Ditemukan 11496 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : judiâ judiã judex junus jusuf jujul jadul jidul judil jugul
Penelusuran terkait : Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana adanya novum pk-1 sampai dengan pk-7 Yaitu: 1. pk-1 : berupa surat keterangan dari kepala laboratorium bio medik fkik dan ketua klinik utama universitas jambi tanggal 13 april 2018; 2. pk-2 : berupa foto alat kesehatan yang sudah digunakan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi; 3. pk-3 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 21 februari 2018 dengan judul “identifikasi staphylococcal cassette choromosome mec Methicillin resistent staphyloccus auereus pada sampel klinik dengan polymerase chain reaction”; 4. pk-4 : berupa laporan penelitian fakulats kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 23 februari 2018 dengan judul “hubungan polimoreisme gen bactericidal permeabilityincreasing protein Cluster of differenciatition 14 Interleukin 1 beta da matrix melalloproteinnase-16 dengan sepsis neonatorium”; 5. pk-5 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “kadar interferon gamma (ifny) pada pasien toksoplasmosis yang asimptomatik”; 6. pk-6 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universita jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “perbandingan antara imuno ekspresi snail family transkriptional repressor 1 (snail-1) dan estrogen reseptor (er) sebagai faktor transisi epitelial-mesenkimal (tem) pada fibroadenoma dengan tumor pilodes payudara”; 7. pk-7 : berupa sertifikasi akreditasi program studi sarjana kedokteran universitas jambi dengan peringkat-b; tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telah digunakan untuk kegiatan bealjar mahasiswa dan penelitian dosen Tidak membatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak. - bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kemblai/terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan putusan tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-06-2015 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
73 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait dengan koreksi untuk PPh Badan tahun 2008, TermohonPeninjauan Kembali juga telah membuat kertas kerja dengan judul PTChandra Asri. Perincian Koreksi Peredaran Usaha. Penjualan ByProduct.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 7 Maret 2012 — 1.Ahmad Hafiz Zawawi,2.Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman,DKK;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
242 — 212
  • Berikut adalah kutipan judul salah satu ObjekSengketa : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIANOMOR: M.HH17.PK.01.05.04 TAHUN 2011TENTANGPENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PAS .PK.01.05.06 TAHUN10.2011 TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT YANG BELUMDILAKSANAKANUraian di atas membuktikan bahwa Keputusan Menteri Hukum & HAMtentang Pembebasan Bersyarat dicabut melalui Objek Sengketa yang jugamerupakan Keputusan Menteri Hukum & HAM; Kebijakan
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Dpk
Tanggal 25 Januari 2018 — Sartono, S.Ag., M.Si melawan 1. Drs Ading Sutarno 2. Wolly Jonathan., Dkk
137 — 88
  • Dok23.24.25.26.Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan a quo menerangkan dengan tegasbahwa title/judul gugatan a quo adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM,namun sangatkontradiktif dengan dalildalil dan petitum dalam gugatan a quo;Bahwa apabila di telaah lebih jauh pokokpokok petitum dalam gugatanPENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas gugatanPENGGUGAT adalah bertujuan untuk melakukan pembatalan eksekusi GroseAkta/Akta Pengakuan Hutang Nomor 192 tanggal 28 November 2006 danAkta Kuasa untuk Menjual
Pengadilan PA SAROLANGUN Perdata Agama
Register : 20-07-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Srl
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 7
  • KAR;*cs68f7fs32badditivesbasedon10 Tajuk 1 KAR;*cs69f7fs28biadditivesbasedon10 Tajuk 2 KAR;*cs70f2fs28badditivesbasedon10 Tajuk 4 KAR;*cs71f2fs26biadditivesbasedon10 Tajuk 5 KAR;*cs72f2badditivesbasedon10 Tajuk 6 KAR; *cs73f2additivesbasedon10 Tajuk 7 KAR; *cs74f2iadditivesbasedon10 Tajuk 8 KAR; *cs75f7additivesbasedon10 Tajuk 9 KAR; *cs76fs20additivesbasedon10 Takuk Badan Teks KAR; *cs77f7additivesbasedon10 SubJudul KAR;*cs78fs16additivesbasedon10 Badan Teks 3 KAR;*cs79f7fs32badditivesbasedon10 Judul
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 K/PID.SUS/2011
Tanggal 15 Juli 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan VS Ir. HERMAN ARSYAD, MM. Bin ARSYAD, DKK
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 550 K/Pid.Sus/201 1Hukum perdata dan Hukum Administrasi Negara (Nomor : 050/17/BW/2005.tertanggal 30 November 2005).Bahwa sebagai Ilustrasi kami kemukakan Buku Hukum Kontrak ( Perjanjian )yang ditulis oleh MUNIR FUADY SH.MH.LLM pada Bab II dengan judul :HUKUM KONTRAK SEBAGAI PARSIAL (BAHAGIAN) DARI HUKUMPERIKATANA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 05-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 P/HUM/2014
Tanggal 5 Maret 2015 — RIDWAN., DKK VS PRESIDEN RI;
