Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarangterhadap Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalamMasyarakat 5j 222 nnn nnn nnn nnn nen nn nen nnn nn ne enn cen nn ennMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan NegeriSemarang tanggal 30 Oktober 2014 nomor 443/Pid.B/2014/PN.Smgtersebut pada Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memoribanding , dengan mengemukakan keberatan dan alasanalasan yangpada pokoknya sebagai berikut : cenn ence nne ceeBahwa Judex factie Pengadilan Negeri Semarang keliru

dan tidakmempertimbangkan barang bukti beryupa Perjanjian PenempatanTKI ke Hongkong antara Pelaksana Penempatan Tenaga kerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) dengan calon Tenaga Kerja Indonesia ;Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang keliru dan tidakmempertimbangkan pasal 20 ayat (1) Konvensi InternationalPerlindungan WHakHak seluruh Pekerja Migran dan anggotakeluarganya yang disahkan dalam UndangUndang No. 6 tahunBahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pembandingtersebut adalah perbuatan

melawan hukum dalam ranah Perdatabukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Ranah Pidana ;Bahwa Judex Factie keliru dan terlalu asumtif dalam membuatpertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan kesesuaianantara fakta dari keterangan para saksi dengan alat bukti surat ;Menimbang bahwa atas Memori banding yang diajukan olehJaksa penuntut Umum, Para Penasehat Hukum Terdakwa telahmengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan

Maka putusan PengadilanNegeri Semarang no. 443/Pid.B/2014/PN.Smg tertanggal 30 Oktober2014 adalah putusan yang keliru dan oleh karena itu putusanselayaknya dibatalkan 5Menimbang bahwa dalam permohonan banding baik PenasehatHukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanMemori banding dengan mengemukakan alasanalasanselengkapnya yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya,terhadap alasan alasan Memori Banding Para Pembandingterasenut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkanbahwa apa

Bahwa pertimbangan tersebut tidak sesuaidengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata dimana perjanjian ataukesepakatan dalam hal ini Pembanding/Penggugat tidak sebagai pihak dalamakta yang dibuat antara Terbanding/Tergugat dengan Nyoman Widajaya buktiT.3 dan 1.6 sehingga bukti T.3 dan T.6 tidak mengikat Pembanding tidakmempunyai kekuatan apapun terhadap Pembanding kecuali hanya mengikatyang membuat akta tersebut sehingga pertimbangan Pengadilan NegeriDenpasar tidak cermat dan keliru, sehingga sepatutnya

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru mempertimbangkan jual beliobyek sengketa dan II dari Nyoman Widajaya dengan Pembanding tidak sahdan batal demi hukum yang didasarkan bukti T.38 dan T.6 karena persoalanantara Terbanding/Tergugat dengan Nyoman Widajaya sudah diselesaikandiantara mereka sesuai bukti P.12 dan P.13, Terbanding/Tergugat sudahmendapat tanah pengganti dari Nyoman Widajaya sebidang tanah sertifikathak milik No.1019 luas 1000 M2. dan tanah tersebut telah diterima olehTe@rbanding

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mengabulkangugatan Terbanding adalah keliru karena yang menjadi pokok sengketa adalahmenyangkut pembatalan akta sebagaimana petitum gugatan Penggugatrekonpensi angka 2 dan 3 antara Terbanding/Penggugat rekonpensi dengan Nyoman Widajaya dimana Nyoman Widajaya tidak sebagai pihak dalamperkara ini, sehingga gugatan pembatalan akta atau perjanjian antaraTerbanding dengan pihak ketiga harus dibatalkan ;7.

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar salah dan keliru,karena hanya mempertimbangkan bahwa jual beli antara Nyoman Widajayadengan Pembanding/Tergugat rekonpensi tidak sah karena didasarkan atasbukti yangt cukup, dan seandainya Pengadilan Negeri Denpasar cermatmenilai bukti Pembanding (P.1 sampai dengan P.15) terbukti tanah sengketa dan II masih sah atas milik Pembanding tidak pernash dibatalkan oleh pejabatyang berwenang dan juga tanah tersebut dijadikan jaminan kredit di bank CIMBmonne

Bahwa ternyata PN Surabaya telah salah dalam menilai keterangan saksisaksi tersebut sehingga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum.Apalagi keterangan saksi Pembanding (d.h. Tergugat) tidak semua dikutipdalam putusan PN Surabaya.2.

