Ditemukan 24335 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyabutan pencabutan penyesatan penjabutan penyebaran penyehatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/Pdt/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) vs Para Ahli Waris RUSTAMADJII alias ANDJUNG, dkk
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa penyebutan letak tanah, luas, ukuran panjang dan lebar sertabatasbatas sebelah barat, utara, timur dan selatan, dari tanah sengketaadalah syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu surat gugatanyang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, sehingga suratgugatan tersebut menjadi baik dan memenuhi syarat;.
    Bahwa untuk memastikan kebenaran objek sengketa tanah yangdisengketakan, selain penyebutan letak tanah, luas tanah, ukuranpanjang dan lebar, dan batasbatas tanah, maka kepada hakim/majelishakim yang memeriksa seharusnya melakukan pemeriksaan setempatatau plaats opname;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 27-02-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 PK/Pdt/2012
Tanggal 27 Februari 2013 — DAUDE, Dkk vs H. HAMBALI
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari 4 (empat) dalil posita gugat Penggugat yangsaling bertentangan dengan jawaban Para Tergugat,ternyata hanya 1 (satu) dalil posita yang dipertimbangkandan selebihnya tidak dipertimbangkan dan tidakmenyebut alasan sebab sehingga tidak dipertimbangkan;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi yang telahmempertimbangkan 1 (satu) dalil posita gugatPenggugat, ternyata Pengadilan Tinggi amat keliru dalammengkonstatir buktibukti Penggugat, dimana PengadilanTinggi telah mengeksploitasi makna yang terkandungdalam penyebutan
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 17-04-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PT PADANG Nomor 41/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 17 April 2017 — BUYUNG TADANG, CS LAWAN ANWAR SANUSI Pgl NUAR, CS DAN J A I N A
53 — 18
  • Kekeliruan Penyebutan nama yang serius.Halaman 15 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PT PDG.. kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yangsangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehinggabenar benar mengubah identitas,dianggap melanggar syaratformil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil ;.
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-04-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN PURWOREJO Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Pwr
Tanggal 29 September 2016 — MISMINAH binti BLADU, DKK >< NGADINI binti WONGSOREDJO DJAIMIN
103 — 20
  • Bahwa kemudian pada tahun 1972 terjadi pembaharuan lagiatas data sebidang tanah tersebut dan masih atas namaWongsoredjo Djaimin dengan keterangan Persil 113 D.I Luas0148 da CD NO.715 akan tetapi penyebutan WongsoredjoDjaimin dalam buku letter C. desa tidak memakai kalimat Cslagi.G.
    Luas 0148 da CD NO. 409 namun padatahun 1972 terjadi pembaharuan lagi atas data sebidang tanah tersebut danmasih atas nama Wongsoredjo Djaimin dengan keterangan Persil 113 D.ILuas 0148 da CD NO.715 akan tetapi penyebutan Wongsoredjo Djaimindalam buku letter C. desa tidak memakai kata CS lagi.Menimbang, bahwa menurut para Penggugat objek sengketa berasaldari harta waris dari Sutorejo dan Sari (orang tua Wongsoredjo Djaimin,Bladu dan Wagimin) yang belum terbagi, sehingga perubahan denganhilangnya kata
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tlk
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
1.Ertatises
2.Egy Primatama
Tergugat:
1.Bupati Kuantan Singingi
2.Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3.Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
4.Bendahara Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
337 — 250
  • Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakandiri Tergugat yakni Bupati Kuantan Singingi, dan Tergugat II yakniSekretaris Daerah Kab.Kuantan Singingi, dengan penyebutan jabatantersebut maka yang menjadi subjek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai Bupati Kuantan Singingi, dan Tergugat II adalah sebagaiSekretaris Daerah Kab.Kuantan Singing! jadi bukan dalam kapasitasTergugat sebagai Pribadi.
