Ditemukan 2315944 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-04-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 27-05-2022
Putusan PN GIANYAR Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Gin
Tanggal 17 Mei 2022 — Penggugat melawan Tergugat
352
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 116/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 14 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat : DANTON SIPAHUTAR
Terbanding/Penggugat : RISDA GIRSANG
3418
  • Memerintahkan Penggugat menyerahkan Salinan Putusan PengadilanNegeri Balige mengenai Perceraian ini kepada Instansi PelaksanaUPTD, Instansi Pelaksana tempat Pencacatan Peristiwa Perkawinandan tempat terjadinya perceraian ini untuk di pergunakan keperluanpencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;6.
    Menetapkan anak yang bernama: Baik Abigael Sipahutar, lakilaki, lahir pada tanggal 5 Juni 2014; Felicia Sipahutar, perempuan, lahir pada tanggal 8 Juni 2017;berada dalam asuhan Penggugat sampai anakanak tersebut dewasadan dapat menentukan sikapnya atas perceraian Penggugat danTergugat tersebut;5.
    Bahwa terhadap dalil Memori Banding Pembanding / Tergugat poin Cangka ke kedelapan yang menyatakan bahwa saat pemberian bukti suratdan pemberian bukti tambahan surat bahwa surat keterangan dan suratizin perceraian tidak ada maka dapat dikatakan gugatan premature,Halaman 18 dari 23 hal Perkara Nomor 116/Pdt/2020/PT Mdn10.bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Terbanding /Penggugat karena Terbanding/ Penggugat dalam persidangan diPengadilan Negeri Balige menyerahkan izin perceraian yang
    bertandaBukti P10, sehingga sangat berasalan dalil ini ditolak;Bahwa terhadap dalil Memori Banding Pembanding / Tergugat pada poinke Sembilan yang pada intinya menyatakan bahwa Bukti P10 SuratKeterangan Mengetahui Perceraian bukanlah Surat Izin Perceraian dariPejabat yang berwenang bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegasoleh Terbanding / Penggugat karena berdasarkan Pasal 14 PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 (satu) PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin atau Surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
Register : 09-02-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 16-03-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dps
Tanggal 15 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
457
  • strong>

