Menyatakan Terdakwa Fredik Oematan terbukti Ssecara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadaTerdakwa sebagaimana dakwaan primar;2. Menghukum Terdakwa Fredik Oematan oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;3.

DJUARIN;Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa telah dijatuhkanputusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 14 April 2020 Nomor 63/Pid.SusTPK/2019/PN Kpg,tanggal 14 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa FREDIK OEMATAN, S.H., tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair

;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan FREDIK OEMATAN, S.H., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA* sebagaimana dalam DakwaanSubsidair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarakan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;Menetapkan

Menyatakan Terdakwa Fredik Oematan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadaTerdakwa sebagaimana dakwaan primar;2. Menghukum Terdakwa Fredik Oematan oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.3.

Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat 1jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55yat (1) ke1 KUHP; Bahwa selanjutnya Terdakwa Fredik Oematan di tuntut selama6(enam) tahun; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili Terdakwa Fredik Oematan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo

MASDUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;2. Membebaskan terdakwa BADRI MUNIR Bin H. MASDUKI oleh karena itu dari dakwaan tersebut;3. Menyatakan Terdakwa BADRI MUNIR Bin H. MASDUKI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidiair;4.

tindak pidana korupsi yang diancampidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan :PERTAMA:PrimairPasal 2 ayat (1) jo.

dalam tindak pidana korupsi sehingga dengan begituMajelis berpendapat tidak perlu mengulanginya lagi pembahasan mengenai haltersebut, namun Majelis akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yangberkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;halaman 158 dari 177 halamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkaraini faktanya adalah Terdakwa BADRI MUNIR sebagai subyek hukum orangperseorangan (natuurliike person) yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya yang didakwa telah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimanatersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa BADRI MUNIR didepan persidangan telahmembenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPenuntut Umum a quo, pun demikian juga selama persidangan berlangsungterdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan Majelis, dan dalam keadaan sehatjasmani maupun rohani;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal initelah terpenuhi.Ad. 2.

MASDUKI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkanatas kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasan

MASDUKI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;2. Membebaskan terdakwa BADRI MUNIR Bin H. MASDUKI oleh karena itu darihalaman 172 dari 177 halamandakwaan tersebut;. Menyatakan Terdakwa BADRI MUNIR Bin H. MASDUKI tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertamasubsidiair;.

Menyatakan terdakwa CAHAYA SUMITA ,ST Binti SALEHAN terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana.2.

tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primairdan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan caramenyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan.2.

Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauPerseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengancara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karenakedudukan saja.Bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yangdapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukanyang dijabat atau diduduki oleh pelaku, pada umumnya kesempatandiperoleh sebagai akibat adanya kekosongan

tindak pidana korupsi Secarabersamasama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danHalaman 126 dari 140 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bglditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum majelismenimbang sebagai berikut;Menimbang, bahwa tujuan dari pemeriksaan

Menyatakan Terdakwa : RATU IRMA SURYANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 5.

JAHADI PERMADIBin SAILAN, perkaranya diadilisecara terpisah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf (b)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUH Pidana.

Halaman171diadili secara terpisahtelah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf (b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUH Pidana. o= Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan

Halaman 174PERMADI Bin SAILAN (yang diadili secara terpisah) dan telah diputus olehPengadilan Tipikor Serang telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Jaksa Penuntut umum(melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat

tindak pidana korupsi Terdakwa telah turutmenghambat upaya Pemerintah Memberantas Tindak PidanaKorupsi; Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit dan tidak terusterang mengakui perbuatannya sehingga menghambat jalannya persidangan;Putusan No. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg.

Menyatakan Terdakwa : RATU IRMA SURYANI, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama:Putusan No. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. Halaman 1904. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidakdibayar maka kepada Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;5.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN bin M.TAHA terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamSurat Dakwaan Pertama ;2.

TAHA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlahRP.3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidakmembayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusanini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita olehJaksa dan dilelang

mendengar keterangan saksisaksi ;Telah mendengar keterangan Terdakwa ;Telah memeriksa barang bukti ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2014, No.Reg : PDS02/TUBAN/ITI/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan : 722 2222 non nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnn nnn nnoeMenyatakan terdakwa ENDANG SRIWAHYUNI BINTI RUSMAN, Telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) UU No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP3Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENDANG SRIWAHYUNI BINTIRUSMAN, Selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa selama terdakwaberada dalanr tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh

sebagimana telah diuraikan di atas maka pembelaantersebut akan relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan lamanya pidana yangdijatuhkan atas diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telahterpenuhi dan mengingat selama persidangan tidak ada halhal yang melekat pada diri Terdakwayang dapat dijadikan alasan pembenar atau alasan pemaaf ataupun alasan penghapus ataskesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi, dan oleh karena mana Terdakwaharuslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, pidana mana baik berupa perampasankemerdekaan maupun pidana denda atas diri Terdakwa ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai denganPasal

