Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta P.3 kedua buktitersebut juga telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku(vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000)sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah , terbukti Penggugatberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan Tergugat tidakdiketahui tempat tinggalnya, oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangkemudian telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I.

Putusan No. 0373/Pdt.G/2018/PA.SIw.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterail sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 355/Padt.G/2017/PA.CbdMenimbang, bahwa surat bukti P.l yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/60/II/2014 tanggal 24 Februari 2014yang dikeluarkan oleh KUA Parungkuda Kabupaten Sukabumi Propinsi JawaBarat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 hurufadan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 24 Februari 2014;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 173/Padt.G/2017/PA.CbdMenimbang, bahwa surat bukti P.l yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 829/43/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007yang dikeluarkan oleh KUA Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Propinsi JawaBarat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 hurufadan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 22 Oktober 2007;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

meneguhkan dalildalil permohonan, Pemohontelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 745/Padt.G/2017/PA.CbdMenimbang, bahwa surat bukti P.L yang diajukan Pemohon berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1767/167/XII/2009 tanggal 14 Desember2009 yang dikeluarkan oleh KUA Baleendah Kabupaten bandung PropinsiJaswa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelendi kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a danayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000,maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanyadapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohonterbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 13 Desember 2009;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPemohon yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Pemohon dan Termohon beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya permohonan

Menyatakan terdakwa MUH.ASIPA Alias LASIPA Bin H.SULLI bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.ASIPA Alias LASIPA BinH.SULLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.

2 ayat 1 UU Darurat No.12tahun 1951 ; 222222 22222 nn nnn nnn nnn naeMenimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akanbunyi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telahmenghadirkan saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagaiberikut :e Saksi ANDI A.

dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa ketikaterdakwa membawa badik tersebut sebagaimana dalam pertimbangan unsure sebelumnya,terdakwa tidak membawa atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terdakwa membawasenjata tajam secara tanpa hak ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi pula ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yangdidakwakan pada Pasal

2 ayat (1) UU Darurat No. 12 / DRT/tahun 1951 kepada terdakwamenurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti secarahukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim, bahwa terdakwa terang bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka oleh karenanya terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya

2 ayat (1) UU Darurat No. 12 / DRT/1951, UndangundangNomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI:e Menyatakan terdakwa, MUH.ASIPA Alias LASIPA Bin H.SULLI identitasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMEMBAWA SENJATA TAJAM PENIKAM ATAU PENUSUK TANPA IJINDARI PEJABAT YANG BERWENANG?

Menyatakan terdakwa MUPADLI AL P ROSIDEH secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "tanoa hak membawasenjata penikam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUNo.12/Drt/1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUPADLI AL P ROSIDEH selama4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementaradengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.

Bahwa benar dengan adanya kejadian ini terdakwa merasa menyesal danberjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut sebilah pisau panjang 36 cm dan lebar 4 cm terbungkus sarungpengaman terbuat terbuat dari kulit warna coklat dengan gagang dari kayuwarna coklat telah disita secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUNo.12/Drt/1951 yang

SpgMenimbang bahwa terdakwa menerangkan membawa senjata tajamtersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dipergunakan untuk menjagakeselamatan dirinya serta tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.Menimbang bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisautersebut untuk jaga diri dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenangMenimbang dengan demikian unsure ini telah terbukti menuruthukumMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UUNo.12/Drt/1951 telah terpenuhi,

bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakatKeadaan yang meringankan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannyaTerdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagiTerdakwa mempunyai tanggungan keluargaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI.

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 648/Padt.G/2017/PA.CbdMenimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil permohonan, Pemohontelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.L yang diajukan Pemohon berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0815 064 XI 1999 tanggal 04 Mei 2015yang dikeluarkan oleh KUA Sidoarjo Propinsi Jawa Timur alat bukti tersebuttelah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesualdengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohonterbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 24 November 1999;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPemohon yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Pemohon dan Termohon beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya permohonan

ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah , terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangkemudian telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R..

Nomor 3tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituHim. 5 dari 9 him.

ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah , terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangkemudian telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I.

