rugi dan/atau direhabilitasi.

Putusan Nomor 593 K/TUN/PILKADA/20151.Ganti Rugi yang mengatur bahwa ganti rugi yang dapat dituntut diperadilan tata Usaha Negara hanya ganti rugi materiil bukan ganti rugiinmaterial, artinya kerugian tersebut dapat dihitung dan diperhitungkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam sengketapemilihan akibat diterbitkannya surat keputusan KPU kabupaten Muna No.57/Kpts/KPUKAB02643354 1/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentangPenetapan Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhisyarat

Bahwa secara hukum, Judex factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dalam perkara aquo telah salah menerapkan hukumdalam pertimbangan hukum putusannya yang menyebutkan :a neeeeeneees , sedangkan kepentingan yang dirugikantersebutharusnyatadandapatditentukansebagaimanapuladiaturdalamperaturan Pemerintah No. 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi yangmengatur bahwa ganti rugi yang dapat dituntut di peradilan tata UsahaNegara hanya ganti rugi materiil bukan ganti rugi inmaterial, artinyakerugian

berisikanpembebanan ganti rugi, sebagaimana sangat jelas tertuang dalampoint menimbang dalam PP No. 43 tahun 1991 yang berbunyi :Menimbang :a.

Bahwa secara hukum dalam petitum Pemohon Kasasi tidaklahpernah mengajukan petitum permintaan ganti rugi Bahwadengan berlakunya undangundang Nomor 5 tahun 1986tentang peradilan tata usaha Negara dan telah dinyatakan olehperaturan Pemerintah no. 7tahun 1991 bahwa undangundangtersebut mulai diterapkan secara efektif, terdapat kemungkinanadanya putusan peradilan Tata usaha Negara yang berisikanpembebanan Ganti rugi ;Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/PILKADA/2015b.

Menghukum Tergugat I, membayar ganti rugi materiil sejumlah uangRp.500.000.000,dima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlahRp.200.000.000, ( dua ratus juta rupiah) secara tunai dibayar kepadaPenggugat;5. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi materiil sejumlah uang,Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; 6. Menghukum .........6.

BankPerkreditan Rakyat Pandaan Arta Jaya yang selama ini bermitra dengan Penggugatsehingga melahirkan perikatan yang berimplikasi pada pelelangan di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo sehingga tidak dapat dibenarkanPenggugat .........Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I; .

oleh Penjual/Pemohon Lelang,Tergugat II tidak bertanggung jawab serta sudah selayaknya untuk tidak dilibatkandalam gugatan perdata dan tuntutan ganti rugi yang timbul akibat tidak dipenuhinyaperaturan perundangundangan di bidang lelang.

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak permintaan Penggugat dalam posita padahalaman 3 (tiga) angka 10 (sepuluh) dan dalam petitumnya halaman 4 (empat) angka 5 (lima)yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesarRp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II ; 18. Bahwa tuntutan ganti rugi dan dalil tersebut juga tidak berdasarkan hukum samasekali, oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a19.

Bahwa perlu Tergugat II tegaskan juga, berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986 yang pada intinyamenyatakan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentukapa yang menjadi dasar tuntutannya.

dan diberi ganti rugi kepada La Ogo sejumlahRp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) pada tahun 2004 yanglalu sebelum dibangun Rumah Jabatan Bupati Buton;.

(dua ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), yang batasbatasnya sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah La Jaruma/La Ogo; Sebelah Selatan : Jalan Raya; Sebelah Timur : Jalan Raya Poros PasarwajoWabula; Sebelah Barat : Tanah Mukhsini Mou;Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi ataukompensasi kepada Penggugat sebesar Rp594.000.000,00Hal.8 dari 28 hal. Put.

rugi,oleh karena hal ini tidak disertai bukti kepemilikan juga nilai gantiHal.19 dari 28 hal.

Nomor 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunanuntuk Kepentingan Umum disebutkan:Pasal 15(1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:a. Nilai Jual Objek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalanberdasarkan Penetapan Lembaga/Tim Penilai HargaTanah yang ditunjuk oleh Panitia;b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerahyang bertanggung jawab di bidang bangunan;c.

adalahRp36.000,00 (tiga puluh enam ribu Rupiah) per meter persegi;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melampaui bataswewenangnya di dalam memeriksa perkara a quo dikarenakanMajelis Hakim Judex Facti telah dengan menggunakankesewenangwenangannya dengan menggunakan Ex Aquo EtBono sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menentukanbesaran ganti rugi dan menentukan luas tanah sebagai dasarpenentuan ganti rugi;Hal.20 dari 28 hal. Put.

