Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurutketentuan hukum yang berlaku;Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis HakimPengadilan Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili danmemberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang padaprinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yangmemeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa

Direksi merupakan satu kesatuanpimpinan.Pasal 14 Fungsi Direksi.a) Memimpin PD.BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yangditetapkan oleh dewan pengawas.b) Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan danpengelolaan PD BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yangditetapkan oleh Dewan Pengawas ;c) Penyusunan dan Penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaranPD.BPR kepada Bupati KDH atau RUPS melalui Dewan Pengawasyang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan,perkreditan, kKeuangan,

adalahlebih dari 10 Bauw sehingga demi hukum statusnya menjadi tanah negara ;Apabila bekas pemilik/ahli waris secara fisik di lapangan tidak menguasaitanahnya berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 Undangundang Nomor 1 Tahun1958 tersebut, bekas pemilik/ahli warisnya tidak berhak mendapat gantirugi berupa uang atau berupa hak atas tanah ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak BaruAtas Tanah Asal Konversi Hakhak Barat berbunyi

Pasal 21 ayat (1) jo pasal 21 ayat (3) Undangundang No.5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria jo pasal 1 keputusan Presiden RepublikIndonesia No.32 tahun 1979 tentangPokokPokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Barat tanah yang diakuipenggugat sebagai miliknya quod non terhitung sejak tanggal 24 september1980 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.Pasal 21 ayat (1) jo pasal 21 ayat (3) UndangUndang no.5 tahun 1060 tentangPeraturan Dasar

Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) jo pasal 21 ayat (3) UndangUndang No.5tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA jopasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32 tahun 1979 tentangPOKOKPOKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIANHAK BARU ATAS TANAH ASAL KONVERSI BARAT maka tanah yangdiakui Penggugat sebagai miliknya quod non (Eigendom Verpnding No.448)terhitung sejak tanggal 24 September 1980 MENJADI TANAH YANGDIKUAS AI LANGSUNG OLEH NEGARA.Bahwa kalau seandainya benar tanah dalam

Bagi bekas eigendom yang tidakmemenuhi ketentuan tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan 5Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Keputusan Presiden nomor 32 Tahun1979 Tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru AtasTanah Asal Konversi Hakhak Barat, dimana dalam Pasal menyebutkan :Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak baratjangka waktunya akan berakhir selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980,sebagaimana dimaksud dalam Undangundang

S150a/MK.017/1997 tanggal 14 Maret1997 tentang Pelaksanaan Kebijaksanaan Pemberian Kredit berdasarkan PrinsipKehatihatian ;Foto copy surat No.

S150a/MK.017/1997 tanggal 14 Maret1997 tentang Pelaksanaan Kebijaksanaan Pemberian Kredit berdasarkan PrinsipKehatihatian ;Foto copy surat No. DK/005 tanggal 29 Januari 2001 tentang PedomanPelaksanaan Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 milyar besertalampirannya ;Foto copy Surat Direksi Bank BNI Nomor : DIR/320/R tanggal 09 Oktober 2002tentang Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 milyar atas nama PT.IBBU ;Foto copy Surat Dewan Komisaris PT. BNI No.

II;Bahwa Surat Keputusan Mutasi Kerja 005/HRGA/SKMTS/VII/2019tanggal 22 Juli 2019 dan Pelaksanaan Mutasi Nomor 003/BT/VIII/2019tanggal 19 Agustus 2019 dari TERGUGAT kepada PARAPENGGUGAT sudah benar dan tepat serta sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku hal tersebut didasarkan pada :1) Bahwa PARA PENGGUGAT telah bekerja dengan TERGUGATdengan baik, loyal, penuh tanggung jawab dan berdedikasi padaperusahaan sehingga demi kebaikan dan karir dari karyawan (incasu PARA Pengguat) serta kebijaksanaan

jawaban angka 12 dan 13, benar TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi memerintahkan mutasi kerja kepada ParaHalaman 74 dari 90 Putusan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2020/PN PgpPenggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sudah benar dan tepat sertasesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berdasarkanpertimbangan bahwa Para Penggugat telah bekerja dengan baik, loyal, penuhtanggung jawab dan berdedikasi pada perusahaan sehingga demi kebaikan dankarir dari karyawan (in casu Para Penggugat) serta kebijaksanaan

