Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugatharus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetapmembebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatan, karenaperkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusussesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana

Pasal 1 huruf (a)dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan buktitersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, kKarenanya buktitersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telahterbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahuilagi alamatnya dengan jelas diwilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil gugatanPenggugatMenimbang

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (6) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskansalah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamadua tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanoa alasan yang sah atau karenahal lain diluaar Kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan gugatan tersebut harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuanalasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975dan Pasal 116 huruf (6) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu makagugatan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, jo.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebuttelah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakmengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan relaas panggilan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 29Januari 2018 dan tanggal 01 Maret 2018 yang dibacakan

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat inginbercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terusmenerus yangHalaman 8 dari 14 halaman Putusan No:0136/PdtG/2018/PAPbrdisebabkan masalah ekonomi dan Tergugat orangnya emosional dan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalamPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraiandengan alasan syigog, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasalPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata samaHalaman 9 dari 14 halaman Putusan No:0136/PdtG/2018/PAPbrdengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakimberpendapat berdasarkan asas Lex Periori derogat

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Jo.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No:0136/PdtG/2018/PAPbrMENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat4.

Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patutmenjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in yudicio);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih duluketerangan dari keluarga atau orangorang yang dekat dengan suami atau isteri;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat denganPemohon sebagai saksi di persidangan

Di samping itu, Kedua orang saksi adalah orang dekatPemohon dan Termohon yang diyakini oleh Majelis Hakim mengetahui keadaanrumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu telahsesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg,.

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta PeraturanHalaman 11 dari 13 halamanPutusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA TteMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biayayang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlakudan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI1.

Dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat di persidangan telahmelampirkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:800/SEKRT/U/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatankabupaten Langkat, tanggal 14 Juli 2017, sebagai memenuhi ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983

Stb.telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian sebagaimana diaturdalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, TentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secaramaksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamaidengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut danharus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutanperceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal283 R.Bg jo.

Pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KompilasiHukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuanPasal 308 dan 309 R.Bg.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No. 1912/Pdt.G/2018/PA.Pbr7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenanganmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmemanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimanaketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)dan ayat (4)

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalahHlm. 9 dari 14 hlm.

Putusan No. 1912/Pdt.G/2018/PA.Pbrsama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasanperceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan olehPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuaidengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama jis.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT).4.

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam,maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kandangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 Jo.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan olehPenggugat berdasarkan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlumendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan keduabelah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Jo.

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikanunsurunsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lainsebagai berikut;a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimanabentuknya;b. Apa penyebab perselisinan dan pertengkaran serta apakahberpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;c.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusahaHal. 7 dari 18 Hal.

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.LKtermasuk dalam alasanalasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian denganalasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) danPasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagaiberikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran secara teruS menerus. (2). Perselisihan danpertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukunkembali. (3).

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuanHal. 10 dari 18 Hal.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RINomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang RI Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputussecara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaituputusan yang dijatuhnkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok

Nomor 0533/Pdt.G/2017/PA.Utj.Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangandianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalilpermohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun olehkarena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindarirekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun

Bg.dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohonyang dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan para Saksi dandihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikahpada tanggal 13 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

Nomor 0533/Pdt.G/2017/PA.Utj.dalam Kitab Al Asybah Wa AnNazhoir halaman 62, yang telah diambil alihsebagai pendapat Hakim Majelis :a5 Modbus p$20 eb ab Maol J>Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari padameraih kemaslahatan (kebaikan);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

Put.No.0343/Pdt.G/2017/PA.Pbrketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalahHal 8 dari 14 hal.

Put.No.0343/Pdt.G/2017/PA.Pbrsama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasanperceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan olehPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuaidengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama jis.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;4.

Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan(4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdirevisi dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan,maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengangkat sumpahsebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg.

Salinan Putusan No 73/Pat.G/2018/PA Msh(aanwizjing) menyatakan terbukti perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat, kemudian harus pula dinyatakan sebagai fakta, makaharus dinyatakan dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan atas hukum, yaitusesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joPasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana

Salinan Putusan No 73/Pat.G/2018/PA MshMenimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukupalasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsurunsur yang terkandungdalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, oleh

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (inperson) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangandan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sahuntuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat itu disebabkan

Pemerintah(PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

atau berkomunikasi satu sama lain; Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugatdan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 27 ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tetangPerkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyatapula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa

Bg. danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tanggabersama Tergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, disebabkanTergugat memiliki sifat yang egois dan selalu mengambil keputusan sepihak,Tergugat juga kurang menghargai Penggugat dan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo.

Pasal116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan

;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secaraverstek, akan tetapi oleh karena perkara a quo mengenai perceraian,berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidakdengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat,melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasarkepada ketentuan Pasal 19

Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakandasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteritidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patutdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supayaperkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebabsejak Pebruari 2012 sejak Penggugat hamil anak kedua, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak

Pasal1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikahyang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yang padaintinya gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telahcukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengansuami isteri itu;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwafaktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatprinsipil dan berpengaruh

bagi keutuhan suamiistri serta telah didengarketerangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat,pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telahmendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, makaketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telahterpenuhi;Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapatdisimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan

dengan register perkara Nomor1254/Pdt.G/2019/PA.JS, mengemukakan halhal sebagai berikut:iL,Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2007 telah dilangsungkan pernikahanantara Penggugat dengan Tergugat yang Sah berdasarkan AgamaIslam, yang kemudian dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam BukuNikah Nomor : ;Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalahSah menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;Bahwa setelah terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugatberdomisili tidak tetap dikarenakan Tergugat yang bekerja sebagaiAnggota Polri, dan terakhir berdomisili di Jakarta Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan LembaranNegara Nomor 3050);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil;5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan NarkotikaNasional;6.

Putusan No.1254/Pdt.G/2019/PA.JSquo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mempunyaiyuridiksi meliputi tempat kediaman Tergugat sebagaimana termaksuddalam Pasal 22 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;16.

Bahwa sebagaimana yang telah Kuasa Hukum Penggugat sampaikandan / atau uraikan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Hukumsebagaimana termaksud dalam Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;Berdasarkan apa yang Kuasa Hukum Penggugat uraikan tersebut diatas,mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan ;DALAM PETITUM1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.

berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenanganmemeriksa dan mengadili perkara ini;HIm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 08 April 2021Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmemanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimanaketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat(1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2)dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat(3) R.Bg;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalahHIm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor : 519/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 08 April 2021sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasanperceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan olehPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama

, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitusaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan dua orang saksi yang masingmasing bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXX WAN XXXXXXXXXKXXXXKXXKXKKXMenimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( xxxxxXxXXxXXXXXXxXxXx ) terhadapPenggugat (XxXxxxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXX ).4.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, maka mengenai ketentuan dalam pasalpasal tersebut oleh MajelisHakim akan diuraikan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 Jo.

Putusan Nomor: 0397/Pdt.G/2015/PA.PIk.meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga idealyang diinginkan sebagaimana tertuang dalam AlQuran Surat 30 (A/Ruum) ayat21, yakni rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wa rahmah, tidak ada harapanlagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat

5,2Artinya:Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya,oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan denganmengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975

, Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, JoPasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan ataupejabat yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harimengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebihdulu memeriksa ada dan tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, danberdasarkan bukti P.2, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalamperkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor Tahun1974 jo.

Bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah,Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak diketahui lagikeberadaannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Permohon tersebut, Termohon tidakpernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagaiwakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangketidakhadirannya tersebut

bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehinggaTermohon tidak dapat didengar keteranganya;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namunkarena Pemohon mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimanadimaksud dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PeraturanPelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk memenuhi maksud pasal 21dan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka majelis Hakimperlu mendengar keterangan saksi saksi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksidari Pemohon yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 Saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadisaksi sebagaimana dimaksud pasal 172 Rbg dan telah memberikan keterangan atas apayang dilihat

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasisebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa majelis hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmidan patut, sedangkan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai denganketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftarberdomisili di

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpahmenurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksisaksi secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksisaksi Penggugat tersebut, majelis hakim menilaiketerangan saksi dan saksi Il Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo.

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan relaas panggilan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakanoleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalahsama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasanperceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan olehPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitusaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan dua orang saksi yang masingmasing bernama,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXX WAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMenimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menerangkan antara Penggugat

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuaidengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama jis.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XxxXXxxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)terhadap Penggugat (XxxxxxXXxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ).4.

Bahwa pada bulan Juni 2013, karena menikah tanpa sepengetahuanTermohon, akhirnya Pemohon pergi dari rumah yang lama menujuke rumah yang baru, sejak hari lebaran;4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulanAgustus 2013 sampai sekarang ;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut jika dikaitkan denganalasan perceraian yang disampaikan Pemohon yaitu sebagaimana diatur dalam pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka

Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami danistri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam memuat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :1 Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;2 Perselisihan

dan pertengkaran tersebut sifatnya adalah terusmenerus;3 Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut dapat dipertimbangkansebagaimana tersebut di bawah ini :1 Suami dan istri terjadi perselisihan danpertengkaran;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti Pemohon danTermohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsurpertama dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;2 Perselisihan dan pertengkaran yang sifatnyaterus menerus;Menimbang, bahwa meskipun saksi Pemohon ada yang pernah mendengarPemohon dan Termohon bertengkar, namun pertengkaran tersebut tidak dapatdikategorikan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dengan demikian unsurkedua dari pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;3 Antara suami istri sudah tidak ada harapanakan

, tidak ada yang mengetahuipermasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon tidak dapat membuktikan alasan perceraian sebagaimana yangdidalilkan yaitu Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggasebagaimana dimaksud pasall9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan