Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukanUndangundang (dalam hal ini Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari Suatuperbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendirisendiri maupun secara bersamasama dan/ atau suatu korporasi atau badanhukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehinggadengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang adalah subyekatau

pelaku dari Ssuatu tindak pidana yang menurut Undangundang tersebutbisa orang peseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perludipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelakusuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan PenuntutHalaman 14 dari 23 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN RapUmum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau errorin person;Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, Menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika GolonganI,Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur setiap orang;Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalamunsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukumyang mampu dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya denganpengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat

melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggarundangundang maupun peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkanpada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atauperbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak ;Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secaramateriil itu Ssudah melekat pada sifat melawan hukum secara formil, dalam halini apabila setiap orang atau suatu korporasi

Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana didalam Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnyaadalah orang perseorangan (Natuurlijkk Person) akan tetapi dengandimasukkannya pasal 1 ayat (21) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulanterorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (RechtPerson) ataupun bukan badan hukum ~ yang kesemuanya dapatdipertanggungjawabkan

identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat DakwaanNomor PDM78/SGT/04/2018 tertanggal 25 April 2018, sehingga Majelis menilaibahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benarTerdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum sertatidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (Error In Persona) ;Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapatmemperlinatkan dokumentdokument terkait yang dapat menunjukkan Terdakwatermasuk pengurus suatu Korporasi

Hal 2melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara dankeadaan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

hukum PengadilanNegeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/IV201 1tanggal 07 Pebruari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagaipelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukansebagai Terdakwa di persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwaberkedudukan sebagai pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;Menimbang, bahwa Undangundang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia, Pasal 1 angka 5 berbunyi : Pemberi Fidusia adalah orangperseorangan atau korporasi

perbuatanTerdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW FI No Pol R4978 DV beserta STNKnya yang merupakan obyek jaminan fidusia, kepada saksiAHMAD SUTRISNO dan SOLIKHIN (DPO) telah memenuhi unsur kesatu DakwaanAlternatif Pertama Penuntut Umum ;Unsur ke2 : Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia :Menimbang, bahwa Undangundang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia, Pasal 1 angka 5 berbunyi : Penerima Fidusia adalah orangperseorangan atau korporasi

sekaligussebagai Penyedia Barang/ Jasa tersebut, sebagaimana terurai diatasadalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa perbuatan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANIselaku PPTK pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010yang juga selaku Kepala Bidang Non Formal Pada Dinas Pendidikan KotaBontang, yang membuat atau setidaktidaknya telah turut serta dalammenandatangani dokumendokumen sebagai syarat administrasi untukpembayaran dana, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi

Unsur setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian korporasi adalahkumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badanhukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiap orangdalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon)yang menyandang hak dan kewjiban hukum, ataupun korporasi

Kelaprindo.Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum atas perbuatanTerdakwa yang telah menjadikan bertambahnya kekayaan dalam bentuk uangtunai terhadap orang lain maka unsur ke3 memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi telah teroenuhi menurut hukum.Ad. 4.

Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan;Halaman 182 dari 202 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN SmrHal tersebut, karena menurut Hakim Anggauta Il, salan satu unsur dalamDakwaan Primair tersebut, yaitu unsur ke 3 (tiga), Melakukan PerbuatanMemperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, tidaklahterbukti, dengan pertimbangan sebagai berikut :1.

Bahwa yang dimaksud unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi mengandung arti, bahwa padanya terdapat fasilitasatau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenangnya.Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat, yang ditujukanuntuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, dalam arti tidak sematamata berupa benda atauuang saja tetapi segala

sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampaidengan tahun 2014 atau sekitar waktu itu bertempat di Desa TegalomboKecamatan Tersono Kabupaten Batang atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSemarang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yangturut serta melakukan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi ;4. Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara ;5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan ;6.

Unsur selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalamKUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama denganharta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.ad. tentang unsur setiap orang :Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ialah orang perorangan atau korporasi;Hal 183 dari 207 hal Put Nomor. 52/Pid.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi ;3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;4. Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara ;5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan ;6.

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi adalah sama artinyadengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;Prof Dr. Jur.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 5.

; 22922222 2 n nanan nananMenimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst, adalah orangperorangan atau korporasi.

Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasaKUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badanhukum atau tidak berbentuk badan hukum. Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya.

Sby192sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 3; (R.

(seratus tujuhpuluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi Ad. 3.

Bangkinang atau di tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor : 01 Tahun 2006,tanggal 27 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

No. 1784 K/Pid.Sus/2011Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mashuri yang telah meminta danmenerima pembayaran pekerjaan pengadaan sepatu sebesar 100 % denganmenggunakan dokumendokumen persyaratan pencairan uang pembayaranyang tidak sesuai dengan realisasi jumlah sepatu tersebut telah memperkayaTerdakwa Mashuri atau orang lain atau suatu korporasi sebesarRp.186.323.739,02, (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen).Akibat perbuatan Terdakwa

Soebrantas, S.Bangkinang atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :Bahwa IR.