Menolak semua tuntutan ganti rugi untuk kerugian materiil maupun immaterilyang diajukan oleh penggugat;4. Menolak petitum uang paksa yang diajukan oleh Penggugat;5. Menolak petitum sita jaminan yang diajukan oleh penggugat. Menolak petitum putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorrand) dan provisiyang diajukan oleh Penggugat;.

rugi yang dimintakan dalam gugatan Penggugatsekarang Pembanding adalah tuntutan ganti rugi yang lazimnya dimintakan jikaterjadi perbuatan wanprestasi;Bahwa yang membedakan antara gugatan wanprestasi dengan gugatanperbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untukmenempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhisehingga ganrti rugi yang diminta adalah berupa kehilangan keuntungan yangdiharapkan atau yang disebut expectation loss, sedangkan tujuan gugatanperbuatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat uraian posita gugatan Penggugat adalah perbuatan melawanhukum, dan sama sekali tidak ada uraian soal wanprestasi kendatipun ganti rugiyang dituntut adalah ganti rugi berdasarkan wanprestasi tetapi itu tidak berartimencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum denganwanprestasi sebab tuntutan ganti rugi bukanlah persoalan yang menjadi pokoksengketa, melainkan tuntutan yang timbul akibat dari adanya perbuatanmelawan hukum

rugi yangdituntut Pembanding semula Penggugat adalah ganti rugi karena perbuatanwanprestasi yang tidak tepat dimintakan untuk suatu perbuatan melawanhukum.

rugi yang dituntutPembanding semula Penggugat adalah ganti rugi karena wanprestasi padahalyang seharusnya dituntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, makatuntutan ganti rugi materil tersebut haruslah ditolak.

Mutiara BundaJaya mendapat ganti rugi lahan terkena jalan tol Pematang PanggangKayu Agung II sebesar Rp 10.323.000.000, ( Sepulu Miliard Tiga RatusDuapuluh Tiga Juta Rupiah) diatas tanah hak usaha milik Kelompok TaniPenyeberangan Harimau;10.Bahwa jumlah ganti rugi Rp 10.323.000.000 , ( Sepulu Miliard Tiga Ratus11Duapuluh Tiga Juta Rupiah) tersebut berasal dari penetapan pemerintahpersatu hektarnya mendapat ganti rugi Rp. 310.000.000, ( tiga ratussepuluh juta rupiah ) x 33,3 hektar dari luas tanah

rugi tidaklah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat(Tergugat ), tetapi sesuai dengan Pasal 31 sampai dengan Pasal34 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum melaluipenilaian ganti rugi oleh Penilai, dan hasil musyawarah antaraLembaga Pertanahan dengan pihak yang berhak sebelumdilakukan pemberian ganti rugi dan pelepasan tanah.

Selain itu,dalam angka 9 Gugatan Para Penggugat telah menyatakan bahwaKantor Badan Pertanahan Nasional (Tergugat VI) yangmenetapkan besaran ganti rugi. Oleh karena itu, Pengugat kelirumenarik Pemerintah Pusat (Tergugat I!)

rugi diberikan kepada PT.

Bahwa Objek Perkara telah ditetapkan berdasarkan ketentuanPeraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 sebagai proyek Jalan TolPematang Panggang Kayu Agung Il, dan Panitia Persiapan jugasudah menetapkan namanama penerima ganti rugi.

(tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) tersebut kepada TurutTergugat Il, sehingga Ganti Rugi belum dapat diberikan.Untuk itu maka Turut Tergugat mengajukan Permohonan Konsinyasi/Penitipan Uang Ganti Rugi atas tanah seluas 3.587 m* (tiga ribu lima ratusdelapan puluh tujuh meter persegi) yaitu sebesar Rp 231.976.075, (dua ratustiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh limarupiah) kepada Pengadilan Negeri Kayuagung.Bahwa penitipan uang ganti rugi atas tanah

rugi atas tanah seluas 3.587 m7?

(tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang dipersengketakanantara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukummengenai pihak yang berhak atas uang ganti rugi tanah seluas 3.587 m/?

, maka uang ganti rugi tidak dapatdibayarkan sebelum adanya keputusan Pengadilan yang bersipat tetap( Inchract )4.