BIN SOSRO SUMARTO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan primal ; . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIYANTO, S.SOS. BIN SOSROSUMARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintahterdakwa segera ditahan RUTAN setelah selesai menjalani pidana penjaraselama 6 (enam) bulan berdasarkan atas Putusan Pengadilan NegeriWonosari Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.Wns tanggal 25 Pebruari 2014 ; .

tidak sependapat dengan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dalampertimbangan hukumnya tentang pembuktian unsur Memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi pada Pasal 2 ayat 1UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah olehUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidakterbukti telah melakukan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang disusun dalam dakwaan Primair.

Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentangPerubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentangHalaman 51 dari 58 HalamanPutusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNAPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa aquo dalam konsideran Menimbang huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugatdiberhentikan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

tindak pidana korupsi dengan didasarkan pada PerkaraNomor: 323 K/Pidsus/2007 tertanggal 02 Januari 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap (vide Bukti T13) ;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 16April 2019, maka peraturan perundangundangan yang relevan untuk menjadipedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi dan prosedurKeputusan Objek Sengketa a guo adalah UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang

Bahwa merujuk pada bukti T13 tersebut, Penggugat selaku Pemimpinkegiatan proyek pengadaan kapal Ikan 20 GT , dan alat Tangkap Purse seine2 (dua) unit pada dinas kelautan dan Perikanan Kota Sabang TA2005 dilingkungan Pemerintahan Kota Sabang telah melakukan perbuatan yangmenimbulkan kerugian keuangan negara dan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukanbersamasama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahundan denda sebesar Rp.50.000.000

Dini melakukan Tindak Pidana Korupsi tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi termasuk dalam Aspek Kesalahan Rendah,perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skalakabupaten yang tergolong ke dalam aspek dampak rendah, dan dari AspekKeuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa besarnya lebih dari 50 % darikerugian Negara sebesar Rp 461.202.999 (Empat Ratus Enam Puluh Satu JutaDua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)termasuk dalam Aspek Keuntungan Tinggi;

PengadilanNegeri Padang Kelas IA Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN Pdg tanggal 14Agustus 2020, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta dokumendokumen lain yang berkaitan dengan perkara ini dengan seksama, makaMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum dan alasanalasan yang dikemukakan oleh Majelis HakimTindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakanbahwa Terdakwa Nasdini Indriani pgl Dini telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukumMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alihserta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding, sehingga dengandemikian, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN Pdgtanggal 14 Agustus 2020 yang dimohonkan banding

No. 1051 K/Pid.Sus/201548Menyatakan Terdakwa SUKIRNO, S.Pd, M.Si Bin SUPARDI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dakwaan Subsidair.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agarTerdakwa tetap

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 31/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl. tanggal 10 Oktober 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa SUKIRNO, S.PD., M.Si Bin SUPARDI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa SUKIRNO, S.PD., M.Si Bin SUPARDI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Korupsi secara bersama sama dalam Dakwaan Subsidair ;4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRNO, S.PD., M.Si Bin SUPARDI,oleh karena itu dengan pidana penjara selama (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulanHal. 53 dari 63 hal.

Darmansyah, SH. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.T. Darmansyah, SH. denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayarHal. 37 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3(tiga) bulan ;Membebani Terdakwa H.T.

Darmansyah, SH. tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) yang kalau tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam)bulan ;Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa ditahan dalam Rumah TahananNegara akan diperkurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjaratersebut ;Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti

Wahyudin Akbar terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Wahyudin Akbar telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagai perbuatan berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesarRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabilaTerdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;Menghukum pula Terdakwa Ir.

ZUBAIDAH HARAHAP terbukti secara sahbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal3 jo. pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, sesuai dengan dakwaan Subsidair PenuntutUmum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUT ZUBAIDAH HARAHAP denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa dalam tahanan sementara, dan membayar Denda

dan PenuntutUmum tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TUTI ZUBAIDAH HARAHAP tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa TUT ZUBAIDAH HARAHAP tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika dendatidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menetapkan uang yang disita, Kemudian diserahkan Terdakwa TUTIZUBAIDAH HARAHAP kepada Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuansebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)dirampas untuk negara