Paket 2 (11 Kecamatan) (288) 74.136,02 (21.351.173,76)g Caket'6(e 1.145 73.756,79 84.451.524,55Kecamatan)Paket 11 (103 Kecamatan) 1,669 73.830,67 123.223.388,23Jumlah 2,526 22.999 186.323.739,03 Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mashuri yang telah meminta danmenerima pembayaran pekerjaan pengadaan sepatu sebesar 100 % denganmenggunakan dokumendokumen persyaratan pencairan uang pembayaranyang tidak sesuai dengan realisasi jumlah sepatu tersebut telah memperkayaTerdakwa Mashuri atau orang lain atau suatu korporasi

diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005bertempat di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan atauturut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang sudahtidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun2005 bertempat di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bawa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 2014pada pokoknya :1Menyatakan Terdakwa I SUHARTO BIN SAMIDIHADI PERWITO DAN terdakwa II DJUMAKIRSUHUD BIN PARTO SUDARMO telah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana bersamasama secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi

oleh Majelis HakimTindak Pidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriYogyakarta tidak pernah dikonstatir sebelumnya.5 Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamengenai unsur setiap orang.6 Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamengenai unsur adanya tujuan menguntung diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi

Papua Jaya Perkasa, yang menjadi Penyedia Barang/Jasa kegiatantersebut masingmasing Terdakwa (dalam penuntutan terpisah) pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran

Nomor 1667 K/PID.SUS/2016karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan Setiaporang dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orangperseorangan, dan/atau korporasi ;Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dalam keaadansehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab dengan baikpertanyaanpertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikianTerdakwa

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan denganbermacammacam cara, yang tentunya dan dilakukan dengan caramelawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "Memperkaya diri sendiriadalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannyaTerdakwa bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya daritindak pidana korupsi yang dilakukannya ;Bahwa berdasarkan

Papua Jaya Perkasa selakukorporasi maupun OCTOVIANUS MARAN selaku Direkturnya danTerdakwa telah pula menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga jutalima ratus ribu rupiah) dari OCTOVIANUS MARAN ;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi oleh Terdakwa ;4.

No.83 K/Pid.Sus/2015Provinsi Banten atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini,ssebagai orang yang melakukan atau turutserta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa adalah suatuperbuatan melawan hukum dan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau oranglain atau korporasi yang berakibat kerugian keuangan Negara dengan alasandan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris DPRD Propinsi Banten dan PA tidakmelaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengendalikan kegiatanpekerjaan pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), PSR dan PSH untukPimpinan dan Anggota DPRD dalam menetapkan Harga Perkiraan

Bahwa oleh karena paket pengadaan PDH dan PSR telah dibayarkan padatanggal 20 Desember 2011 dan paket pengadaan PSH telah dibayarkan padatanggal 22 Desember 2011, sedangkan pekerjaan belum ada sama sekali,maka pembayaran tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lainatau korporasi dan dengan demikian unsur ini telah cukup terpenuhi;h. Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan adanyakerugian keuangan negara/daerah cq.

Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi dan unsurunsur lainnyasebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan Judex Facti maka semuaunsurunsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikortelah cukup terpenuhi, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dilakukanpemeriksaan lebih lanjut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal29 UURI No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi ;Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dalam dakwaan melanggar 29 UURI No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi ;Unsur Setiap Orang ; 2922222 2222222222 ooo ==Setiap orang menunjuk pada pengertian orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer,maupun Polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi

Unsur Barang siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa secara umum adalahmenunjuk kepada makna subjek hukum berupa orang atau korporasi sebagaipendukung hak dan kewajiban hukum.

Setiap orang ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang RINomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukummaupun yang tidak berbadan hukum.

Bil.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalahorang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkaraini yang dimaksud dengan barang siapa adalah M. NUR HASAN Bin SADI yangdiajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baiksaksisaksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupunorangnya, terdakwa adalah orang yang bernama M.

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orangadalah menurut ketentuan pasal 1 angka16 adalah orang perseoranganatau korporasi yakni seseorang atau siapa saja yang diajukan dimukapersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana tertentu, yang dalampratek pengadilan dalam hal ini adalah terdakwa MARYO YHELDEAMANUPUNYO alias MARYO denganidentitas sebagaimana tersebutdiatas yang sehat jesmani dan rohani yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum sehingga unsur setiap

Barang Siapa ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatutidak secara eksplisit menyebut adanya unsur Barang Siapa, namun sudahbarang tentu untuk terjadinya suatu tindak pidana haruslah ada subyek hukumsebagai pelakunya, apakah Setiap Orang/Barang Siapa atau Korporasi dandalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidanaadalah Setiap Orang atau Barang Siapa dan dalam hal ini Setiap Orang atauBarang

Setiap Orang;Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: Setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini terdapat baik dalam Pasal 2 ayat (1) maupundalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

Lebih lanjut, perpajakan secara umumdan otoritas pajak khususnya, menyuburkan kemungkinan konflikantara penyelenggaraan wewenang pemerintahan disatupihak,dengan perlunya menghormati hakhak individual wajib pajak(termasuk korporasi) dipihak lain. (Lihat :Kofler, Georg. Et. al, HumanRights and Taxation in Europe and the World.