didakwakan dalam suratdakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwaterdakwa tiadapengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenaryang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwaterdakwa , maka Terdakwaterdakwa harusdipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) No. 04Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan PecanduNarkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika dimana terbukti dipersidangan Terdakwa tersebut telah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, makaMajelis Hakim tersebut wajib untuk memerintahkan Terdakwaterdakwa yang bersangkutanmenjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu sampai dengandinyatakan sembuh dari ketergantungan sebelum menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkankepada Terdakwaterdakwa

Hal ini sesuai juga dengan kondisi Terdakwaterdakwa selamamenjalani proses pemeriksaan di persidangan yang tidak menunjukkan tandatanda mengalamiketergantungan terhadap narkotika sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan danberpendapat Terdakwaterdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan diPusat Rehabilitasi terlebih dahulu;Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwaterdakwahingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 127 ayat (2) danayat (3) junctis Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan apabilaTerdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotikaadalah seorang pencandu narkotika, maka Majelis Hakim dapatmemerintahkan kepadanya untuk menjalani pengobatan maupun perawatanmelalui rehabilitasi

;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika diDalam Lembaga Rehabilitasi Medis, Majelis Hakim dapat memerintahkankepada Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi jika terdapat fakta hukumberdasarkan rekomendasi medis atau keterangan

1) ke1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dengan tindakpidana sebagaimana Pasal 27 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, makaMajelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang rehabilitasi

yangberbunyi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajibmenjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social,Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "korbanpenyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ataudiancam untuk menggunakan Narkotika,Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukumbahwa Terdakwa dalam menggunakan

sertadikonsumsi Terdakwa dan Gunawan pada hari Minggu tanggal 27 Desember2015 sekira pukul 09.30 WIB di rumah kontrakan Gunawan Kelurahan Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dari sejak ditahanpenyidik sampai dengan pemeriksaan persidangan tidak pernah dilakukanpengobatan sebagai pecandu Narkotika dan Terdakwa tetap bisa bertahandengan tanpa mengkonsumsi Narkotika maka menurut Majelis Hakim, tidak adaalasan yang mengharuskan Terdakwa untuk rehabilitasi

terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih ;(4) Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan bersifat final dan mengikat ;(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internalpartai diatur dalam Peraturan Partai ;Menimbang, bahwa Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Masa Bakti 20152020 menyebutkan :1) Anggota Partai yang dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan ataupemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi

Bjwsecara tertulis kepada DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai melalui DPCPartai dan/atau DPD Partai ;2) DPC Partai dan/atau DPD Partai melakukan evaluasi terhadap permohonanrehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merekomendasikankepada DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai ;3) DEWAN PIMPINAN PUSAT Partai memutuskan hasil evaluasi DPC Partaidan/atau DPD Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diajukandan diagendakan pada sidang komisi atau sub komisi dalam Kongres yangmembahas rehabilitasi anggota

Partai ;4) Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan ataupemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela dirisecara lisan atau tertulis dan wajib menghadiri persidangan sub komisirehabilitasi dalam Kongres ;5) Kongres mengambil keputusan untuk membatalkan atau mengukuhkan sanksiyang telah dijatunkan setelan mendengar dan mempelajari pembelaansebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;6) Anggota Partai yang memilih menempuh penyelesaian melalui MahkamahPartai tetap dapat

mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri didalam Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali anggotabersangkutan telah mengajukan permohonan perselisihan ke PengadilanNegeri ;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat menyangkut perselisihanPartai Politik yakni pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yangjelas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 ayat (1) Undang undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas

RusnoPriharditodengan rekomendasi tersangka adalah penyalah guna NarkotikaGolongan dengan derajat Coba Pakai pada tingkat rendah (skor DAST 4) yangterindikasi jaringan tindakan kejahatan narkotika lokal dan merekomendasikanproses rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di Lapas Klas IIA Ambon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi,terdakwa, barang bukti, hasil laboratorium dan hasil assesmen terdakwa diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa terdakwa telah diamankan

berisi serbuk kristal bening dengan berat total 0,20 (nolkoma dua nol) gram adalah positif Metamfetamin (Narkotika golongan 1);Bahwa sesuaihasil Assesmen dari Tim Assesmen Terpadu BadanNarkotika Nasional Provinsi Maluku Berita Acara Pemeriksaan KesehatanNomor R/84/X/Ka/TAT/2017/BNNP, dengan rekomendasi tersangkaadalah penyalah guna Narkotika Golongan dengan derajat Coba Pakaipada tingkat rendah (skor DAST 4) yang terindikasi jaringan tindakankejahatan narkotika lokal dan merekomendasikan proses rehabilitasi

Terdakwa jugamenjelaskan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli atau menguasaimaupun mengantarkan 1 paket narkotika jenis shabushabu;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jikaterdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari dokter ataudari bagian rehabilitasi ketergantungan narkotika karena terdakwa tidak dalamtahap pengobatan maupun sedang tahap rehabilitasi sehingga terdakwa tidakmempunyai hak untuk menyediakan narkotika jenissabu tersebut;Menimbang,

sungguhsungguhHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Clp.untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan dimasyarakat;Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukumterdakwa menyatakan bahwa terdakwa adalah sebagai pecandu dan korbankejahatan narkotika, sehingga harus mendapatkan perawatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undangundang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dankorban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi

medis danrehabilitasi sosial:Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika,Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi agarketergantungan terdakwa terhadap narkotika tersebut dapat disembuhkan,dengan syaratsyarat sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2010, yaitu sebagai berikut:1.

21 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Clp.ditemukan narkotika yang belum dipergunakan dan tidak ada surat keterangandari dokter jiwa atau psikiater (pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim yangmenerangkan bahwa terdakwa memiliki ketergantungan terhadap narkotika.Dengan demikian, syaratsyarat sebagaimana ditentukan dalam Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2010 tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dampak positif dannegatif dari kebijakan penerapan rehabilitasi

Dampak positif tentunya, para penyalahguna narkotikadapat sembuh dari sifat ketergantungan terhadap narkotika sehingga dapathidup normal seperti sediakala, sedangkan dampak negatifnya, kebijakantersebut dapat merangsang para caloncalon pengguna untuk tidak ragumencoba mengkonsumsi narkotika dengan pertimbangan apabila merekatertangkap tangan, mereka tidak akan dipidana dan hanya akan dikenaiperawatan berupa rehabilitasi.

Maluku Nomor449/327/C/LABKES/IV/2018 tanggal 30 April 2018, yang dilakukan olehMEGA SASMITA.S.Si atas jenis sampel urine dengan metode rapiddiagnostic test dan diperoleh kesimpulan : Nama Pemeriksaan Satuan Hasil Nilai Acuan MetodeNARKOBAMorphine NegatifAmphetamine Positif RapidNegatif DiagnosticTHC Negatif TestCocain NegatifMethampetamine Positif Bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri ataudilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumahsakit, dan/atau lembaga rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial gunamendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Hal. 7 dari 23 halaman, Putusan No.326/Pid.Sus/2018/PN Amb (Narkotika)Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan sudah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa

tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan dari Penasihathukum Terdakwa Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwaterbuktimelanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika dan bukan melanggar pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika sebagaiman Tuntutan dari Penuntut Umum sehingga terhadappembelaan Penasihat hukum tersebut Patutlah diterima dan mengenaipermintaan Penasihat hukum Terdakwa agar Terdakwa di Rehabilitasi

pecahpecahHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bondalam poketan kecil dan dijual kembali dengan harga sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai denganRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualantersebut sekitar Rp100.000,00 /gramnya; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis danTerdakwa tidak mempunyai jijin dari pihak yang berwenang terkaitdengan sabusabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatanatau pengobatan rehabilitasi

pecahpecahHalaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bondalam poketan kecil dan dijual kembali dengan harga sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai denganRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualantersebut sekitar Rp100.000,00 /gramnya; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis danTerdakwa tidak mempunyai jijin dari pihak yang berwenang terkaitdengan sabusabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatanatau pengobatan rehabilitasi

