Ditemukan 25235 data
68 — 32
Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KURSANI BIN SABRAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD KURSANI Bin SABRAN dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KURSANI Bin SABRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;4.
Menyatakan terdakwa Muhammad kursani Bin Sabran telah terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukansecara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jopasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi
tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebihdahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam pasalPasal 2 ayat (1) jo.
tindak pidana korupsi sebagaimana yangdidakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum oleh karena itu tidak keliru tentangorang yang didakwakan (Error and persona);Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang perorangan yangmerupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmanimaupun rohani sadar dan mengerti atas segala hal hal yang ditanyakan kepadaterdakwa, yang dalam suatu tindak pidana korupsi dapat menjadi pelaku apabilaperbuatannya memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana
tindak pidana korupsi adalah dalamjabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa Gantung PengayuhKecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2012 sampaidengan Tahun Anggaran 2015 dengan demikian subyek delik menurut dakwaanPenuntut Umum adalah orang dalam perkara ini terdakwa MUHAMMAD KURSANIBIN SABRAN dalam kualitas terdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatanHalaman 134 dari 172 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2017/PN Plkatau kedudukan selaku Kepala Desa Gantung Pengayuh Kecamatan
Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KURSANI BIN SABRAN, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD KURSANI Bin SABRAN dari dakwaanPrimair tersebut;Halaman 167 dari 172 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2017/PN Plk3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KURSANI Bin SABRAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan subsidair;4.
35 — 14
Menyatakan terdakwa SUNTORO BIN SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ; 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNTORO BIN SUKADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; 4.
Menyatakan terdakwa SUNTORO BIN SUKADI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanSubsidair ;3; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNTORO BIN SUKADI oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,(lima puluh Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan ;4, Menghukum Terdakwa SUNTORO BIN SUKADI membayar uang penggantisebesar Rp. 9.000.000,00, (Sembilan juta rupiah) yang akan diperhitungkan
1.SYAKIR SYARIFUDDIN, S.H.
2.DIAN SUCIANTI ANGGRAENI, S.H, M.H
3.ANDI HAERUDDIN MALIK, S.H, M.H.
Terdakwa:
ZAINAL YASNI bin H. S. DG. MANGASI
90 — 85
Mangasi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainal Yasni Bin H.S.Dg.
Terbanding/Terdakwa : FREDIK OEMATAN, S.H.
165 — 223
Menyatakan Terdakwa Fredik Oematan terbukti Ssecara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadaTerdakwa sebagaimana dakwaan primar;2. Menghukum Terdakwa Fredik Oematan oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;3.
DJUARIN;Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa telah dijatuhkanputusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 14 April 2020 Nomor 63/Pid.SusTPK/2019/PN Kpg,tanggal 14 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa FREDIK OEMATAN, S.H., tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair
;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan FREDIK OEMATAN, S.H., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA* sebagaimana dalam DakwaanSubsidair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarakan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;Menetapkan
Menyatakan Terdakwa Fredik Oematan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadaTerdakwa sebagaimana dakwaan primar;2. Menghukum Terdakwa Fredik Oematan oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.3.
Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat 1jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55yat (1) ke1 KUHP; Bahwa selanjutnya Terdakwa Fredik Oematan di tuntut selama6(enam) tahun; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili Terdakwa Fredik Oematan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo
67 — 13
MASDUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;2. Membebaskan terdakwa BADRI MUNIR Bin H. MASDUKI oleh karena itu dari dakwaan tersebut;3. Menyatakan Terdakwa BADRI MUNIR Bin H. MASDUKI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidiair;4.
tindak pidana korupsi yang diancampidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan :PERTAMA:PrimairPasal 2 ayat (1) jo.
dalam tindak pidana korupsi sehingga dengan begituMajelis berpendapat tidak perlu mengulanginya lagi pembahasan mengenai haltersebut, namun Majelis akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yangberkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;halaman 158 dari 177 halamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkaraini faktanya adalah Terdakwa BADRI MUNIR sebagai subyek hukum orangperseorangan (natuurliike person) yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya yang didakwa telah melakukan
tindak pidana korupsi sebagaimanatersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa BADRI MUNIR didepan persidangan telahmembenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPenuntut Umum a quo, pun demikian juga selama persidangan berlangsungterdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan Majelis, dan dalam keadaan sehatjasmani maupun rohani;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal initelah terpenuhi.Ad. 2.