( tiga ribu lima ratusdelapan puluh tujuh meter persegi) tersebut ternyata telan diakui jugakepemilikannya oleh tergugat dengan menyerahkan bukti kepemilikan tanahkepada Turut Tergugat II;Bahwa jika dalam pelaksanaan ganti rugi Pengadaan jalan Tol PalembangIndralaya tersebut, terdapat Sengketa kepemilikan tanah antara para pihak,maka uang ganti rugi tidak dapat dibayarkan sebelum adanya keputusanPengadilan yang bersifat tetap (inchract);Bahwa kami selaku Turut Tergugat II, pada intinya akan melaksanakan

Perkebunan Nusantara VII (Persero) siap membayar uangganti rugi atas areal yang dipermasalahkan yaitu seluas 6.655Ha, dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000 per hektar ;Dengan tidak adanya kejelasan sikap PT. Perkebunan Nusantara VII(Persero) atas pembayaran uang ganti rugi yang telah ditetapkan dandijanjikan, maka atas desakan Kelompok Masyarakat claimerkemudian Pemda Kabupaten Way Kanan pada tanggal 14 Maret 2006mengundang PT.

PTP VII Bandar Lampung) tidakdapat menyelesaikan masalah ganti rugi yang diklaim sebagai tanah lokasipencadangan, sehingga secara de facto tidak menguasai tanah a quo.2.

Int7).Pemohon Kasasi I tetap bersedia memberikan ganti rugi sebagai uangkepedulian sebesar Rp.2.500.000 per hektar untuk areal tanah seluas4.650 hektar yang terletak di Kabupaten Way Kanan, walaupun untukareal tersebut pada tahun 1984 Pemohon Kasasi I sesungguhnya telahmembayar ganti rugi kepada masyarakat (Bukti T.II.Int5).Namun pembayaran ganti rugi sebagai uang kepedulian tersebut belumdapat dilaksanakan karena Bupati Way Kanan tidak pernah membantusecara aktif untuk memfasilitasi penyelesaian

BMM/Termohon Kasasi mengakibatkan terjadinya tumpangtindih lahan dan Termohon Kasasi memberikan ganti rugi kepada wargayang tidak berhak menerimanya.MAJELIS HAKIM PT.

IndraBangsawan (mantan Sekwilda Kabupaten Lampung Utara yang menjadiKetua Panitia Khusus Ganti Rugi Tanam Tumbuh tahun 1984), Ir.Hi.Ibrahim BS (mantan Asisten I Pemda Provinsi Lampung yangmemimpin rapat tiga Bupati di Jakarta tanggal 19 Januari 2001), Arief S.Bandarsyah (penerima kuasa warga 9 umbulan), Idris (Mantan KepalaKampung Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan),Bangsa Ratu (tokoh masyarakat dan pemilik umbulan yang telahmenerima ganti rugi tahun 1984) dan Ulian Macak (salah

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:- Upah 17 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 = Rp10.833.333,00- Upah 1 Mei 2020 sampai dengan 1 Juni 2020 = Rp 25.000.000,00Total = Rp35.833.333,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil sebesarRp100.000.000,00 atas waktu, tenaga, serta pikiran yang dicurahkanoleh Penggugat;7.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatberupa ganti rugi uang sisa masa kontrak/PKWT (upah tanggal 17 30April 2020, upah bulan Mei 2020, upah bulan Juni 2020 sampai denganJuni 2021), upah gantungan dari tanggal 1 17 April 2020, 21 hari sisacuti tahun 2020, tiket ke Kanada dan biaya EPO, reimburse untuk tiketperjalanan liburan dan THR tahun 2019 dan 2020, yang seluruhnyaberjumlah Rp482.000.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah);3.

Menghukum Tergugat untuk membayar sisa ganti rugi sehubungandengan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 17 April 2020 sampaidengan akhir masa kerja yang dilindungi oleh hukum Indonesia padatanggal 16 Mei 2020, sebesar Rp3.333.333,00 (tiga juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangHalaman 4 dari 8 hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatberupa: Upah 17 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 =Rp10.833.333,00 Upah 1 Mei 2020 sampai dengan 1 Juni 2020 = Rp 25.000.000,00Total = Rp35.833.333,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluhtiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);4.

)disebut PIHAK KEDUA (vide: halaman 2 dan halaman 3 Akta Pelepasan HakPrioritas Dengan Ganti Rugi Nomor 79 Tanggal 07 Nopember 2019).Pasal 2 Akta Pelepasan Hak Prioritas Dengan Ganti Rugi Nomor 79 Tanggal07 Nopember 2019 menyebutkan: Bahwa pelepasan hak prioritas dalamakta ini telah ditetapkan oleh dan diantara para pihak dengan ganti rugisebesar Rp. 589.500.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta limaratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh Pihak Kedua kepadaPihak Pertama segera

Menetapkan batal dan tidak memiliki Kekuatan hukum Akta Perikatan JualBeli Nomor: 03 tanggal 07 November 2019 dan Akta Pelepasan Hak PrioritasDengan Ganti Rugi Nomor: 79 tanggal O07 Nopember 2019 serta AktaPerjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 249/RIK/L/XI/2019 tanggal 07Nopember 2019..

Oleh karena itu, turutTergugat1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus gugatan incasu untuk membatalkan Akta Perikatan Jual BeliNomor: 03 tanggal 07 November 2019 dan Akta Pelepasan Hak PrioritasDengan Ganti Rugi Nomor: 79 tanggal 07 Nopember 2019.12.

Turut TergugatIl menerangkan bahhwa Akta Pelepasan Hak PrioritasDengan Ganti Rugi Nomot 79 tanggal 07 Nopember 2019 atas dasardokumen yang diserahkan/disampaikan serta keteranganketerangan dariTergugat dan TergugatII sebagai dasar dibuatnya Akta Pelepasan HakPrioritas Dengan Ganti Rugi Nomor 79 tanggal 07 Nopember 2019 dan padawaktu itu yang disampaikan dan diserahkan kepada Turut Tergugatlladalahsurat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 07 Nopember 2017 bukanPenetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor

Bahwa Turut Tergugat II tidak menyanggah akta pelepasan hak prioritasdengan ganti rugi nomor 79 tanggal 07 Nopember 2019 tersebut dibuatdihadapan Turut Tergugat II;2. Bahwa akta pelepasan hak prioritas dengan ganti rugi nomot 79 atas dasardokumen yang diserahkan/disampaikan serta keteranganketerangan dariTergugat dan Tergugat II;3.

Untuk menjamin pinjamannyaPara Tergugat memberikanagunan berupa tanah dan/ataubangunan dengan bukti berupaSurat Pernyataan Ganti Ruginomor register 101/SPGR/2017tanggal 15/12/2017 atas namaSahroni; Asli bukti kepemilikan SuratPernyataan Ganti Rugi nomor101/SPGR/2017tanggal 15/12/2017 atas namaregisterSahroni, ; tersebut disimpanpada Penggugat sampaidengan pinjaman lunas. Bilamana pinjaman tidak. Bagaimana perbuatan. Berapa . Perbuatan apa yang dilakukanPara Tergugat kepada anda ?.

Copy dari Asli Surat Pernyataan Ganti Rugi nomor register101/SPGR/2017 tanggal 15/12/2017 atas nama Sahronii ;Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit ParaTergugat, telan diberikan oleh Para Tergugat agunan tersebut diatas kepadaPenggugat.. Copy dari Asli Tanda Terima tanggal 18/12/2017.

Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18/12/2017Keterangan Singkat:Membuktikan bahwa benar Para Tergugat memberikan kuasa kepadaPenggugat terhadap Surat Pernyataan Ganti Rugi nomor registerHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.G.S/2019/PN.BIs10.11.12.13.14.101/SPGR/2017 tanggal 15/12/2017 atas nama Sahroni ; untuk dapatmelakukan penjualan jika Para Tergugat wanprestasi;. Copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak.

Memerintahkan kepada Para Tergugat atau Ssiapa saja yang menguasai ataumenempati obyek agunan Surat Pernyataan Ganti Rugi nomor register101/SPGR/2017 tanggal 15/12/2017 atas nama Sahroni ; untuk segeramengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidakmelaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugatsendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapatmelaksanakannya;6.

Copy dari Asli Surat Pernyataan Ganti Rugi nomor register101/SPGR/2017 tanggal 15/12/2017 atas nama Sahronii ;5. Copy dari Asli Tanda Terima tanggal 18/12/20176. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal18/12/20177. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18/12/2017CopyFormulir Kunjungan Kepada Penunggak8. Copy dari Asli Surat Peringatan nomor B.02/UNIT/MKR/02/2019 tanggal200220199. Copy dari Asli Surat Peringatan II nomor B.15/UNIT/MKR/03/2019 tanggal2203201910.

AtonioMurru membeli dengan ganti rugi sebidang tanah seluas + 10.000 M2(sepulu ribu meter persegi) atau + 1 (Satu) Ha dari Sampang Sinuhajiyang terletak di Desa Sikeben, Kec.