Tergugat) :Pertimbangan hukum PN Surabaya tersebut KELIRU, karena PN Surabayamenyatakan bahwa dari keterangan saksisaksi Penggugat telah dapatdibuktikan : Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsenantiasa terjadi percekcokan dan perselisihan;Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 863/PDT/2020/PT SBY Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami; Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejakSeptember 2019 dan antara Penggugat dan Tergugat

Tergugat)Bahwa karena telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksisaksiyang diajukan Terbanding (Penggugat) dan mengesampingkan keterangansaksi Pembanding (d.h. Tergugat) maka PN Surabaya juga salah dalammengambil kesimpulan : bahwa apabila melihat keadaankeadaansebagaimana telah diuraikan di atas maka tidak akan mungkin tujuanperkawinan seperti yang dimaksud dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1974dapat tercapai.PN Surabaya tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa saat iniTerbanding (d.h.

Tergugat)Bahwa berhubung telah salah dalam mengambil kesimpulan bahwa antarasuami isteri teruS menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka PNSurabaya pada akhirnya juga keliru dalam membuat pertimbangan hukumbahwa tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.Pertimbangan hukum sedemikian ini nyatanyata tidak sesuai denganketerangan saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding (d.h.

membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan bersifat onvoldoendegemotiveerd (tidak lengkap dan tidak sempurna).Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Pertimbanganhukumnya sangat keliru dalam menafsirkan Pasal 363 ayat (1) ke4e KUHP,hal ini dapat kita lihat dari Hoge Raad (HR) 1 Desember 1902 ditegaskan:Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh duaHal. 8 dari 13 hal. Put.

berarti kKeputusan tersebut didasarkan pada pertimbangandan keputusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, sehingga MahkamahAgung RI dapat memeriksa dan sekaligus membatalkan putusan tersebut,hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung R.l tanggal 28September 1985, No. 1804 K/Kr/1984 yang menyatakan : Dalam hal suatu putusan Pengadilan yang ternyata didasari padapertimbangan dan keputusan yang kurang lengkap maka MahkamahAgung dapat membatalkan putusan tersebut;Pengadilan Negeri salah dan keliru

dalam menerapkan hukum.Bahwa apabila diperhatikan amar keputusan Pengadilan Negeri Medantanggal 19 Januari 2010, No. 3320/Pid.B/2009/PN.Medan tersebut, makasecara jelas telah salah/keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalamperkara ini, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidakmempertimbangkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Pasal 187 KUHAP, Pasal188 KUHAP dan Pasal 189 ayat (2) KUHAP serta Pasal 189 ayat (3)KUHAP, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalampertimbangan hukumnya hanya

Capella Padang, hal ini jelas salah besardan sangat keliru sekali, dikarenakan Penggugat telah salah orang (errorin persona) karena Sudjono Karim bukanlah Direktur P.T CapellaPadang;Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena Tergugat II i.c. SudjonoKarim tidak beralamat di Tunggul Hitam, akan tetapi beralamat danberdomisili di Medan;Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak di mana tanah termasuk tanahobjek perkara dibeli oleh Tergugat II dari pemilik tanah semula bernamaAnwar.

Putusan Nomor 1511 K/Pdt/2015diajukan tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut:Adapun mengenai keberatankeberatannya adalah sebagai berikut:Keberatan Pertama:Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melakukankekeliruan yang nyata dalam putusannya berkaitan dengan kepemilikantanah

Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Facti tingkat pertama adalahpertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat. Pertimbangan hukumHal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1511 K/Pdt/2015tersebut adalah pertimbangan hukum yang bertentangan satu sama lain.Bahwa disatu sisi Judex Facti telah mengakui kepemilikan tanah dariPemohon Kasasi namun disisi lain Judex Facti beranggapan tanah milikPemohon Kasasi telah dikonsolidasi dengan tanah milik.

Tanah tersebut adalah berasal dari orang tuaPemohon Kasasi yang bernama Siti Ajam almarhumah;Keberatan KeduaJudex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melakukankekeliruan yang nyata dalam putusannya karena tidak memberikanpertimbangan hukum tidak seksama dalam putusannya (on voeldoendegemtieverd)5.

Bahwa perlawanan Pelawan dalam perkara a qou telah mengandung asaskekeliruan yang nyata yakni dalam dalildalil Pelawan yang disebutkandalam posita dan petitumnya telah keliru menyebutkan objek perkara RisalahLelang sebagai berikut : Dalam Posita Pelawan butir 16 menyebutkan bahwa Risalah Lelang yangdikeluarkan oleh Terlawan II; dan Dalam Petitum Pelawan butir 4 menyebutkan bahwa Risalah LelangNomor RTR.RCR.BCR.BDG/1135/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Bahwa dalildalil dalam posita dan petitum Pelawan sebagaimanadisebutkan dalam huruf a di atas adalah keliru dan menyesatkan denganalasan sebagai berikut :1) Bahwa Terlawan II tidak pernah mengeluarkan Dokumen Risalah Lelangsebagaimana didalilkan oleh Pelawan;2) Bahwa dokumen nomor RTR.RCR.BCR.BDG/1135/2016 tertanggal 31Maret 2016 adalah surat yang dikeluarkan oleh Terlawan Il perihalPemberitahuan Hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan debitur a.n.Satriyah bukan Risalah Lelang yang dikeluarkan Kantor