Nomor 3tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterail sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituPenggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini(legal standing in judicio);Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohonagar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat sejak 15 September 2015 atau

sendiri yang dibawa untuk jagadiri ;coos seoe Adapun Terdakwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam osjenis pisau. lengkap dengan sarungnya terbua kayu warnacoklat panjang besi 15 cm, panjang hulukompangnya yang terbuat dari kayu wernd Ohisolasinya warna hijau tersebut dilengkapi dengan suratijin dari pihak yang berwajib one ada hubungannya denganpekerjaan sehari hari THEY, sil alatelatelatenatata Perbuatan TePdakiva sebagaimana diatuar dan diancamlengkap denganat yang ada lilitanpidana dalam pasal

2 ayat (1) Undang Undang Darurat WNomor 12 tahunec Re, a ee eeimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (Requsitoir)Umum tanggal 2 Agustus 2011 No.Reg.perk : PDM129/BRABAI/08/2011 menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Barabaiyang mengadili perkara memutuskan : Menyatakan Terdakwa RIYAN als UCOK bin KAWI bersalah melakukantindak pidana: secara tanpa hak membawa, menguasai senjatapenikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat No.12 Tahun 1951dalam surat

didalam bajumembawa senjataya yang terbuat dari kiri dan Terdakwa pada saat itu) bersamaan Herliansyan sedang berada ditempatparkir wisata Lok LagaBah rdakwa memiliki dan membawa senjata tajam tersebut tidakada ijinnya dan senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa untukmenjaga diri serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaanTerdakwa pada saat itu ; 2 See See Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Undangundang darurat Nomor12 tahun 1951 yang unsur unsurnya sebagaiOFLU G fq ~ me cee wee eo i oe re = ee ne ee ie ene aUnsur BarangDIAPE.< = te om nn me we mie mie me re mes mem i meUnsur tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjatapenikam atau senjata penusuk.1.

2 ayat (1) Undang UndangDarurat Nomor 12 Tahun 1951, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanlain yang bersangkutan ;M E N GA D 1 L Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 9 Agustus2011, Nomor 121/Pid.B/2011/PN.Brb. yang dimintakan bandingtersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai status penahananTerdakwa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikutMenyatakan terdakwa RIYAN alias

persidangantelah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraianputusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangantersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Brebes, oleh karena itu Sesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan

aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiister!

kemudianditemukan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut yang disimpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, Terdakwa dalam membawa senjatapenikam atau senjata penusuk tersebut dengan maksud untuk menjaga diridan tidak dilengkapi ijin dari Pihak yang berwajib, kKemudian TerdakwaHalaman 2 dari 8 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN Mtpbeserta barang bukti tersebut dibawa oleh Para Saksi Ke POLRESBANJAR guna proses lebih lanjut;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) undang undang darurat no. 12 tahun 1951;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

2 Ayat (1) Undangundang Darurat No.12 tahun 1951, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

2 Ayat (1)undang undang darurat no. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntutumum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung

2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12tahun 1951 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

", sehingga terhadap Para Pemohon harusdiberikan beban pembuktian;Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukanoleh Para Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan aktaautentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig enHal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 1129/Padt.P/2016/PA.MORTBbindende bewijskracht), telah bermeterai cukup, dinazegelen berdasarkan pasal 301ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata jo pasal 2

ayat (1)huruf a Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 2 Ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaMeterai, oleh karenanya bukti suratsurat tersebut secara formil sah sebagai alatbukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh ParaPemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pulau Morotaiyang sah sesuai pasal 1 angka 12 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pernikahan adalah sah jikadilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masingmasing", dan bagiyang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam jika rukun dan syaratnyaHal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 1129/Padt.P/2016/PA.MORTBterpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak adalarangan menikah sebagaimana Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum

2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untukmendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal iniKantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai;Menimbang, bahwa berdasarkan surat persetujuan bersama antara DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, Pengadilan AgamaMorotai dan Kementerian Agama

persidangantelah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraianputusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangantersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan

aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiister!

PERMENRISTEKDIKTI Nomor 05 Tahun 2019 Bertentangan DenganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.Bahwa Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUndangUndangXIV/2016 (selanjutnya disebut putusan MK) (Bukti P3)menyatakan bahwa: "yang berhak menyelenggarakan PendidikanKhusus Profesi Advokat (PKPA) adalah Organisasi Advokatbekerjasama dengan Perguruan Tinggi...

,bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Advokat yangberbunyi:Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikankhusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

,adalah tidak benar, karena Pasal 2 ayat (2) huruf cPERMENRISTEKDIKTI a quo sudah sesuai dengan putusan MKNomor: 95/PUndangUndangXVI/2016 yang mengubah makna(menafsirkan) Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Advokat, yaknipenyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) harusbekerja sama dengan perguruan tinggi.

Artinya Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Advokat yang sesuai dengan tafsir putusan MK telahmelegitimasi atau memberi dasar hukum bagi penyelenggaraanpendidikan profesi advokat adalah bekerja sama dengan perguruantinggi.. Anggapan Pemohon bahwa hanya organisasi advokat sendiri yangberhak mengembangkan hukum praktis melalui pendidikan profes!advokat, adalah tidak tepat.

Kalaupun UndangUndang Advokat hendakdijadikan alat/batu uji terhadap PERMENRISTEKDIKTI a quo, makaUndangUndang Advokat yang digunakan harusUndangUndangAdvokat Pasal 2 ayat (1) nya yang telah diubah maknanya olehputusan MK Nomor: 95/PUndangUndangXV1/2016.Jika digunakan UndangUndang Advokat yang Pasal 2 ayat (1) yangtelah diubah maknanya oleh putusan MK Nomor: 95/PUndangUndangXVI/2016, maka sangat jelas dan terang bahwa tidakterdapat ketidaktaatan asas dan inkoherensi satu sama lain,melainkan ketaatasasan

Olehkarena itu unsur tindak pidana secara melawan hukum seperti yang terdapat didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Pertanyaannya, tidakterbuktinya unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidanakorupsi ada dimana ?Hal. 25 dari 30 hal. Put.

(videpasalpasal KUHP) ;Sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungRepublik Indonesia Tahun 2012 huruf C, butir 1. b, bilamana kerugiankeuangan Negara jumlahnya lebih Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Jo.

2 ayat(1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

Koexim MandiriFinance), beralamat di Menara Mulia Lt. 20, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav. 910, Jakarta Selatan;Bahwa oleh karena unsur pokok kepailitan, yaituadanya 2 (dua) atau lebih Kreditur serta adanya utangyang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, telahterpenuhi secara sumir atau sederhana sebagaimanadiisyaratakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4)Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang UndangKepailitan dan Penundaan Kewajiban

Argo IntanGriyatama dan kawankawan tersebut harus ditolak;Bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikandasar untuk menolak permohonan Kasasi yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pasal 2 ayat (1)Undang Undang Kepailitan:"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dantidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telahjatuh waktu) dan dapat ditagih, dinyatakan pailitdengan putusan pengadilan, baik atas permohonannyasendiri maupun atas permohonan satu~ atau lebihkreditornya";Pasal

8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan:"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkanapabila terdapat fakta atau keadaan yang terbuktisecara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakanpailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)telah dipenuhi";Penjelasan:"Yang dimaksud dengan fakta atau. keadaan yangterbukti secara sederhana" adalah adanya fakta duaHal. 17 dari 24 hal.Put.No. 105 PK/Pdt.Sus/2010atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuhwaktu. dan tidak dibayar.

2 ayat (1)telah dipenuhi";Penjelasan:"Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yangterbukti secara sederhana" adalah adanya fakta duaatau lebih Kreditor dan fakta utang yang telahjatuh waktu dan tidak dibayar.

2 ayat (1) jo.Pasal 8 (4) UndangUndang Kepailitan telah terpenuhidan memenuhi syarat untuk Para Termohon PeninjauanKembali dinyatakan pailit, dan pertimbangan MahkamahAgung RI dalam putusan perkara Kasasi No. 66K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 ~=~Februari 2010 yangmenyatakan bahwa perkara ini bukan kewenanganPengadilan Niaga adalah keliru;.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 5040/Pat.G/2019/PA.CbnUndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 18 April 2011;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi Surat KeteranganDomisili Sementara atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berhargaoleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 5040/Pat.G/2019/PA.CbnMenimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndangNo. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Hal 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 0656/Pat.G/2016/PA.CbnMenimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan

Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P3 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 10 Nopember 2007;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiHalaman 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 0033/Pat.G

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitandengan perkara aquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak