Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.Bahwa perbuatan Terdakwa Asrul Din bersamasama dengan SuharsonoGunawan telah memperkaya, Suharsono Gunawan sebesarRp1.540.414.291,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta empat ratusempat belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambahmemperkaya Ir. Frans Tendean sebagai Direktur CV.

Sumber Ciptasebesar Rp47.187.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluhtujuh ribu rupiah) dan ditambah memperkaya almarhum Ir. Ismail Nochsebagai Direktur PT.

AS Bulit Drwing (ABD) 5 buku @ Rp750.000,00Rp3.750.000,00 (tidak bulat) ;Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan pejabat pembuatkomitmen sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesarRp23.750.000,00 dikurangi pajak (PPN Rp2.159.090,90 + PPHRp431.818,18) = Rp21.159.090,92 (dua puluh satu juta seratuslima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah koma sembilanpuluh dua sen) ;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, padaunsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasipada

yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2004 sampai dengan bulanSeptember 2006 atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampaidengan tahun 2006, bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah KabupatenKulon Progo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam2daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2004 sampai dengan bulanSeptember 2006 atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampaidengan tahun 2006, bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah KabupatenKulon Progo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, mereka yang dengansengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yangsecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watestanggal 12 Juni 2013 sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa SUROSO secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Yang melakukan secara melawan hukum, melakukanperbuatan memperkaya

setidaktidaknya antaratahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Jalan Merbabu Nomor 43 Boyolaliatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukanHal 2 Putusan Nomor : 2/Pid SusTPK/2017/PT SMGperbuatan memperkaya

Klaim Asuransi Jiwa : Rp 632.000,Selain itu juga telah memperkaya orang lain, yaitu sebagaimana dalamperincian dibawah ini:Jenis dan Jumlah Pengeluaran (Rp.)No Nama Penerima Dana Purna Tunjangan a Asuransi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Total (Rp.)Bhakti Kessraeraer TPP ParDingsTetap Jiwa P.

Klaim Asuransi Jiwa : Rp 632.000,Selain itu juga telah memperkaya orang lain, yaitu sebagaimana dalamperincian dibawah ini:No Nama Penerima Pangea Tunjangan TPP Peri Dinas Tetap Asransi > aon aes Total (Rp.)11=8+9+11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 12=3+...+101 Miyono, Bsc. 25.000.000 24.360.000 5.152.800 8.000.000 632.000 3.400.000 17.000.000 20.400.000 82.912.8006 Isa Anshori, SH 25.000.000 25.200.000 6.726.240 12.000.000 632.000 1.020.000 : 1.020.000 70.578.2407 Saifudin, S.Ag 25.000.000 25.200.000 6.685.920

Muhammad Thaher No.14Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, bertindak sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan H.T.Darmansyah, SH., Ir. Kismunadi dan Arie Setiawan, ST.

Kismunadi selaku Ketua TimKonsultan supervisi telah berakhir tanggal 20 April 2006 sedangkan masapemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejaktanggal 12 April 2006 sampai dengan 12 Oktober 2006 maka sesuai Pasal 9ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasKeppres Nomor 80 Tahun 2003 Terdakwa harus bertanggungjawabterhadap fisik pekerjaan pembangunan tanggul air asin Desa LampuloKrueng Titi Panjang ;Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya saksi H.T

SAKUR dan SULAEMAN TAHE, SE Bin TAHEtelah memperkaya diri sendiri atau setidaktidaknya telah memperkayaorang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara dan telah bertentangan dengan :1. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan TataHalaman 18 dari 96 Hal. Put.

SAKUR, SULAIMAN TAHE, SEBin TAHE (masingmasing terpidana dalam berkas terpisah)berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 01/Pid.SusTPK/2015/PT.PLGtanggal 01 April 2015 setidaktidaknya telah memperkaya BUDIMAN,SH senilai Rp. 2.054.259.000, (dua milyar lima puluh empat jutadua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan

SAKUR dan SULAEMAN TAHE, SE Bin TAHEtelah memperkaya diri sendiri atau setidaktidaknya telah memperkayaorang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara dan telah bertentangan dengan :1.

2010, pada hari Senin tanggal 6 September 2010 atau setidaktidaknya padasuatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawetepatnya di JIn Merdeka Nomor 8 (Bundaran Jam) Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri /Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara5melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

DASNI YUZAR, S.H., M.M., AMIRNIZAM serta TERDAKWA tersebut, telah memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkankerugian keuangan Negara atau setidaktidaknya PemerintahAceh sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu. milyar rupiah)sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit BPKPPerwakilan Aceh Nomor: SR1896/PWO1/05/2014 tanggal 10September 2010 atau setidaktidaknya berkisar sejumlahtersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1)

DASNI YUZAR, S.H., M.M., AMIRNIZAM serta TERDAKWA tersebut, telah memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkankerugian keuangan Negara atau setidaktidaknya PemerintahAceh sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu. milyar rupiah)sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit BPKPPerwakilan Aceh Nomor: SR1896/PWO01/05/2014 tanggal 1027September 2010 atau setidaktidaknya berkisar sejumlahtersebut;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

Bahwa atas perbuatan Terdakwa SARIP SUPRIATNA bin UDIN bersamasaksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang dan saksi LILISSUMIYATI (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah)satu) bendel Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM);sebagaimana diuraikassn di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiriHal. 15 dari 83 hal. Put. No. 459 K/PID.SUS/2016atau orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara, atauperekonomian negara cq. Pemerintah Kota Banjar cq.

No. 459 K/PID.SUS/2016Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan KeuanganDesa TA. 2012; Bahwa atas perbuatan Terdakwa SARIP SUPRIATNA bin UDIN bersamasaksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang dan saksi LILISSUMIYATI (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah)sebagaimana diuraikassn di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiriatau orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara, atauperekonomian negara cq. Pemerintah Kota Banjar cq.

tentang kerugian Negara danperekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidanaKorupsi, adalah "misleading",oleh karena:Kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa yang membedakan Tindak PidanaKorupsi adalah tindak pidana khusus dengan Tindak pidana umum lainnyaseperti halnya Penggelapan yang hal mana telah di atur di dalam KUH Pidanaadalah bagaikan "setali mata uang", dalam arti nuansa kebatinan dari keduaduanya adalah pasal yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukumuntuk memperkaya

Nyak Adam Kamil, KecamatanBanda Sakti Pemkot Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada tempattempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLhokseumawe atau Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

ILYAS WAHABseperti telah diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yakni AnggotaDPRD Kota Lhokseumawe tahun 20032004 masingmasing :a.b.5 >a > 9 29a0 0 35=Ss.H. SUKIRMAN. AR ;H.T. AZWAR, MSc. ;Drh. YUNAIDIARSYEN ;ABUBAKAR ALATIF ;M. HOESNY MAHDY ;H. RASYID HASYIMI ;H.M. ILYAS WAHAB ;. MAHYEDIN SAAD ;ARMIA ABDULLAH, SE. ;DJAMALUDDIN H. HAMZAH ;FAUZI, ST. ;A. JALIL H. ISMAIL ;. JAMALUDDIN MUSA, S. Ag. ;Drs. MOEHAMMAD THAIB ;Drs. SOFYAN ABDULLAH ;Ir. H. TUN AZHARI bin T.A. AZIZ ;Ir. H.T.

ILYAS WAHABseperti telah diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yakni AnggotaDPRD Kota Lhokseumawe tahun 20032004 masingmasing :a. H. SUKIRMAN. AR ;b. H.T. AZWAR, MSc. ;c. Drh. YUNAIDIARSYEN ;d. ABUBAKAR ALATIF ;Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 2042 K/Pid. Sus/2009e. M. HOESNY MAHDY ;H. RASYID HASYIMI ;g. H.M. ILYAS WAHAB ;h. MAHYEDIN SAAD ;i. ARMIA ABDULLAH, SE. ;j. DJAMALUDDIN H. HAMZAH ;k. FAUZI, ST. ;. A. JALIL H. ISMAIL ;. JAMALUDDIN MUSA, S. Ag. ;Drs. MOEHAMMAD THALBB ;Drs.

A.Yani No. 100 Banyuwangiatau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Banyuwangi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.I. Unsur pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut yang syaratsyaratnyaadalah :1. Perbuatan tersebut harus timbul dari suatu niat yang sama.842. Antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak bolehterlalu lama.3. Perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus merupakanperbuatan yang sejenis.Il. Unsur pasal 55 (1) ke1 KUHP berupa :1. Pelaku.2.

Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara.I. Unsur pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut yang syaratsyaratnyaadalah :1. Perbuatan tersebut harus timbul dari suatu niat yang sama.8687Putusan2. Antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak bolehterlalu lama.3.

Pasal 3 Ayat (5) Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turutserta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya dirsendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa dalam DPPASKPD Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota BengkuluTahun Anggaran 2013 Nomor : 11/DPPKA/2013 tanggal 18 Maret 2013pada

MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLANSUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN (6erkas perkara terpisah) tersebuttelah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni saksi HARI MUKTI, ST(berkas perkara terpisah) , saksi IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN,saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN atau suatukorporasi yakni CV. MITRA KONSULTAN dan CV.

MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLANSUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN (6erkas perkara terpisah) tersebuttelah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni saksi HARI MUKTI, ST(berkas perkara terpisah) , saksi IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN,saksi SURYA DHARMA EKA PUTRA, SP Bin BASYARUDIN, saksi MUHAMADFAISAL AKBAR Bin H. MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE(IIN) Bin BAHARUDIN (berkas perkara terpisah) atau suatu korporasi yakniCV. MITRA KONSULTAN dan CV.