Kami masihdalam tahap pembelajaran dan ketika itu Kebijaksanaan Umum Direksiini tidak ada juknis dan juklaknya dan sangat lama baru sampai ditangankami, sedangkan uang yang Rp. 2 milyar telah didrop kepada kami, jadidilakukan kebijakan secara umum saja ;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) d KUHAP, dalammenilai keterangan saksi, Hakim Pertama haruslah dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu denganyang lain dan adalah irrasional keterangan Terdakwa

Dan kenyataan sekarang BIDANG KOMERSIALini telah dihapuskan oleh Bulog Pusat ;Dengan dasar pelanggaran atas Kebijaksanaan UmumPengembangan Usaha Nomor : KU01 / DS200 / 07 / 2004 inilahJaksa / Penuntut Umum MENDAKWA Terdakwa telah melakukanPERBUATAN MELAWAN HUKUM Apakah dapat menjatuhkanpidana dengan mendasarkan pada pelanggaran KebijaksanaanUmum Pengembangan Usaha Nomor : 01 / DS200 / 07 / 2004 ?

untuk memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negaraRepublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, PersatuanIndonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterliban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, makadisusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negaraRepublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepadaKetuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, PersatuanIndonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

Oleh karenanya putusan tersebut harusdiputuskan dengan penuh kebijaksanaan, penuh kesucian, penuhkeadilan, penuh dengan rasa kasih sayang dan penuh dengankejujuran.Sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam, bahwa Hakimmerupakan manusia yang diistimewakan oleh ALLAH SWT, karenamengemban sebuah amanah yang dapat membelokkan nasib danarah hidup seseorang.

No. 240 PK/Pid.Sus/201186Mahkamah Agung RI cq Majelis Agung yang menangani perkara aquo dapat menggunakan rujukan yurisprudensi dimaksud yangsingkat catatannya sebagai berikut :Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat"Abstrak Hukum" Perbuatan/kebijaksanaan Kepala DinasKabupaten P&K (Terdakwa) yang membiarkan pegawaibawahannya (Bendahara Rutin) meminjam dulu "uang gaji paraguru" untuk membiayai "perjalanan dinas" yang sangat mendesakdilakukan oleh Terdakwa beserta stafnya, dengan

Musyawarah Nasional berwewenang dan berhak untuk:Mengubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Organisasi.MenetapkanGarisgaris Besar Kebijaksanaan Organisasi.Menetapkan PokokPokok Program Kerja Organisasi tidak dilaksanakan;Bahwa Pengajuan mengAktakan hasil MUNAS oleh yangmengaku sebagai Pengurus bertentangan dengan AnggaranDasar AMPHURI Pasal 14 tentang Tanggung JawabKepengurusan ayat 5 yang berbunyi : Dewan Pengurusmengendalikan organisasi secara penuh

Sedangkan apabilapengajuan SK Kemenhumkan untuk pilihan MUNAS padapengajuan online di Kemenhumkan akan ada perintah untukupload Anggaran Dasar AMPHURI, Anggaran Rumah TanggaAMPHURI, Garisgaris Besar Kebijaksanaan Organisasi danPokokpokok Program Kerja Organisasi;i.

Bahwa mengutip posita Penggugat angka 9 ( sembilan ) yang menyatakanbahwa Penguasaan tanahtanah Penggugat tersebut juga dikuatkan olehPemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara danketentuanketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya, menjelaskan bahwatanahtanah yang dikuasai oleh instansi Pemerintah dengan hak penguasaan ( inbeheer), sejak berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960Halaman

domeinverklaring, koninklijk besluit dan buku keduaKitab UndangUndang Hukum Perdata sepanjang bumi air dan kekayaan alamdicabut,semua aturan itu tunduk pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sudahseharusnya pula Penggugat dalam penguasaan tanah Negara mematuhi UUPAtersebut ;Bahwa dalil Penggugat point 9 yang menyatakan : penguasaan tanahtanahPenggugat tersebut juga dikuatkan dengan peraturan menteri agraria nomor 9tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negaradan ketentuanketentuan tentang kebijaksanaan

PT.TSUM No.22, Tanggal 21Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Daniar Iskandar, SH,dikutip sbb:Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidakmengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untukmemberhentikannya sewaktuwaktu;Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pun sesuai dengan Pasal 14ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.TSUM No.22 Tanggal 21Juli 2004, yang dikutip sbb:Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan

tanggal 21 Juli2004 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Daniar iskandar, SH dikutipsebagai berikut :Para anggota Direksi diangkat oleh rapat pemegang saham, masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hakdari rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktuwaktu;Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pun sesuai dengan pasal 14ayat 1 Akta Pernyataan keputusan rapat PT TSUM No 22 tanggal 21 Juli2004 yang dikutip sebagai berikut :Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan

., bahwa wijsheid (kebijaksanaan) dapat merupakantindakan seketika (instant decision) dengan melihat urgensi sertasituasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan baiktertulis maupun lisan berdasarkan kekuasaan/kewenangan (authority).Batasan dari diskresi tersebut menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji,Hal. 62 dari 83 hal. Put.

membuktikan bahwa unsur ketiga yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, maka perlu ditelaahpertimbangan hukum Judex Facti sebagai berikut :"Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 PeraturanPemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah mengatur : BPKP berperan menjadi pengawasinternal terhadap keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputikegiatan yang bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugas pokok : a.Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan

transparansi; Telah diumumkan di Kantor Lurah Faobata untuk dibaca semua pihakdan tidak ada keberatan sampai dengan batas waktu pengumuman;Bahwa mengacu pada Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997, maka Proses Pensertifikatan tanah atas nama Maria Dhone SOKO(Tergugat I) dan Dominikus Mau (Tergugat II) telan sesuai aturan hukum yangberlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau,mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan

Nomor 733 K/Pdt/2016hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana,aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahanbersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukumbagi seseorang;Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 9sampai dengan 10 point 31 dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 550 dan Sertipikat

SP2D) yang oleh :belanja gaji pada Seksi Perbendahaan I dan belanja non gaji pada SeksiPerbendahaan I danMenyiapkan administrasi penempatan uang daerah, pinjaman daerah danpemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;Memantau penyelesaian masalah tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugi (TPTGR) barang dan uang daerah untuk bahan tindak lanjut.Menyiapkan Surat Keputusan dan suratsurat dinas lainnya terhadap halhal yangberhubungan dengan bidang tugas perbendaharaan;Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan

oleh : belanja gaji pada Seksi Perbendahaan I dan belanja nongaji pada Seksi Perbendahaan II danMenyiapkan administrasi penempatan uang daerah, pinjaman daerah danpemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.; Memantau penyelesaian masalah tuntutan Perbendaharaan dan TuntutanGanti Rugi (TPTGR) barang dan uang daerah untuk bahan tindak lanjut.Menyiapkan Surat Keputusan dan suratsurat dinas lainnya terhadap halhalyang berhubungan dengan bidang tugas perbendaharaan.;66h Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan

Bahwa terkait dengan tidak diberikannya informasi terkaitcheckin online, Turut Tergugat menjelaskan bahwa ketentuantersebut merupakan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh PT LionMentari Airlines (c.g.Tergugat) yang mana dalam hal ini merupakanpenyedia jasa angkutan udara yang akan digunakan oleh Penggugat ;65.

Adapun cara menghubungidari pelayan konsumen (Customer Service) Turut Tergugat antaraHal 85 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI64.65.66.67.lain adalah melalui nomor telepon atau alamat surat elektronik (email)sebagaimana tercantum dalam Etiket ;Bahwa terkait dengan tidak diberikannya informasi terkait checkinonline, Turut Tergugat menjelaskan bahwa ketentuan tersebutmerupakan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh PT Lion MentariAirlines (c.g.

Tanah Hak Milik ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuanketentuan Mengenai PermohonanDan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat joPasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 tentangPokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru AtasTanah Asal Konversi Hak Barat, dijelaskan tanah hak guna usaha, hakguna bangunan dan hak pakai asal konversi Barat yang menurutketentuanUndangUndang Nomor 5 Tahun

No. 191 PK/PidSus/2014Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuanketentuan Mengenai PermohonanDan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hakhak Barat joPasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 tentangPokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru AtasTanah Asal Konversi Hak Barat, dijelaskan tanah hak guna usaha, hakguna bangunan dan hak pakai asal konversi Barat yang menurut ketentuanUndangUndang Nomor 5

Standard Vacum Sales Company;Dimana akan berakhir Hak Guna Bangunannya pada tanggal 23September 1980, maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 32Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Pemberian HakBaru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat, pada Pasal 1 ayat (1)dinyatakan sebagai berikut:Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asalkonversi hak Barat jangka waktunya akan berakhir selambatHal. 163 dari 174 hal. Put.

