Pembayaran dilakukan palinglambat tanggal 30 Juli 2021;Pasal 3Bahwa Tergugat dan Tergugat II harus melunasi semua sisa pinjamannyapokok dengan nominal Rp.123.683.202 (Seratus dua puluh tiga juta enam ratusdelapan puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah) pihak pertama memberikanfasilitas keringanan pembyaran bunga sebesar 100 % dan pembayaranTersebut akan dilakukan setiap bulan berjalan sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) sampai dengan kredit selesai;Pasal 4Bahwa jika pihak Para Tergugat ingkar

menetapkan bahwaterhadap anak tersebut hak pemeliharaannya tetap pada Termohon, akantetapi sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk memberikanbiaya pemeliharaan terhadap anak tersebut sesuai dengan maksud pasal105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dalil yang terdapatdalam Kitab al Muhazzab juz II Halaman 177 yang berbunyi :doll aaar YI le CayArtinya : Nafkah anak adalah beban ayah ;Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah terjadi kesepakatanantara Pemohon dengan Termohon tentang nominal

Pemohon tersebut Termohon menyatakantidak keberatan ;Menimbang, bahwa ketentuan nafkah iddah diberlakukan karenaadanya hak suami untuk kembali kepada isteri sedangkan isteri berkewajibanmenunggu dalam arti tidak boleh melakukan perkawinan dengan laki laki lainselama masa iddah, hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 149 hurufb'dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon berkewajibanmemberikan nafkah iddah kepada Termohon ;Menimbang, bahwa karena dimuka persidangan terjadi kesepakatantentang nominal

Tergugat kurang terbuka perihal keuangan dalam rumahtangga,Penggugat tidak mengetahui berapa nominal gaji yang diterima olehTergugat;c. Tergugat keras kepala, antara Penggugat dan Tergugat jarangkomunikasi karena Tergugat sulit untuk dihubungi;. Ketika perselisinan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat membentakbentak Penggugat dengan katakata kasar yang menyakitkan hati, danTergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;.

Tergugat kurang terbuka perihal keuangan dalam rumah tangga, Penggugattidak mengetahui berapa nominal gaji yang diterima oleh Tergugat;c.

Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahyang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur yangHal. 8 dari 12 hal

Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meteraidan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilsehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikanketerangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada

Termohon tinggal dirumah milikPemohon;Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniaiketurunan;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun danharmonis namun setelah 2 (dua) bulan pernikahan mulai sering terjadipercekcokan dan pertengkaran;Bahwa penyebab terjadinya percekcokan karena Termohon merasatidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;Bahwa saksi pernah melihat langsung sebanyak 4 (empat) kalipertengkaran Pemohon dan Termohon;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nominal

Pdt.G/2012/PASimBahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniaiketurunan;Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis namun setelah 2 (dua) bulan pernikahan mulai sering terjadipercekcokan dan pertengkaran;Bahwa penyebab terjadinya percekcokan karena ekonomi rumahtangga, Termohon merasa tidak cukup dengan belanja yang diberikanPemohon;Bahwa saksi pernah melihat langsung 5 (lima) kali pertengkaran mulutantara Pemohon dan Termohon;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nominal

orang saksi ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatanganioleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatanserta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR),telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Pengadilan AgamaBatang ;Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani olehpejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan sertaisinya berhubungan dengan perkara a quo di ( Vide Pasal 165 HIR ), telahbermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (8) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea MeteraiDan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

M E N G A D I L I

• Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1665/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 02 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilawal 1441 Hijriyah dengan memperbaiki jumlah nominal pada diktum rekonvensi sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

ribu tiga ratus rupiah)perbulan ;Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yangsama dalam mempertahankan argumennya masingmasing pada persidanganPengadilan Tingkat Pertama baik dalam mengajukan alat bukti surat maupunberupa saksi, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkansecara berimbang sesuai dengan hukum pembuktian;Menimbang, bahwa mengingat titik perbedaan yang menjadi keberatanyang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah mengenaijumlah nominal

dalam tuntutan rekonvensinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangansebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus tuntutanrekonvensi yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertamakarena telah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya denganmemperhatikan kepentingan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi MajelisHakim Tingkat Banding merasa perlu menambah jumlah nominal

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.2 tersebut dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.2yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan, tidakbermeterai cukup, sesuai ketentuan Pasal 1888

Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai DanBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, buktiP.3 tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sehinggatidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon bernama Slamet Saksi danSaksi Il adalah orangorang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telahmemberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahatau janjinya sehingga

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.2 tersebut dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung buktiP.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan ghaib yangdikeluarkan oleh lurah, bermeterai cukup

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.3 tersebut dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat bernama Saksi dan Saksi Iladalah orangorang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikanketerangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehinggasaksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan147 HIR

Menyatakan barang bukti berupa :> 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran nominal Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) ;> 1 (satu) eksemplar surat perjanjian nomor 10 tanggal 21 Maret 2009 ;> 1 (satu) eksemplar surat pernyataan pembatalan perjanjian kerjasama nomor 02 tertanggal 06 Oktober 2009 ;> 1 (satu) eksemplar addendum atas akta perjanjian tanggal 06 Oktober2009 ;Dikembalikan kepada saksi korban ;4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :> 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran nominal Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) ;> 1 (satu) eksemplar surat perjanjian nomor 10 tanggal 21 Maret 2009 ;> 1 (satu) eksemplar surat pernyataan pembatalan perjanjian kerjasama nomor 02 tertanggal 06 Oktober 2009 ;> 1 (satu) eksemplar addendum atas akta perjanjian tanggal 06 Oktober2009 ;Dikembalikan kepada saksi korban Zeth Yeimo ;6.

putusan nomor 2397/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal10 Januari 2019, maka gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimanatersebut di atas dinyatakan dapat diterima dan putusan tersebut harusdikuatkan;Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapatdengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang nafkahmadiyah yang harus dibayar oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensiselama 9 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai denganpengajuan perkara ini yaitu bulan Mei 2018;Menimbang, bahwamengenai nominal

memperhatikan fungsi uang mut'ah adalah sebagai penghibur, olehkarena itu patut Pembanding/Tergugat rekonpensi dihukum untuk memberikanmut'ah kepada Terbanding/Penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga karena itu pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan dipertahankan;Nafkah iddah:Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukumterhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam nafkah madhiyah khususnyamengenai besar nominal

Pasal 2Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang PerubahanBea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahyang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur yang merupakanakta otentik

Put.No: 0953/Padt.G/2019/PA.Sdn.Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehinggadapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Saksi 1 danSaksi 2 di bawah sumpahnya menerangkan halhal sebagaimana yangterdapat dalam berita acara sidang;Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan

secara ex officio sepakat menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayarnafkah selama masa iddah kepada Penggugat/Terbanding yang dibayarkanoleh Pembanding/Tergugat sebelum mengambil akta cerai yang jumlahnyadisesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Bandingmenetapkan nominal nafkah iddah, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan penghasilan Pembanding/Tergugat guna menentukanberapa nominal kewajiban yang dapat dibebankan kepada Pembanding

Ab.Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan Pemohon/Terbanding mengenai nominal nafkah yang telah ditetapkanoleh Pangadilan tingkat pertama sebesar Rp. 4.500.000.( empat juta lima ratus ribu~ rupiah ) tidak dapatdibenarkan, karena pengertian nafkah bukan hanya biaya makansaja, melainkan termasuk biaya pakaian dan tempat tinggal,sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Alfiqhu Alaa AI MazahibAlarbaah juz IV halaman 576 yang diambil alih olehPengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yangberbunyi

bahwa apa yang dipertimbangkan olehPengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai nafkah iddahdan mutah dengan menerapkan pasal 149 huruf ( a) dan ( b )Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat, akan tetapi untukeehuruf ( d ) yang berbunyi memberikan biaya hadlanahuntuk anak anaknya yang belum mencapai 21 tahun , makaPengadilan tingkat banding menganggap bahwa penerapan pasal149 huruf (d) tidak tepat, dari sebab didalam perkaraperkara ini tidak ada pembebanan biaya hadlanah;Menimbang bahwa mengenai nominal

Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahyang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Marga Sekampung yang merupakan akta otentik dengan nilaipembuktian

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telahHal. 8 dari 12 hal.

Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahyang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur yangmerupakan akta otentik

Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meteraidan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilsehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Saksi 1 danSaksi 2 di bawah sumpahnya menerangkan halhal sebagaimana yangterdapat dalam

Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formilHal. 8 dari 12 hal. Put.No: 058 1/Pdt.G/20 19/PA.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapatditerima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Suwarno binSutiman dan Tri Handoyo bin Somowiharjo di bawah sumpahnyamenerangkan halhal

Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehingga Penggugat tidak tahudan tidak pernah tahu berapa jumlah nominal gaji Tergugat;b. Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat apabila terjadiperselisihan dan pertengkaran;c. Tergugat hampir 1 tahun membiarkan tidak pernah memberikan nafkahlahir dan bathin kepada Penggugat;. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahunterakhir telah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimanaalamat tersebut diatas;.

membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulattekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karenatelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehinggaPenggugat tidak tahu dan tidak pernah tahu berapa jumlah nominal

Putusan No.36/Padt.G/2021/PA.Blpkepentingan yang tidak Pemohon ketahui, dengan nominal hutangyang ditinggalkan Termohon sejumlah RpOOO0O00N, 00 ( y Bahwa Termohon selalu menolak apabila diingatkan dandiperingatkan untuk selalu pamit apabila mau meninggalkan rumah,karena masih ada anak yang butuh pengawasan dan perhatian; Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisahtempat tinggal sejak bulan November 2008, Termohonpergimeninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sebab dan alasan yangjelas dengan meninggalkan

Putusan No.36/Padt.G/2021/PA.Blpselalu berbohong dan selalu membantah jika diajak atau diteguruntuk sesuatu kebaikan; Bahwa Termohon berbohong denganmengatasnamakan Pemohon untuk berutang kepada orang lain demikepentingan yang tidak Pemohon ketahui, dengan nominal hutangyang ditinggalkan Termohon sejumlah RpOOO0000,00 ( ); Bahwa Termohon selalu menolak apabila diingatkan dandiperingatkan untuk selalu pamit apabila mau meninggalkan rumah,karena masih ada anak yang butuh pengawasan dan perhatian; Bahwa

penipuan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) Bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal