dan Jasa

GARUDA RAISYA KENCANA, yang terdiri dari :

• Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (Kontrak)
• Asli Jaminan Pelaksanaan
• Asli Kwitansi bermeterai, nota / faktur
• Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
• Fotocopy Ringkasan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA)
• Fotocopy Rincian dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

BARANG DAN JASA)

GARUDA RAISYA KENCANA, yang terdiri dari:

• Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana
• Fotocopy Kwitansi bermeterai, nota / faktur
• Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
• Fotocopy Ringkasan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA)
• Fotocopy Surat Pengantar dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA)
• Fotocopy Rincian dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Ruang

(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 09 Desember 2011;Hal. 16 dari 68 hal.

Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 28 Juni 2011;Hal. 26 dari 68 hal.

MISRAWATY;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 RINCIAN

Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BarangKena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam halpembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulanpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadisebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang KenaPajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;c.

Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BarangKena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam halpembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulanpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;oe. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelumakhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;c.

Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasaatau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS, pemasok memilikihak untuk melakukan penagihan.

Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelahakhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelumakhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;c.

jika mereka juga melakukan penyerahan Barang KenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam kegiatan usahanya.

Sebab, belum tentu semuakendaraan yang masuk hotel/kantor menggunakan jasa parkir hotel, bisa jadikendaraan a quo hanya mengantar tamu atau menjemput tamu hotel/kantor yangtidak butuh waktu lama.Bahwa, kebijakan Tergugat yang menerapkan kebijakan menarik jasa parkirbagi setiap kendaraan yang masuk area bandara JUANDA selama bertahuntahun tentu menghasilkan pendapatan ratusan milyar.

penumpang yangmenggunakan jasa penerbangan sudah sangat banyak.

Adapun alasanpenolakan tergugat atas gugatan penggugat secara terperinci dapat dijabarkansebagai berikut:A ALASAN PENGGUGAT NO. 1 SAMPAIDENGAN 9 :1 Bahwa Penggugat adalah warga Magersari Krian Sidoarjo sebagaikonsumen jasa penerbangan yang sering menggunakan jasa penerbangan bandaraJuanda;Z Bahwa Tergugat adalah pengelola bandara Internasional Juanda diSidoarjo;3 Bahwa Tergugat sudah bertahuntahun menerapkan kebijakan kendaraanyang masuk area bandara Juanda dikenakan jasa parkir;4 Bahwa pada tanggal

Padahal kebijakan ini sudah lebih dari 10 tahu,berapa ratus milyar uang konsumen bandara Juanda yang dinikmati oleh tergugat;16 Bahwa, pendapatan tergugat dari air port tax setiap jasa penumpangyang menggunakan jasa penerbangan sudah sangat banyak. Karena setiappenumpang dikenakan air port tax sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh limaribu rupiah).

Pasal 5 ayat(2) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015,kegiatan tergugat sebagai Badan Usaha Bandar Udara terkait denganpengelolaan parkir kendaraan bermotor termasuk dalam kegiatanpelayanan jasa terkait bandar udara untuk menunjang kegiatanpelayanan penumpang dan barang.Bahwa setiap pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait denganbandar udara dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan (videPasal 243 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009Tentang Penerbangan

Arnas Sejahtera selaku pihak penyedia barang/jasa pekerjaanPematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2013, padahalTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara sadar mengetahuipemilinan penyedia barang/jasa tidak dilakukan mekanisme pelelangan namunhanya dibuatkan administrasinya oleh YUSRAN dan ditandatangani olehPejabat Pengadaan seolaholah pemilihan penyedia barang/jasa dilakukanmekanisme pelelangan, perbuatan Terdakwa

Pemerintah, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan :a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;2) Harga Perkiraan Sendiri;3) Rancangan kontrak. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;. menandatangani kontrak;. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;. mengendalikan pelaksanaan kontrak;m~ 0 QaQ290 fFmelaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepadaPA/KPA;g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor602.1/233.B/SPPBJ/PPKLHN/BPBD/2013 tanggal O03 Juli 2013, padahalsecara sadar Terdakwa mengetahui bahwa pemilihan pihak penyediabarang/jasa tidak dilakukan dengan mekanisme pelelangan yang sah.ll.

Pemerintah,PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan:a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;2) Harga Perkiraan Sendiri;3) Rancangan kontrakb. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 13 /PID SUSTPK/2021/PT JAPmenandatangani kontrak;melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;mengendalikan pelaksanaan kontrak;Oo 2 9melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepadaPA/KPA;g.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor602.1/233.B/SPPBJ/PPKLHN/BPBD/2013 tanggal O03 Juli 2013, padahalsecara sadar Terdakwa mengetahul bahwa pemilihan pihak penyediabarang/jasa tidak dilakukan dengan mekanisme pelelangan yang sah.ll.

Jasa...67.68.69.70.71.72.73.74. 10 Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh PemerintahDaerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karenapada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu PemerintahDaerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadiatau.

Usaha; danPerizinan Tertentu.(2) Retribusi...(2)(3) 58 Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagaiRetribusi Jasa Umum.Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagaiRetribusi Jasa Usaha.Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkansebagai Retribusi Perizinan Tertentu.Bagian KeduaRetribusi Jasa UmumPasal 109Objek Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak danbersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau RetribusiPerizinan Tertentu;2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenanganDaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orangpribadi atau Badan yang diharuskan membayarretribusi, disamping untuk melayani kepentingan dankemanfaatan umum;4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadiatau.

Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak danbersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau RetribusiPerizinan Tertentu; dan2.jasa...Cc.~ J =2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifatkomersial yang seyogyanya disediakan oleh sektorswasta tetapi belum memadai atau terdapatnya hartayang dimiliki/dikuasai Daerah yang belumdimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.Retribusi Perizinan Tertentu:1. perizinan tersebut termasuk kewenanganpemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalamrangka asas

penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasaralokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untukpenyelenggaraan jasa yang bersangkutan.Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasadapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat olehPemerintah Daerah.Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harusmencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerahdalam menyelenggarakan jasa tersebut

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44013/PP/M.X1/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPositif Kredit Pajak atas Biaya Royalti sebesar Rp.54.495.514,00;: bahwa koreksi positif SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPNomor : 00040/207/09/052/10 tanggal 21 Juni 2010 Masa Pajak Februari 2009berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatanusaha, antara lain: Bunga, sewa dan royalty.> Pasal 9 UndangUndang PPN Nomor 18 Tahun 2000 dan Keputusan MenteriKeuangan No.568/KMK.04/2000 tentang TATA CARA PENGHITUNGAN,PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHANNILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DANATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN;: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Hasil Pemeriksaan PajakNomor: LHP449/WPJ.07/KP

.0205/2010 tanggal 17 Juni 2010 tahun pajak 2008diketahui bahwa pemeriksa melakukan koreksi positif Pajak Masukan Masa PajakSeptember 2008 s.d Februari 2009 sebesar Rp. 5.035.054.930.00, karena untukmasa pajak Maret 2008 s.d Agustus 2008 telah dilakukan pemeriksaan sehubungandengan permohonan Restitusi Kelebihan PPN (PPN LB) di Masa Agustus 2008;bahwa koreksi DPP PPN Masukan Dalam Negeri atas obyek PPN Jasa Luar Negerisebesar Rp.5.035.054.930.00, dimana jumlah tersebut dibebankan oleh PemohonBanding

sebagai biaya Royalti.bahwa Pemeriksa menganggap Royalti yang dibayarkan kepada induk perusahaan(Nagai Japan) tersebut tidak memenuhi unsur kewajaran dan kelaziman usaha,sehingga biaya royalti tersebut dikoreksi fiskal (tidak mengakui pembebanan biayaroyalti tersebut);bahwa atas pembayaran sebesar Rp.5.035.054.930.00, terserbut pemeriksamenganggap sebagai pembayaran deviden (deviden terselubung) kepada indukperusahaan, dimana deviden bukanlah obyek PPN, sehingga seharusnya tidak adaObyek PPN Jasa

Luar Negeri(pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean) sehingga tidak masukdalam kategori Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa KenaPajak dari luar Daerah Pabean;Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan karenadikategorikan sebagai Pajak Masukan yang tidak berhubungan langsung dengankegiatan usaha .bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif pajak masukan masaFebruari 2009 sebesar Rp.54.495.514,00 dengan alasan sebagaimana

PUTUSANNomor 19 PK/Pdt.SusPailit/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalanpenetapan Biaya PKPU dan Imbalan Jasa Pengurus pada pemeriksaanpeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS, yangdiwakili oleh Presiden Direktur YM.

Menyatakan imbalan jasa Tim Pengurus sebesar Rp11.036.783.183,80(sebelas miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribuseratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh sen);3. Memerintahkan PT Surabaya Agung Insdustri Pulp & Kertas, Tbk., untukmembayar biaya PKPU sementara dan imbalan jasa Tim Pengurus sejumlahRp11.211.350.073,80 (sebelas miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus limapuluh ribu tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh sen) kepada Tim PengurusSdr. Drs.

Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa Pengurus akanHalaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.SusPailit/201620.21.22.ditetapbkan kemudian setelah Penindaan kewajiban PembayaranUtang (PKPU) berakhir;7.

Menyatakan imbalan jasa Tim Pengurus sebesar 10% (sepuluh persen)dari Rp21.506.675.781,00 (dua puluh satu miliar lima ratus enam jutaenam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);3.

., untukmembayar biaya PKPU Sementara dan Imbalan Jasa Tim Pengurussebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp21.506.675.781,00 (dua puluh satumiliar lima ratus enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratusdelapan puluh satu rupiah) kepada Tim Pengurus Sdr. Drs. JokoPrabowo, S.H.,M.H., dan Drs. Jandri Siadari, S.H.

Jasa Pelayanan 30 % (Jasa Medis dan Jasa Non Medis).2. Biaya Administrasi seperti foto copy, cetak kartu, karcis dan resep.3. Operasional seperti biaya Makan, Rujukan, Mobil Jenasah danAmbulance.4.

(empat puluh sembilan juta seratus empat ribu dua puluh rupiah) No Uraian Nilai (Rp )1 Jasa Medik 42.474.020,002 Jasa Non Medik 6.630.000,00Jumlah = 49.104.020,00 Jasa Medis Tahap Ill berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, denganrincian sebagai berikut:a) 27 (dua puluh tujuh) orang menerima namun dana jasa medis tidaksebesar yang dipertanggungjawabkan;b) 2 (dua) orang menerima jasa medis sebesar bukti yang telahdipertanggungjawabkan;c) 14 (empat belas) orang tidak menerima.Jasa non Medis Tahap Ill

Jasa Medis danNon Medis; 19 (sembilan belas) orang tidak menerima Jasa Medis danNon Medis;= 2 (dua) orang menerima jasa medis.sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggung Jawaban yangmengakibatkan selisin sebesar Rp.72.219.500,00.

Jasa non Medis Tahap Ill berjumlah 20 (dua puluh) orang, denganrincian sebagai berikut:a) 2 (dua) orang menerima dana jasa non medis sesuai bukti yangdipertanggungjawabkanb) 14 (empat belas) orang menerima dana jasa non medis namuntidak sebesar dana jasa non medis yang dipertanggungjawabkan,c) 4 (empat) orang menerima jasa Non medis sebesar bukti yangdipertanggungjawabkan.Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor : SR 1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian negarapada Jasa Medis

Jasa Pelayanan 30 % (Jasa Medis dan Jasa Non Medis).Biaya Administrasi seperti foto copy, cetak kartu, karcis dan resep.3. Operasional seperti biaya Makan, Rujukan, Mobil Jenasah danAmbulance.4.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas SKPLB PPh Badanyang menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi biaya royalti danTechnical Assistance Fee dimana biaya tersebut diindikasikan merupakandividen terselubung maka tidak terdapat obyek PPN Jasa Luar Negerisehingga tidak seharusnya terdapat SSP PPN Jasa Luar Negari;. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tim Peneliti Keberatanmengusulkan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas SSP PPN JLN;.