    menyingkat uraian keputusan ini, maka segalafakta dan keadaan yang tertuang dalam berita acara persidangan, haruslahHalaman 22 dari 28 halaman Perkara No 4/Pdt.G/2019/PN Tlkdianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM EKSEPSIBahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diriTergugat yakni Bupati Kuantan Singingi, dan Tergugat Il yakni SekretarisDaerah Kab.Kuantan Singingi, dengan penyebutan
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 07-10-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 170/Pdt.G/2014/PN Kpg
Tanggal 9 Juni 2015 — MARSELIN CORTANSA AKET – DILA TEDJOE Melawan 1. FITRIYANA,. 2. ARIS ANWAR . 3. ALBERT WILSON RIWU KORE,SH
90 — 41
  • Dalil angka 2 gugatan Penggugat tidak singkron dan tidak sama dengandalil angka 1 gugatan Penggugat khususnya pada penyebutan batassebelah timur objek sengketa dimana dalil angka 1 gugatan Penggugatmenyebutkan sebelah timur berbatasan dengan RUBEN ROHI KADJAsekarang koskosan AGUSTINUS DAVID RIWUKORE sementara dalilangka 2 gugatan Penggugat sebelah timurnya berbatasan dengan jalansetapak.Bahwa dengan semikian objek sengketa menjadi kabur dan tidak jelaskarena sebelah timur objek sengketa tidak terdapat
    II dalam Perkara nomor: 32/Pdt/G/2008/PN KPG dan suami Penggugat (ABA OYANG) dengan jelasmenyebutkan bahwa objek sengketa tersebut diperoleh dariWILHELMINA TULILAPPAT BATU almarhumah akan tetapi padagugatan kali ini Penggugat menyatakan tanah tersebut berasal dariDANIEL DILA TEDJU.Bahwa nampak secara terang benderang Penggugat dan suaminyaABA OYANG tidak sepaham baik dalam penunjukan batasbatas objeksengketa maupun asal usul dan cara mendapatkan hak atas objeksengketa.Bahwa terdapat kontradiksi penyebutan
Pengadilan PN JEMBER Perdata Waris
Putus : 12-01-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN JEMBER Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.Jr
Tanggal 12 Januari 2011 — SAKRITO,
82 — 15
  • Bahwa Gugatan penggugat mengalami cacat Formal, disebabkankarena menurut pasal 8 RV tentang syarat substansi suatuGugatan mengenai' hal hal yang menyangkut' tentang identitasseseorang harus diuraikan secara rengkap dan jelas diantaranyakesalahan penyebutan nama Tergugat I yaitu bernama B. SUGIONO,pada hal nama Tergugat I yang benar sebagaimana yang tercantumdalam Sertifikat Hak Milik Nomor :142 bukan bernama B.
    142 denganGambar Situasi No. 876 tahun 1984, Luas 2.140 M2, tanggal 28 4 1984,yang diatas/di dalamnya ada oberdiri diatasnya 3 (tiga) bangunanrumah yang terletak dahulu di Desa Pace sekarang Desa Mulyorejo,Kecamatan silo, Kabupaten Jember , yang sebagian demi sebagiandijual oleh Tergugat I;Bahwa dengan menunjuk langsung' kepada sertifikat tersebut,maka jelas bagi Majelis Hakim objek sengketa ini tidaklah kabur,karena dalam sertifikat sudah dilengkapi dengan gambar situasi ,luas dan batas serta penyebutan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
A L E X
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
50 — 19
  • Tbkberkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.RRasuna Said Blok C No. 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta12920 sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2020, dengandemikian dall eksepsi Penggugat asal patut dikesampingkan.Menimbang, bahwa dalil eksepsi berikutnya yaitu mengenai dalilpemohon intervensi yang melebih lebihkan isi posita dan petitum gugatanpenggugat terkait sita jaminan, sehingga dalil pemohon intervensi dianggapkabur, Majelis berpendapat, penyebutan
    Tussenkom oleh karena adanya tuntutanPengugat asal dalam gugatannya yang memohon sita jaminan atas harta bendaHalaman dariPutusan Nomor :173Pdt.SusPHI/2020/PN Mdntidak bergerak milik Tergugat Asal dalam perkara aquo, sehingga kedudukanpemohon intervensi sebagai pihak penggugat Intervensi sudah benar dan tidakmengandung cacat Error In Subjectio, sehingga eksepsi tersebut tidak bedasardan dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,Majelis berpendapat bahwa penyebutan
Pengadilan PT AMBON Perdata Tanah
Register : 26-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 30-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 33/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat/Pembanding:
PAULINA TUHILATU
Tergugat/Terbanding:
DANIEL TUHILATU
MATHEOS TUHILATU
JOHNI ROAMER TUHILATU
Turut Tergugat/Terbanding:
JOHNI TUHUTERU
99 — 26
  • maka permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang,bahwa John Tuhuteru alias Titi 51 dalam risalahpemberitahuan pernyataan banding, risalah pemberitahuan dan penyerahanmemori banding, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara disebutsebagai TerbandingIV, dalam gugatan John Tuhuteru alias Titi 51 ditariksebagai pihak dalam kapasitas sebagai Turut Tergugat, demikian juga dalammemori bandingJohn Tuhuteru alias Titi 51 disebut sebagai Turut Terbanding,maka untuk kesamaan dan penyebutan
    berbeda, yakni dalam bukti P6, T.I.1obyeknya adalah tanah, dalam perkara aquo obyeknya adalah Surat Perjanjianpenyelesaian sengketa, akan tetapi tujuan dibuatkannya surat perjanjian Nomor1633/PPS/0581.71/X/2014 dan surat Pernyataan tersebut dimaksudkanterhadap jumlah pembagian uang hasil penjualan tanah objek perkara dalamperkara putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 198/Pdt.G/2015/PN Amb,hal ini adalah fakta hukum, dan tidak terbantahkan bahwa gugatan dalamperkara aquo, diawali dan berangkat dari penyebutan
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus
Register : 20-11-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN MUARO Nomor 136/Pid.B/2013/PN.MR
Tanggal 28 Januari 2014 — SAPARUDIN Pgl BUYUNG
44 — 6
  • Setiap OrangMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelakuadalah sama atau identik dengan penyebutan barang siapa, maka Majelis Hakim berpendapatpengertian atas hal tersebut sama;Menimbang, bahwa barang siapa menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi buku II edisi Revisit Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI danPutusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi katabarang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2864 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2017 — M. IQBAL SALIM B. VS PT DHARMATAMA MEGAH FINANCE
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Megah Finance selaku Tergugat/Terbanding, akan tetapi yang diputus oleh Judex Facti adalahperkara antara Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding melawanPT Dharma (tanpa tama) Megah Finance; Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang demikiantersebut menjadi cacat formil/yuridis/hukum dan menurut M.YahyaHarahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum AcaraPerdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyutaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan...... halaman 54, dinyatakan bahwa"kekeliruan penulisan atau penyebutan
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-10-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 80/PDT.G/2013/PN.JBI
Tanggal 20 Mei 2014 — PT. SYAMITHA CITRA PERSADA NUSANTARA (penggugat) lawan 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kuala Tungkal (tergugat I) dan 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi (tergugat II)
47 — 7
  • Bahwa penyebutan person Tergugat II dalam gugatan Penggugat tidak tepat dankeliru, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. KantorWilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi danBangka Belitung yang merupakan instansi atasan dari Tergugat II.
    Bahwa berdasarkan Pasal 2 Reglement Ordonantie (RO) yang mewajibkanpenyebutan intansi atasannya apabila gugatan tersebut diajukan kepadapemerintah, dalam perkara a quo seharusnya penyebutan persoon Tergugat IIharuslah mengkaitkan dengan instansi atasannya, dalam hal ini PemerintahRepublik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat JenderalKekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung c.q.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 21-04-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 58/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 21 April 2017 — Ny. YOHANNA DE MEYYER melawan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI 4
119 — 66
  • Penyebutan pihak untuk Turut Tergugat tidak tepat dan tidaklengkap.Bahwa Penggugat keliru dalam penyebutan pihak untuk TurutTergugat, Turut Tergugat sebagai badan hukum, bukan badanHal 28 putusan.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 07-04-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 1632/Pdt.G/2015/PA.Sby
Tanggal 7 April 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
23 — 13
  • tahun 2009, secara ex officio makadipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Surabayauntuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya danKantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yangmewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempatperkawinan dilangsungkan untuk dicatat;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sepertiyang tersebut diatas;Menimbang, bahwa penyebutan
    pihak dalam gugatan rekonvensi iniseharusnya adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi bagiPenggugat, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi bagi Tergugat,namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan para pihak dalampertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini cukup dengan menyebut"Penggugat bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, dan*Tergugat bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi ;Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut bersamaandengan jawaban pertamanya Penggugat dan termasuk
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1381/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 12
  • lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohondan memohon putusan;Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabankonvensinya dan tetap pada gugatan rekonvensinya;Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakimmenunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONVENSIMenimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan
    berpendapat berdasarkan Pasal 70ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi HukumIslam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu rajterhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patutdikabulkan;DALAM REKONVENSI.Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan,Him 31 dari 39 hlm.Put.No.1381/Pdt.G/2020/PA.Pbr.maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukanoleh Termohon Konvensi;Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 24-04-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Gtlo
Tanggal 24 April 2014 — 1. SADIQ ALHASNI, DKK Lawan 1. JANDA LULU BAJEBER ALHASNI, DKK
48 — 5
  • Gugatan Obscuur Libel/KaburBahwa Penggugat telah salah dalam surat gugatannya pada halaman 4 poin(13) yang menyebutkan Bahwa Tergugat VII adalah Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Cabang Gorontalo yang seharusnyaTergugat VII adalah Badan Pertanahan Kota Gorontalo.3 Bahwa Kapasitas Hukum sebagai pihak dalam perkara (Ekseptio PersonaStandi In Juditio).a Tergugat IX berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yangditujukan terhadap Tergugat IX harus dinyatakan tidak dapat diterima,23sebab penyebutan
    Sebagaimana yangdiuraikan pada point (3) huruf a, b, c, d yaitu :a Tergugat IX berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yangditujukan terhadap Tergugat IX harus dinyatakan tidak dapat diterima,sebab penyebutan persoon Tergugat IX didalam surat gugatan paraPenggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan dengan PemerintahRepublik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Cq. Direktorat JenderalKekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah,Gorontalo dan Maluku Utara Cq.