Bahwa dikarenakan Pelawan dalam perlawanannya tidak menjelaskan objekperkara secara jelas dan tegas bahkan Pelawan telah nyatanyatamendalilkan perlawanannya yang keliru mengenai objek perkara tersebut,maka Perlawanan Pelawan tersebut merupakan perlawanan yang tidak jelasdan kabur (Obescuur Libel), karenanya Perlawanan Pelawan dalam perkaraini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Terlawan Ill:Dalam Eksepsi:Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalildalil Pelawan, kecuali terhadap halhalyang diakui

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukumdalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan pengakuan saksi sdr.Tarjani sebagai saksi untuk Penggugat dan bukti tertulis yang diajukan olehpenggugat atau Pembanding atau Pemohon Kasasi, pertimbangan hukumseperti itu adalah keliru dengan alasan: Bahwa Tergugat tidak memberikan alat bukti pemberitahuan dari Banktentang harga lelang yang sebenarnya dan waktu pelelanganpunPenggugat tidak mengetahui harga dan waktu pelelangan; Bahwa

Bahwa beberapa pertimbangan hukum dalam memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo adalah keliru dan bertentangan dengan hukum,sehingga melahirkan putusan yang keliru pula, tidak adil dan bertentangandengan hukum itu sendiri;2.

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas sudah sangat jelasPengadilan Agama Balikpapan keliru dalam putusannya, khususnyamengenai mutah, nafkah iddah, dan nafkan anak Pembanding danTerbanding;Berdasarkan halhal tersebut diatas Pembanding mohon dijatunkan putusansebagai beriku :Primer :1. Menerima permohnan Pembanding;2.

Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan tempat Terbandingbekerja merupakan perusahan bonafit, sangat berlebihnan dan keliru, karenaperusahaan tempat Terbanding bekerja sebagai driver di perusahaan subHalaman 5 dari 15 hal.

membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru

pertimbangan sebagai berikut :Bahwa kesalahan Judex Facti dalam mengemukakan alasanpertimbangannya karena menganggap Terdakwa dan Il hanya melakukanpinjam meminjam dengan saksi korban ;Bahwa kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum atau menafsirkanunsur Pasal 378 karena menganggap bahwa Terdakwa mau menerima uangdari saksi korban karena para Terdakwa beranggapan bahwa uang tersebutbukanlah pinjaman melainkan sumbangan, karena Terdakwa Il telahmengurus kebun milik saksi korban ;Bahwa Judex Facti keliru

Seharusnya Judex Facti memaknai surat perjanjian tertanggal 18 Mei2006 tersebut, sebagai Surat Akta Pengakuan Utang (surat kesanggupanmengembalikan utang) yang dibuat dibawah tangan antara para Terdakwadengan saksi korban ;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian serta keliru dalammenafsirkan Pasal 378 KUH Pidana yaitu unsur dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, yaitu dalam kaitandengan Terdakwa meminjam uang dari saksi korban untuk biaya kuliahTerdakwa dengan

janji akan dikembalikan setelah selesai kuliah.Seharusnya Judex Facti memaknai pengingkaran terhadap akta pengakuanutang tersebut sebagai suatu perbuatan yang menguntungkan paraTerdakwa dengan cara melawan hukum, karena bertentangan dengan haksubjektif dan objektif dari saksi korban ;Bahwa pertimbangan Judex Facti bahwa penggunaan uang pinjaman untukmembiayai kuliah para Terdakwa, bukanlah perbuatan melawan hak danmelawan hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru.

Sehinggaeksepsi seperti ini sangat keliru dan kacau dan sudah selayaknya diTolak demi hukum.Bahwa demikian pula tidak benar dan keliru Eksepsi ataukeberatan/tangkisan Tergugat dan Tergugat II pada angka 3 (tiga) danangka 4 (empat).

dan tergugat Il sangat keliru, mengada ada, tidakberalasan hukum dan untuk itu mohon yang mulia majelis hakimHal. 42 dari 68 Hal.

Bahwa Jawaban Rekonpensi ini merupakan satu kesatuandengan Gugatan konpensi maupun Perubahan gugatan ParaPenggugat.3: Bahwa tidak benar dan keliru serta mengada ada, positaangka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) dalam gugatanPenggugat Rekonpensi. Sebab Penggugat Rekonpensi tidakHal. 46 dari 68 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.

Bahwa Tidak benar dan keliru serta Para Penggugatmenolak seluruh Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 8(Depan) Replik Konpensi Tergugat dan Tergugat II demikian pulaHal. 59 dari 68 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA. Tlidalam seluruh Petitumnya sebab seluruh dalil yang disampaikan tidakdidasarkan pada kenyataan dan fakta fakta yang sebenarnya.5.

Bahwa pada pokoknya Posita angka 1 (satu) sampai denganangka 8 (Depalan) Duplik Konpensi dan Replik RekonpensinyaTergugat dan Tergugat II sangat keliru dan sangat mengadaada.Sebab pada kenyataannya Tidak benar Tanah objek perkara tersebuttelah diserahkan kepada suami Tergugat oleh Pewaris sebab Haltersebut tidak pernah di ketahui maupun disetujui oleh seluruh anakanak Pewaris.

Sehingga oleh karenanya,judex facti telah menerapkan asas rektroaktive dalam memutus perkarakarena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dipersalahkan atas sebuahperbuatan di mana aturan tersebut muncul setelah suatu perbuatandilakukan ;Bahwa judex facti telah keliru dalam penerapan hukumnya karena telahmelakukan penyimpangan atas asas legalitas dalam penerapan hukum atasdiri Pemohon Kasasi/Terdakwa karena judex facti (Pengadilan Negeri)dalam perkara aquo harusnya berpedoman pada dasar dari asas legalitas

Penuntutan pidana hanya berdasarkan ketentuan undangundang ;Bahwa judex facti telah keliru dalam penerapan hukumnya berkaitan denganpembuktian atas unsur dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang telah terpenuhi dengan memasukkan unsuradanya pengembalian uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluhlima juta rupiah) sebagai kerugian Negara.

No.2298 K/Pid.Sus/2011Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum berkaitandengan tambahan atas pertimbangan judex facti dalam putusan padatingkat banding (vide putusan halaman. 32) yang menyatakan :e Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dalam menyalurkan adanyabantuan untuk warga miskin Desa Karangtengah tidak memperhatikanPetunjuk Teknis untuk pelaksanaannya.e Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang bertanggung jawab dalammelaksanakan program Comunity Development semestinyamementingkan

Bahwa faktafakta dalam perkara a quo, tidak ada satupun keterangan saksisaksi yangdihadirkan dalam persidangan menyatakan telah memberikan sesuatu baikuang maupun barang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sehubungandengan kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Fasilitator ataspelaksanaan Program Community Development di Desa Karangtengah ;Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena secarafakta judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telahal. 34 dari 39 hal.

No.2298 K/Pid.Sus/201110.melakukan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia atas diri Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu dengan telah dikesampingkannya asas legalitas dalammembuat putusan atas perkara a quo.Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karenapengambilan keputusan tidak menggunakan nurani dan rasa keadilan, hanyakarena berpikir akan menemui resiko bagi karirnya dan menjadi sorotanpublik.

Berkah Trijaya Indonesia) sampai dengan di PHK yaitutangal 21 September 2018;Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena :1.1. Jika Penggugat mendalilkan masa kerja 6 tahun 1 bulan sebagai Salespada CV.

Bahwa Penggugat pada point 4 halaman 2 mendalilkan sebagai berikut :Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaikaryawan di Perusahaan tempat Penggugat bekerja telah berusaha sebaikbaiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena :3.1.Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas mengenaipelaksanaan tugas dan kewajiban (telah bekerja dengan berusahasebaikbaiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya) sebagaikaryawan di perusahaan

Bahwa Penggugat pada point 5 halaman 2 mendalilkan sebagai berikut :Bahwa selama bekerja dan mengabdi sebagai karyawan di PerusahaanTergugat, Penggugat telah menunjukkan prestasi, reputasi dan dedekasinyadalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya sebagai karyawan;Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena :4.1.Penggugat mendalilkan bahwa sejak menjadi karyawan ditempatperusahaan Tergugat (PT.

Bahwa Penggugat pada point 9 halaman 3 mendalilkan sebagai berikut :Bahwa Penggugat ada minta kepada Pak Hengky (GM Area BangkaBelitung) yang menunjukkan surat tersebut, untuk minta di print SuratPemberhentian tersebut, akan tetapi setelah 2(dua) hari tidak diberikan printoutnya dan hanya diberitahukan oleh Pak Hengky bahwa Penggugatdiberhentikan akhir bulan September 2018;Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena :8.1.Bahwa pembacaan Surat Pemberhentian telah dilaksanakan olehTergugat, dan

Sukma Modern Indah, PT Graha Celluler Pratama dan PT BerkahTrijaya Indonesia, dengan proses penyelesaian sebagai berikut :Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena :12.1.Bahwa terhadap pelimpahan / pelaporan perkara Penggugat denganTergugat ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan TerpaduHalaman 18 dari 53 Putusan PHI Nomor 3 /Pdt.SusPHI/2019/PN Pgp.13.14.Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang, terhadapperusahaan : CV. Sukma Modern Indah, PT Graha Celluler Pratamadan PT.

Eksepsi Persona Standi Non Judicio;2.1.2.2.2.3.2.4.200sBahwa gugatan Penggugat khususnya dijatunkan terhadap TergugatIll harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoonTergugat III di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru,karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat JendralKekayaan Negara cq.

tersebut di atas, maka sama sekali tidaknampak selaku peradilan ulangan sebab Yang Terhormat Majelis HakimBanding dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkaraperdata ini, hanya sekedar serta merta menyetujui dan mengambil alihpertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim tingkat pertamatanpa memberi motivasi pertimbangan dan alasanalasan apa yangdipandang benar dan tepat, sehingga disetujui dari putusan hukumYang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut,yang nyatanyata keliru

Bahwa dengan demikian kenyataannya putusan Yang TerhormatMajelis Hakim Banding dalam perkara perdata ini, sama sekali tidakmemuat motivasi dan alasan pertimbangan kenapa sampai dikuatkandan diambil alin pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertamayang nyatanyata keliru) penerapan fakta/pembuktian maupunpenerapan Hukum Acara Perdata in casu Hukum Pembuktian dalamperkara perdata ini, sehingga menimbulkan kesan hukum, bahwa YangTerhormat Majelis Hakim Banding dalam menjalankan peradilannyatidak

Majelis Hakim Judex Facti Keliru, Mengadaada dan Memanipulasi FaktaDalam Pertimbangan Putusannya;Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medanyang telah pula dikuatkan dan diambil alin alasan dan pertimbanganhukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu dalam Putusan hal.32 alinea pertama poin ketujuh, yang pada intinya menyebutkan:Halaman 21 dari 30 hal.Put.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4404 K/Pdt/1986bertanggal 29 Agustus 1988 (yang dimuat dalam Majalah Hukum VariaPeradilan Tahun IV, Mei 1989, Nomor 44, halaman 26), yang amarpertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:rr Judex Facti salah menerapkan hukum, karena keliru dalammenilai alatalat bukti yang mendasarkan putusannya, ......b.

Bahwa judex facti telah keliru) dan salah menerapkanHukum Acara Perdata dalam eksepsi Gugatan kurang pihak.Bahwa judex facti dalam putusannya sama sekali tidakmemper timbangkan dalil para Pemohon PeninjauanKembali/para Tergugat dalam eksepsinya tentang gugatanTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat kurang pihak ;Bahwa dalam. dalil eksepsi para Pemohon' PeninjauanKembali/para Tergugat telah mendalilkan atas gugatanTermohon Peninjauan Kembali/ Penggugat bahwa bukti hakdari Termohon Peninjauan Kembali

dalam kaitannya pemberian izinprinsip tersebut telah tidak teliti dan tidak cermatuntuk meneliti dan menganalisa bukti bukti hak yangtelah dimiliki Termohon Peninjauan Kembali/Penggugatsebelum memutuskan untuk memberikan izin = membangun diatas lahan yangmasih terdapat para warga (ic. para Pemohon PeninjauanKembali/para Tergugat) dengan melalaikan danmengabaikan prinsip kehati hatian dan masih terdapathak hak pihak lain di atas lahan yang telah dimohonkanizin prinsip tersebut ;Sehingga = adalah keliru

Bahwa judex facti telah keliru) dan salah menerapkanhukum dalam hukum materiil perkara perdata, yaitu) dalampokok perkara Gugatan kabur (obscuur libels) .Tidak jelas obyek yang disengketakan atau digugat.Bahwa dalil gugatan Termohon PeninjauanKembali/ Penggugat mendasarkan haknya hanya sertifikatmaupun hak adat (girik) tetapi tidaksecara tegas dan jelas menguraikan letak persil danblok lokasi tanah yang diakui ;Bahwa atas dalil gugatan Termohon PeninjauanKembali/Penggugat tersebut, oleh para Pemohon

Sungguh baruini terjadi yang seharusnya adalah tidak dibenarkanmenurut hukum pertanahan sebagaimana disebutkan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung No.3783 K/Pdt/ 1987,tanggal 14 Juni 1989 tersebut ;Bahwa judex facti telah keliru) dalam pertimbanganhukumnya sepanjang mengenai' batasbatas tanah danletak tanah yang menjadi dalil dari TermohonPeninjauan Kembali/Penggugat dalam gugatannya telahmenyatakan hak, di mana dalam dalil gugatan dan darifakta fakta hukum di persidangan jelas dan nyata tidakdapat

;Judex facti keliru tentang alat bukti dan keterangansaksiBahwa judex facti telah = keliru dan lalai dalampertimbangannya sebagaimana disebutkan pada hal 43Hal. 33 dari 37 hal. Put.

No. 2128 K/Pdt/2009Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga alamat objek perkara yangdiadili Penggugat adalah sangatsangat keliru (incassu gugatan Penggugathalaman 2) ;Bahwa Tergugat IIl menguasai dan mengusahai tanah miliknya tersebutsampai saat gugatan ini dimajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri ArgaMakmur, dan ketika Tergugat mengajukan permohonan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bengkulu Utara untuk diterbitkannya Seritifikat Hak Milikuntuk atas nama Tergugat Ill sendiri, tidaklah

Dalil Yang Keliru ;Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menurut hemat Tergugat Illpada prinsipnya Penggugat mengalami kerugian oleh karena telah dirusaknyatanaman sawit milik Penggugat yang dilakukan Tergugat dan oleh karena itutelah sangatsangat kelirulah Penggugat mendalil atas perbuatan Tergugat Hal. 8 dari 26 hal. Put.

bila Penggugat mendalilkankerugian atas tidak dapat dikelolanya tanah terperkara tersebut ;Bahwa Penggugat patut mengetahui dalam perkembangan hukum saatini sering terjadi pihak yang berhak atas kepemilikan tanah bukanlah pihak yangmengelola (mengerjakan) tanah, untuk halhal seperti ini tidaklah menjadi suatukeharusan dan kemutlakan yang menguasai adalah pemilik sesungguhnya,sehingga dalil Penggugat menyangkut pautkan persoalan pengrusakan barangdengan kepemilikan tanah adalah suatu dalil yang keliru

Dalil Yang Keliru ;Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menurut hemat Tergugat Illpada prinsipnya Penggugat mengalami kerugian oleh karena telah dirusaknyatanaman sawit milik Penggugat yang dilakukan Tergugat dan oleh karena itutelah sangatsangat kelirulah Penggugat mendalil atas perbuatan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) incassu PutusanPengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor perkara, Nomor 19/Pid.B/2006/PN.AM (halaman 2 point 5) tersebut, secara serta merta

PertimbanganJudex Facti ini adalah keliru. Karena memang Judex Facti tingkat bandingtidak pernah mempelajari berkas perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2007/PN.AM (sebagaimana diakui Judex Facti pada pertimbangan putusan inHal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2128 K/Pdt/2009casu halaman 7 baris 17 dari atas menyatakan ...perkara pertama Nomor9/Pdt.G/2007/ PN.AM tanpa diperiksa materi pokok perkaranya...)

Mesman danSELEMUSNY A... 2... cece cee cee cee ceceBahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) di atas ini adalah tidakbenar atau keliru karena:1. Tidak pernah ada kata sepakat antara Penggugat asal H. Mansyur.HZ, dengan ahli waris almarhum tuan W.J. Mesman, yaitu Ny. E.E.Mesman untuk mengurus /melajutkan penggarapan obyek sengketa ;Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1160 K/Pdt/20102. Penggugat asal H. Mansyur.

Bahwapertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman11 (sebelas) alinea ke duadari atas bahwa: Menimbang, bahwa dalil TurutTergugat Balai Harta Peninggalan Makassar didasarkan pada ketentuanPasal 1126 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1129 KUHPerdata adalahpasalpasal atau ketentuan hukum yang dicabut dan tidak berlaku lagi.Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas adalahtidak benar atau keliru / salah menerapkan hukum atau melanggar hukumyang berlaku, karena

No. 1160 K/Pdt/20102008 / PN Maros telah keliru menerapkan hukum dalam Konvensi olehkarenaitu harus dibatalkan ....dst.

Oleh karena itu judex facti(Pengadilan Tinggi) sangat keliru atau salah menerapkan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam kasus perdata ini. Lagi pulaTermohon Kasasi / Penggugat asal / Pembanding melakukanpenggarapan dan memetik hasil atas obyek sengketa adalah merupakanperobuatan melanggar hukum dan oleh karena itu tidak menerbitkan itikatbaik alias beritikat buruk. Selanjutnya Termohon Kasasi / Penggugat asalHal. 24 dari 29 hal. Put.

Dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan merupakan alatbukti hak milik menuruthukum bagi Termohon Kasasi/ Penggugatasal /Pembanding atas obyek sengketa.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka judex facti(Pengadilan Tinggi) telah keliru atau salah menerapkan Pasal 1819 jisPasal 1354 KUHPerdata, karena status hukum obyek sengketa adalahmerupakan harta peninggalan yang tidak terurus (tidak ada kuasanya),sedemikian berdasarkan Pasal 1126, 1127, 1129 KUHPerdata jo Pasal 2ayat (2) UndangUndang

Dan Kesepakatan antara Saksi dan Saudara NurAbidin Andi Arung merupakan kesepakatan pribadi dan tanpasepengetahuan Dinas",Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru bilamana dalampembangunan rumah jabatan tersebut dinyatakan hubungan antaraMOHAMMAD SAID ENTEBO dengan DRS. NUR ABIDIN ANDI RUNGmerupakan perjanjian pribadi, tetapi yang benar hubungan tersebutdilakukan dengan berdasarkan pemberian kuasa, dimana MOHAMMADSAID ENTEBO selaku pemberi kuasa dan DRS.

Mekanika Enginering ConsultantHal. 38 dari 54 hal, Putusan Nomor 2011 K/PID.SUS/2016sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal tersebuttidak benar karena ......Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru dan kurangmempertimbangkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari alatbukti yang ada.

Pekerjaan urugan kembali bekas galian sebanyak + 387,3 m3 senilaiRp.2.377.987,35 tidak terbukti.Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru, karena judexfactie kurang mempertimbangkan fakta dipersidangan berdasarkan alatbukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dimana berdasarkanketerangan ahli dari BPKP telah ditemukan = adanyabuktipenyimpangan berupa tidak dikerjakannya pekerjaan urugan kembalibekas galian sebanyak + 387,3 m3 senilai Rp2.377.987,35.

Luton Jaya dan diperiksa serta disetujui oleh PPTK Pengawasan(saksi Syahrir.ST) yang merupakan pejabat yang berwenang menilai ataskebenaran laporan dari konsultan pengawas;Hal. 44 dari 54 hal, Putusan Nomor 2011 K/PID.SUS/2016Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru) dan tidakmempertimbangkan dengan dengan cermat faktafakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa selaku PPTK yang sesuai Permendagri Nomor:13 Tahun 2006 pada Pasal 12 ayat (5) mempunyai tugas :a.

(Bukti T8);Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut keliru, karena tidakbenar Terdakwa selaku PPTK Fisik sebagai pengendali pelaksanaanperjanjian/kontrak beserta perubahan. Adapun yang menjadi tugastugasyang benar dari Terdakwa selaku PPTK sesuai Permendagri Nomor: 13Tahun 2006 Pasal 12 ayat (5) mengatur bahwa tugas PPTK mencakup:a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;b.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatannya pada poin12 yang menyatakan bahwa:Penggugat adalah satusatunya ahli waris wangsa soerya sebagaipemilik ianah yang sah pada saat ini diklem dan di kuasai Tergugat;Bahwa Penggugat telah keliru mengenai tanah objek sengketa,yang jelas Tergugat membeli tanah tersebut dari Rosadi AL H.Rosyad Mustofa dan sama sekali tidak ada hubungannya denganwangsa soerya, karena dalam buku tanah desa letter C persil No. 95s Il tercatat atas nama Rosadi Al. H.

PinusRegency adalah beralasan secara Hukum, sebab faktanya tanah yangdalam gugatan dinyatakan sebagai pemilik penggugat yang menjadisengketa tersebut adalah yang dikuasai, dikelola bahkan sebagian sudahdijadikan Perumahan oleh Tergugat untuk dijadikan perluasan perumahanPinus Regency , adalah sangat keliru sekali, kKarena sudah jelas pemilik dariperumahan Pinus Regency adalah PT.

Adalah merupakan pertimbangan Hukum yangsalah dan keliru dalam menyimpulkan dalam perkara ini, berdasarkanalasan hukum sebagai berikut:Bahwa menurut hemat pembanding,/Tergugat, justru bukti T18 yaituberupa putusan Pengadilan Negeri Bandung register nomor1259/PID/B/2005/PN.BDG. tanggal 3 agustus 2006 yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap dan Amarnya antara lain bebunyi :1.

Bahwa, demikian pula pertimbangan Majaelis Hakim Tingkat Pertama yangtermuat dalam halamn 52 = alinea pertama putusannya yangmempertimbangkan : Pertimbangan Hukum tersebut di atas, jelas sangat keliru dan salah,alasanya : Menurut Pembanding/Tergugat kelebihan jumlah luas 10.214 m?, bukanlahbeban pembuktian yang dibebankan kepada Tergugat, justru seharusnyaPenggugatlah yang harus membuktikan, bahwa sisa luas 10.214 m/?

Bahwa sangat keliru dan dapat dikatakan tidak dapat membaca putusandikarenakan bukti surat yang dinyatakan Palsu yaitu 1 (satu) berkasphotocopy Surat penyerahan Hak waris tertanggal 17 maret 2003 tidakterdapat dalam daftar bukti dan dijadikan sebagai salah satu bukti untukmendukung gugatan Penggugat dalam Perkara ini ;Bahwa terbukti selain Tergugat telah keliru dalam menetuan hak milik tanahjuga tidak mengerti tentang apa saja yang harus dijadikan bukti kepemilikantanah sebelum lahirnya UUPA Nomor