Toyota Auto Body Tokai Extrusion, NPWP02.026.732.4052.000, alamat di Kawasan Industri MM2100 Blok LL No.3Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, sehingga jumlah PPN yangmasih harus dibayar adalah sebagai berikut : Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 10.689.711.282,00b. Jumlah Seluruh Penyerahan 10.689.711.282,002 Penghitungan PPN Kurang Bayara.

Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak.b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajakatau penerima Jasa Kena Pajak.c.

Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potonganharga.Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; danQ@ => 9 aNama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani FakturPajak.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebutdengan UU KUP

Ltd. sebagai dasar pemberian jasa konsultasi besertadokumen pendukung berupa permintaan jasa konsultasi dariHalaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 119/B/PK/PJK/2015Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), workreport, jenis dan manfaat dari jasa konsultasi yang diberikan,invoice, bukti pembayaran dan lain sebagainya sehingga PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukanpenelitian lebih lanjut untuk membuktikan alasan keberatanTermohon Peninjauan Kembali (semula

Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Lokal SMK Negeri 1 Bokat, antara Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bokat (H. RIKITAN, S.Ag) dengan Kontraktor (RONAWAN SB. SIHIRA, SE), Tanggal 25 September 2013.17. Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Barang dan Jasa :a. Sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) Nomor : 001 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 8 Oktober 2013.b.

Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan (RKB) 3 Lokal SMKN 1 Bokat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013.30.

Pengadaan Jasa.3.

Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan (RKB) 3 LokalSMKN 1 Bokat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TahunAnggaran 2013.30.

Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan (RKB) 3Lokal SMKN 1 Bokat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TahunAnggaran 2013.30.

taksi online untuk menjemput terdakwa, kemudian saat jasa taksionline yang dipesan tiba di PT Sanjaya Maju Bina Sejahtera, terdakwa langsungberpamitan pulang kepada saksi FREDI, dan menaiki taksi online tersebutdengan membawa tas laptop besar yang berisikan 1 (Satu) unit laptop DELL dan5 (lima) unit notebook Lenovo milik PT Sanjaya Maju Bina Sejahtera tanpaseizin dan sepengetahuan saksi NGATRI selaku penanggungjawab di PTSanjaya Maju Bina Sejahtera; Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT SanjayaMaju

taksi online untuk menjemput terdakwa, kemudian saat jasa taksionline yang dipesan tiba di PT Sanjaya Maju Bina Sejahtera, terdakwa langsungberpamitan pulang kepada saksi FREDI, dan menaiki taksi online tersebutdengan membawa tas laptop besar yang berisikan 1 (Satu) unit laptop DELL dan5 (lima) unit notebook Lenovo milik PT Sanjaya Maju Bina Sejahtera tanpaseizin dan sepengetahuan saksi NGATRI.

taksi online untukmenjemput terdakwa, kemudian saat jasa taksi online yang dipesan tibadi PT Sanjaya Maju Bina Sejahtera, terdakwa langsung berpamitanpulang kepada saksi FREDI, dan menaiki taksi online tersebut denganmembawa tas laptop besar yang berisikan 1 (Satu) unit laptop DELL dan5 (lima) unit notebook Lenovo milik PT Sanjaya Maju Bina Sejahteratanpa seizin dan sepengetahuan saksi NGATRI.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.3.

taksi online untukmenjemput terdakwa, kemudian saat jasa taksi online yang dipesan tibadi PT Sanjaya Maju Bina Sejahtera, terdakwa langsung berpamitanpulang kepada saksi FREDI, dan menaiki taksi online tersebut denganmembawa tas laptop besar yang berisikan 1 (Satu) unit laptop DELL dan5 (lima) unit notebook Lenovo milik PT Sanjaya Maju Bina Sejahteratanpa seizin dan sepengetahuan saksi NGATRIAtas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya4.

taksi online untuk menjemput terdakwa,kemudian saat jasa taksi online yang dipesan tiba di PT Sanjaya Maju BinaSejahtera, terdakwa langsung berpamitan pulang kepada saksi FREDI, danmenaiki taksi online tersebut dengan membawa tas laptop besar yang berisikan1 (Satu) unit laptop DELL dan 5 (lima) unit notebook Lenovo milik PT SanjayaMaju Bina Sejahtera tanpa seizin dan sepengetahuan saksi NGATRI ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad. 3.

