Surat Keputusan ( SK ) Walikota Lubuklinggau Dengan Nomor : 159/KPTS/Adm.Pemb/2014, Tentang Atas Keputusan Walikota Dengan Nomor : 12/KPTS/Adm.Pemb/2014, Tanggal : 28 April 2014 Tentang Susunan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Lubuklinggau. (Copy)4. Surat Keputusan ( SK ) Walikota Lubuklinggau Dengan Nomor : 12/KPTS/Adm.Pemb/2014, Tanggal : 02 Januari 2014 Tentang Susunan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Lubuklinggau. (Copy)5.

Dokumen Register Berkas Unit Layanan Pengadaan Alat Metode Belajar Multimedia Sma Dan Smk Kota Lubuklinggau. ( Copy )17. 1 ( Satu ) Bundel Surat Izin Cuti Besar Nomor : 852/01/BKD/II/2014, Tanggal : 29 Agustus 2014.18. 1 ( Satu ) Bundel Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Metode Belajar Multimedia SMA / SMK Tahun 2014 dari CV.

., Kepala Badan Legislasidan Layanan Hukum;2. Chudry Sitompul, S.H., M.H., Deputi Litigasi dan LayananHukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;3. Abdul Rahman Lubis, S.H., M.H., Deputi Pengolahan danPenganalisisan Kontrak pada Badan Legislasi dan LayananHukum;4. Puti Sheila, S.H, M.Kn., Analis Hukum pada BadanLegislasi dan Layanan Hukum;5.

., Analis Hukum pada Badan Legislasidan Layanan Hukum;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada UniversitasIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:035/UN2.BLLH/HKP.07.04/2017, tanggal 14 Februari 2017,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/PENDIS/2017/PTUNJKT., tanggal 8 Februari 2017, Tentang PenetapanPemeriksaan dengan Acara Biasa dalam perkara ini;;2.

Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan InformasiPublik jo. Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo.

Pasal23, Pasal 30 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo. Pasal 11 PeraturanKomisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik jo.

Pasal 1 angka 3 PeraturanKomisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik, yang dikategorikan error in personayang mengandung cacat syarat formil, sehingga PermohonanPenyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan menjadi tidak sahatau tidak sempurna terhadap Subjek Termohon Informasi/PemohonKasasi yang terdapat Kekeliruan penyebutan identitas dari TermohonInformasi / Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan syarat formilmengakibatkan Sengketa

Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo.Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tanggal30 April 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;Bahwa sangat bertentangan dengan hukum, ternyata MajelisKomisioner dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera UtaraNomor : 08/KPTS/KIPSU/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 secara aktifmemperbaiki Nama Badan Hukum Publik yang diajukan PemohonInformasi dalam putusannya dari Kepala Kantor

formulir kKeberatan yang disediakan oleh Badan Publik,PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan;Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyebutkan : Keberatankepada Badan Publik, yaitu : Surat pengajuan keberatan disertaitanda pemberian /pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;Bahwa menurut Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Maka untuk layanan Call Center DFSK PTSOKONINDO AUTOMOBILE tetap ada pada pihak ketiga dari Perkara A quo.Percakapan PENGGUGAT saat telp ke Call Center Rekaman DFSK PTSOKONINDO AUTOMOBILE tanggal 30 Desember 2020, pada poinnya: PENGGUGAT menyampaikan melewati Banjir setinggi 60cm 70cm (enam puluhcentimeter) atau yang digambarkanya setinggi satu bola/roda ban mobilnya;Note: Membuktikan dalil fakta hukum, bahwa yang dilewati oleh mobilPENGGUGAT bukan genangan, tetapi riil lokasi banjir (vide depanPom

Maka untuk layanan Call Center DFSK PT SOKONINDOAUTOMOBILE tetap ada pada pihak ketiga dari Perkara A quo.Menimbang bahwa, Eksepsi kurangnya pihak atau Exceptio Plurium LitisConsortium (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 439) menjelaskanbahwa alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagaiTergugat adalah tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidaklengkap.

Ketentuan service ini juga bersesuaian dengan bukti T12 yaituWarranty and Mantenance Booklet halaman 5 tentang Ketentuan Layanan Garansipada angka 1 yaitu Perawatan Perdana agar mobil dibawa ke Bengkel Resmi DFSKapabila sudah mencapai kurang lebih 2,000 KM atau kurang lebih dari 90 (Sembilanpuluh) hari;Menimbang, bahwa, sesuai bukti P4 tersebut service kendaraan dilakukan didealer Tergugat.

bunga, sehingga posisi kolektabilitas Pelawanyang awalnya adalah Kol 2, seharusnya sudah menjadi kolektabilitas 1(satu) ;Bahwaselanjutnya sambil melakukan pelunasan tunggakan Pelawanmenanyakan kepada Bagian Legal Bpk Guntur, untuk bisa segeramenandatangani perpanjangan kredit Rekening Koran tersebut, tetapidijawab bahwa menunggu keputusan dari Kantor Pusat Surabaya, danPelawan diminta untuk menunggu ;Bahwa setelah menunggu kepastian, pada hari itu jam 14.50 wwib / 10(sepuluh) menit sebelum jam layanan

Dalam catatanadministrasi kami saldo PELAWAN adalah sebesar Rp.610.763.369,58.Bahwa dalil angka 17 yang menyatakan jam 14.50 WIB / 10 (sepuluh)menit sebelum jam layanan Nasabah ditutup, adalah tidak benar danharus ditolak.Jam kerja layanan TERLAWAN kepada Nasabah adalah sampai denganjam 17.00 WIB, jam pelayanan Nasabah yang ditutup adalah dibagianteler sampai dengan jam 15.00 WIB.Bahwa PELAWAN' yang menyatakan TERLAWAN memberitahuPELAWAN bahwa TERLAWAN menyetujui perpanjangan kredit selama 2(dua)

BuktiP2 Fotokopi Surat Sanggah Nomor : 023/PT.DCM/S/VI/2017,yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan PropinsiSumatera Utara Kelompok Kerja (Pokja) 026PK pada DinasSumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang TahunAnggaran 2017, tanggal 07 Juni 2017 ;3. BuktiP3 Fotokopi Surat Jawaban Sanggah atas Penetapan PemenangLelang Nomor : 16/POKJA 026PK/ULP/2017, tanggal 08 Juni2017 ;Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNMDN4. Bukti P45.

Dayatama Citra Mandiri Nomor : 023/PT.DCM/S/VV2017 tanggal O7 Juni 2017, yang ditujukankepada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera UtaraKelompok Kerja (Pokja) 026PK pada Dinas Sumber Daya Air,Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNMDNCipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2017 ;7.

Bukti T 7 Fotokopi Surat Unit Layanan Pengadaan Provinsi SumateraUtara Kelompok Kerja (Pokja) 026PK pada Dinas SumberDaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi SumateraUtara Nomor : 16/POKJA 026PK/ULP/2017 tanggal 08 Juni2017 ;8. Bukti T8 Fotokopi Print Out Jadwal Lelang Pembangunan sarana danprasarana MTQ Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi;9. Bukti T9 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 600/05/SPUPT.CKKJahe/2017 tanggal 03 Juli 2017 ;10.

2012 tanggal 19 Oktober 2012,dengan jumlah Rp228.644.956,62;Dokumen SP2D Nomor SP2D 04847/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober2012, dengan jumlah Rp22.864.495,66;Dokumen SP2D Nomor SP2D 6918/SP2D/2012 tanggal 11 Desember2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/2012dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlahRp151.656.217,00;11) Surat Unit Layanan

/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012,dengan jumlah Rp228.644.956,62;Dokumen SP2D Nomor SP2D 04847/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober2012, dengan jumlah Rp22.864.495,66;Dokumen SP2D Nomor SP2D 6918/SP2D/2012 tanggal 11 Desember2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/2012dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, denganjumlah Rp151.565.217,00;Surat Unit Layanan

No.2138 K/Pid.Sus/201510)11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/2012dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, denganjumlah Rp151.565.217,00;Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja Pengadaan Barang tentangPengumuman Pemenang dengan Nomor 14/ULPPokja Il PengadaanBarang/DPRPPipa air/ IX/2012;Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

No. 122/PDT/2019/PT.MKSb)d)Q)Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhakmenolak pengembalian uang yang telah dibayarkan olehKonsumen atas produk dan atau layanan yang dipilihMenyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PelakuUsaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidaklangsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barangyang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihaktersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundangundanganMengatur tentang kewajiban pembuktian oleh

Konsumen, jikaPelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnyakegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen,bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha JasaKeuanganMemberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untukmengurangi kegunaan produk dan/atau. layanan ataumengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyekperjanjian produk dan layananMenyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru,tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secarasepihak oleh Pelaku Usaha Jasa

Keuangan dalam masaKonsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yangdibelinya dan/atauMenyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan,hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yangdibeli oleh Konsumen secara angsuran.Hal. 7 dari 79 hal.

Republik Indonesia Nomor 75Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;Bahwa program Jamkesda KSNIK itu, diberlakukan secara gratis bagiseluruh penduduk Kota Bekasi;Bahwa Kewajiban mengintegrasikan program Jamkesda KSNIK,sebagaimana PERPRES Nomor 82, bisa mengakibatkan PemerintahDaerah Kota bekasi Menghentikan program Jamkesda KSNIK yangsudah berjalan dan hal itu akan mengakibatkan Kerugian bagi ParaPemohon, karena tidak dapat lagi menikmati layanan

kesehatansecara gratis seperti yang sudah berjalan selama ini;Bahwa kerugian itu nantinya bukan saja dirasakan oleh ParaPemohon namun juga oleh keluarga Para Pemohon dan masyarakatluas yang akan kehilangan fasilitas menikmati layanan kesehatansecara gratis;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 TentangJaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang JaminanKesehatan

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2013 tentang Jaminan Kesehatan.Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1, berbunyi:(1) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagaiberikut:a. ruang perawatan kelas III bagi:1.

Tidak mengoptimalkan penggunaan layanan fasilitaspelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas) danmenjadi tidak berjalannya mekanisme rujukan dalam skemaasuransi sosial.d.

khususnya untukmemperoleh pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalamprogram Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi yang diintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJSKesehatan; Bahwa terdapat potensi kerugian hakhak Para Pemohon dan adakekhawatiran Para Pemohon bahwa fasilitas Kartu Sehat Para Pemohonakan dihentikan karena kewajiban mengintegrasikan Kartu SehatJamkesda ke dalam BPJS sebagai pelaksanaan objek HUM, sehinggaPara Pemohon tidak dapat lagi menikmati layanan

bagi masyarakat luas yang sangatsangat membutuhkan keberadaan Rumah sakit Islam Surakartasebagai tempat yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Solo,Sukoharjo dan sekitarnya, baik untuk pengobatan, IGD, rawat jalan,rawat inap, maupun kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya; Bahwa Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam SurakartaKelas B mutlak sangat diperlukan baik dari sisi yuridis, administratif,ekonomi, maupun dari sisi sosial kemasyarakatan, utamanya bagimasyarakat luas sebagai pengguna layanan

pemerintah, yang mestinyasebelum mengeluarkan surat atau keputusan tersebut, mendasarkanpada fakta yang terjadi dan melihat kepentingan umum yang lebih urgendaripada mempermasalahkan halhal yang diluar kewenangannyasehingga tindakan Tergugat yang mengembalikan dokumenPermohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas Bdengan alasanalasan tersebut dalam objek gugatan jelasjelasmenimbulkan kerugian baik secara ekonomi, sosial, sektor pajak,pelayanan BPJS, kepentingan masyarakat luas pengguna layanan

bagaimana nasib masyarakat yang tidak mampukarena tidak ada layanan BPJS?

Dan menurut kami, yang terpenting adalahkondisi urgen dan darurat RSIS segera dapat mendapatkan izin operasionaldemi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan;Bahwa ketidakpekaan atas kondisi yang dialami RSIS dan masyarakat yangmembutuhkan layanan kesehatan, menurut kami Tergugat telahmengabaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, produk hukum yangtelah dibuat oleh Tergugat semakin menjauhkan peran RSIS yang selama inidapat bekerja sama dengan instansi pemerintah khususnya di bidangkesehatan

Heni Susila Wardoyo, jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat,Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.1;Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor : 219/G/2020/PTUN.JKT.10.11.12.Deswati, jabatan Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat JenderalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1;Muslim Alibar, jabatan Kepala Bagian Pembinaan dan PenghargaanPegawai, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal KementerianHukum

dan Hak Asasi Manusia R.1;Taufik Sabarudin, jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi HukumKementerian, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama,Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.1;Hardiwinoto, jabatan Kepala Sub Bagian Layanan PertimbanganHukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama,Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.1;Esty Kartika Wulandari, jabatan Kepala Sub Bagian LayananAdvokasi Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan KerjaSama

Zulfigi, jabatan Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat JenderalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1;16. Anmad Syarief, jabatan Analis Kepegawaian Muda, BiroKepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia R.1;17. Fibri Trisnawati, jabatan Analis Kepegawaian Muda, BiroKepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia R.1;18.

Bahwa dari hasil tes tersebut Tim Asesmen akan memberikanrekomendasi Rehabilitasi. atau Proses Hukum pidana, jika Tim Asesmenrekomendasinya Rehabilitasi maka sesual dengan Ketentuan PeraturanBadan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelengaraanLayanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan BadanNarkotika Nasional Penyelengaraan Rehabilitasi sebagaimana dimaksuddalam pasal 10 ayat (2) Layanan Rehabilitasi rawat inap sebagaimanadimaksud ayat (1) meliputi a.

Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;SUBSIDER:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan Termohonhadir menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratketerangan perceraian dari atasan tempat Termohon bekerja yang dikeluarkanoleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr.M.

10 dari 23 halamanBahwa untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup menunjukkepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONVENSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat keterangan perceraian dari atasan tempat Termohon bekerjayang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Badan Layanan

Bener Meriah.6) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU. Datu Beru Takengon No. 4411.6 /67 / 2017 tanggal 4 Juli 2017 a.n. Fitri Angreini yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Amilia Frayanti NIP. 198702252014122001.7) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU. Datu Beru Takengon No. 4411.6 / 66 / 2017 tanggal 4 Juli 2017 a.n. Gunawan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr.

,serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyimpulkanbahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II agar perkawinan mereka yangdilaksanakan pada tanggal tanggal 25 Februari 2012, di Dusun Sekotong I, DesaSekotong Tengah , Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ditetapkankeabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Kompilasi Hukum Islam, olehHal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Badgkarena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satubain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang berasal darikeluarga tidak mampu (bukti P.3), oleh karena itu Penggugat dibebaskan darimembayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua PengadilanAgama Bandung Nomor W10A1/2739/HK.O5/IV/2021 tanggal 05 April 2021tentang Penetapan Layanan

terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaseluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua PengadilanAgama Cimahi Nomor W10A8/7001/HK.05/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018,Penggugat telah diberi izin untuk mendapatkan Layanan

Akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan SuratKeputusan Ketua Pengadilan Agama Soreang Nomor Nomor W410A25/4596/HK.05/IX/2021 tentang Penetapan Layanan Pembebasan BiayaPerkara tanggal 06 September 2021 maka biaya perkara dibebankan kepadanegara melalui DIPA Pengadilan Agama Soreang Tahun Anggaran 2021;9 dari 11 halamanPutusan Nomor 5775/Pdt.G/2021/PA.SorMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

., tertanggal 5 Maret 2018, Penggugatmendapatkan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan AgamaGarut tertanggal 5 Maret 2018, biaya perkara dibebankan kepada AnggaranNegara melalui DIPA Pengadilan Agama Garut Tahun Anggaran 2018;Hal. 3 dari 10 hal.

Majelis Hakimberkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:PRIMER1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar talik talak angka(1), (2), dan (4) yang diucapkan sesudah akad nikah;3.Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugatdengan iwad Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah);4.Menetapkan biaya perkara atas nama pemohon layanan tersebutdi atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA PengadilanAgama Kuningan tahun anggaran 2016;Apabila Majelis Hakim