;Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi :A. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan Peraturan Perundang Undangan,Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraanNegara.

dengan penyelenggaraan negara sesuail denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, mulai dariPresiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahandan merupakan pimpinan tertinggi dinegara Republik Indonesia, Menteri,dan terus ke tingkat terbawah kepada pejabat negara dibidang yangdianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga Negara,termasuk Direksi, Komisaris dan pejabat struktural pada Badan UsahaMilik Negara, sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor : 28tahun

Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangHalaman 24 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN CbiNomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 28Tahun

Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dan DitambahDengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara PerpajakanSebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undangundang Nomor 28Tahun

UndangUndang No. 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 28Tahun

Pendidikan Tinggi di KementerianPendidikan Nasional (Kemendiknas) dan program pengadaan saranadan prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinyaproyekproyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupunpihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup;e Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yangsebelumnya telah dijanjikan dari Permai Grup tersebut adalahbertentangan dengan Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor : 28Tahun

No.1616 K/Pid.Sus/2013yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup, yang diketahui Terdakwa bahwahal ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor : 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) UndangUndang Nomor : 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danPasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/20092010

ProgramPendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di KementerianPemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan denganpermintaan Permai Grup supaya nantinya proyekproyek tersebut akandikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telahdikoordinasikan oleh Permai Grup;e Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yangsebelumnya telah dijanjikan dari Permai Grup tersebut adalahbertentangan dengan Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor : 28Tahun

perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Pasal 1 angka 1 Undang Undang tentang Kepegawaian dan Pasal 92 ayat (1)KUHPidana, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang UndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang Undang No. 28Tahun

dalam tingkat banding akandisebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf (d) dan (i) Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang PerubahanPertama Atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan Jo UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakaan Jo UndangUndang Nomor 28Tahun

Kinag pada tahun1969, maka protes Penggugat terhadap Para Tergugat sejak tahun1990/ 9ladalah 21/ 22 tahun ataupun apabila dihitung sampaipenerbitan Buku Tanah No. 2842 pada tahun 1997 menjadi hanya 28tahun.

Anak pertama sekarang telah berumur 28tahun, dan anak kedua telah berumur 26 tahun. Pada waktu itu, pada tahun1999 Penggugat merasa harus segera meninggalkan semua yang ada,tanah maupun bangunan yang diperoleh secara sah atas kebijaksanaannegara bagi karyawan Departemen Pertanian, karena penggugatsesudah pensiun ingin pulang kembali ke Delanggu, Solo.

sangat mendesak dan pentingnya ObjekSengketa a quo untuk dilakukan Penundaan dalam pemberlakuannya:1.Bahwa proses yang terjadi dalam penerbitan Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) olehTERGUGAT telah melanggar Peraturan Perundangundangan,sehingga tercederainya prinsipprinsip Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalamPasal 53 ayat (2) Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 Undangundang Nomor 28Tahun

Sehingga dengan demikian, Penerimaan danPencatatan Penggantian Pengurus YHIPP dalam daftar yayasan olehTergugat telah bertentangan dengan Pasal 33 UndangUndang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun2001 tentang Yayasan jo. Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar YHIPP;Adapun bunyi Pasal 33 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasanmenentukan bahwa:Halaman 19 dari 45 halaman.

Bangka Nomor 14Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun anggaran 2015.56.Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2015tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2015.57.Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2015.58.Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2015tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 28Tahun

Bahwa Penggugat (Rizali Noor), mengabdi sebagai karyawan Tergugat IIsejak tanggal 17 Maret 1987, dan pensiun pada tanggal 21 Maret 2015 (28tahun), dengan mendapat pesangon Pensiun Hari Tua (PHT) dari DanaHal 6 dari 49 halaman putusan PT.