fotokopi Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 1122/BL.LS/DPU/XII/2014 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014;

Kegiatan Peningkatan Jalan Gamblok-Luragung Tahun 2014 senilai Rp.511.110.900,- tanggal 1 Oktober 2014;

Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0706/BL.LS/DPU/X/2014 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014;

Nomor: 1128/SPP/DPU/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;

Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 1128/BL.LS/DPU/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;

(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor:0706/BL.LS/DPU/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014;50) 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor:0706/BL.LS/DPU/X/2014 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014;51) 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor: 0706/BL.LS/DPU/X/2014 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014;52) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM

(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 1128/BL.LS/DPU/XII/2014 untuk pembayaran 95,7% Pekerjaan Pengawasan Paket VII tanggal30 Desember 2014;69) 1 (Satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 1128/BL.LS/DPU/XII/Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014;70) 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor: 1128/BL.LS/DPU/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;71) 1 (satu) lembar

(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 1128/BL.LS/DPU/XII/2014 untuk pembayaran 95,7% Pekerjaan Pengawasan Paket VII tanggal 30Desember 2014;1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 1128/BL.LS/DPU/XII/Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014;1 (Satu) lembar asli Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor:1128/BL.LS/DPU/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;1 (satu) lembar asli Surat

(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor:0706/BL.LS/DPU/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014;50) 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor:0706/BL.LS/DPU/X/2014 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014;51) 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor: 0706/BL.LS/DPU/X/2014 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014;52) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM

(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 1128/BL.LS/DPU/XII/2014 untuk pembayaran 95,7% Pekerjaan Pengawasan Paket VII tanggal30 Desember 2014;69) 1 (Satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor: 1128/BL.LS/DPU/XII/Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014;Halaman 133 dari 141 Putusan Nomor 73/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.70) 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan Dana Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor: 1128

Pengadaan barang dan jasa diBUMN/BUMD jangan jadi beban diAPBN/APBD.e Bahwa Peraturan BUMN Nomor : 5 Tahun 2008, mengatur pengadaanbarang dan jasa di BMN harus berbeda dengan penghadaan barang danjasa di Pemerintah.e Bahwa hal ini dimaksudkan agar BUMN tidak kehilangan momentum Bisnisdan agar bisa lebih efisien.Halaman 113Putusan No.94/Pid.Sus.K./2013/PNMdne Bahwa pengadaan barang dan jasa di BMN adalah soal materi atau isinya.

;e Bahwa Ir.Albert Pangaribuan selaku General Manager PT PLN (Persero)KITSBU dan selaku Pengguna barang/jasa menerbitkan Surat KeputusanNomor: 003.K/GMKITSU/2007, tanggal 2 Januari 2007, tentang panitiaPengadaan Barang dan Jasa TA 2007 PT PLN (Perseso) KITSBU dan SuratKeputusan Nomor: 004.K/GMKITSU/2007 tentang Panitia Pemeriksa MutuBarang Jasa TA 2007 PT PLN (Persero) KITSBU, dengan susunan panitiasebagai berikut :Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa :1.

;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003,tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, secarategas merumuskan : Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsipefisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif danakuntabel.

Robert Manyuzar selaku Ketua Panitia Pengadaan Barangdan Jasa Tahun 2007, diperoleh fakta bahwa Ir.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa YangMemerlukan Penyediaan Barang/Jasa angka 1. Pelelangan Umum huruf b. PascaKualifikasi dan Prakualifikasi, angka 1.

SusHKI/2021Disengketakan), yaitu: Merek INTERCO+LOGO atas nama Tergugatdengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM000621855 di KelasBarang/Jasa: 16 dan tanggal pendaftaran 5 Juni 2018;7.

Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoretmerek sebagaimana tersebut di bawah ini (in casu Merek Tergugat YangDisengketakan) dari Daftar Umum Merek, yaitu: MerekINTERCO+LOGO atas nama Tergugat dengan Indonesia Daftar Merek(IDM) Nomor IDM000621855 di Kelas Barang/Jasa: 16 dan tanggalpendaftaran 5 Juni 2018;8.

