Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang;Ad. 1 Barang siapa ;Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai subyek hukum(subjectum juris) dari ketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimanadakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dankewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh PenuntutUmum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindakpidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban

Illtanggal 18 Juli 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmembaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 17 Juni 2019,dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Juli 2019 dan 18 Juli2019, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris

Terlepas dari alasanalasan kasasi a quo, Judex Juris berpendapatHal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor: 253 PK/PID.SUS/2014Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalamdakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsurunsurnyasebagai berikut:1. Setiap orang:Yang dimaksud dalam kasus ini adalah Terdakwa, Dkk;2.

(lulus).Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RumahTahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan hari ini ;Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakanbersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri,oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.Sus/2019/PN.Gskmenunjuk Saudara FARIDATUL BAHIYAH, SH.MH, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yangberkantor Biro Bantuan Hukum Juris

PutusanJudex Juris Mahkamah Agung tersebut di atas, maupunsurat bukti yang dimiliki oleh Penggugat berupa Petok C13No.1109, Persil No.75, Klas D.1, bins : 0.075 da (7500M2), maka selain gugatan Penggugat yangditujukan terhadap Tergugat adalah tidak beralasan hukum, karena salah subyek(error in subjecto) dan salah obyek (error in objecto), maka ada dugaan kuatbahwa Surat bukti, berupa Petok C No. 09, Persil No. 75, Klas D., Luas:750 M2yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara No.:31.Pdt.G120061PN.Jr

terhadap putusanJudex Facti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan PengadilanTinggi Medan sebagaimana diuraikan diatas, maka para Pemohonmengajak semua pihak untuk sejenak merenungi kaidah hukum yangterkandung dalam Quran Surat AlBagarah Ayat 42 yang telahmengingatkan ummat manusia dengan menegaskan "janganlahkamu campur adukkan antara yang haq dan yang bathil, danjanganlah pula kamu sembunyikan kebenaran padahal kamumengetahuinya";Bahwa kemudian untuk menjadi dasar pertimbangan hukum bagiJudex Juris

Hakim Agungyang bersidang padaittingkat Peninjauan Kembalimemerintahkan Pengadilan Negeri Atambua yangmenyidangkan pada Tingkat Pertama untuk melakukanpengukuran ulang lokasi tanah yang dijadikan sengketa,sehingga benar benar dapat ditemukan lokasi tanah yangdijadikan obyek sengketa dalam kasus ini.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapatmengenaialasan alasan tersebut di atasBahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapatdibenarkan, karena Judex Juris

Terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak+ 4700 liter yang disimpan dalam 21 drum dan 20 buah galon, tanpa izin usahapenyimpanan;Bahwa alasan kasasi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannyapemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti bukan wewenangJudex Juris, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, kecuali apabilaJudex Facti menjatuhkan suatu pidana yang

tidakada hubungan hukum bukti P8.1, dengan bukti P6/T1, baik ditinjau dari parapihak yang membuat perjanjian tersebut jelas berbeda, maka putusan kasasiNomor 3237 K/Pdt/2001 tanggal 8 Januari 2007 tidak dapat dipertahankan lagiharuslah dibatal;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitimemori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkandengan Putusan Judex Juris

dalam tingkat kasasi dan Putusan Judex Facti dalam perkaraa quo ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalamPutusan Judex Juris tersebut karena pertimbangan telah tepat;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pid.B/1999/PN.PL. ternyatasudah dipertimbangkan/sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara ditingkat JudexFacti sehingga bukan merupakan bukti Novum yang menentukan dan tidak terdapatbukti lainnya yang dapat membatalkan putusan kasasi tersebut;Bahwa karenanya

., tegakkan hukum sekalipun langit runtuh;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karenasetelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali yang diterimatanggal 14 Maret 2016 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterimatanggal 2 Agustus 2016 dihubungkan dengan putusan Judex Juris dalam tingkatHalaman 14 dari 16 hal. Put.

Dr.Baharudin Lopa, S.H., tegakkan hukum sekalipun langit runtuh;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karenasetelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali yang diterimatanggal 14 Maret 2016 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterimatanggal 2 Agustus 2016 dihubungkan dengan putusan Judex Juris dalam tingkatHalaman 14 dari 16 hal. Put.