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata
Register : 14-03-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 3/PDT.G/2013/PN.TL
Tanggal 31 Oktober 2013 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 8
  • DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa penyebutan objek sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 1659 atasnama Penggugat adalah sangat tidak jelas (obscuur libel in objecto) dimana luasserta batasbatas tanah tidak disebutkan secara rinci. (Vide Putusan MahkamahAgung Nomor 1559K/Pdt/1983 jo. Putusan MA Nomor 1149K/Sip/1975 yangmenyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas batasbatasobjek sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima).
    Bahwa penyebutan obyek sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 1659 atasnama Penggugat tidak jelas (obscuur libel in objecto) dimana luas dan batasbatastanah tidak disebutkan secara rinci. 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2005 — Upload : 09-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217PK/PDT/2004
Tanggal 12 April 2005 — NY.HJ. AMINAH alias HIRDJA ; H.UNJU, dkk ; Drs. H. HADI MANSYUR ; NY. ANI SUMARNI, dkk
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi iniditetapkan sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) ;Penebalan terhadap kalimat Mengangkat kembali sita persamaan yang telahdilaksanakan oleh Anwar Hamid, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandungtanggal 13 April 1999 dan tanggal 14 April 1999, tersebutlah yang menjadipokok keberatan Pemohon Peninjauankembali 2, ternyata judex factie HakimPengadilan Negeri Bandung telah membuat suatu kesalahan dan kekeliruanyang nyata dan mengakibatkan kesalahan penyebutan
    sangat fatal bagi PemohonPeninjauankembali 2, oleh karena yang sebenarnya adalah sitaan in casuberupa sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan NegeriBandung pada tanggal 13 dan 14 April 1999 tersebut adalah bukan sitapersamaan sebagiamana amar dalam bagian Rekonpensi putusan PengadilanNegeri Bandung No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. dan putusan KasasiMahkamah Agung No.2260 K / Pdt / 2001 ;Bahwa keberatan ini Pemohon Peninjauankembali 2 ajukan tidak lain adalahkarena kesalahan penyebutan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama Wasiat
Register : 25-07-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn
Tanggal 17 Januari 2018 —
128 — 66
  • Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat padapetitum point 2 harus dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya yang tidakdipetimbangkan, karena menurut Majelis Hakim secara substantive hubungankurang signifikan dengan pokok perkara;Dalam Rekonvensi :Menimbang, bahwa untuk menghindari salah paham dan untuk efesiensi,dalam rekonvensi ini penyebutan Penggugat berubah/diganti menjadi Tergugatrekonvensi dan penyebutan
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama Waris Islam
Register : 22-06-2011 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 29-10-2012
Putusan MS BIREUEN Nomor 211/Pdt-G/2011/MS-Bir
Tanggal 28 Juni 2012 — TIRAMLAH BINTI DAUD, dkk vs FATIMAH BINTI MUHAMMAD, dkk
53 — 12
  • pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang kemudian isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya tanpa adaperubahan;Menimbang, bahwa atas dalildalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, TergugatI dan Tergugat IT melalui Kuasanya telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal20 Oktober 2011 yang kemudian telah diserahkan di depan persidangan, yang padapokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSIe Bahwa penarikan subjek hukum dalam perkara ini tidak tepat dalam penyebutan
    Dengan demikian dalil eksepsi yang menyatakanpenarikan subjek hukum tidak tepat dalam penyebutan para pihak baik dalamkapasitas Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat dimana masingmasing pihak berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. Muhammad Bin Yusufadalah tidak tepat. Selanjutnya terhadap dalil eksepsi yang menyatakanpenarikan pihak Turut Tergugat tidak tepat sebagai Turut Tergugat karena orangtua/ibu Turut Tergugat Alm.