Fotocopy Surat Ganti Rugi Tanah antara Podo dengan P. Corrado Casadei yangdiketahui oleh Kepala Desa Sikeben,dan dua orang saksi, tertanggal 25 Maret1992, selanjutnya diberi tanda Bukti T I, Il 4 ;5. Fotocopy Surat Ganti Rugi Tanah antara Podo dengan P. Corrado Casadei yangdiketahui oleh Kepala Desa Sikeben dan 2 orang saksi tertanggal 27 Juli 1994,selanjutnya diberi tanda Bukti T I, ll5 ;6. Fotocopy Surat Penyerahan/Tukar Guling Tanah antara Dr.

rugi atau jual beli sebagai berikut : Ganti rugi atas sebidang tanah dari Sampang Sinuhaji (bukti surat T I, Il 1) ; Jual beli dengan Jenda Br.

Bambang Hardjono (bukti surat T I, ll 6); Ganti rugi atas sebidang tanah dari Drs.

rugi kepadaPenggugat;Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, Penggugat kembali mengajukanpermohonan pembayaran Ganti Rugi kepada Pemerintah Daerah KabupatenKetapang C.q Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Bukti P3), akan tetapitidak mendapat tanggapan;Bahwa sejak dilakukannya pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru danPerpustakaan diatas tanah milik Penggugat, Penggugat telah berulang kalimeminta penjelasan dan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah KabupatenKetapang melalui Kepala Desa Pengatapan Raya, Camat

rugi;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Alponsius mengetahuiperihal sengketa ganti rugi tanah objek perkara karena pada Tahun 2010sudah disampaikan dalam rapat desa bahwa akan diajukan pembebasanlahan SDN 13 Tumbang Titi di Desa Pengantapan Raya sekaligus akandibangun tambahan ruang kelas baru yang akan dianggarkan dalamAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang tahun2011;Menimbang bahwa saksi mengetahui ada surat kesepakatan bersama antaraPenggugat dengan kepala Sekolah

rugi yang diminta tanpa didukung buktikepemilikan hak atas tanah dimana telah berdiri SDN 13 DesaPengatapan Raya sejak tahun 1983; Bahwa, untuk dapat memberikan ganti rugi atas tanah denganmenggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah DaerahKabupaten Ketapang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yangbelaku, dimana ganti rugi yang diberikan haruslah kepada pihak yangberhak, yaitu kepada pemilik tanah yang dibuktikan dengan sertifikatyang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai

rugi sebesar Rp.264.070.000,00 (Dua ratus enam puluhempat juta tujuh puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwapermintaan tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan tanah yangdibangun tambahan ruang kelas baru di SDN 13 Tumbang Titi tanpa seijin Hal 18 dari 30 Hal putusan Nomor 56/PDT/2017/PT KALBARdari penggugat selaku pemiliknya dan tanpa adanya ganti rugi terhadaptanah yang telah disepakati dalam bukti surat P1, maka Tergugat harusmembayar kepada Penggugat secara tunai seketika dan

sekaligus.Dengan alasan : Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim dilakukan tanopa mempertimbangkanhasil pemeriksaan setempat dimana Majelis Hakim berpendapat bahwapermintaan ganti rugi sebesar Rp Rp.264.070.000,00 (Dua ratus enampuluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hal yangwajar dikarenakan tanah yang dibangun tambahan ruang kelas barudi SDN 13 Tumbang Titi tanpa seijin dari penggugat selaku pemiliknyadan tanpa adanya ganti rugi terhadap tanah yang telah disepakati dalambukti

ABDUL WAHAB tidakmenyetujui / menandatangani Berita acara tersebut karena tidakpernah ikut rapat mengenai penetapan harga ganti rugi atas pengadaan tanah tersebut sehingga Terdakwa SYAFRIZAL Bin H.ABDUL WAHAB memperkaya orang lain yakni Deddy Chandra.Bahwa angka Ganti rugi tanah, Poin 3 pada Berita Acara Nomor :03/TIMPH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, tentang RekomendasiHarga ganti rugi atas Pengadaan tanah untuk Pembangunan SekolahDasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang KencanaKecamatan

SH,Sales Regan, Sutan S Hasan Muhcsien, Yuyun Mustikawati, danErwin Efendi tentang penetapan harga ganti rugi tanah, berdasarkanBerita Acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009tentang Penetapan harga Ganti Rugi atas pengadaan tanah untukPembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun SariHalaman 21 dari 114 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur KotaTanjungpinang, pada hal rapat tersebut juga tidak ada dilaksanakan.Bahwa setelah

Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada parapemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada diatas tanah.g. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan Hak atastanah.h.

Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalamBerita Acara.b.

SH,Sales Regan, Sutan S Hasan Muhcsien, Yuyun Mustikawati, danErwin Efendi tentang penetapan harga ganti rugi tanah, berdasarkanBerita Acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009tentang Penetapan harga Ganti Rugi atas pengadaan tanah untukPembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun SariKelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur KotaTanjungpinang, pada hal rapat tersebut juga tidak ada dilaksanakan.Bahwa setelah Berita Acara Nomor: 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12Oktober

rugi (klaim) sebagaimana diaturketentuan Pasal 5 PKS jo.

Ketidakmampuan.tersebut dikarenakan DEBITUR gagal melaksanakan KONTRAK atau tidak menerima pembayaran dari pemberi KONTRAK23 Bahwa dengan terdapatnya kondisi TURUT TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, lalu PENGGUGAT mengajukan klaim atau tuntutan ganti rugi kepadaTERGUGAT melalui Surat Tuntutan Ganti Rugi Kredit Modal kerja (KMK) dibawahNomor 001/SBYSTGR/2012 tertanggal 29 November 2012 BUKTI P61, yangintinya menyatakan:A Besar KerugianBesarnya pencairan Rp. 58.022.606.344,B Tuntutan Ganti RugiI

Sebesar Nilai Pertanggungan)2 Tuntutan Ganti Rugi Rp. 43.516.954.758,(75% dari Kerugian)3 Beban Tertanggung (12) Rp. 14.505.651.586,24 Bahwa dalam mengajukan tuntutan ganti rugi (klaim) tersebut PENGGUGAT telahsesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 ayat (11.1) PKS jo.

POLIS dimana selaintelah terpenuhinya kondisi TURUT TERGUGAT yang sudah tidak membayarHalaman 925kewajibannya dan terbukti telah gagal kontrak dengan bowheer, PENGGUGAT jugatelah menggunakan formulir Tuntutan GANTI RUGI sebagaimana lampiran PKS yaituform AK.06.0s9.01.Bahwa semestinya ketika diterimanya Surat Tuntutan Ganti rugi PENGGUGATtersebut, sudah menjadi kewajiban TERGUGAT untuk segera membayarkan ganti rugi(klaim) tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 5 PKS jo.

rugi atau klaim dariTERGUGAT.

Tergugat membayar ganti rugi tanah yang dikuasai, seluas 92 m x150 m atau kurang lebih 13.800 m? x Rp500.000,00 per meterRp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah);b. Tergugat II membayar ganti rugi tanah yang dikuasai seluas 92 m x150 m atau = kurang lebih 13.800 m?

Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II dalam menguasaitanah sengketa yang belum memberikan ganti rugi kepada Penggugatadalah perbuatan melawan hukum;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsejumlah Rp2.760.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)dan Tergugat Il untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlahRp2.760.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung renteng untukmembayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yanghingga kini ditaksir sejumlah Rp3.421.000,00 (tiga

Menyatakan tuntutan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat sejumlahRp2.760.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dankepada Tergugat II sejumlah Rp2.760.000.000,00 (dua miliar tujuh ratusenam puluh juta) adalah tidak berdasar hukum;7.

rugi pembebasan lahan Pulau Jemara dengan Tergugat dan Tergugat Il ;.

rugi tanahmasyarakat Pulau Jemara melalui Penggugat selaku perwakilan yang akanmelepaskan hak dan menerima ganti rugi ;12.Bahwa setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimanadimaksud didalam akta pernyataan tersebut ternyata Tergugat dan Tergugatll tidak dapat merealisasikan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugiHalaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pat.G/2016/PN Btmke masyarakat pulau jemara sehingga sangat meresahkan dan merugikanmasyarakat pulau jemara ;13.Bahwa oleh

karena Tergugat , Tergugat Il tidak merealisasikan pembebasanlahan dan pembayaran ganti rugi maka Tergugat , Tergugat Il diwajibkanuntuk membayar 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi pembebasanlahan yaitu sebesar Rp 750.000.000, (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)secara tanggung renteng kepada Penggugat selaku perwakilan yang ditunjukmasyarakat pulau jemara sebagaimana dimaksud didalam Akta PernyataanNomor 40 tanggal 28 September 2015 di Notaris Aryanto Lie, SH Notaris diBatam ;14.Bahwa oleh

