinas Pendidikan Provinsihonor Saksi berkurang menjadi sebesar Rp.1.100.000, (Satu juta seratusribu rupiah);Bahwa saat adanya dana komite, ada penambahan honor sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menerima sebesarRp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa Saksi tidak pernah mendengar semacam Surat Edaran dari DinasPendidikan yang memperbolehkan sekolah memungut uang komite;Bahwa kebijaksanaan

rapatkomite serta survey;Bahwa Saksi tidak tahu, Siswa yang mendapat ljazah keringanan,datanya juga tidak ada Saksi dapatkan;Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggaran pendidikan dari APBD KotaSolok untuk SMKN 2 Kota Solok;Bahwa Saksi juga tidak tahu anggaran dari APBD Provinsi untuk SMKN2 Kota Solok;Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa sekolahn memungut uang komite dariSiswa;Bahwa Saksi tidak pernah mendengar semacam Surat Edaran dari DinasPendidikan yang memperbolehkan sekolah memungut uang komite;Bahwa kebijaksanaan

sebesar Rp.1200.000,(satu juta dua ratus riobu rupiah) danTahun 2018, setelah dibawah DinasPendidikan Provinsi honor Saksi berkurang menjadi sebesarRp.1100.000, (Satu juta seratus ribu rupiah)bahwa Saat adanya dana komite, ada penambahan honor sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menerima sebesarRp.1500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar semacam Surat Edarandari Dinas Pendidikan yang memperbolehkan sekolah memungut uangkomite dan kebijaksanaan

Ahli Drs BURHASMAN BUR, M.M,Bahwa ahli menjabat sebagai kepala dinas pendidikan provinsi Sumatrabarat semenjak tahun 2016Bahwa tugas pokok ahli membantu Gubernur dalam bidang keputusandalam menyusun kebijaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan yangberkaitan dengan kewenangan pendidikanBahwa sumber pendanaan sekolah berasal dari :a. BOP berasal dari APBDb. BOS berasal dari APBNc.

penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannyaorganisasi dan usaha Koperasi HARAPAN ABADI9 Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yangmenyebabkan perselisihan10 Menanggung kerugian Koperasi HARAPAN ABADI sebagai akibat karenakelalaiannya, dengan ketentuan :ajika kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian seorang ataubeberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggotapengurus yang bersangkutanb jika kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kebijaksanaan

.Bahwa untuk melakukan pemotongan tersebut bagi pemotongan sumbangan MTQ daniuran wajib disampaikan dalam forum rapat namun untuk dalam pemotongan uangsebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada diberitahukanterlebih dahulu kepada anggota yang berhak dan tidak ada dibicarakan didalam forumrapat dengan anggota namun disampaikan kepada anggota ketika akan mengambiluang SHK bahwa ada dilakukan pemotongan sebsar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluhribu rupiah).Bahwa yang mengambil kebijaksanaan

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU0000001.AH.01.08 Tahun 2018tanggal 5 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PersatuanGuru Republik Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dantelah sesuai dengan asasasas umum Pemerintahan yang baik, khususnyaAsas Tertio Penyelenggara Negara, Asas Kebijaksanaan

Selain itu, padatanggal 2 Januari 2018, Para Penggugat telah mengirimkan surat pelaporankepada Tergugat terkait kemungkinan pembentukan pengurus tandingan PPLPPTPGRI Malang oleh Tergugat II Intervensi, karena itu penerbitan objeksengketa selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan jugamelanggar asasasaS umum pemerintahan yang baik yaitu asas tertibpenyelenggaraan negara, asas kebijaksanaan, asas akuntabilitas dan asaskecermatan;Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat telah menyangkal dalil