Disamping itu tujuan lainnya adalahuntuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenangwenang, penyalahgunaan jabatan oleh pengadilan tingkat pertama sertapengawasan jalannya peradilan guna menciptakan keseragaman penerapanhukum;Dalam pemeriksaan perkara di tingkat Kasasi, aspek yang diperiksa berkaitandengan penerapan hukum (Judex Juris) yaitu apakah hukum telah benarditerapkan atau sebaliknya, namun demikian Mahkamah Agung dimungkinkanmerangkap sebagai Hakim Judex Juris dan

No.1 K/Pid/2012 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun; Memerintahkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar Fax; 4 (empat) lembar bukti transfer HSBC ;dilampirkan dalam berkas perkara; Bahwa status barang bukti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umumtersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh judex facti maupun olehjudex juris, sehingga putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap,seharusnya manakala Terdakwa mau menguji putusan judex juristersebut

dapat menggunakan upaya hukum Luar Biasa yaitu Kembali, berdasarkan Pasal 263 KUHAP;Peninjauan Bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan dakwaan dan barangbukti yang telah dipertimbangkan dan diputus judex facti dan judex juris yangputusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga dakwaanJaksa/Penuntut Umum yang demikian harus dinyatakan PenuntutanPenuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat

ternyataputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon Kasasi II/Tergugat/Terbandingtidak mengajukan memori kasasi, melainkan hanya mengajukan kontra memorikasasi, sedangkan Pemohon Kasasi l/Turut Tergugat II/Turut Terbanding Ilmengajukan memori kasasi dan pertimbangan Judex Juris

Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut,maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan PengadilanPajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dankeliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechisfeit) danperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegen bewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa "error facti" maupun"error juris

Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebutsecara nyatanyata telah salah dan keliru dan secara nyatanyata Majelis HakimPengadilan Pajak tersebut telah melakukan suatu kekeliruan atau kekhilafanhukum (error juris) dalam penerapan peraturan perundangundangan yangberlaku yang dapat menimbulkan suatu kesesatan hukum (rechtsdwaling);oe Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah

., masing masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dibacakan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim / Ketua Majelis tersebut dengan didampingioleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Imam Dwi Juris M., S.H., sebagaiPanitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,Tertanda. Tertanda.Dewa Putu Wenten, S.H.

., M.H.Panitera Pengganti,Tertanda.Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.Perincian biaya perkara: 1. Redaksi...................Rp 10.000,002. Meterai...................Rp 10.000,003. Pemberkasan ...........R0130.000,00+4. Jumlah ................... Rjp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 36 dari 36 halaman , Putusan Nomor 110/Pat/2021/PT SMG

., sebagai hakim hakim anggota,putusan mana pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019 diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengandidampingi hakim hakim anggota tersebut, serta Imam Dwi Juris M., S.H.,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwadan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Ketua Majelis,Tertanda. Tertanda. Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

., M.H.Panitera Pengganti tersebut,Tertanda.Imam Dwi Juris M., S.H.Halaman 30, Putusan Nomor 315/PID.SUS/2019/PT SMG

Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut (vide hal 21 23 PutusanPeninjauan Kembali Nomor 188 (Novum)):Pertama, bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a guo yaitu 1.600 Heads of sapi Oxen negara asalAustralia dan ditetapbkan kembali oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk5% yang diberitahukan dengan Pemberitahuan import Barang Nomor002547 tanggal 28 Januari

Sap Oren 0,00% 0,008 0,00%@ jo10z,9020.00 Kerbaa Bufteloes 0.00% o,00% o,00%7 10102.90.90.00 Lainlain Other 500%. 500% 500% Bedasarkan uraian di atas, maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajakdi dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor 59403 yang menyatakan jikabarang impor Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa 2054 Heads OfAustralian Feeder Cattle diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.10.90 danpos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5% telah bertentangandengan pertimbangan hukum Judex Juris

Putusan Nomor 1028 /B /PK/PJK/2016keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan perundangundangan yang berlaku dalam pemeriksaan gugatandi Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuatsuatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum danpenerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat sertamenghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan

sehingga penandatanganan Berita Acara PembahasanAkhir Hasil Verifikasi adalah sah adalah merupakan pendapat dankesimpulan yang tidak berdasarkan fakta hukum dan tidakberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku, oleh karenanya Putusan Pengadilan NomorPut.62505/PP/M.XIV.A/99/2015 tanggal 6 Juli 2015 tidak memenuhiketentuan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemutus dan memeriksa perkara ini sudah melakukan error juris

diterapkan dalam perkara a quo ;Bahwa dari faktafakta hukum yang didapat di persidangan tersebutdikaitkan dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika dan putusan yang dijatuhkan yangmenyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatanjahat menjadi perantara dalam dalam jual belli narkotika golongan bukantanaman melebihi 5 (lima) gram... perlu kiranya dipertegas kembali olehJudex juris

selengkapnyaberbunyi : Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat : Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut :e Bahwa dalam rangka penjatuhan pidana terhadap tindakan yangdilakukan oleh Terdakwa, terdapat beberapa hal yang perludipertimbangkan yaitu :e Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiayang berlaku umum bahwa mengenai berat ringannya/ukuranhukuman adalah menjadi wewenang Judex Facti, bukan wewenangJudex Juris

Chimezie terpidana mati kasus narkoba yangdalam salah satu pertimbangannya di hal. 105, Majelis Hakim Agungmemberikan pertimbangan : Bahwa terlepas dari semua uraianuraiantersebut di atas, mengenai amar putusan Judex Juris terhadap Terdakwa(Pemohon Peninjauan Kembali) dengan (berupa) hukuman mati, majelisakan memberikan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal28 A UndangUndang Dasar 1945 (Setiap orang berhak untuk hidup sertaberhak mempertahankan

CHIMEZIE tersebut dan putusan Judex Juris/MahkamahAgung Nomor : 643 K/Pid.Sus/2009, tanggal 19 Juli 2004 tidak dapatdipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Majelis Peninjauan KembaliHal. 70 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini; ...dst.

agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya yangsalah dan keliru tersebut ;MENGENAI PERMOHONAN PEMOHON KASASI1:Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pada prinsipnya telah menerimaputusan Judex Facti tingkat pertama dalam amar putusan perkara a quowalaupun terdapat perbedaan pandangan sepanjang mengenaipembuktian dan penerapan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika dengan Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika, (dengan harapan dapat dipertimbangkan kembalioleh Judex juris

Nomor 1797 K/Pdt/20139.10.11.12.Bahwa apabila Judex Juris mencermati dengan saksama, Jjelas terlihatbahwa dalam putusan Judex Fact Tingkat Pertama yang dikuatkan olehJudex Facti Tingkat Kedua, tidak ada satupun pertimbangan hukum yangmemuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang dijadikandasar untuk mengadili gugatan Para Pemohon Kasasi semula ParaPembanding/Para Penggugat;Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Judex Facti sebagaimanadiuraikan pada angka 7 di atas, Judex Facti menyimpulkan

Dengan merujuk pada asas keadilan sudah sepatutnya ketiadaankesalahan Termohon Kasasi dijelaskan dengan pembuktian dari TermohonKasasi bahwa instrumeninstrumen dan indikator yang dimaksud bekerjadengan baik;Sebagaimana Judex Juris dapat cermati, sama sekali tidak ada penjelasanyang kongkrit tentang hal tersebut;Terkait dengan asas keadilan dalam pembuktian, perkenankan PemohonKasasi untuk mengutip uraian Prof.R.Subekti,S.H., dalam bukuHukum Pembuktian Bab IV tentang Hal Beban Pembuktian, halaman

Apabila perbuatanperbuatan Judex Facti yangmelanggar hukum terkait dengan pemeriksaan tuntutan ganti rugi akibatkecelakaan pesawat boeing sebagaimana diuraikan di atas yang memangdiarahkan untuk diperiksa di Indonesia guna menghindari pembayaran gantirugi yang besar apablla diperiksa di Amerika (negara tempat kedudukanThe Boeing Company) tidak diluruskan oleh Judex Juris, niscaya santunansenilai lebih sedikit di atas normatif sebesar Rp40.000.000,00 bagipenumpang yang meninggal dunia dan setinggitingginya