rugi;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti salah satu pihak yaitu TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan wanprestasi dalam perkaraaquo, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi I dan II/Tergugat Konpensi dan IImenuntut pembatalan Surat Pernyataan No 49 tertanggal 28 September 2015petitum ke3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa mengenai petitum ke4 mengenai tuntutanPenggugat Rekonpensi dan Il/Tergugat Konpensi dan Il mengenaipembayaran ganti rugi materiil dan immaterial

rugi yang tepat dibayarkan oleh TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi danIl/Tergugat Konpensi dan Il adalah sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas jutarupiah) sedangkan tuntutan pembayaran ganti rugi materiil dan immaterialsebesar Rp. 10.200.000.000, (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) tidakberdasarkan hukum maka petitum ke4 dikabulkan sebagian; Menimbang, bahwa terhadap petitum ke5 mengenai tuntutanpembayaran uang dwangsom sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah)

rugi Penggugat terhadap Tergugatdapat dirinci sebagai berikut:Kerugian materiil:a.

dan karenanya Tergugat harusmemberikan ganti rugi sebesar 8.200 X Rp2.000.000,00 =Rp16.400.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus juta rupiah),mengingat harga tanah di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan BalikpapanTengah, Kota Balikpapan, setempat dikenal dengan nama Jalan A.Yaniadalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi;b. Bahwa disamping itu pula Tergugat harus membayar sisa jual beli tanahseluas lebih kurang 2.800 m?

., Notaris di Balikpapan, yaitu sebesarRp420.000.000,00 Rp111.330.000,00 = Rp308.670.000,00 (tiga ratusdelapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);Jadi seluruh jumlah ganti rugi secara materiel yang harus dibayar Tergugatkepada Penggugat adalah sebesar Rp16.400.000.000,00 +Halaman 5 dari 23 hal. Put.

(delapan ribu dua ratus meter persegi) juga ibukandung Penggugat yang bernama Bunakiyah Nurdiana telah meninggaldunia, dengan demikian patut dan wajarlah apabila Penggugat menuntutkepada Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian secara Immateriilsebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Bahwa disamping Penggugat berhak menuntut ganti rugi baik ganti rugisecara materiel maupun ganti rugi secara immateriil sebagaimana tersebutdiatas, Penggugat menurut hukum juga berhak menuntut uang

(delapan ribu dua ratus meterpersegi) di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;Menyatakan bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad), maka Penggugat berhak menuntutganti rugi baik ganti rugi secara materiil maupun ganti rugi secara immateriilkepada Tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik ganti rugi secaramateriil maupun ganti rugi secara immateriil kepada Penggugat yaitu:Kerugian Materiil:a.

Bahwa secara tibatiba pada tanggal 19 November 2012, TERGUGAT Imengajukan surat keberatan dengan mengajukan permohonan kiranyabangunan (DVOR/DME) (alat navigasi penerbangan) untuk di bongkarkarena terhadap lahan tersebut, menurut TERGUGAT Il merupakan tanahmiliknya dan belum dilakukan ganti rugi namun telah dikuasal oleh pihakbandara.

Menyatakan sah menurut hukum pelepasan hak atas tanah (objeksengketa) dari TERGUGAT Il melalui TERGUGAT kepada PENGGUGATberdasarkan pembayaran ganti rugi tertanggal 11 November 2013, seluas +19.460 M? (Sembilan belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi),terletak di Kec. Luwuk Selatan (dahulu Kec.

Bahwa uang transfer yang dimaksudberdasarkan pengakuan Terbanding dahulu Tergugat merupakanuang ganti rugi tanah yang pembagiannya berdasarkan perjanjianpenjulan beli tanah tanggal 26 September 1998 antara Terbanding dahulu Tergugat dengan Terbanding Il dahulu Tergugat I/PenggugatRekonvensi, perjanjian dimasud sebagaimana bukti T.I1.

dahulu Tergugat yang telah berstatus sebagai tersangka,kasus penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilaporkan olehTerbanding Il dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi.