Bahwa secara hukum perbuatan materil yangmengakibatkan terjadinya tindak pidana membongkarbarang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain yang telah ditentukan /diizinkan dan olehkarena itu. dilakukan penyitaan untuk kepentinganpembuktian atau bersifat pro justitia atas kendaraan milikpenggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan/tindakpidana yang dilakukan oleh PAULUS TANMENU dan bukanoleh Tergugat sehingga adalah keliru dan tidak tepat jikatuntutan hukum /gugatan ditujukan kepada

mengajukan bandingpada tanggal 29 April 2020, dengan demikian permohonan bandingHakaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT KPG.tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Pengugattelah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi :1.Bahwa Judex Facty Peradilan Pertama telah keliru

Bahwa keberatan Pembanding pada point (2) yang menyatakanJudex Factie Peradilan Pertama telah keliru dalam pertimbanganhukumnya mutlak harus ditolak. Judex factie Tingkat Pertamasama sekali tidak keliru melainkan telah tepat dan benar sertasesuai dengan hukum. Pertimbangan Pengadilan Negeri halaman(27) sebagaimana dikutip Pembanding dalam memori bandingnyajuga adalah tidak keliru..

Justru sebaliknya, Pembanding tidakmemahami sepenuhnya~ atau telah keliru) memahamipertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman (26)dan halaman (25) serta keliru pula memahami pendapat M.

Dengan demikian yang keliru disini adalahPembanding yang tidak memahami sepenuhnya maknapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman27 alinea pertama dan kedua.9.

Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan keliru memperhatikan dan menilai pembuktian dan tidakmemperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti yangdiperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut :e Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB,Terdakwa bersamasama dengan saksi Arifin alias Ipin sepakat untukmencari korban untuk diambil barangnya lalu sepakat menuju daerahBandara Polonia Medan dan sesampainya di daerah Bandara PoloniaMedan,

TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAMMENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.A.

JUDEX FACTI TELAH KELIRU DAN SALAH DALAM MENERAPKANFAKTAFAKTA PERSIDANGAN TERHADAP KUHAP. Bahwa setelah membaca dan melakukan telaah yuridis terhadap pertimbanganPutusan Judex Facti, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang sejakproses Penyidikan terus melakukan pendampingan dan pembelaan hukumterhadap diri Terdakwa, telah menemukan adanya Pertimbangan Putusan Hukumyang keliru dan atau salah yang diambil oleh Judex Facti (ic. Pengadilan NegeriMedan).

dan tidak mendasar, karena Mohammad Tohaadalah bukan pelaku yang sebenarnya ;e Bahwa uraian Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada halaman14 alinea 2 adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, karenaperkataan Terdakwa tersebut yang menyatakan "minta izin atau permisi untukmetik kepada Saksi Eljhon Simbolon Als.

Jon dan SaksiIsmail, Rabu, tanggal 02 Mei 2012 ) ;e Bahwa dikarenakan penerapan fakta persidangan yang dilakukan oleh JudexFacti tersebut adalah keliru dan tidak benar, tidak sesuai dengan due proccesof law dalam perkara a quo, maka pertimbangan tambahan dalam putusanJudex Facti tersebut harus dibatalkan;e Bahwa demikian juga halnya dengan uraian Judex Facti pada halaman 14alinea 3 adalah pertimbangan fakta hukum yang keliru dan tidak benar, karenaperistiwa dalam pertimbangan dimaksud adalah peristiwa

No. 411 K/Pid/2011Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam suratdakwaan dan bukan

No. 411 K/Pid/20111.1.Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsurtindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur membuat suratpalsu atau memalsukan dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yangdimuat dalam dakwaan alternatif Kesatu;Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata dalam menafsirkanunsur membuat surat palsu atau memalsukan, hanya dari sisi formalbelaka tidak mempertimbangkan dari sisi materiilnya;Bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam menafsirkan pengertianunsur membuat surat

Sugiharti No.103/SK/LBR/1979, tanggal 6 Oktober 1979, adalah non identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atasnama Raden Mas Main pembanding (KT);Dengan uraian di atas jelas dan terbukti bahwa surat tanah atasnama Terdakwa tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa sendiri;Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsurtindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur membuat suratpalsu atau memalsukan dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yangdimuat dalam dakwaan

Sugiharti No. 102/SK/LBR/1979,tanggal 6 Oktober 1979, adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Raden MasMain pembanding (KT);Dengan uraian di atas jelas dan terbukti bahwa surat tanah atasnama Terdakwa tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa sendiri;Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsurtindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur menggunakansurat palsu dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang dimuat dalamdakwaan alternatif

Oleh karena itu jelas jika SuratKeterangan Tanah No. 102/SK/LBR/1979, tanggal 6 Oktober 1979adalah surat yang tidak benar dan surat tersebut sudah dipergunakanoleh Terdakwa untuk menguasai tanah dan dasar untuk pengurusansertifikat hak milikatas nama Terdakwa;Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsurtindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur sedangdiketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atasbarang itu dari Pasal 385 ayat (1) KUHPidana yang dimuat