Dengan kata lain, sejakberlakunya Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal KonversiHakHak Barat, maka sejak saat itulah tanah di Jalan Marmoyo No.02 Surabaya seluas 1.198 M? (seribu seratus sembilan puluh delapanmeter persegi) dengan Sertipikat No. 177/Lingkungan Darmo III KotaSurabaya dan No. 178/Lingkungan Darmo Ill Kota Surabaya atasnama NV.

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU0000001.AH.01.08 Tahun 2018tanggal 5 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PersatuanGuru Republik Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dantelah sesuai dengan asasasas umum Pemerintahan yang baik, khususnyaAsas Tertio Penyelenggara Negara, Asas Kebijaksanaan

Selain itu, padatanggal 2 Januari 2018, Para Penggugat telah mengirimkan surat pelaporankepada Tergugat terkait kemungkinan pembentukan pengurus tandingan PPLPPTPGRI Malang oleh Tergugat II Intervensi, karena itu penerbitan objeksengketa selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan jugamelanggar asasasaS umum pemerintahan yang baik yaitu asas tertibpenyelenggaraan negara, asas kebijaksanaan, asas akuntabilitas dan asaskecermatan;Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat telah menyangkal dalil

penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannyaorganisasi dan usaha Koperasi HARAPAN ABADI9 Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yangmenyebabkan perselisihan10 Menanggung kerugian Koperasi HARAPAN ABADI sebagai akibat karenakelalaiannya, dengan ketentuan :ajika kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian seorang ataubeberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggotapengurus yang bersangkutanb jika kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kebijaksanaan

.Bahwa untuk melakukan pemotongan tersebut bagi pemotongan sumbangan MTQ daniuran wajib disampaikan dalam forum rapat namun untuk dalam pemotongan uangsebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada diberitahukanterlebih dahulu kepada anggota yang berhak dan tidak ada dibicarakan didalam forumrapat dengan anggota namun disampaikan kepada anggota ketika akan mengambiluang SHK bahwa ada dilakukan pemotongan sebsar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluhribu rupiah).Bahwa yang mengambil kebijaksanaan

Pengumuman Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak tanggal 12Desember 1981 Nomor AG/PHT/XII/816/M/1981;Surat Keterangan Tanah Kepala Kampung Wajok Hulu KecamatanSiantan tanggal 30 Oktober 1981 Nomor 20/TN/1981;Surat Pernyataan tanggal 11 Oktober 1981;Fotocopi KTP tanggal 1 Agustus 1979 Nomor 792/B/VII/9/1979;Menimbang:a.Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk memperolehHak Milik;Bahwa dikabulkannya permohonan yang bersangkutan tidak bertentangandengan azasazas dan garis garis kebijaksanaan

; Sertipikat nomor urut 1 s/d nomor urut 23, adalah sertipikat asli tapipalsu, karena mempergunakan alas hak palsu, dimana sampaidengan tanggal 13 April 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Agambelum membuat kebijaksanaan dalam bentuk apapun terhadap tanahyang telah diserahkan oleh Ninik Mamak/Penghulu Pucuk Adat/Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam WilayahKenagarian Manggopoh di Desa Manggopoh Utara (catatan: kiniJorong Manggopoh), Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,Provinsi

Kepala Desa tanggal 1041994, Nomor 834/SKT/MU/1994; Sertipikat nomor urut 24 s/d nomor urut 38, adalah sertipikat asli tapipalsu, karena mempergunakan alas hak palsu, dimana sampaidengan tanggal 13 April 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Agambelum membuat kebijaksanaan dalam bentuk apapun terhadap tanahyang telah diserahkan oleh Ninik Mamak/Penghulu Pucuk Adat/Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat dalam WilayahKenagarian Manggopoh di Desa Manggopoh Utara (catatan: kiniJorong Manggopoh