Agar Menyatakan sah menurut hukum pelepasan hak atastanah (objek sengketa) dari TERGUGAT Il melalui TERGUGAT kepadaPENGGUGAT berdasarkan pembayaran ganti rugi tertanggal 11 November2013, seluas + 19.460 M? (Sembilan belas ribu empat ratus enam puluh meterHalaman 28 dari 33 Putusan Nomor 65/PDT/2017/PT PALpersegi), terletak di Kec. Luwuk Selatan (dahulu Kec.

dan Il tidakmembayar /menyerahkan kepada Penggugat uang sebesar Rp.45.000.000, (Empat puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran/penyerahan tahapperftama sebagdimana dimaksud ddlam Pasal 1 ayat 2 Perdamaian inimaka Tergugat dan Il bersedia keluar dan mengosongkan akan Tanahkintal milik penggugat yang terletak di Desa Pakuure Dua Jaga IVsebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 1, selambatlambatnya 2(dua) bulan terhitung sejak fanggal, 15 Mei 2014 dan pihak Tergugat dan IIbersedia membayar ganti

rugi kepada penggugat sebesar Rp.86.000.000, (Delapan puluh enam juta rupiah) selambatlambatnya 2 (dua) bulanterhitung sejak tanggal 15 Mei 2014;PASAL3Bahwa sehubungan dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 2perdamaian ini , maka apabila pihak Tergugat dan II menyerahkankepada pihak penggugat akan tanah kintal milik pbenggugaft, vide gugatanposita 1 dan telah membayar uang ganti rugi tersebuf pada pasal 2perdamaian ini, maka pihak penggugat wajib menyerahkan/mengembalikan kepada pihak Tergugat

danmengosongkan akan tanah kintal milik pihak penggugat yang terletak diDesa Pakuure Dua jaga IV sebagaimana tersebut pada Posita gugatan butir1 kemudian menyerahkan kepada pihak penggugat dengan vang gantirugi sebesar Rp.86.000.000, (Delapan puluh enam juta rupiah) denganketentuan pihak kedua Tergugat dan II tidak akan menuntut lagi vangsebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) yang telahdibayar/diserahkan kepada pihak penggugat akan tetapi jumlah tersebutakan diperhitungkan dengan jumlah ganti

rugi yang harus dibayar/diserahkan oleh pihak Tergugat dan II kepada pihak penggugat sebesarRp.86.000.000, (Delapan puluh enam juta rupiah) sehingga dengandemikian jumlah ganti rugi yang masih harus dibayar/diserahkan oleh pihakTergugat dan II kepada pihak penggugat adalah sebesar Rp.86.000.000, dikurangi Rp.45.000.000, =41.000.000, (empat puluh satu juta rupiah),jumlahmana harus dibayar/diserahkan oleh pihak Tergugat dan II kepada pihakPenggugat bersamasama dengan penyerahan akan tanah kintal milikPihak

penggugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 1,paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2014;PASAL5Bahwa apabila pihak Tergugat dan II telah menyerahkan kepada pihakpenggugat akan tanah kintal yang terletak di Desa Pakuure Dua jaga IVbersama dengan vang sisa ganti rugi sebesar Rp.41.000.000, (empat puluhsatu juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Akta perdamaianini kepada pihak penggugat, maka pada saat itu juga pihak penggugatwajib menyerahkan kepada pihak

padatanggal 09 Desember 2011, yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dansyaratsyarat menurut undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebutformal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan Tergugat II mengajukan banding sebagaimana diurakandalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika kurang cermat dalam menerapkanhukum, tidak mempertimbangkan secara jelas status jual beli tanah, dimanaberdasarkan surat pemyataan jula beli/ganti

rugi tanah lahan pekarangantertanggal 30 Desember 2006 yang ditandatangani saksisaksi dalam pernyataanjual beli/ganti rugi tanah lahan pekarangan tersebut Tergugat II/Pembanding(Muhammad Tahir Sinring) telah memberi imbalan ganti rugi berupa uang sebesarRp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Ir.

RachmadArifin;e Bahwa Surat Pernyataan jual beli/ganti rugi tanah lahan pekarangan tertanggal 30Desember 2006 adalah Sah;e Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 BW, Pasal 311 RBg, Pasal 174 HIRpengakuan saksi dan keterangan para saksisaksi yang diberikan di persidanganharuslah dipandang sebagai bukti yang sempurna;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Raharjo dan saksi Pransiskus, telahmenyaksikan dan menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli tanah Pekarangan tepatnyadi Jalur 1 SP 2 Timika

Rachmad Arifin, selanjutnya saksi Abdul Majid jugamenyaksikan dan juga ikut menandatangani surat jual beli/ganti rugi tanah lahanPekarangan tepatnya di Jalur SP2 TFimike pada tanccal 30 December 2006dari HRacmad Arifin kepada Miuihariee woreBahwa antara Tergugat II/Pentbandina dengan : : p2 erikatadalam Akta Jual Beli secara Sah, jual beli terj adi antara Hotimah dengan H. RacmadArifin (Tergugat III) kemujdian H. Racmad Arifin melakukan jual beli kepada TergugatIl/Pembanding.