Sehinggabukan menjadi domain wewenang Pasal 11 UndangUndang Nomor : 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi iniuntuk mendefinisikan siapasiapa yang berstatus/dikualifikasikan sebagaiPenyelenggara Negara, apalagi tentang siapasiapa yang telahdidefinisikan/dikualifikasikan sebagai "Penyelenggara Negara tersebut telahditetapkan/dijelaskan secara limitatif di dalam UndangUndang Nomor : 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme.Pasal 11 huruf

Maka oleh karena itu,perbuatan Tergugat bertentangan dengan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan Huruf (b)Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha negara danbertentangan dengan AsasasaS umum pemerintahan yang baiksebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme.

tidak,PAGE diantaranya menyangkut syarat formil prosedur yang terkait denganpembuatan keputusan tersebut;17.Bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), Nomor :PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011, tanggal 30 September 2011, yangditerbitkan oleh Terlawan/dahulu Tergugat dan ditandatangani oleh Sdri.Dian Nurhayati dengan NIP : 196911271995032001, dimana penerbitannyaberdasarkan UndangUndang KUP Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) serta diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun

mengenai nilaiUpah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2017, maka TERGUGATtidak cermat dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum;Bahwa dengan tidak menerapkan asas kepastian hukum dan kecermatantindakan TERGUGAT tersebut telah melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum dan asaskecermatan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf adan huruf d Undangundang Nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan dan penjelasannya, jo Pasal 3 Undangundang Nomor 28Tahun

mengabaikan isi suratrekomendasi tersebut, sehingga patut diduga adanya rekayasaadministrasi dan kebohongan serta dengan sengaja melakukan tindakanmelawan hukum, sehingga tindakan TERGUGAT tersebut telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaituasas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf fUndangundang Nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan dan penjelasannya, jo Pasal 3 Undangundang Nomor 28Tahun

Saksi Muhammad Zein Bin MahirSiregar, keterangan dibacakan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi bekera pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utarasebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara sejak tanggal23 Februari 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Gubemur Sumut Nomor :821.23/488/2018, tanggal 23 Februar 2018;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas PerhubunganPropinsi Sumatera Utara sesuai peraturan Gubemur Sumatera Utara No. 28tahun 2017, tentang Tugas, Fungsi

kapalditerbitkan untuk jangka waktu tertentu, kapal untuk pelayaran rakyatditerbitkan untuk maksimal 3 (tiga) bulan, kapal bukan untuk pelayaran rakyatditerbitkan minimal 6 (enam) bulan;Bahwa dokumen diperiksa oleh syahbandar sebelum menerbitkan SPB yaitudokumen kelautan, sertifikatsertifikat kapal seperti setifikat keselamatan,surat ukur, sertifikat bebas tkus, sertifikat garis muat dan lainlain, dokumenpangawakan yaitu seperti buku pelaut;Bahwa Ahli tidak pemah membaca peraturan menteri perhubungan No. 28tahun

pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tersebut diatas nyatanyata telah bertentangan dengan Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan tetangtugas dan fungsi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut,karena BKP tidaklah memiliki tugas dan fungis untuk merubahperaturan peraturan perundanganundangan.Bahwa BKF merupakan badan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang memiliki tugasdan fungsi dari BKF adalah menurut Peraturan Presiden Nomor 28Tahun

Sebagaimana diketahuibahwa untuk tahun 2008 UndangUndang mengenai ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan adalah UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007;Bahwa kemudian dalam Pasal 25 ayat (3a) UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyisebagai berikut:Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak,wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikitsejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan = akhirpemeriksaan

Peraturan Pemerintah No. 28Tahun 1988..

S04.SPDP/WPJ.17/2017Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 19 Desember2017 dimana didalam surat tersebut disebutkan status TersangkaHalaman 18 dari 100 halaman Putusan Nomor :19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.terhadap diri PEMOHON, atas tindak pidana Pajak yang diatur padaPasal 39 ayat (1) huruf c dan/ atau pasal 39 ayat (1) huruf ddan/atau pasal 39 ayat (1) huruf 1 UndangUndang Nomor 28tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UndangUndang Nomor6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata caraperpajakan

Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan adalah Keadaan, perbuatan,dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapatmemberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atautelah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yangdilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian padapendapatan Negara;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015 dan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 26 UU Nomor 28Tahun