MASDUKI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkanatas kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasan
MASDUKI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;2. Membebaskan terdakwa BADRI MUNIR Bin H. MASDUKI oleh karena itu darihalaman 172 dari 177 halamandakwaan tersebut;. Menyatakan Terdakwa BADRI MUNIR Bin H. MASDUKI tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertamasubsidiair;.
303 — 156
Menyatakan terdakwa CAHAYA SUMITA ,ST Binti SALEHAN terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana.2.
tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primairdan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan caramenyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan.2.
Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauPerseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengancara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karenakedudukan saja.Bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yangdapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukanyang dijabat atau diduduki oleh pelaku, pada umumnya kesempatandiperoleh sebagai akibat adanya kekosongan
tindak pidana korupsi Secarabersamasama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danHalaman 126 dari 140 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bglditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum majelismenimbang sebagai berikut;Menimbang, bahwa tujuan dari pemeriksaan
76 — 18
Menyatakan Terdakwa : RATU IRMA SURYANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 5.
JAHADI PERMADIBin SAILAN, perkaranya diadilisecara terpisah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf (b)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUH Pidana.
Halaman171diadili secara terpisahtelah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf (b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUH Pidana. o= Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan
Halaman 174PERMADI Bin SAILAN (yang diadili secara terpisah) dan telah diputus olehPengadilan Tipikor Serang telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Jaksa Penuntut umum(melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat
tindak pidana korupsi Terdakwa telah turutmenghambat upaya Pemerintah Memberantas Tindak PidanaKorupsi; Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit dan tidak terusterang mengakui perbuatannya sehingga menghambat jalannya persidangan;Putusan No. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg.
Menyatakan Terdakwa : RATU IRMA SURYANI, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama:Putusan No. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. Halaman 1904. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidakdibayar maka kepada Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;5.
56 — 20
Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN bin M.TAHA terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamSurat Dakwaan Pertama ;2.
TAHA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlahRP.3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidakmembayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusanini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita olehJaksa dan dilelang
59 — 15
mendengar keterangan saksisaksi ;Telah mendengar keterangan Terdakwa ;Telah memeriksa barang bukti ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2014, No.Reg : PDS02/TUBAN/ITI/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan : 722 2222 non nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnn nnn nnoeMenyatakan terdakwa ENDANG SRIWAHYUNI BINTI RUSMAN, Telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) UU No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP3Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENDANG SRIWAHYUNI BINTIRUSMAN, Selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa selama terdakwaberada dalanr tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh
sebagimana telah diuraikan di atas maka pembelaantersebut akan relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan lamanya pidana yangdijatuhkan atas diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telahterpenuhi dan mengingat selama persidangan tidak ada halhal yang melekat pada diri Terdakwayang dapat dijadikan alasan pembenar atau alasan pemaaf ataupun alasan penghapus ataskesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi, dan oleh karena mana Terdakwaharuslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, pidana mana baik berupa perampasankemerdekaan maupun pidana denda atas diri Terdakwa ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai denganPasal
Terbanding/Terdakwa : MUJIYANTO, S.Sos Bin SOSROSUMARTO
48 — 19
BIN SOSRO SUMARTO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan primal ; . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIYANTO, S.SOS. BIN SOSROSUMARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintahterdakwa segera ditahan RUTAN setelah selesai menjalani pidana penjaraselama 6 (enam) bulan berdasarkan atas Putusan Pengadilan NegeriWonosari Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.Wns tanggal 25 Pebruari 2014 ; .
tidak sependapat dengan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dalampertimbangan hukumnya tentang pembuktian unsur Memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi pada Pasal 2 ayat 1UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah olehUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidakterbukti telah melakukan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang disusun dalam dakwaan Primair.
EFFENDY, S.P.
Tergugat:
Walikota Sabang
150 — 92
Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentangPerubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentangHalaman 51 dari 58 HalamanPutusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNAPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa aquo dalam konsideran Menimbang huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugatdiberhentikan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan
tindak pidana korupsi dengan didasarkan pada PerkaraNomor: 323 K/Pidsus/2007 tertanggal 02 Januari 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap (vide Bukti T13) ;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 16April 2019, maka peraturan perundangundangan yang relevan untuk menjadipedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi dan prosedurKeputusan Objek Sengketa a guo adalah UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang
Bahwa merujuk pada bukti T13 tersebut, Penggugat selaku Pemimpinkegiatan proyek pengadaan kapal Ikan 20 GT , dan alat Tangkap Purse seine2 (dua) unit pada dinas kelautan dan Perikanan Kota Sabang TA2005 dilingkungan Pemerintahan Kota Sabang telah melakukan perbuatan yangmenimbulkan kerugian keuangan negara dan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukanbersamasama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahundan denda sebesar Rp.50.000.000
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
166 — 86
Dini melakukan Tindak Pidana Korupsi tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi termasuk dalam Aspek Kesalahan Rendah,perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skalakabupaten yang tergolong ke dalam aspek dampak rendah, dan dari AspekKeuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa besarnya lebih dari 50 % darikerugian Negara sebesar Rp 461.202.999 (Empat Ratus Enam Puluh Satu JutaDua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)termasuk dalam Aspek Keuntungan Tinggi;
PengadilanNegeri Padang Kelas IA Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN Pdg tanggal 14Agustus 2020, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta dokumendokumen lain yang berkaitan dengan perkara ini dengan seksama, makaMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum dan alasanalasan yang dikemukakan oleh Majelis HakimTindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakanbahwa Terdakwa Nasdini Indriani pgl Dini telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukumMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alihserta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding, sehingga dengandemikian, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN Pdgtanggal 14 Agustus 2020 yang dimohonkan banding
38 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1051 K/Pid.Sus/201548Menyatakan Terdakwa SUKIRNO, S.Pd, M.Si Bin SUPARDI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dakwaan Subsidair.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agarTerdakwa tetap
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 31/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl. tanggal 10 Oktober 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa SUKIRNO, S.PD., M.Si Bin SUPARDI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa SUKIRNO, S.PD., M.Si Bin SUPARDI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana Korupsi secara bersama sama dalam Dakwaan Subsidair ;4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRNO, S.PD., M.Si Bin SUPARDI,oleh karena itu dengan pidana penjara selama (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulanHal. 53 dari 63 hal.
54 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Darmansyah, SH. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.T. Darmansyah, SH. denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayarHal. 37 dari 56 hal. Put. No. 179 K/PID.SUS/2009denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3(tiga) bulan ;Membebani Terdakwa H.T.
Darmansyah, SH. tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) yang kalau tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam)bulan ;Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa ditahan dalam Rumah TahananNegara akan diperkurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjaratersebut ;Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti
340 — 199
Wahyudin Akbar terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Wahyudin Akbar telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagai perbuatan berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesarRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabilaTerdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;Menghukum pula Terdakwa Ir.
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZUBAIDAH HARAHAP terbukti secara sahbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal3 jo. pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, sesuai dengan dakwaan Subsidair PenuntutUmum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUT ZUBAIDAH HARAHAP denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa dalam tahanan sementara, dan membayar Denda
dan PenuntutUmum tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TUTI ZUBAIDAH HARAHAP tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa TUT ZUBAIDAH HARAHAP tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika dendatidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menetapkan uang yang disita, Kemudian diserahkan Terdakwa TUTIZUBAIDAH HARAHAP kepada Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuansebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)dirampas untuk negara
Terbanding/Terdakwa : H. HASBIE H. Dg. SITABA
106 — 56
SITABA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa H. HASBIE H. DG.