PT.TSUM No.22, Tanggal 21Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Daniar Iskandar, SH,dikutip sbb:Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidakmengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untukmemberhentikannya sewaktuwaktu;Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pun sesuai dengan Pasal 14ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.TSUM No.22 Tanggal 21Juli 2004, yang dikutip sbb:Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan

tanggal 21 Juli2004 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Daniar iskandar, SH dikutipsebagai berikut :Para anggota Direksi diangkat oleh rapat pemegang saham, masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hakdari rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktuwaktu;Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pun sesuai dengan pasal 14ayat 1 Akta Pernyataan keputusan rapat PT TSUM No 22 tanggal 21 Juli2004 yang dikutip sebagai berikut :Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan

setelah penandatanganan Perjanjian No.15/14/DLPtanggal 30 Oktober 2013 ;b) Pembayaran harga/biaya pekerjaan setiap kenaikan prestasi pekerjaansampai dengan prestasi 92% ; c) Pembayaran harga/biaya pekerjaan pada saat prestasi mencapai 100%;d) Pembayaran tahap terakhir setelah masa jaminan pemeliharaanselesai;2) Memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan atas permintaanPenggugat dalam Konvensi dengan alasanalasan yang dapat diterima olehBank Indonesia ; 3) Menyesuaikan harga akibat adanya kebijaksanaan

Jkt.Pst.3) Menyesuaikan harga akibat adanya kebijaksanaan Pemerintah tentangtata cara perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) dalam pengadaanbarang/jasa Pemborongan yang dikeluarkan secara resmi oleh instansiyang berwenang yang dikeluarkan dalam jangka waktu pelaksanaanpekerjaan : 3.Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Perjanjian No.15/14/DLP tanggal 30 Oktober2013, pengaturan sanksi dalam pekerjaan dan Pemutusan PerjanjianNo.15/14/DLP tanggal 30 Oktober 2013 pada pokoknya antara lain diatur sebagaiberikut

tempat berusaha/pertanian ;Bahwa dalam masa meladangi/penguasaan Masyarakat tersebut, pihakPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan mengklaim denganmenyatakan bahwasanya keseluruhan tanah dimaksud adalah merupakanmilik/hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, sehingga padaakhirnya dalam menyikapi konflik pertanahan serta dalam kerangkakepentingan pemerataan keadilan & kesejahteraan masyarakat makaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan membuat suatupenyelesaian dengan mengambil kebijaksanaan

tempat berusaha/pertanian ;Bahwa dalam masa meladangi/penguasaan Masyarakat tersebut, pihakPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan mengklaim denganmenyatakan bahwasanya keseluruhan tanah dimaksud adalah merupakanmilik/hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, sehingga padaakhirnya dalam menyikapi konflik pertanahan serta dalam kerangkakepentingan pemerataan keadilan & kesejahteraan Masyarakat makaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan membuat suatupenyelesaian dengan mengambil kebijaksanaan

Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDNpertimbangan serta kebijaksanaan guna meniadakan akibatakibat yangdapat membatalkan keputusan (Beschikking) yang bersangkutan;.

/PTUN.MDNb)dengan Peraturan PerundangUndangan dan Asasasas Umumpemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang Undang Nomor 9 Tahun2004 Kemudian Penggugat menduga bahwa Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidaklah memenuhisyaratsyarat yang diharuskan oleh undangundang maupunperaturan lainnya yang berkaitan dengan penerbitan suatuKeputusan Tata Usaha Negara antara lain harus memenuhi asaskecermatan dan asas pertimbangan dengan kebijaksanaan

Bahwa berdasarkan hukum pembuktian dalam Perkara Perdataadalah sebagaimana dirumuskan dalam PASAL 163 HIR sebagaiberikut: Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak ataumenyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atauuntuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu ;14.Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor : 32 Tahun 1979, Tertanggal 08 Agustus 1979 Tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian

Bahwa dalam uraian posita PARA PENGGUGAT point 19yang merujuk pada uraian posita point 14 di dalam gugatan, PARAPENGGUGAT mengacu kepada Keputusan Presiden RI 32 tahun1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat(KEPPRES 32/1979), mendalilkan bahwa sertifikat atas tanah yangmenjadi objek sengketa yaitu Sebidang Tanah dan BangunanRumah beserta turutanturutannya seluas 375 M2 (Tiga RatusTujuh Puluh Lima Meter Persegi), sebagian dari Tanah

; Sertipikat nomor urut 1 s/d nomor urut 23, adalah sertipikat asli tapipalsu, karena mempergunakan alas hak palsu, dimana sampaidengan tanggal 13 April 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Agambelum membuat kebijaksanaan dalam bentuk apapun terhadap tanahyang telah diserahkan oleh Ninik Mamak/Penghulu Pucuk Adat/Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam WilayahKenagarian Manggopoh di Desa Manggopoh Utara (catatan: kiniJorong Manggopoh), Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,Provinsi