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua Pasal ini berada diBagian ketiga di bawah judul Pengukuhan Kawasan Hutan.Ketentuan Pasal 1 angka 3 selengkapnya berbunyi Kawasanhutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atauditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap.Ketentuan Pasal 14 menegaskan :(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakanpengukuhan kawasan hutan.(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 19-04-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 207/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 5 Februari 2014 — 1. REGIA Br. PANJAITAN, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. Dr. SOFAR HUTAURUK, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT II L A W A N 1. PT. NUSA INTI PRIMA PRATAMA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN / REKTOR ( dahulu disebut Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan/IKIP Medan ) selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. Prof. Drs. BATU SONAK PANJAITAN ( Ketua Penyelesaian Proyek Perumahan IKIP Medan ), selanjutnya dalam hal ini disebut TERGUGAT III ;
150 — 72
  • Fotocopy Akta Notaris No. 24 dengan Judul Persetujuan danPenyerahan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Siti AsniPohan S.H, tanggal 25 Maret 1991 ( diberi tanda bukti P8 ) ;9. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan, tanggal 12 April 2011, No.101//G/2010/PTUN/MDN( diberi tanda P9 ) ;10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN;
178 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat pada halaman 9 pada Sub judul Il gugatanPenggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undangundang yang didalilkan pada angka 7 sampai angka 9, yang padapokoknya menerangkan Penggugat sebagai pihak ketiga memilikitenggang waktu untuk mengajukan gugatan dikarenakan bagi pihakketiga yang pada dasarnya tidak dituju oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara, namun merasa dirugikan, maka tenggang waktunyapengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak orang atau badanhukum tersebut
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Putus : 20-10-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt
Tanggal 20 Oktober 2014 — DIDIK AGUNG HERMAWAN
223 — 108
  • WILLIAM KUSNADI dengan judul salah yang berisi request untukmelakukan perbaikan/patch terhadap kesalahan pengisian region code pada messageJeversal oleh aplikasi PC/E. Dimana Bapak WILLIAM KUSNADI login kedalam danSupport akan mengenerate nomor ticket pelaporan / nomor service request:30529921.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-07-2013 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — ANA RUKANA, DKK VS 1. DEDI SUGANDA, DKK
111 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain harus jelaspara pihak yang ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara haruslahmempunyai hubungan hukum atas sebab/alasan ditariknya pihak lainsebagai pihak dalam perkara tersebut;Jika kita membaca gugatan dari para Penggugat dimana para Penggugatmemberi judul gugatan ini sebagai: Gugatan Pembatalan Putusan PerkaraNomor: 77/Pdt.G/2005/PN.BB, maka jelas gugatan para Penggugat telahsalah alamat ditujukan kepada para Tergugat;Hal tersebut dikarenakan yang menjadi objek dari gugatan adalah Putusanperkara
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 24-08-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 75/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
IRIANI GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
107 — 60
  • ;"Terhadap dalil tersebut Tergugat II Intervensi menyatakan dalilPenggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :1)2)Bahwa dalam memaknai peraturan perundangundangan harussecara berantai (gelede normstelling) yang artinya dalammemaknai Suatu peraturan perundangundangan harus secaramenyeluruh dan tidak terpisahpisah dimulai dari judul, batangtubuh sampai dengan penjelasan serta lampiran dan bertingkatyang artinya dalam memaknai suatu peraturan perundangundangan tidak hanya berhenti dalam
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-11-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 246/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2018 — ADE SUKANDA, dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, dkk.
156 — 534
  • Putusan Nomor 246/G/2017/PTUNJKT.14.15.Surat Ukur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftar Tanah;Selain itu dalam OBJEK GUGATAN juga terdapat salah ketik (redaksi),misalnya dalam kolom judul SKPH tanggal 23 Agustus 2016 padahaldiakhir SKPH tertulis tanggal 23 Agustus 2017. Dengan demikiansangat terlihat bahwa TERGUGAT tergesagesa dalam menerbitkansuatu keputusan atau OBJEK GUGAGAT, tidak dipersiapkan dengancermat sebelum keputusan itu diambil.
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 08-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PA SAMPIT Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Spt
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
24 — 2
  • spriority99 Body TextIndent Char23;*cs51 b1 fs32 dbch af2 hich afO loch f6sbasedon10 snext51 sunhideused spriority99 Title Char; *cs52 b1fs32 kerning28 dbch af0 hich af9 loch fO sbasedon10 snext52sunhideused spriority10 Title Char24;*cs53 b1 fs32 dbch af2 hichafO loch f6 sbasedon10 snext53 sunhideused spriority99 Tajuk 1 KAR;*cs54 fs24 dbch af0 hich af9 loch fO sbasedon10 snext54sunhideused spriority11 Subtitle Char26;*cs55 b1 fs32 dbch af2 hichafO loch f6 sbasedon10 snext55 sunhideused spriority99 Judul
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 12-06-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 17
  • Dengan demikian dalil eksepsi dari Tergugat II yangmenyatakan gugatan tidak jelas atau kabur, sudah sepatutnya untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam jawabannya Turut Tergugat Iltelah memuat dalildalil jawaban yang didalam judul sub temanya adamenyebutkan dalam eksepsi, akan tetapi setelah Majelis Hakim cermati, tidakada satu daliloun yang berkenaan dengan halhal yang bersifat eksepsionil,akan tetapi kesemuanya dalildalil tersebut merupakan jawaban mengenaipokok perkara.