tujuhjuta rupiah) per 5 (lima) gram sabusabu yang kemudian dijual kembalidengan poketan kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dankeuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) per gram sabusabu yang terjual;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis danTerdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengansabusabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan ataupengobatan rehabilitasi

dankeuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) per gram sabusabu yang terjual;Bahwa terhadap sabusabu tersebut telah diuji berdasarkan hasillaboratoris yang menyatakan mengandung Metamfetamina dan telahditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak adahubungannya dengan pekerjaan Terdakwa seharihari dan tidak memilikijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidaksedang dalam masa rehabilitasi

fakta hukum yang terungkap dipersidanganterbukti Pasal 127 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbuktisebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun2010) maka Hakim memutus sesuai surat Dakwaan, tetapi dapatmenyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuatpertimbangan yang cukup; SEMA 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, KorbanPenyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam LembagaRehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

mengajukan tambahan memoribanding tertanggal 29 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakansebagai berikut :Dengan ini menyampaikan risalah tambahan memori banding atasputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No.1662/Pid.Sus/2020/PN Mks, dan menjadi satu kesatuan dengan MemoriBanding yang sudah Pemohon Banding masukkan/kirimkan sebelumnyatertanggal 09 Februari 2021;Bahwa adapun maksud Pemohon' Banding memasukkantambahan memori banding, dikarenakan Pemohon Banding telahmenjalani/mengikuti program Rehabilitasi

selanjutnya dari Outo Anamnesa tersebut diatas, olehdokter pemeriksa memberikan kesimpulan dengan hasil pemeriksaan yangpokoknya sebagai berikut: Kontak mata dan verbal, verbal cukup dan koherent, afek depresif,gangguan persepsi tidak ada; Gangguan isi pikir: sugesti yang kuat selalu ingin menggunakan zat;Diagnosis: episode Depresi sedang tanpa gejala somatic.RencanaTherapi: Antidepresan..Brintelixx 10 mg 1x1, dengan hasilassessment dari BNNP menyarankan Evaluasi Psikologis wawancaramotivasi dan Rehabilitasi

diterapkan pidana untukpelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu sebagaimana amar putusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 1662/Pid.Sus/2020/PN Mks,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamPasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoitka.Dan penghukuman / penjatuhan pidana yang paling tepat bagi terdakwasebagaimana rekomendasi (Rencana Therapi) surat keterangan tersebutadalah rehabilitasi

persetujuanHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Prgdari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan ;Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam UndangUndang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebutsebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu MajelisHakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan danpecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi

medis dan rehabilitasi social JoSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :03 Tahun 2011 tentang penempatanPenyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalamlembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lainadalah ;a.

digunakan untuk digunakan terdakwa sendiri dirumah terdakwa atauteman terdakwa;Bahwa sabusabu tersebut digunakan sedikit demi sedikit oleh terdakwa denganmaksud sebagai stok karena susah mencari sabusabu tersebut karena merupakanbarang yang dilarang peredarannya;Bahwa Terdakwa bukanlah To dariKepolisian; Bahwa setelah diperiksa saksi terdakwa ternyata tidak memiliki izin / keteranganyang sah dari pihak berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentinganpengobatan serta terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi

digunakan untuk digunakan terdakwa sendiri dirumah terdakwa atauteman terdakwa;Bahwa sabusabu tersebut digunakan sedikit demi sedikit oleh terdakwa denganmaksud sebagai stok karena susah mencari sabusabu tersebut karena merupakanbarang yang dilarang peredarannya; Bahwa Terdakwa bukanlah To dariKepolisian; Bahwa setelah diperiksa saksi terdakwa ternyata tidak memiliki izin / keteranganyang sah dari pihak berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentinganpengobatan serta terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi

untukdigunakan terdakwa sendiri dirumah terdakwa atau teman terdakwa;e Bahwa benar sabusabu tersebut digunakan sedikit demi sedikit oleh terdakwadengan maksud sebagai stok karena susah mencari sabusabu tersebut karenamerupakan barang yang dilarang peredarannya;e Bahwa benar setelah diperiksa anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres TanahBumbu Terdakwa ternyata tidak memiliki izin / keterangan yang sah dari pihakberwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan sertaterdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi

Perbuatanterdakwa yang sengaja mengkonsumsi sabusabu sebelumnya tanpa disertai surat19yin / keterangan dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untukkepentingan pengobatan ;e Bahwa benar setelah diperiksa anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres TanahBumbu Terdakwa ternyata tidak memiliki izin / keterangan yang sah dari pihakberwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan sertaterdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau pengobatan ;e Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan

Miki, dari kedua dakwaan tersebut;Memerintahkan Terdakwa tersebut untuk dikeluarkan dari tahanan;Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera menjalani perawatan/rehabilitasi (Terapi/Pengobatan) atas ketergantungan Psikotropika dan ZatAddiktif di Klinik Ketergantungan Napza Setia Budi Medan sampai sembuh,sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Klinik KetergantunganNapza Setia Budi Medan dan ditandatangani oleh Dr.

ada, hal ini dibenarkankarena transaksi barang terlarang shabushabu atau Narkotika tidakharus ada saksi dan transaksi shabushabu sangat biasa dilakukan tanpadisaksikan oleh pihak lain sehingga pertimbangan dari Pengadilan NegeriMedan yang berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalahmelakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan JaksaPenuntut Umum kepadanya adalah merupakan kesalahan besar danmerupakan rekayasa karena Pengadilan Negeri Medan sangat terfokuskepada Surat Keterangan Rehabilitasi

Nomor 1730 K/Pid.Sus/2013melakukan rehabilitasi karena kecanduan narkotika sesuai dengan SuratKeterangan Rehabilitasi yang diterbitkan Klinik Napza Setia Budi Medandalam hal ini Pengadilan Negeri Medan mengabaikan keterangan dariTerdakwa Hartono als Miki, yang sudah jelas faktanya melakukantransaksi jual shabushabu kepada saksi Ihwan Tan sebanyak 100 gramdengan harga Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah).

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Praperadilan adalahyurisdiksi atau kKewenangan/kompetensi mengadili yang diberikan olehUndangUndang dalam hal ini KUHAP kepada Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan memutus tentang hal yang berhubungan dengan sahatau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi apabila perkara tidakdiajukan ke pengadilan dan permintaan rehabilitasi apabila perkara tidakdiajukan ke pengadilan.

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke Pengadilan.Pasal 77 KUHAPHal 8 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang initentang:a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;b.

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.3.

Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 80 KUHAP menentukan:Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikanatau penuntuntan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihakketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri denganmenyebutkan alasannya;Menimbang, bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentinganmenimbulkan perbedaan pengertian

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa terdakwa menjalani rehabilitasi ;4. Menetapkan barang bukti berupa ;- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu ;- 1 (satu) buah korek api ;- 1 (satu) buah tas warna putih ; - 2 (dua) buah sedotan plastic warna transparan / bening dan putih ;5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000.- (seribu rupiah) ;

KOTREK Bin ENGELBERTUS JOKO PRIHANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

terhadap Terdakwa tidak adaorang lain selain Terdakwa;Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang mengendarai kendaraan R.4 merkMitsubishi kuda warna merah Nopol BG 1478 W;Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2017/PN Pga Bahwa beberapa saat sebelum menuju ke arah Perandonan, Terdakwamengkonsumsi narkotika, dan maksud Terdakwa menuju Perandonan adalahuntuk melanjutkan memakai narkotika karena masih ada sisa; Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika namun sempat berhentidan menjalani rehabilitasi

; Bahwa Terdakwa tidak sampai selesai menjalani rehabilitasi, dikarenakanmelarikan diri saat menjalani program; Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Ganja tidakmemiliki ijin dari pejabat yang berwenang; Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barangbukti yang telah disita dari Terdakwa;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukanbarang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek yang mengadung shabu dengan berat netto 0,024 gram; 1 (satu) linting

plastik yang dibuang oleh Terdakwatersebut berisikan 1 (satu) buah pirek yang mengandung shabu dan 1 (satu)linting ganja, lalu diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Pagar Alam keMalpores Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan;Bahwa beberapa saat sebelum menuju ke arah Perandonan, Terdakwamengkonsumsi narkotika, dan maksud Terdakwa menuju Perandonan adalahuntuk melanjutkan memakai narkotika karena masih ada sisa;Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika namun sempat berhentidan menjalani rehabilitasi

;Bahwa Terdakwa tidak sampai selesai menjalani rehabilitasi, dikarenakanmelarikan diri saat menjalani program;Bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa adalah untuk dipakainya sendiridan merupakan sisa pakai sebelumnya;Bahwa pada waktu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa tidak adaorang lain selain Terdakwa;Bahwa Terdakwa sendiri yang mengendarai kendaraan R.4 merk Mitsubishikuda warna merah Nopol BG 1478 W;Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2017/PN Pga Bahwa Terdakwa bukan Target

SYAIFULBAHRI mengandung Tetrahydrocnnabinol (THC) yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebuttelah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi

Olehkarena itu, akan lebih bermanfaat dan berkeadilan apabila Terdakwa (Pemohon Banding) dijatuhi pidana rehabilitasi;e Bahwa sebagaimana kita ketahui saat ini Lembaga Pemasyarakatandan Rumah Tanahan Negara yang ada di Indonesia dan termasukProvinsi Sumatera Utara telah mengalami over kapasitas, dengandemikian Pembinaan yang akan dilakukan kepada Terdakwa selamamenjalani masa pidananya tidak akan maksimal.

Oleh karena itu, memenjarakanTerdakwa selama 5 (lima) tahun dan ditambah pidana penggantiselama 3 (tiga) bulan sangatlah tidak bermanfaat dan tidakberkeadilan;e Bahwa untuk sebagai efek jera kepada Terdakwa dan kepadaMasyarakat umum lainya, dan agar kecanduan Terdakwa terhadapNarkotika bisa hilang, maka patut Terdakwa dijatuhi Pidana Penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Rehabilitasi selama6(enam)bulan di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika NasionalRepubik Indonesia, dengan ketentuan biaya rehabilatasi

Menetapkan Terdakwa direhabilatasi pada Balai Rehabilitasi BadanNarkotika Nasional Repubik Indonesia, dengan ketentuan biaya rehabilatasiPara Terdakwa ditanggung oleh Negara;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi Narkotika jenis Sabudengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan ;6.

banding ini bukan kategori melanggar Pasal 127ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidakdapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum seseorangsebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika tetapi SEMA No. 4 Tahun 2010 dijadikan acuanbagi setiap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dan memutusperkara terhadap seorang penyalahgunaan, korban penyalahgunaandan pecandu narkotika yang akan ditempatkan di Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi

maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutusperkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut pada pokoknyamenyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotikatersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, ataub.

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotikatersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas makaterhadap Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Narkotika tidakwajid untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebutHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Timbukan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif

akan tetapi bersifat alternatifatau pilihan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai narkotikajenis sabu, tetapi selama persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwamerupakan pencandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidakmengalami ketergantungan terhadap sabusabu dan bukan sebagai pecandu,dengan demikian terhadap Terdakwa tidak perlu untuk diperintahkan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi

2009 tentang Narkotika, berupa ancaman pidana penjara paling lama 4(empat) tahun;Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat(3) junctis Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan apabila Terdakwa yang terbuktimelakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah sebagai seorangpencandu narkotika, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepadanya untukmenjalani pengobatan maupun perawatan melalui rehabilitasi

;Menimbang, bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan danPecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosialdan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang PenempatanKorban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis, MajelisHakim dapat memerintahkan kepada Terdakwa menjalani rehabilitasi jika adarekomendasi medis atau keterangan ahli yang menyatakan Terdakwa termasuk orangyang