Kepala Desa tanggal 1041994, Nomor 834/SKT/MU/1994; Sertipikat nomor urut 24 s/d nomor urut 38, adalah sertipikat asli tapipalsu, karena mempergunakan alas hak palsu, dimana sampaidengan tanggal 13 April 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Agambelum membuat kebijaksanaan dalam bentuk apapun terhadap tanahyang telah diserahkan oleh Ninik Mamak/Penghulu Pucuk Adat/Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam WilayahKenagarian Manggopoh di Desa Manggopoh Utara (catatan: kiniJorong Manggopoh

Pasal 118 ayat (2) HIR: Jika yang digugat itu adalah seorangdebitur utama dan seorang penanggungnya, maka tanpamengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2)Reglemensusunankehakiman dan kebijaksanaan mengadili diIndonesia, tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negen ditempat tinggal debitur utama....c.

Pasal 142 ayat (2) Rbg: ....Dalam hal para tergugat berkedudukansebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tundukpada ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen SusunanKehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnyadisingkat RO),gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeritempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok);Oleh karena dalam gugatan aquo hanya Tergugat Ill yang dinyatakanmelakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya hanya TergugatIll pula

transparansi; Telah diumumkan di Kantor Lurah Faobata untuk dibaca semua pihakdan tidak ada keberatan sampai dengan batas waktu pengumuman;Bahwa mengacu pada Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997, maka Proses Pensertifikatan tanah atas nama Maria Dhone SOKO(Tergugat I) dan Dominikus Mau (Tergugat II) telan sesuai aturan hukum yangberlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau,mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan

Nomor 733 K/Pdt/2016hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana,aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahanbersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukumbagi seseorang;Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 9sampai dengan 10 point 31 dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 550 dan Sertipikat

., bahwa wijsheid (kebijaksanaan) dapat merupakantindakan seketika (instant decision) dengan melihat urgensi sertasituasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan baiktertulis maupun lisan berdasarkan kekuasaan/kewenangan (authority).Batasan dari diskresi tersebut menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji,Hal. 62 dari 83 hal. Put.

membuktikan bahwa unsur ketiga yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, maka perlu ditelaahpertimbangan hukum Judex Facti sebagai berikut :"Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 PeraturanPemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah mengatur : BPKP berperan menjadi pengawasinternal terhadap keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputikegiatan yang bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugas pokok : a.Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan

SP2D) yang oleh :belanja gaji pada Seksi Perbendahaan I dan belanja non gaji pada SeksiPerbendahaan I danMenyiapkan administrasi penempatan uang daerah, pinjaman daerah danpemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;Memantau penyelesaian masalah tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugi (TPTGR) barang dan uang daerah untuk bahan tindak lanjut.Menyiapkan Surat Keputusan dan suratsurat dinas lainnya terhadap halhal yangberhubungan dengan bidang tugas perbendaharaan;Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan

oleh : belanja gaji pada Seksi Perbendahaan I dan belanja nongaji pada Seksi Perbendahaan II danMenyiapkan administrasi penempatan uang daerah, pinjaman daerah danpemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.; Memantau penyelesaian masalah tuntutan Perbendaharaan dan TuntutanGanti Rugi (TPTGR) barang dan uang daerah untuk bahan tindak lanjut.Menyiapkan Surat Keputusan dan suratsurat dinas lainnya terhadap halhalyang berhubungan dengan bidang tugas perbendaharaan.;66h Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan

Bahwa terkait dengan tidak diberikannya informasi terkaitcheckin online, Turut Tergugat menjelaskan bahwa ketentuantersebut merupakan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh PT LionMentari Airlines (c.g.Tergugat) yang mana dalam hal ini merupakanpenyedia jasa angkutan udara yang akan digunakan oleh Penggugat ;65.