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama
Register : 22-05-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 886/Pdt.G/2020/PA.JU
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 24
  • Bahwa eksepsi Tergugat tidak jelas Ada dalil Penggugat tidak menunjukkan bukti Pasal yangdisepakati pihakpihak Ada dalil judul gugatan Penggugat tidak mencantumkanjudul gugatan wanprestasi (Ssebagaimana sudah diralat dihadapan Majelis Hakim pada saat pembacaaan gugatan) Ada dalil posisi Penggugat tidak jelasBahwa Penggugat bingung untuk menanggapinya ;Berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harusditolakHal. 84 dari 103 Hal.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 123/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
Terbanding/Penggugat I : Tn. BUDHI SETIAWAN, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana
Terbanding/Penggugat II : Tn. BUDHI SETIAWAN
Turut Terbanding/Tergugat II : Bupati Rembang
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang
157 — 559
  • Judul dan Pokok Perkara dalam GugatanPENGGUGAT membingungkan, pada satu sisi menerangkan adanyaPerjanjian dan ada permasalahan dalam pelaksanaannya sehinggamerupakan perkara Wanprestasi, namun Gugatan diberi judulPerkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan alur Posita Gugatanjuga memuat permasalahan pelaksanaan perjanjian tersebut dandiklaim sebagai PMH dengan permintaan dalam Petitumnya adalahgabungan antara PMH (meminta hak atas lahan hasil reklamasi) danWanprestasi (meminta biaya dan ganti rugi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 129/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
Feric Setiawan
Tergugat:
Mustafa
Turut Tergugat:
1.Sony
2.Mochamad Saleh atau Mohamad Saleh
3.Mochamad Saleh/Mohamad Saleh
92 — 46
  • kepada si D maka jual belinyatidak sah karena dasarnya dikatakan tidak sah;Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh si D dapat saja menuntutpengembalian uang, bunga/denda demikian juga si C dapat memintapengembalian uang kepada si A;Bahwa suatu Akta Otentik dapat terdegradasi dalam pasal 1668 disebutkanjika Akta Otentik adalah dibuat dihadapan pejabat sehingga ada kalimat yangisinya dibuat dihadapan pejabat namun ada kalimat dimana terkait tentangperubahan yang menentukan bahwa akta dibuat dalam bentuk Judul
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-04-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 16 April 2014 — EDDY KRAJENBRINK; IMAN KRAJENBRINK; FRIDA KRAJENBRINK; ROBERT RENNEE KRAJENBRINK; AGUS HERNINGSAR KRAJENBRINK; ANNY KRAJENBRING; VENNI VICTORIA KRAJENBRING; LYDIA KRAJENBRIN; OTTO KRAJENBRING; YOHAN KRAJENBRING lawan MOCH ADJIDJI; PT. KERETA API INDONESIA; TN GEORGE DROOP; TUAN MEESTER KAREL RANE; DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DEPKEU BANDUNG; KEMENTRIAN BUMN REPUBLIK INDONESIA; BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG.
164 — 210
  • KepalaInpeksi Padjak Bandung, Kepala Bagian PTL lain, diberi judul: Melulu untukKantor Pendaftaran Tanah (Bagian Balik Nama), Kepala Inspeksi Pajak Bandungmenerangkan bahwa penyerahan persil Eigendom No : Perp. 3905 dan 3926,Djln. Wastu Kencana No: 75 dan 77. Bandung atau Mr. Karel Rene, denganDjawatan Kereta Api,berdasarkan pengoperan tgl: 19 Djuni 1951, No.71 dibuatdihadapan Notaris Mr.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 16-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 4/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Penggugat : MALIK.NG Alias ATENG
Terbanding/Tergugat : H. USMAN DALIMUNTE dan HEFNI ASNAWIE
86 — 37
  • dapat dipetakan dan dapatdiketahul letak dan batasnya di atas peta serta dapatdirekonstruksi batasbatasnya di lapangan.e Pasal 30 Ayat 4 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 :Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat padagambar ukur dan harus dapat digunakan untukpengembalian batas bidangbidang tanah yang bersangkutanapabila diperlukan.e Pasal 31 Ayat 5 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 :Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat informasi sebagai berikut :a. judul
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 06-06-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2018 — JULIANA x JENNY,Cs
197 — 75
  • ., diberbagai Pengadilandengan merubah judul surat, dan puluhan kali Tergugat minta dikembalikan,namun tidak mau dikembalikan , bahkan terakhir pada sidang Mediasi perkaraNo. 333/ PDT.G/2016/PN.JKT.PST dihadapan Hakim Mediasi Bapak TaryanSetiawan S.H., Kuasa Hukum Tergugat mohon dikembalikan karena BapakTaryan Setiawan S.H. menyatakan: *Jangankan dalam persidangan perkaralain . dalam perkara yang sama saja TIDAK BOLEH dan itu diatur secarategas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia" Fakta