SITABA
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti
banding dariPenuntut Umum yang minta agar pidana pokok yang dijatunkan kepada Terdakwadalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperberat, sudah selayaknya dapatditerima;Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukumsebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam halaman 59 sampaidengan halaman 94 putusan perkara Pengadilan Tingkat Pertama yangberkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan
tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dariDakwaan Primair tersebut, dan kemudian
1.MUHAMMAD POLDUNG NAEK PARSADAAN DALIMUNTHE, S.H
2.DIDIN MARYANTO RADJAK, S.H.
3.LA ODE MUHAMMAD NUZUL, S.H.
4.Muh. Dhimas Trisakti, S.H
5.TRIMURIANI MT. LAGANDJA, S.H
6.ASSTAPURI, S.H
7.ADITYO ISMUTOMO, S.H.
Terdakwa:
INDRA PRATAMA LEUSA
66 — 0
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Indra Pratama Leusa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair.
- Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primair.
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
108 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mazuma Agro Indonesia) dan catatan harian dalamtulisan tangan : dipergunakan dalam perkara lain.Menetapkan agar Terdakwa SURUNG PANJAITAN, membayar biayaperkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan, Nomor 79/Pid.SUS.K/2013/PN.Mdn, tanggal 21 Oktober 2013,yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa SURUNG PANJAITAN tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;Menjatuhkan
tindak Pidana Korupsi*; Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SURUNG PANJAITAN denganpidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan Jikadenda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua)Bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan mencabut blokir rekening BRI Nomor:0000005301059918504, atas nama Ir.
Judex Facti tingkat bandingtersebut.PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING YANG MENGUATKANPUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH SALAHMENERAPKAN HUKUM KARENA DALAM AMAR PUTUSANNYA TIDAKMENCANTUMKAN PASAL YANG DILANGGAR ATAU TINDAK PIDANAMANA YANG TERBUKTI DILAKUKAN OLEH PEMOHON KASASI(TERDAKWA).Bahwa Putusan Judex Facti tingkat banding yang menguatkan PutusanJudex Factitingkat pertama, pada amarnya berbunyi Menyatakan TerdakwaSURUNG PANJAITAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan
tindak pidana KORUPSI, TANPA mencantumkan Pasalyang dilanggar atau Tindak Pidana mana yang dianggap terbukti dilakukanoleh PEMOHON KASASI (TERDAKWA), adalah amar yangmembingungkan dan tidak jelas (menimbulkan multi tafsir), apakah yangterbukti dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua.Bahwa dengan tidak dicantumkannya Pasal yang dilanggar atau TindakPidana mana yang dianggap terbukti dilakukan oleh PEMOHON KASASI(TERDAKWA) tersebut dalam amar putusannya, jelas bertentangan denganketentuan Pasal 197 ayat
No. 1921 K/Pid.Sus/20144.e Menyatakan Terdakwa Moh Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam DakwaanSubsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1ke1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;e Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana dendasebesar Rp200.000.000,00 subsidair pidana kurungan pengganti selama3 bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada
121 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakaan Terdakwa ERLY LIANGAN alias ERLY terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;2.
sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana MKorupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN Pal tanggal 07Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ERLY LIANGAN tersebut, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;Menyatakan Terdakwa ERLY LIANGAN tersebut, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan
TINDAK PIDANA KORUPSI secarabersamasama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dandenda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan apabila dalam jangkawaktu 1 (satu) bulan setelan putusan terhadap perkara ini mempunyaikekuatan
Menyatakan Terdakwa ERLY LIANGAN tersebut, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatifkesatu subsidair;. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dandenda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;.
Menyatakan Terdakwa ERLY LIANGAN tersebut, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;Menyatakan Terdakwa ERLY LIANGAN tersebut, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA;4.