Adapun cara menghubungidari pelayan konsumen (Customer Service) Turut Tergugat antaraHal 85 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI64.65.66.67.lain adalah melalui nomor telepon atau alamat surat elektronik (email)sebagaimana tercantum dalam Etiket ;Bahwa terkait dengan tidak diberikannya informasi terkait checkinonline, Turut Tergugat menjelaskan bahwa ketentuan tersebutmerupakan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh PT Lion MentariAirlines (c.g.

disampingkewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badanbadan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pasal21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undangundang ini menjadi hak guna bangunantersebut dalam pasal 35 ayat 1 dalam jangka waktu 20 tahun ; Bahwa apabila hak guna bangunan yang dimaksud dalam ketentuan konversi diatas telah lewat waktu 20 tahun sejak berlakunya UUPA, yakni Sampai tanggal 28September 1980, maka berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1979, tentang PokokPokok Kebijaksanaan

RIAWANTJANDRA,SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHAHalaman 39 dari 107 halaman Putusan Nomor : 61/G/2017/PTUN.BDGNEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY(PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum(principle of legal security), asas bertindak cermat ( principle of carefulness ) danoleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan ( principle ofsapiently ). ; Sehingga Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang darimaksud dan tujuan pemberian

Pengumuman Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak tanggal 12Desember 1981 Nomor AG/PHT/XII/816/M/1981;Surat Keterangan Tanah Kepala Kampung Wajok Hulu KecamatanSiantan tanggal 30 Oktober 1981 Nomor 20/TN/1981;Surat Pernyataan tanggal 11 Oktober 1981;Fotocopi KTP tanggal 1 Agustus 1979 Nomor 792/B/VII/9/1979;Menimbang:a.Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk memperolehHak Milik;Bahwa dikabulkannya permohonan yang bersangkutan tidak bertentangandengan azasazas dan garis garis kebijaksanaan

Dirjen Pendidikan Islam bertugas untukmengarahkan kebijaksanaan penggunaan bantuanuntuk kepentingan meningkatkan mutu lulusan dankwalitas proses belajar mengajar di LembagaPendidikan.2. Direktur Pendiddikan Madrasah, merumuskanpedoman pengelolaan bantuan dan petunjuk tehnispengelolaanbantuan.2 222222222 ae3. Sekretaris Dirjen Pendidikan, meneliti SK DirjenPendiddikan Islam dan memberi paraf sebelumditanda tangani oleh Dirjen Pendiddikan Islam danmenandatangani SPM untuk diproses ke4.

perusahaanyang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan Negara; Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud denganperekonomian Negara didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diartikansebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usahabersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakatsecara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan

.= .Bahwa dalil Para Pengugat yang pada pokoknya menguasai tanah selama 20 (dua puluh)tahun lebih harus diberikan prioritas untuk memiliki hak atas lahan tersebutadalah tidak berdasar hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 2Keppres 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak Baru atas tanah atas konversi hakhak barat, yangakan diberikan hak baru atas tanah adalah bekas pemegang hak incasuTergugat II Intervensi.

KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997TentangPendaftaran Tanah danPasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sedangkan TergugatIl Intervensi sebagai pemegang hak prioritas (priority right) sertifikasiatasobjek permohonan karena memegang asli sertifikat atas objek permohonandanmerupakan BUMN sesuai Pasal 6 Keputusan Presiden RepublikIndonesiaNo. 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan

Jadi hanyamemperhatikan fakta fakta, kerangka kebijaksanaan dankeadaan hukum yang ada pada saat Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu dikeluarkan (ex tunc );Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor357/Kpts/HK. 350/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 Tentang IzinUsaha Perkebunan sesuai dengan bunyi Pasal 26 KeputusanMenteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK. 350/5/2002 tanggal23.

Suatu kewajiban mendengar hanya ada, sejauhmendengar ini ada manfaatnya, kalau dari ketentuanketentuan atau kebijaksanaan tetap (aturan aturankebijakan) dapat disimpulkan bagaimana seharusnyaketetapannya dan disamping itu fakta fakta telah pasti,maka asas kecermatan tidak mensyaratkan mendengar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas(vide supra), Mayoritas Majelis Hakim telah menemukanfakta fakta hukum dan berpendapat menurut hukum sebagaiberikutBahwa Penggugat adalah Pemegang Ijin Lokasi