Bahwa oleh karena TERMOHON selaku seorang suamidan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memilikitanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telahmelalaikan kewajiban keluarganya serta menterlantarkanPEMOHON selaku isterinya serta 2 (dua) orang anak kandungnyaterhitung mulai Februari 2012 hingga saat ini lebih kurang adalah7 tahun lamanya, maka dengan demikian TERMOHON memilikikewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : Nafkah terhadap isteri yang terhutang terhitungsejak 2012 senilai

Nafkah terhutang selama 38 (tiga puluh delapan) bulan sejak tanggal 8Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 setiap bulan sejumlahRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlahRp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);2. Kerugian meteril sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluhlima juta rupiah);3.

Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan buktiFotocopy Sertifikat dikarenakan Tergugat membawa kabur Sertifikattersebut pada awal tahun 2019 dengan cara mengambil dari dalam lemaritanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau menyerahkan denganalasan yang tidak jelas, Pemohon hanya dapat mengajukan SuratKeterangan Kepemilikan Tanah dan Bangunan yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional Nomor : 6471, Tanggal 15 Maret 2021 danSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2021 dari PemkotMataram dengan

Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2016, atas nama Laitentsia Koerniadi, diberi tanda P9;10. Foto copy sesuai asli KTP atas nama Elvin Lukman, diberi tanda P10;Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawahsumpah menurut agamanya masingmasing sebagai berikut :1.

Bahwa, dalil pemohon No.6 tidak benar, justru sebaliknnya Termohon selalu berusahahidup rukun, tetapi Pemohon selalu menyakiti hati Termohon;Berdasarkan alasanalasan tersebut, Termohon mohon agar Pengadilan Agama Surabayayang memeriksa dan mengadili perkara imi dalam peradilan tingkat pertama, berkenanmemutuskan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan syarat Pemohon lebih dahulumemenuhi kewajibannya kepada Termohon, berupa Nafkah terhutang (Madhliyah), NafkahIddah, Uang Muth'ah, dan Nafkah Anak;DALAM

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanNOP : 35.28.050.010.0120076.0 tertanggal 30 September 2016, atas namaB.

RAWI SAMIDA (Nenek Buyut Pemohon) yang akan dijual dandibagi waris oleh para ahliwarisnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P11 berupaFotokopi Pepel tanah dan berdasarkan bukti surat bertanda P12 berupa fotokopiSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016Halaman 13 dari 17. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PN. Pmk.serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi YUVO SEPTIAWAN DK danDECKY AURICHA maka terbukti bahwa benar tanah hak milik, No. 429, Luas +640 M?

Putusan No.938 /Pdt.G/2014 /PA.Gs.Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan Termohon tidak terobuka kepadaPemohon mengenai anak yang dilahirkan Termohon bukan hasil denganPemohon, yang benar anak tersebut adalah hasil hubungan Pemohon danTermohon, ketika Termohon hamil 2 bulan sudah memberitahu padaPemohon, namun Pemohon malah menghindar dan sulit untuk ditemui;Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon, namun Termohonmenuntut kepada Pemohon sebagai berikut:Nafkah terhutang selama 19 bulan x

Rp.500.000, = Rp.9.500.000,Nafkah anak terhutang selama 19 bulan x Rp.1.000.000, = Rp.19.000.000,Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,Mutat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replikyang pada pokoknya Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon tersebut,dan hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah Rp.3.000.000, nafkah iddahsebesar Rp.1.500.000, Mutah sebesar Rp.2.000.000, dan nafkah anak tiapbulan sebesar Rp.500.000,Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut

bertengkar dengan Termohon, tetapi bertengkar dengan keluarganya;e Bahwa, Termohon membantah posita 9 permohonan Pemohon, Termohonmemang tidak berubah karena Pemohon sendiri tidak bisa merubah kelakuannyayang tidak mau memberikan perhatian kepada Termohon, Pemohon juga selalupulang larut malam, dan itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaranantara Pemohon dan Termohon;Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan dengan Pemohon;Dalam Rekonvensi :1Bahwa, Termohon menuntut Nafkah Lampau / Nafkah Terhutang

Pemohon dan Termohon dilangsungkan gunadicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi disebutPenggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;Hal 15 dari 21 halaman Put. 0961/Pdt.G/2014/PA.PtkMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada TergugatRekonvensi tentang hakhaknya sebagai berikut :1Nafkah Terhutang

mengajukan permohonan pengurangan atausanksiadministrasi, padahal yang Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalanatas ketetapan pajak yang tidak benar;Pokok sengketa :Yang menjadi pokok sengketa adalah :Koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.161.628.860;1 Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 1.237.761.360,00PPh Pasal 21 Terhutang

articles of this Convention shall be taxableonly in that State;KESIMPULAN PEMOHONAN Sebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan faktafakta diatas makamenurut kami, SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2001 Nomor :00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008 yang telah diterbitkan adalahTidak Benar;Dengan demikan menurut kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPhPasal 21 dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun 2001 adalah sebagai berikut :Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 76.132.500,00PPh Pasal 21 Terhutang

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaidengan saat ini belum memenuhi syarat adat tersebut danmasih Terhutang;Akibat hukumnya apabila Tukon (syarat) tidak dipenuhi adalah:Menurut Prof. H. Hilman (Intisari Hukum Adat), semua Hak Yang Dipunyaioleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sebagai suami dariTergugat Konvensi) jatuh pada pihak perempuan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah dari Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi);5.

Antara November 2005 sampai denganJuli 2008 kurang lebih 33 bulan tanpa memberi nafkahlahir/oatin kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi;Kumpul Kembali: Antara Agustus 2008 sampai denganSeptember 2009 kurang lebih 13 bulan dan tinggal di Bali;Goib IV (keempat): Antara bulan Oktober 2009 sampaidengan September 2011 kurang lebih 23 bulan tidakmemberi nafkah batin/lahir kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Cerai: 11 September 2011;Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terhutang

Membayar atau mengganti mas kawin yang masih terhutang dan palsu ;5. Menuntut Pemohon agar meminta maaf melalui media massa atas fitnah dan baritayang tidak benar terhadap Termohon ;ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secaratertulis pada tanggal 29 Desember 2011 sebagai beriku:1.

hak pemeliharaan anak,dengan alasan demi kepentingan anakanak karena masih kecilkecil agar tidakkehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya agar anak tidak ditetapkan padaPemohon ataupun Termohon, agar hak pemeliharaan dan nafkah anak tidakdipermasalahkan dalam perkara ini, karena nafkah anak selama ini tetap ditanggungoleh Pemohon, hal ini dibenarkan oleh Termohon dan tidak keberatan, sehingga MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan.Menimbang, bahwa tentang mengganti mas kawin yang masih terhutang

Tentang tuntutan nafkah lampau (nafkah terhutang) selama selama 10bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan, totalsebesar Rp. 33.000.000,(tiga puluh tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah terhutang (naflah lampau)selama 10 bulan tidak sepenuhnya dapat dipertimbangkan karena secaranyata baik Penggugat maupun Tergugat Rekonpens samasama sudah tidakmelaksanakan hak dan kewajibannya, namun nafkah yang lalu adalahkewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin

meninggalkanPenggugat Rekonpensi, hal ini telah diakui oleh kedua belah pihak dandikuatkan keterangan para saksi, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi tetapmempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada PenggugatRekonpensi dan apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harusdibayar, selanjutnya berkaitan dengan nafkah lampau tersebut Majelis hanyaakan mengabulkannya untuk yang kekurangan selama 10 bulan;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenetapkan kekurangan nafkah terhutang

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mutah, nafkahiddah, dan nafkah terhutang secara tunai sebesar : Mutah Rp 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) Nafkah iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) Nafkah terutang selama 72 bulan Rp 72.000.000, (tujuh puluh duaJuta rupiah) Nafkah anak sampai anak dewasa Rp 750.000. (tujuh ratus limaKenaikan 10 % per tahun) puluhribu rupiah)Jumlah Rp 95.570.000, (sembilan puluhLima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)3.

PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak makaTermohon Konvensi yang selanjutnya akan disebut sebagai PenggugatRekonvensi dan penyebutan Pemohon Konvensi menjadi TergugatRekonvensi;Menimbang, bahwa Penggugat lRekonvensi telah mengajukangugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaraini, yang petitumnya sebagai berikut : Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah, nafkah idah,nafkah terhutang

dan nafkah anak secara tunai sejumlah : Mutah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Nafkah terhutang selama 72 bulan (1 juta/oulan) Rp 72.000.000,00(tujuh puluh dua juta rupiah); Nafkah anak sampai anak dewasa (kenaikan 10 %) per tahun)Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

sebagian keberatan Pemohon Banding untukmenambah lebih bayar pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00057/406/08/092/10 tertanggal 23 Agustus 2010 sebesarRp.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut:Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1238/B/PK/PJK/2017 Uraian Semula Ditambah / Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp) (Rp)Penghasilan Netto 57.261.788.086,00 0,00 57.261.788.086,00Kompensasi Kerugian 0,00 0,00 0,00Penghasilan Kena Pajak 57.261.788.086,00 0,00 57.261.788.086,00PPh Terhutang

menjadi dasar kredit pajak tersebut telah Pemohon Banding bayarkandengan Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 dimana pada SuratSetoran Pajak tersebut terjadi kesalahan administrasi berupa kesalahan kodeMAP yaitu kode jenis setoran 411124 (jenis Pajak Penghasilan Pasal 23),sehingga terjadi kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23, olehkarena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22tersebut tetap dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk PajakPenghasilan terhutang

Banding untuk setiap bulanadalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PajakPenghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;Bahwa oleh karena itu, sejalan dengan ketentuan di atas, maka kelebihanpembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut juga merupakan kredit pajakyang dapat diperhitungkan terhadap pajak terhutang

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun2010 atas nama wajib pajak Jusuf Senduk, SE. bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.I4 ;5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun2012 atas nama wajib pajak Jusuf Senduk, SE. bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.I5 ;6.

fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat asas terang dalam prosesjual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Petrus Galag (almarhum)tidakterpenuhi karenanya transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Petrus Galag(almarhum) adalah tidak sah sedangkan Akta Jual Beli sesuai bukti T.I3 yangdidasarkan pada bukti T.I1 dan T12 sekalipun dibuat oleh Pejabat yang berwenanguntuk itu hanyalah sah secara administasi saja ;Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I4 dan T.I5 berupa Surat PemberitahuanPajak Terhutang

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan danSurat Tanda Terima Setoran, Tahun 2013 Atas nama GENDA B AMBO TANGyang sSelanjutnya...............ccccccec eee eee eee ee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeees diberi tanda P1 ;2. Fotocopy Silsila Keturunan, yang selanjutnya.................... diberi tanda P2 ;3. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun2016 yang selanjutnya,...............:ccceeeeeeeeee eee eeeeeeeeeeaeeees diberi tanda P3 ;4.

Foto Copy fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBagnunan dan Surat Tanda Terima Setoran, Tahun 2016 Atas namaGENDA Bin AMBO TANG, yang selanjutnya,.................... diberi tanda T1 ;2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagnunandan Surat Tanda Terima Setoran, Tahun 2006 Atas nama GENDA BinAMBO TANG, yang selanjutnya,..................

sudahmembayar Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa tersebut pada tanggal 9 April2007 sebesar Rp 78.204.207,00 (SSP terlampir) dengan perincianRp77.660.900,00 untuk jasa royalty dan Rp 543.307,00 untuk jasa lainnya;Koreksi atas Running Royalty sebesar Rp. 3.491.592.538,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Running Royalti yangmenurut Terbanding/Pemeriksa adalah sebesar Rp 4.813.769.028,00;Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran atas Pajak PertambahanNilai yang menurut Pemohon Banding terhutang

80.67,00 614,283,240.00 61,428,324.00 9 Oktober 2007 08020006061510088,000,000.00 88.49,00 707,893,250.00 70,789,325.00 6 Februari 2008 0909110004130903 Bahwa adapun Pemeriksa telah menggunakan dasar perhitungan royaltyyang berbeda dengan yang Pemohon Banding gunakan (berdasarkanperjanjian);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Terbanding seharusnyamembatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp 3.491.592.538,00;bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan PajakPertambahan Nilai yang terhutang

initial fee JPY 10.000.000 (Rp776.600.000,00) yangsudah tidak menjadi sengketa karena PPh Ps 26 yang dibayarTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah diperhitungkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), kemudian Initial Fee JPY30.000.000,00(Rp2.155.800.000,00) karena ada agreement = yangditandatangani tahun 2007 antara Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dan Mikuni Corp Jepangsenilai JPY30.000.000,00 yang menurut Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) terhutang