SusHKI/2021dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM000621855 di KelasBarang/Jasa: 16 dengan tanggal pendaftaran 5 Juni 2018 telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan;5. Menyatakan pendaftaran merek INTERCO+LOGO? atas nama Tergugatdengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM000621855 di KelasBarang/Jasa: 16 dengan tanggal pendaftaran 5 Juni 2018 telahdidaftarkan oleh Tergugat atas dasar itikad tidak baik;6.

Menyatakan pembatalan pendaftaran merek INTERCO+LOGO atasnama Tergugat dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) NomorIDM000621855 di Kelas Barang/Jasa: 16 dengan tanggal pendaftaran 5Juni 2018, dengan segala akibat hukumnya;7.

Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pembatalan merekINTERCO+LOGO atas nama Tergugat dengan Indonesia Daftar Merek(IDM) Nomor IDM000621855 di Kelas Barang/Jasa: 16 dengan tanggalpendaftaran 5 Juni 2018 dalam Daftar Umum Merek;9.

OTORITAS JASA KEUANGAN menerbitkan surat No. S86/SWV/2016tanggal 30 Mei 2016 Perihal Permohonan Evaluasi terhadap Izin UsahaPerdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi Sosial Indonesia(Nesia), PT.

Keuangan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalamPasal6 yang berbunyi :OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; danc. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, DanaPensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga JasaKeuangan Lainnya.Bahwa, dalam melaksanakan kewenangannya Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dipimpin oleh Dewan Komisioner sebagaimana diatur dalamHalaman 10 dari 81 halaman.

Regulator : Otoritas Jasa Keuangan; Kementrian Perdagangan Republik Indonesia; Badan Koordiasi Penanaman Modal; Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik IndonesiaB. Penegak Hukum : Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Republik Indonesia ;Bahwa, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan(SATGAS OJK) memiliki TUGAS sebagai berikut :Halaman 11 dari 81 halaman.

Portal, situs, atau aplikasi online melalui internet yangdipergunakan untuk fasilitas penawaran dan/atau perdaganganbarang dan/atau jasa;b.

Bukti P8 =: Surat dari Nesia, tanggal 29 April 2016, Perihal : Tanggapan,yang ditujukan kepada Ketua Satuan Tugas WaspadaInvestigasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (fotokopi darifotokopi).9. Bukti P9 : Tanda Terima dari JoAn & Partners, Perihal : Surat dariNesia, tanggal 29 April 2016 kepada Ketua Satuan TugasWaspada Investigasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yangdikirim oleh Sdri Kamila, dan telah diterima oleh Sdr.

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar jasa pengacara yang tertuang dalam perjanjian hingga berakhirnya perjanjian Tahun 2024 yang dimaksud sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai ditambah kekurangan pembayaran periode desember 2022 dan pembayaran

., demi hukum berakhir;

Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dalam Penetapan tersendiri; 5. Menghukum Debitur (Pemohon Perdamaian) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Spsifikasi teknis barang / jasa (apabila diperlukan); danKhusus untuk pekerjaan kontruksi disertai gambar rencana kerja(apbila diperlukan).e PelaksanaanPengadaan barang / jasa meliputi :a. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) :1. TPK menbeli barang / jasa kepada 1 (Satu) Penyedia Barang /Jasa.2.

Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) :1. TPK. Mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secaratertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang / Jasa yang berada dilampiridengan daftar barang / jasa (rincian barang/jasa atau ruanglingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknisbarang/jasa.2.

Penyedia Barang / Jasa menyampaikan penawaran tertulis yangberisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkuppekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.3. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadapkedua Penyedia Barang / Jasa yang memasukan penawaran.4. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :a. Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang / Jasa, makadilanjutkan dengan proses negosiasi (tawarmenawar) secarabersamaan.b.

Pengadaan Barang / Jasa melalui swakelola;e. Pengadaan Barang / Jasa melaui penyedia Barang / Jasa ; danf. Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan serta serah terima.2.

Mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secaratertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang / Jasa yang berada dilampiridengan daftar barang / jasa (rincian barang/jasa atau ruanglingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknisbarang/jasa.2. Penyedia Barang / Jasa menyampaikan penawaran tertulis yangberisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkuppekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.3.