Ditemukan 876516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus menurus memotius meutui
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 212/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 September 2019 — Pembanding/Penggugat : JAROT BUDI PRABOWO
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP
125 — 116
  • kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Pusat13120, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKK2/SU04/2/2019,tanggal 17 Januari 2019, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor212/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus
    Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 23 Mei 2019, dan memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/G/2019/PTUNJKT, tanggal 24 Mei 2019, memori banding tersebut pada pokoknyamenyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnyadan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta untuk memutus
    ASN sebagai lembagabanding administratif sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (4) UndangUndang tentang ASN belum terbentuk, maka menurut pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding, sudah tepat Penggugat/Pemband ing mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut ke PengadilanTata Usaha Negara (i.c. didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Januari 2019) dan sudah tepat pula majelishakim pengadilan tingkat pertama menyatakan berwenang untukmemeriksa, memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 28-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 6363/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 10
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA LEWOLEBA Perdata Agama
Register : 11-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA LEWOLEBA Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Lwb
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 36
  • Pengadilan Agama Lewoleba secara relatif berwenang untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikahyang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbuktiantara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yangsah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standingsehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak danberkepentingan dalam perkara
    Tergugat seringkali pulang dalam keadaan mabuk;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas dan mengingat setiapproses persidangan yang ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya,membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri yang artinya rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah pecah (brokenmarriage), maka jalan yang terbaik adalah memutus
    tali perkawinannya karenamempertahankannya adalah suatu hal yang siasia karena bisa mendatangkankemudharatan baik kedua Belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutus tallperkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaransebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, Bahwa dalampercekcokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satupihak telah meninggalkan pihak
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 08-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 5792/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 13
  • PA.CbnMenimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahHalaman 7 dari 10, Putusan Nomor 5792/Pdt.G/2020/PA.Cbnterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Putus : 21-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 6660/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 21 Januari 2020 —
6 — 5
  • ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaHalaman 4 dari 9, Putusan Nomor 6660/Pat.G/2019/PA.Cbnalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahHalaman 7 dari 9, Putusan Nomor 6660/Pat.G/2019/PA.Cbnterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut*.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama Perceraian
Register : 21-01-2013 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 197/Pdt.G/2013/PA.Tgrs
Tanggal 7 Maret 2013 — PENGGUGAT : TERGUGAT
9 — 4
  • hukumnya,;23.Bahwa sesuai dengan ketentuan dari pasal 41 huruf (b) UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi HukumIslam pasal 156 yang berbunyi " Akibat putusnya perkawinan semuabiaya haddanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurutkemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasadan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun ";24.Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam gugatan nornor18 diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus
    Bahwa berdasarkan seluruh halhal yang telah diuraikan diatas,maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara aquo agar memberikan putusan sebagaiberikut:PRIMER1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,2.
    Menghukum Tergugat agar membayar biaya pemeliharaan anakPengggugat dari Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATsebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) setiap bulan yang wajib dikirimTergugat ke rekening Penggugat setiap awal bulan.SUBSIDERApabila Majelis Hakim yang rnemeriksa dan memutus perkara iniberpendapatmohon putusan yang seadiladilnya (Et Aequo Et Bono).Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yangseadiladilnya.Hal. 9 dari hal. 12 Put.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 14-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 456/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 13 Maret 2019 —
5 — 5
  • ditetapbkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapHalaman 4 dari 9 putusan Nomor 456/Pat.G/2019/PA.Cbnsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terusmenerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 23-07-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 05-05-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 72/PID/2013/PT YYK
Tanggal 5 September 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : R.BEKO JARWINTO als.ASEP Diwakili Oleh : HILLARIUS NGAJI MERRO, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : TITIK KIANI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ARIEF MUDA DARMANTA, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : KUNCORO SETYAWAN, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRMA RAHMAWATI, SH
80 — 20
  • ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memoribanding dan kontra memori banding dalam perkara ini; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan denganseksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa temyata hanyamerupakan ulangan dari pembelaan saja dan semuanya itu telah dipertimbangkandengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertair d ;engan....pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikanpertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara
    Tinggi sependapat dengan pertimbanganHakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwatersebut terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telahtepat dan benar dan juga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telahdipertimbangkan dengan patut oleh karena itu pertimbangan pertimbanganHakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
    perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidak adaalasan untuk dikeluarkan dari tahanan kota tersebut oleh karenanya terdakwa tetapdalamtahanan; 10Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusanPengadilan Negeri Wates tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.
Pengadilan PA KLATEN Perdata Agama Perwalian
Register : 07-07-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PA KLATEN Nomor 0145/Pdt.P/2015/PA.Klt
Tanggal 29 Juli 2015 — PEMOHON.I, PEMOHON II
33 — 4
  • Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh danmemelihara anak tanoa memutus hubungan nasab antara anak yang diangkatdengan orangtua kandungnya; 22 nn ener nn nen nnn8.
    nnnnnn mannan nan nacns Bahwa Ami Triyanti binti Slamet dan Ari Nur Hariyanto bin Joko Sukarno selakuorang tua kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas telah menyerahkananaknya yang bernama Adzkia Afrah Nur Rohmah binti Ari Nur Hariyanto kepadaPemohon dan Pemohon II untuk diasuh sebagai anak angkat ; Bahwa pengangkatan anak tersebut adalah demi kemaslahatan dan masa depanyang lebih baik bagi anak yang diangkat ; Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh danmemelihara anak tanoa memutus
    permohonan Pemohon adalahseperti telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwaperkara ini termasuk Permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islamdan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten,maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenanguntuk memeriksa dan memutus
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 01-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 05-03-2013
Putusan PTA JAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2012/PTA.JK
Tanggal 25 Juli 2012 — PEMBANDING VS TERBANDING
68 — 19
  • Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memutus sertamengadili sendiri perkara aquo dengan putusan sebagai berikut :e Menolak permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II untukseluruhnya;e Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1697/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 7 Juli 2011; e Menyatakan bahwa surat pernyataan Terbanding I/Pembanding IItertanggal 2 Agustus 2008, adalah tidak benar dibuat oleh Terbanding I/Pembanding Il;Mengadili sendiriDalam Provisie Menolak permohonan provisi
    Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memutus sertamengadili sendiri perkara aquo dengan putusan sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding I;e Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1697/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 7 Juli 2011; Mengadili sendirie Menolak gugatan dari Pembanding I/Terbanding H/Penggugat untukseluruhnya;Dalam Provisie Menolak permohonan provisi dari Pembanding I/Terbanding II;Dalam pokok perkaraDalam konpensie Menolak gugatan
    Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memutus sertamengadili sendiri perkara aquo dengan putusan sebagai berikut :Dalam ProvisiMengabulkan permohonan provisi dari Pembanding I/Terbanding II; Dalam pokok perkaraHal 9 dari 12 hal. Put.
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 09-01-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
  • Majelis hakim untuk berkenanmenerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0194/Pdt.G/2018/PA BksPRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (Xxxx) terhadapPenggugat (Xxxx)3.
    pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kaliyaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 makaperkara ini menjadi kKewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa,memutus
    dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Hal. 8 dari 13 hal.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 03-05-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.JP
Tanggal 20 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 2
  • Bahwa, terhadap seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundang undangan yangberlaku.MAKA, berdasarkan atas dalil dalil dan alasanalasan yang telah diuraikandiatas, Para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama JakartaPusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan untuk memeriksa dan memutus dalam perkara ini dengan penetapansebagai berikut :Menerima dan mengabulkan Permohonan dari ParaPenetapan Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.JP hal.
    Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini agar dibebankan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.Dan/atau :Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini berpendapat' lain, mohonputusan/penetapan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa (Ex Aequo Et Bono).Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan untuk pemeriksaanperkara ini para Pemohon hadir di dalam persidangan;Bahwa oleh karena perkara ini perkara
Pengadilan PN BALIGE Pidana Umum Pencurian
Putus : 16-06-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN BALIGE Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Blg
Tanggal 16 Juni 2016 — Ricky Daniel Marbun Als.Danile
63 — 22
  • BB2704CC tidak terkunci stang selanjutnya terdakwa membongkar bagian wayarnyadengan cara terdakwa memutus tali wayar yang ada dibawah stang sepedamotor lalu menyambungkannya kembali ke tali wayar tersebut dan dan saksiSafriansyah Pakpahan Als Rian menyenter dengan menggunakan senter mancissebagai alat penerangan tersebut sehingga sepeda motor HONDA merek SupraX 125 tersebut dapat dihidupkan, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknyaterdakwa berboncengan dengan Safriansyah Pakpahan Als Rian membawamotor
    BB2704CC tidak terkunci stangnya;Bahwa selanjutnya dengan cara saksi menyenter dengan menggunakan sentermancis sebagai alat penerangan dan Terdakwa memutus tali wayar yang adadibawah stang sepeda motor lalu menyambungkannya kembali ke tali wayartersebut sehingga sepeda motor HONDA merek Supra X 125 tersebut dapatdihidupkan;e Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebuttanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, lalu Terdakwa berboncengan dengansaksi membawa sepeda motor
    BB2704CC tidak terkunci stang yang berada di gudang, selanjutnyadengan cara saksi Safriansyah Pakpahan Alias Rian menyenter dengan menggunakansenter mancis sebagai alat penerangan lalu Terdakwa memutus tali wayar yang adadibawah stang sepeda motor lalu menyambungkannya kembali ke tali wayar tersebutsehingga sepeda motor HONDA merek Supra X 125 tersebut dapat dihidupkan, laluTerdakwa bersama saksi Safriansyah Pakpahan Alias Rian berboncengan denganmenggunakan sepeda motor milik saksi korban tanpa
    atau lebih dengan bersekutu:Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah perbuatan tersebut dilakukan olehlebih dari satu orang, dimana para pelaku tersebut samasama kedudukannya bertindaksebagai pembuat atau sebagai pelaku yang mengambil barang tersebut;Menimbang, bahwa berdsasarkan fakta hukum perbuatan mengambil sepeda motortersebut milik saksi korban dilakukan oleh Terdakwa bersamasama dengan saksiAfriansyah Pakpahan Als.Pak Rian yang memiliki peran masingmasing, yaitu Terdakwamemiliki peran memutus
    tali wayar dan menyambungkan kembali tali wayar sehinggasepeda motor tersebut bisa hidup, sedangkan saksi Afriansyah Pakpahan Als.Pak Rianmemiliki peran sebagai menyenter dengan menggunakan senter mancis sebagai alatpenerangan untuk menerangi Terdakwa dalam memutus tali wayar;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.f, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsurunsur dari dakwaanalternative kesatu, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidakterbantahkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1639 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Oktober 2013 — H. UMAR AWAD vs JOSEP SALIM, dkk
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim Pengadilan Tinggi Palu dalam memutus perkara ini telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;Hal kelalaian tersebut adalah Pengadilan Tinggi Palu dalam amarputusannya telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, yaitutentang kewajibannya dalam memeriksa dan memutus seluruh gugatan,padahal Pengadilan Tinggi Palu sebagaimana dalam surat putusannya darihalaman 2 sampai dengan
    halaman 4 telah secara tegas dan jelasmenyatakan telah memeriksa keseluruhan berkas perkara yang Kinidimohonkan kasasi, namun dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Palutidak memutus perkara ini secara utuh yaitu dengan tidak memutus gugatanrekonvensi;Sehingga dengan tidak diputusnya gugatan rekonvensi oleh PengadilanTinggi Palu, telah jelas pula Pengadilan Tinggi Palu "telah tidakmelaksanakan ketentuan Pasal 132 b HIR ayat (8)" (vide Putusan MahkamahAgung RI Nomor 104 K/Sip/1968., H.
    Riduan Syahrani, SH., Materi DasarHukum Acara Perdata Bab KaidahKaidah Hukum Yurisprudensi., EdisiRevisi 2004., hal. 365);Olehnya itu, demi ditegakkannya prinsipprinsip umum dalam memeriksadan memutus perkara secara keseluruhan sebagaimana tertuang dalamHal. 15 dari 15 hal. Put.
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 8 /Pdt.G/2015/PN Pbg
Tanggal 11 Nopember 2015 — Nakem, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Dawuhan, Rt. 01, Rw. 02, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pahotma Butar-Butar, SH., Advokat, beralamat di Jalan Veteran No. 4, Rw. 004 (Utara Pasar Mandiri), Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan Rokhmat, bertempat tinggal di Desa Dawuhan, Rt. 01, Rw. 02, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; PT. Bank Mega Syariah unit Bobotsari, beralamat di Jalan Kol. Sugiri, No. 100, Bobotsari, Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans Ismadi Tri Murdjaka, Teguh Shafantoro, Hismy Fallian, Teguh Pratomo, Navie Mardianto, Sapto Wahyoe Prasojo, dan Agus Tresno Adi, berdasarkan Surat Kuasa No. 031/ DIR/ BMS/ 15, tanggal 5 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Purwokerto, beralamat di Jalan Pahlawan No. 876, Purwokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Suyanto, SH., MM., Iwan Irmawan, SH., Agustina Lies Rahayu, SH., Sri Supangati, SH., Miskijo, SH., dan Arif Bayu Firmansyah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. SKU-537/ MK.6/ 2015, tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
57 — 10
  • PUTUSANNomor 8 /Pdt.G/2015/PN PbgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:Nakem,Rokhmat,pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat DesaDawuhan, Rt. 01, Rw. 02, Kecamatan Padamara,Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikankuasa kepada Pahotma ButarButar, SH., Advokat,beralamat di Jalan Veteran No. 4, Rw. 004 (Utara PasarMandiri
    Pengadilan Negeri Purbalingga Tidak Berwenang Memeriksa danMengadili Perkara ini :Bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang memeriksa ,mengadili dan memutus perkara karena adanya Putusan MahkamahKonstitusi No. 93/PUU/X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 vang menvatakantidak berkekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 55 avat (2) Undang Undang No. 21 Tahun 2008.
    ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi.Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT untuk selebihnya karenatidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengadaada,tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikkan fakta, makaTERGUGAT II menganggap bahwa dalildalil PENGGUGAT tersebuttidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.Berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan di atas, makaTERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus
    jaminan milik Penggugat berada di wilayah hukum PengadilanNegeri Purbalingga;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenaikewenangan mengadili (kompetensi absolut/ relatif), maka berdasarkan Pasal136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsitersebut;Menimbang, bahwa perlu memperhatikan Pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan pengadilan agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus
    masukke dalam kegiatan ekonomi syariah dan permasalahan yang ada dalam suratgugatan Penggugat merupakan sengketa perbankan syariah, maka dengandemikian sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku, gugatanPenggugat masuk ke dalam kewenangan/ kompetensi absolut peradilanagama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat eksepsi Tergugat II beralasan hukum, sehingga harusdikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenangmemeriksa dan memutus
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 15/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
Sri Renggani
Tergugat:
Kepala Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan
193 — 103
  • PUTUSAN Nomor: 15/G/2018/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatpertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut,dalam sengketaantara: Nama Sri Renggani, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta (Usaha Rumah Makan danKaraokeRENGGANIS), Alamat Dukuh Jebogo II RT 07RW 03, Desa Sumurjomblangbogo, Kec.Bojong,Kab.Pekalongan)Berdasarkan surat kuasa
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor 15/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal26 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara tersebut; 3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera PenggantiNomor 15/PEN.PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 29 Januari 2018,tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negaratersebut;4.
    Putusan No. 15/G/2018/PTUN.SMGPengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quO;1.
    Putusan No. 15/G/2018/PTUN.SMGOleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakimberkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kamiSampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugatmengenai pokok perkara sebagaiberikut: ;B.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 675/PID.SUS/2017/PT-MDN
Tanggal 6 Nopember 2017 — DUMA YANTI BR SIMANJUNTAK ALS BORJUN
93 — 21
  • Putusan Majelis Hakim pengadilan negeri Pematang Siantar dalam perkarapidana No.141/Pid.Sus/2017/PN.Pms, tanggal 21 Agustus 2017 itu adalahmusyawarah Majelis Hakim akan tetapi tidak disebut kapan dibacakan isiputusan tersebut sah putusan itu.Berdasarkan keberatankeberatan yang saya kemukan diatas, dengan segalakerendahan hati saya memohon kehadapan yang mulia Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan yang memerikss, mengadili dan memutus perkaraini pada banding tingkat banding kiranya berkenan mengambil
    Bahwa dari uraian keterangan masing saksi dan dari keterangan terdakwa jelassangat berkaitan dan saling mendukung dan juga selama persidangan tidakpernah ada muncul pihak lain baik dari keterangan saksisaksi dan terdakwa,sehingga sangat tidak beralasan hukum ketika terdakwa memberikan alibi ataumenyangkal perbuatanya;Berdasarkan halhal tersebut diatas kami sependapat dengan segalapertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.
    permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikandengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata mengenai halhalyang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebutkesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkatpertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkatbanding sendiri dalam memutus
    , telah Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2017/PT MDNtepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, serta mengenai pidanayang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada terdakwa sudahcukup memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum,oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya danmengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagaipertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksadan memutus
    perkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan PengadilanNegeri Pematangsiantar tanggal 21 Agustus 2017 Nomor141/Pid.Sus/2017/PN.Pms yang dimohonkan banding;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurutketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasanTerdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalamtahanan ;Menimbang,
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 19-02-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 47/B/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 7 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : FITRI DAWATI
Pembanding/Penggugat II : ANITA NOR'AINI
Pembanding/Penggugat III : SRI RAHAYU AHMAD
Pembanding/Penggugat IV : ELENDRAWATI JAAFAR, A.Md
Pembanding/Penggugat V : Drs. ROSWITA
Pembanding/Penggugat VI : OMRI NURLINCE TANBUNAN
Pembanding/Penggugat VII : GUSTINA
Pembanding/Penggugat VIII : LENDRAWATI
Terbanding/Tergugat I : LURAH KULIM
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : YUSNIWATI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : BENNY F. GUNAWAN
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : RACHMADDONA
68 — 29
  • Formul02/Proksi03/KIMPUTUSANNomor 47/B/2020/PTTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketaWe1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor47/B/2020/PT.TUNMDN tanggal 02 Maret 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara tersebut ditingkat banding; . Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan PaniteraPengganti ;.
    Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2020 dantelah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbandingserta Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor 35/G/2019/PTUNPBR. tanggal 20 Januari2020 bahwa Memori Banding tersebut pada pokoknya Para Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanuntuk memberikan putusan sebagai berikut sebagaimana terurai selengkapnyadalam memori bandingnya dan berkenan memutus
    berkas perkara tersebut, Memori Banding dariPembanding/Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Tergugat/Tergugat IIIntervensi, dan setelah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, makaMajelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yangmemeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusanpengadilan tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi tentang kewenanganabsolut pengadilan telah keliru, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan akan memeriksa dan memutus
    diajukan TergugatIl Intervensi/Terbanding mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan kePengadilan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukandalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah berdasarkanUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara) yang menyatakan: pengadilan bertugas danberwewenang memeriksa, Memutus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 12-05-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016
Tanggal 12 Mei 2016 — 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461, DK VS PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, DK
488 — 433 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 220 B/Pdt.SusArbt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalamperkara antara:1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cqMajelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461, yangdiwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)M.
    Nomor 220 B/Pdt.SusArbt/201644.hukum dan didasari kekhilafan yang nyata oleh Termohon terhadap faktafakta hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antaraTurut Termohon dengan Pemohon.
    ;Jawaban:Pekerjaan konstruksi yang telah kami lakukan dalam masa pengerjaankontrak konstruksi mengalami kendala dan tidak adanya persetujuan dalambeberapa pelaksanaan pengerjaan kontrak konstruksi antara kami selakuKontraktor dengan Salamander (dahulu APD) selaku pemilik proyek (projectowner) sehingga dengan alasan tersebut pihak Salamander (dahulu APD)memutus kontrak konstruksi secara sepihak melalui surat pengakhiran kontrakHalaman 26 dari 136 hal. Put.
    Sedemikian sulitkah memahami posisi BANI yang hanya dijadikantempat penyelenggaraan sidang Arbitrase Ad Hoc, dan bukan sebagaiinstitusi yang memutus sengketa Arbitrase Ad Hoc a quo?;7. Bahwa dengan demikian, jikalaupun benar (quad non), putusanArbitrase Ad Hoc tersebut dianggap salah atau tidak adil oleh Pemohonmaka seharusnya yang diajukan sebagai Termohon adalah MajelisArbiter Ad Hoc;8.
    Setelah memutus sengketa, berakhir pulaarbitrase Ad Hoc ini;Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikandan melekat pada suatu badan atau lembaga (institution) tertentu.Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikansengketa yang terjadi akibat pelaksanaan perjanjian.
Pengadilan PA SINGARAJA Perdata Agama
Register : 29-08-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA SINGARAJA Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Sgr.
Tanggal 24 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
  • Put No. 0088/Pdt.G/2017/PA Sgrmaka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harusmembuktikan hak atau keadaan itu;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) yang mana akandipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
    Put No. 0088/Pdt.G/2017/PA Sgrmerupakan pihak yang memiliki kapasitas (legal standing) dan berkepentingandalam perkara ini (persona standy in judicio);Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatjuga mengajukan saksisaksi, yang mana oleh Majelis Hakim akandipertimbangkan untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan olehPenggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi dipersidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
    saksi telah memenuhi batasminimal (vide Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebutadalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengandalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan danmendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksisaksi tersebut telah memenuhi syaratmateriil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dandapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus
    setiapperbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cara efektifuntuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat denganTergugat berkelanjutan yang sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim adalahdengan memutus
    abtl ye Guile Ul slinlll;434 cialArtinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempatatau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan,apabila Penggugat ada bukti yang kuat.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkanPasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangHal. 14 dari 14 hal.