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
    3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu tanggal 6 September 2018 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 5103-KW-13092018-0008 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Badung tanggal 13 September 2018 adalah sah dan Putus karena Perceraian
Register : 02-12-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 260/Pdt.G/2020/PN Skt
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
646
  • yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat Junhardi Tumanggor, untuk seluruhnya, dengan verstek;
  • Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 3311-KW-08072014-0001 tertanggal 8 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo putus karena perceraian
    dengan segala akibat hukumnya ;
  • Memerintahakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Catat Sipil Kota Surakarta dan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Sukoharjo, untuk mencatat perceraian antara penggugat dan tergugat ke dalam register perceraian
    yang sedang berjalan, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
  • Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan Dan Catat Sipil Kota Surakarta selamat-lambatnya dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp. 459.000,00 (empat ratus lima puluh
Register : 08-02-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 16-03-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Dps
Tanggal 15 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
4810
  • menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan melangsungkan perkawinan di Kota Denpasar secara Agama Budha pada tanggal 22 bulan April tahun 2018 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 09 Juni 2019, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-09062019-0002 adalah SAH DAN PUTUS KARENA PERCERAIAN
Register : 20-09-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Bkl
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat Dan Tergugat
1314
  • 9102018, sedang ketidak hadiran Termohon tersebut tidak ternyatadisebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidakberhasil, kKemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehinggaTermohon tidak menyampaikan jawabannya ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian
    Islam ;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisadicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinanPemohon dengan Termohon benarbenar telah pecah dan telah sampai padatahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak adakehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya denganTermohon, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaatbagi kedua belah pihak adalah perceraian
    ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalilpermohonannya ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islamperceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namundalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyasikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami olehPemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal manasesuail dengan maksud
Register : 27-02-2024 — Putus : 26-04-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN AMBON Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Amb
Tanggal 26 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
2143
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilasungkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Akta Perkawinan Nomor 993/2007 tanggal 29 Agustus 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
    4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau
    berhalangan dapat diganti oleh Wakilnya untuk mengirim satu salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  • Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk menerbitkan Akte cerai kepada Penggugat dan Tergugat;
  • Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp. 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu
Register : 16-04-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 27/PDT/2014/PT.JPR
Tanggal 5 Mei 2014 — Veronika Wagab vs Obet Nego Nanai
8334
  • Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan iniberkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar berkenan menjatuhkanputusan sebagai berikut; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat OBET NEGO NANAIT dan TergugatVERONIKA WAGAB yang berlangsung di Kantor Catatan Sipil KabupatenFakfak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477 / 30.b/FF/2003tanggal 07 Juli 2003, putus karena perceraian
    owmorworwrwow wwe= Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan di Fakfak, pada tanggal 13 September 1999, dengan AktaPerkawinan Nomor 477/30.b/FF/2003 tertanggal 07 Juli 2003, adalah sahmenurut hukum;= Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan di Fakfak, pada tanggal 13 September 1999, dengan AktaPerkawinan Nomor 477/30.b/FF/2003 tertanggal 07 Juli 2003, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil KabupatenFakfak, putus karena perceraian
    Perdata nomor 27/PDT/2014/PT JPR.e 8menurut hukum dan dapat hidup mandiri; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak atau Pejabatyang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada KantorPencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dan Kantor Pencatatan Sipil Kaimanauntuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat untukdidaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu;NN NNN NN
    ~~nwnw10 Kabupaten Fakfak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;~w~RR mmm wowsMenetapkan hak pengasuhan atas anakanak antara Penggugat dan Tergugatyaitu LORRAINE JUNITA CLARA NANAY, lahir di Fakfak pada tanggal27 Juni 2001, dan PAUL FERNANDO NANAT, lahir di Kaimana padatanggal 22 Februari 2005, berada dalam pengasuhan Penggugat dan tidakmenutup hak Tergugat untuk tetap memiliki hubungan dengan anakanaktersebut serta Penggugat dan Tergugat berkewajiban pula untukmemberikan perhatian
    dan kasih sayang hingga anakanak tersebut dewasamenurut hukum dan dapat hidup mandiri;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak atau Pejabatyang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada KantorPencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dan Kantor Pencatatan Sipil Kaimanauntuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat untukdidaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu;= Menghukum Pembanding semula
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 196/Pdt.G/2021/PN Bks
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • Menyatakan perkawinan antara Merdi Adi Surya dengan Le Thi Phuong putus karena perceraian dengan segala

    akibat hukumnya.
    4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

    berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

    untuk itu.
    5.

    Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
    Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 3.153.400..(tiga juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Register : 13-12-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 12-02-2024
Putusan PN SINGARAJA Nomor 830/Pdt.G/2023/PN Sgr
Tanggal 7 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
120
  • telah dipanggil dengan sah dan patut;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
  • Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 3 Februari 2022 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Ciptawan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-16122022-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 5 Oktober 2023 adalah sah dan putus karena perceraian
    ;
  • Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini
Register : 23-08-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 534/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
422
  • . : 477.2/315/2001, tanggal 26 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, putus karena Perceraian;
  • Menyatakan Hak Asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat, berada pada Penggugat, yaitu :
  • - AURELLIA CHORY YUDHO, Perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun, lahir di Jakarta, 02 Agustus 2001, dan;

    - AEIKHO OCKTHO YUDHO, Laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Jakarta, 30 Oktober 2005

    Propinsi DKI Jakarta;

    7.Memerintahkan supaya Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyerahkan Putusan perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;

    8.Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. : 477.2/315/2001, tanggal 26 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Putus karena Perceraian

    dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
Register : 11-07-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Dpk
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
645
  • MENGADILI :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan nomor 3276-KW-04072019-0004 tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Putusan
    dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
  • Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,-(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  • Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
Register : 14-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN KEDIRI Nomor 36/Pdt.G/2020/PN KDR
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
490
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
    2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (DITA SARI TRIA) dengan Tergugat (EMANUEL BAYU SATRIYO YUDA) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3571-KW-28052014-0001 tanggal 02 Juni 2014, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
Register : 21-03-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 11-07-2023
Putusan PN MALANG Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Mlg
Tanggal 13 Juni 2023 — Penggugat melawan Tergugat
358
  • STANISLAUS EYLANNOR BEDA tanggal 17 Mei 2009 dan telah dicatatkan pada tanggal 28 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nomor 304/2009 tanggal 28 Juli 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan turunan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian
  • Menetapkan anak
Register : 01-04-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rno
Tanggal 28 Juni 2022 — Penggugat melawan Tergugat
8215
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 7 Februari 2022 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-07022022-0002, tertanggal 7 Februari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
    3. Memerintahkan kepada Panitera dan/atau Pejabat Pengadilan
Register : 19-01-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 10-04-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Kpg
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
340
  • M E N G A D L I :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian :
    2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-05092014-0004, tanggal 5 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
    3. Menetapkan Anak hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
    untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Pencatatan Sipil Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri KupangKelas IAyang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mendaftar Putusan perceraian
Register : 08-07-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 588/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
167
  • >
  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
  • Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( Yenny Andriani ) dan Tergugat ( HERYANTO ) yang menikah di Jakarta Pusat, dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Gunanda DJ di Bodhisatva Cempaka Putih, yang telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.3173-KW-31082016-0004 tertanggal 31 Agustus 2016, Putus karena Perceraian
  • dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar
Register : 02-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Srp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10154
  • / Agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 2006 di Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pedanda Jelantik, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 852/Kw/Capil/2011 Tanggal 28 Juli 2011 adalah sah;
  • Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I KADEK DARMA SUYASA) dan Tergugat (NI WAYAN SRIASIH) tersebut di atas putus karena perceraian
    dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkah kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraiannya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan
    oleh karena antara penggugat dengan tergugat sudah tidak adahalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 28/Padt.G/2019/PN Srp17.kecocokan lagi di dalam rumah tangga dimana masing masing pihakbertahan pada pendirian dan pendapatnya masing masing, makaPenggugat sudah tidak ada jalan lain untuk mempertahankan taliperkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan inidengan jalan bercerai demi ketentraman dari masing masing pihak untukmenentukan sikap kedepannya ;Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian
    NIMADE RATNA SARI DEWI, perempuan lahir di Klungkung, tanggal 8Mei 2009Merupakan hak dan kewajiban/tanggungjawab Penggugat selaku Purusa,sedangkan tergugat diberikan hak dan kebebasan yang seluas luasnyauntuk memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayangnya kepadaanak anaknya tersebut ;Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilantentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalamwaktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil
    dalildalilgugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan,terdapat halhal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akantetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukanatau status dari Seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain sepertisurat (Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA, Sinar Grafika, hal. 730);Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutanagar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian
    Dengan demikian apabila salah satupasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selaluterjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslahmerupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melaluipemeriksaan persidangan yang sungguhsungguh dan ternyata dalamhalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Padt.G/2019/PN Srppemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenarantentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus
    Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telahmemenuhi salah satu alasanalasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruff Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugatsebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukumsehingga patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar hak penguasaan anakPenggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakimmempertimbangkan
Register : 15-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN MALANG Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Mlg
Tanggal 14 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat
4710
Register : 09-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Tim
Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7934
    1. Menyatakan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
    3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumanya;
    4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas II Kota Timika Untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van
    Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk sabar , namun Penggugatsebagai manusia biasa tentu punya batas kesabaran dan selanjutnyaPenggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidakdapat memeprtahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukangugatan perceraian aquo melalui Pengadilan Negeri Kota Timika.7.
    Bahwa berdasarkan Fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugatsecara hokum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai denganketentuan pasal 38 Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tantang PelaksanaanUndangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.8.