pihak lain;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN SrpMenimbang, bahwa selain daripada itu, Ssubstansi terhadap halhal yangdimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan normaketertiban yang berlaku didalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana yang telahdiuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonandari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan

Nuraeni diperbaiki menjadi tertulisdan terbaca bernama Elin Nuraeni, tidaklah melanggar ketentuan peraturanHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Srpperundangundangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat padaumumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa selain itu. guna mewujudkan tertib administrasikependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanyakepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yangdimiliki

permohonanPemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu makaterlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenalMemberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohondalam akta kelahiran anak pemohon nomor 2762/D.Ist2003/2004, yang semulatertulis ZULFA KHAIRINI diganti menjadi RINI KHAIRINI, apakahpembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan UndangUndang, norma kesusilaan

, kepatutan dan adat istiadat ;Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagiPengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidakmempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingandan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P55 dan P.6 serta dikuatkan olehketerangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah merubah namaanak Pemohon yang bernama Zulfa Khairini sebagaimana

Dimana perubahan tersebut dibolehkansepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka penggantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan P2 tentang KartuKeluarga yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwanama Pemohon yang benar adalah Christina Sunarto seperti yang tertulis dalam KK danKK

Dimana Pergantian tersebut dibolehkansepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahan namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan P2 tentang KartuKeluarga, yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Pemohon,maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa Pemohon berkeinginan mengganti namaPemohon dengan

pada umumnya dilakukan karena alasanalasan yang berkaitan dengankekeluargaan, kepercayaan atau keyakinan tertentu, sedangkan bagi Pemohonperubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon, yang semula Farishta Sharma dirubah menjadi Farishta Shviets dilakukankarena untuk disesuaikan dengan nama suami Pemohon ;Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah merupakan hak pribadiseseorang asalkan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum,norma kesusilaan

dan ketertiban Umum ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan dari padaperubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon yang semula Farishta Sharma dirubah menjadi Farishta Shviets, dikaitkandengan buktibukti surat serta keterangan saksisaksi, ternyata perubahan nama anakPemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan danketertiban umum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama anakPemohon pada Kartu Keluarga

Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa M***** G**** binti A*** G**** E**** berkeinginanuntuk menikah dengan M*** H**** bin U**** karena hubungan cinta keduanyaHal.6 dari 10 Penetapan No.237/Pdt.P/2017/PA Sgm.semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan

Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidakmampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yangmelanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan M*****G**** binti A*** G**** E****menikah dengan M*** H**** bin U**** adalah ataskemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu,keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan danM*** H**** bin U**** juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.Hal.7 dari 10 Penetapan No.237/Pdt.P/2017/PA Sgm.3.

PDM42/BJRNE/Ep/11/2012, yang pada pokoknyamenuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan : 1 Menyatakan terdakwa PONIMAN alias SIPON bin SUDIRO, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KESUSILAAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

dimuka persidangan Pengadilan Negeritersebut, karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM42/BJRNE/Ep.2/11.12,Bahwa ia terdalwa PONIMAN alias SIPON bin SUDIRO, pada hari Minggu, tanggal9 September 2012 sekira pukul 08.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu waktu lain dalamtahun 2012 bertempat di lantat dua Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Banjarnegara, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

3201LT150420150031yang diterbitkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulisMOCH ANAS SALIM anak keempat menjadi MOCHAMMAD ANAS SALIM anakkelima;Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 444/Padt.P/2018/PN CbiForm02/SOP/04.3/2017Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah/memperbaikinamanya, termasuk kedalamnya tanggal dan bulan lahir berdasarkan suatualasan tertentu, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidakmelanggar kesusilaan

;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohondan pertimbangan tersebut diatas, yang sifatnya hanya memperbaiki saja, sebabadanya perubahan nama dan urutan anak pada akta kelahiran Pemohon, makaHakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon oleh karena telahmengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, dan ketertibanumum serta kesusilaan sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan atas petitum angka 2;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Dimana pergantian tersebut dibolehkan sepanjang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Halaman 6 Penetapan Nomor 44/Pat.P/2019/PN MIgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pergantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu Tanda Penduduk, P2 tentang kartuKeluarga yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwanama Indonesia Pemohon yang lazim digunakan

UndangUndang Nomor Tahun 1974, harus adaDispensasi dari pengadilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganketerangan Para Pemohon yang dikuatkandengan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON telah berhubunganakrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang lakilaki bernama CALONSUAMI tersebut, hubungan mana telah berakibat calon mempelai wanita hamil 7 bulan dan bilatidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi halhal yang melanggarhukum dan norma kesusilaan

b> le pric xwlasll 9Artinya: Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.maka dalam perkara ini pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tersebutdipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undangundang, makadapat dikabulkan ;n Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Nomor

lakilaki bernama SUPIYO denganseorang perempuan bernama PARTIYEM seperti dalam surat keterangan Kawin No.31/ A, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Petugas Urusan KeagamaanAgama Hindu Direktur Djendral Bimbingan Masjarakat Beragama Hindu dan BudhaMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasanalasanyang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonandapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan

Undangundang No. 24Tahun 2013 tentang perubahan atas undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pengadilan berkesimpulan pemohon adalah pendudukKota Malang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Malang berwenang untukmemeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohontidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,kesusilaan

telah ternyata XXXXXX dan XXXXXX telah lamaberhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergianbersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagipergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yangcukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisaberpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengannorma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak para Pemohon yang bernama XXXXXX bergaul denganXXXXXX, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dariXXXXXX dan XXXXXX, praktis akan mengakibatkan anak para Pemohontersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukumdan kesusilaan;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak

orang untuk mengganti namanya /menyelaraskan namanya, hanya saja pergantian nama atau penyelarasan nama tersebutbukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadikabur yang berdam pak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan ;Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikutiserta memahami nilainilai dalam masyarakat ,sepanjang perubahan nama tersebuttidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilainilai agama, kesopanandan kesusilaan

yang melanggar hukum karena keterkaitanpemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatankejahatan lainnamun sematamata untuk kepentingan pemohon kelak dikemudian hari berkaitandengan masa depan pemohon;Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagai penyelarasanatas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengannormanorma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopananHal. 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2017/PN Bbs.maupun norma kesusilaan

Resume Hasil Penyelidikan Perkara dugaan tindak PidanaMendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnyaHalaman 4 dari 23 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Gst9.10.informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangmemiliki yang melanggar kesusilaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan UU RI Nomor 19Tahun 2016, bukan merupakan tindak pidana.2. Rekomendasi hasil gelar perkara tanggal 12 September2020.MemutuskanMenetapkan: 1.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami beritahukanbahwa terhadap laporan pengaduan yang saudari di Polres Nias Selatanatas kejadian perkara dugaan tindak pidana Setiap orang dengan sengajadan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / ataumembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumenelektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dari VU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentangInformasi dan Transisi

Nias Selatan telahditerbitkan surat perintah penyelidikan Nomor: SP.Lidik/184/RES.1.4A/II/2020/Reskrim tanggal 24 Juli 2020;Terkait Laporan Polisi Nomor: LP/99A/II/2020/SPKT B/SU/RESNISELtanggal 9 Juli 2020 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengansengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan ataumembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronikyang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang terjadi pada hariJumat tanggal 19 Juni 2020 di Desa

NiasSelatan dan Laporan Polisi Nomor: LP/99/VU/2020/SPKT B/SU/RESNISELHalaman 11 dari 23 Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Gsttanggal 9 Juli 2020 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengansengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan ataumembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronikyang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang terjadi pada hariJumat tanggal 19 Juni 2020 di Desa Hilianaa Kec. Teluk Dalam Kab.

Lidik/184/RES.1.4/VII/2020/Reskrim tanggal 24 Juli 2020;Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/99/VII/2020/SPKT B/SU/RESNISELtanggal 9 Juli 2020 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengansengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan ataumembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronikyang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang terjadi pada hariJumat tanggal 19 Juni 2020 di Desa Hilianaa Kec. Teluk Dalam Kab.

Dimana perubahan tersebut dibolenkan sepanjang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka penggantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehingga apabiladihubungkan dengan P1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan P2 tentang Kartu Keluargayang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa namaPemohon yang benar adalah Christina Sunarto seperti yang tertulis dalam KK dan KKPemohon

tujuan permohonan pemohon adalahagar Pengadilan Negeri Malang untuk memberi ijin kepada pemohon untukmembetulkan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor :181/1960, disitu tertulis RADEN RARA MARINA dibetulkan menjadi MARINASOETRASMAN ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasanalasan yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalampermohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku, ketertiban umum, kKesopanan maupun kesusilaan

undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan berkesimpulanHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 589/Padt.P/2016/PN.MIgpemohon adalah penduduk Kota Malang, oleh karenanya Pengadilan NegeriMalang berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan olehpemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan yang diajukan olehpemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, kesusilaan

bahwa telah ternyata XXX dan XXX telah lamaberhubungan/ berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergianbersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagipergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yangcukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisaberpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengannorma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Para Pemohon bergaul dengan XXX, oleh karenanya MajelisHakim berpendapat menunda pernikahan dari XXX dan XXX, praktis akanmengakibatkan anak Para Pemohon tersebut dikhawatirkan berbuat sesuatuyang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak Para Pemohon (XXX dan XXX

Keduanya saling mencintai dan sulit untukdipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa #nama anak Pemohon berkeinginan untukmenikah dengan #nama calon suami anak Pemohon karena hubungan cintakeduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikahkarena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan #nama anak Pemohon menikah dengan #nama calon

Keinginan tersebut karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan #nama anak Pemohon menikah dengan #nama calon suami anakPemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudarasesusuan dan #nama calon suami anak Pemohon juga tidak terikatpernikahan dengan orang lain.3.

Anak Pemohon dan Nama Calon IstriAnak Pemohon adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta.Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa Nama Anak Pemohon berkeinginan untukmenikahi Nama Calon Istri Anak Pemohon karena hubungan cinta keduanyasemakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan

Keinginan tersebut karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan Nama Anak Pemohon menikah dengan Nama Calon Istri AnakPemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihaklain. Di Samping itu, Keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupunsaudara sesusuan dan Nama Calon Istri Anak Pemohon juga tidak terikatpernikahan dengan orang lain.3.

menjadi Muhammad Al NoorPramana Sakti;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2020/PN SdaMenimbang, bahwa perihal nama adalah sebagai salah satu identitasseseorang dan pada hakekatnya merupakan hak pribadi (personlijke recht) dariorang yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (personlijke recht) padaazasnya orang/orang tua bebas memilin/memberikan nama untuk anakanaknyayang akan digunakan sebagai identitasnya, sepanjang nama tersebut tidakbertentangan dengan nilainilai kepercayaan, kesusilaan

Muhammad WisanggeniPramana Sakti, lahir di Sidoarjo tanggal 17 April 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, juga dengan mempertimbangkan, bahwa perubahan nama padaKutipan Akta Kelahiran anak ke2 (dua) Para Pemohon bukanlah ditujukanuntuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum serta pula namaMuhammad Al Noor Pramana Sakti tidaklanh bertentangan dengan nilainilaikepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya dilingkungan masyarakatmaka, permohonan Para Pemohon