Bahwa menurut hasil pemeriksaan, jumlah PPN terhutang CV. TIRAPERSADA untuk tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :a. Tahun 2009 : No Masa DPP(Rp) PajakKeluaran (Rp) Pajak MasukanKurang(Lebih) Bayar Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2806 K/Pid.Sus/2015 R1. Januari 989.461.721 98.946.172 0 eT 722: Pebruari 1.058.699.604 105.869.960 0 105.869.9603. Maret 1.405.204.777 140.520.477 129.309.495 11.210.9834. April 1.350.253.037 135.253.037 0 135.253.0375. Mei 993.841 .960 99.384.196 0 99.384.1966.

TIRA PERSADA baiktahun 2009 dan 2010 dalam menentukan jumlah PPN terhutang karenasesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang Undang nomor8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubahtahun 2009, yaitupengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaranterakhir dengan Undang Undang Nomor 42untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang PajakHal. 7 dari 21 hal. Put.

Jumlah pembayaran PPN terhutang tahun 2009 dan 2010 dalamPengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa dapat dikurangkandari jumlah Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara (sebesarPokoknya saja) karena Pengungkapan Ketidakbenaran tersebut secaraformal sudah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 8 ayat (3)Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, yaitu berupa :a.

(seribu empat ratus dua puluh delapan meterpersegi) dengan Nomor ldentifikasi Bidang Tanah (NIB):09.05.04.04.04062 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP):31.75.030.001.0070162.0, terletak di Jalan Pegangsaan DuaLogistik Nomor 72; RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tugu Selatan,Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta yang tertulis atas nama:PT Bayumas Jaya Mandiri; (Bukti P3); Akta Jual Beli Nomor 51/2016, berupa Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1002

(empat ribu tujuh ratus Sembilan belas delapanmeter persegi) dengan Nomor ldentifikasi Bidang Tanah (NIB):09.05.04.04.04063 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP):31.75.030.001.0070162.0, terletak di Jalan Pegangsaan DuaLogistik Nomor 72; RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tugu Selatan,Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta yang tertulis atas nama:PT Bayumas Jaya Mandiri; (Bukti P4);6.

(seriou empat ratus dua puluh delapanmeter persegi) dengan Nomor ldentifikasi Bidang Tanah (NIB):09.05.04.04.04062 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi danBangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 31.75.030.001.0070162.0, terletak di Jalan Pegangsaan Dua Logistik Nomor 72; RT. 005RW. 004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKIHalaman 8 dari 28 halaman.

nafkah dua orang anaksanggup setiap bulannya Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah), dan Mutahtergugat hanya mohon disesuaikan kemampuan dan kepatutan Pemohonyang berpenghasilan kurang dari satu juta setiap bulannya ;Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelahmenalak isterinya, dalam figh islam telah diatur secara rinci, bahkan apabilamantan isteri lupa tidak menuntutnya, Majelis Hakim secara ekofisio dapatmenetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uangnafkah madliyah (Terhutang

mengajukan adalah Pemohon,dimana diatas telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara exofisio menghukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkahmadliyah, nafkah iddah, mutah serta biaya hidup anak ;Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mantan suami setelahmenalak isterinya, dalam figh islam telah diatur secara rinci, bahkan apabilamantan isteri lupa tidak menuntutnya, Majelis Hakim secara ekofisio dapat23menetapkan besarnya kewajiban mantan suami membayar sejumlah uangnafkah madliyah (Terhutang

kKepatutan dan kewajaran serta kemampuanTergugat ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui kKemampuan Tergugat tentunyaharus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat ratarata pada setiapbulannya, meskipun sesuai dengan keterangan saksi Tergugat penghasilansebagai guru lukis setiap bulannya sebesar Rp.1.300.000, (Satu juta tigaratus ribu rupiah) yang oleh karenanya sesuai dengan nilai kewajaran,kepatutan, kemampuan Tergugat dan keadilan, Majelis sepakat Tergugatharus dihukum membayar kepada Penggugat nafkah terhutang