Pattimura no 09 Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon PropinsiMaluku atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkanPasal 35 UndangUndang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, masingmasing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan,dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Kerugian Keuangan Negara (ab) R 238.500.703.330,0p 0 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya saksi Theodorus AndriRukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebesarRp238.500.703.330,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus juta tujuh ratustiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan

ketentuanadministrasi yang melarang perbuatan itu. atau pelanggaranadministrasi dilakukan Pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi dapat merugikankeuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian pada saat akanberbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkankehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkanatau membatalkan kehendaknya; Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan logika atau potensimenimbulkan kerugian keuangan Negara; Perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.3. Secara melawan hukum. 4. Yang dapat merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turutserta melakukan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satupersatuunsurunsur tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaiberikut :Ad. 1.

Unsur :Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporas Menimbang, bahwa pengertiaan umum tentang memperkaya adalah perbuatanyang dilakukan dengan maksud menambah kekayaan, sehingga timbul suatu keadaanbertambahnya kekayaan;Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti yang diajukan olehPenuntut Umum, yang dapat membuktikan berapa kekayaan terdakwa atau kekayaanorang lain atau kekayaan suatu korporasi sebelum terdakwa melakukan perbuatan, danberapa kekayaan diri terdakwa atau kekayaan

Tentangpengembalian uang yang selama ini ada padaTerdakwa, sesuai dengan fakta dalam persidangandan didukung oleh bukti pengeluaran berupapelaporan pertanggung jawaban penggunaan danasatuan tersebut yang di tandatangani olehsipenerima yakni Pasi 4/Log Yonif 112/DJ LettuInf Ary Susetyo NRP. 11030027940881 dari sinidapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukanperbuatan tersebut sama sekali' tidak terbuktiuntuk memperkaya diri dengan meminta, menerimaatau memotong pembayaran dari Anggota ataupunKas Satuan

Pendistribusiandukungan dana Opster dan Opsdayawilhan yangtidak sesuai dengan indeks' dari Komandoatas, memang hal ini diakui oleh Terdakwadikarenakan setiap penerimaan bantuan danayang diterima telah dipotong sebelumnyaantara 25%30%, adapun pendistribusian danayang diterima semuanya dilakukan setelahadanya musyawarah dan kesepekatan dariseluruh anggota, sebagai wujud rasakebersamaan dan jiwa korsa serta menghindariadanya konflik dan terjadinya kesenjangan diSatuan, tidak ada maksud Terdakwa melakukanperbuatan untuk memperkaya

padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang .Bahwa sebelum sampai pada pertimbanganterakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakimingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat danperbuatan Terdakwa serta hal hal lain yangmempengaruhi sebagai berikut Perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa merasapunya kewenangan terhadap danadana yang diterima olehkesatuannya termasuk peruntukan mendukung operasisatuan untuk mendukung personil yang terlibat operasi.7 Perbuatan Terdakwa telah memperkaya

20 September 2011,(mereka dalam kedudukan/jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan denganberkas perkara terpisah), Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011, bertempat diKantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Sebagai yang melakukanatau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Guntur Akhiri, S.T., Sarmadi, masingmasing selaku Tim PHO/FHO, telah memperkaya Ade Feriwan selakuKontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalanSentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten KaurTahun Anggaran 2011; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusakamenuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal diKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR2136/PW06

korporasi telah cukup terpenuhiatau terbukti: Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyaihubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugiankeuangan dan perekonomian negara/Daerah yang cukup signifikanjumlahnya yaitu sebesar Rp605.317.930,91 maka dengan demikian unsurmerugikan keuangan negara dan perekonomian negara telah cukupterpenuhi atau terbukti; Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas,dengan terpenuhinya unsur melawan hukum dan unsur memperkaya

KabupatenLampung Utara Tahun 2009, pada waktu antara bulan Desember 2009 sampai denganJuni 2011 atau setidaktidaknya masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengantahun 2011, bertempat di Desa Jerangkang Kecamatan Kotabumi Selatan KabupatenLampung Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ; DENGANMELAWAN HUKUM, MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA

Kecamatan Kotabumi Selatan, dengan dua kalipenyetoran masingmasing sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)pada tanggal 11 Desember 2011 dan tanggal 28 Januari 2013, sehingga sisadana yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 18.834.200,(delapan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).15 Bahwa uang sebesar Rp.18.834.200, (delapan belas juta delapan ratus tigapuluh empat ribu dua ratus rupiah) dimaksud sebagai tujuan terdakwa untukmemperkaya diri terdakwa pribadi, memperkaya

untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaantersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsurunsur pasal yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.1 Setiap orang;Secara melawan hukum;Memperkaya

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Rachmat SR Sampetodingselaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo PT.

Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;5.

Divisi Konstruksi VII PTAdhi Karya (Persero) Tbk di jalan Merdeka VIIZ Nomor 6 Denpasar, di Kantor BankDanamon Denpasar Hayam Wuruk di jalan Hayam Wuruk Nomor 130 Denpasar, di KantorBank Mandiri Denpasar Veteran di jalan Veteran Nomor Denpasar atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa danmengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum,perbuatan memperkaya

QQ EINRIPNomor Rekening 850032250 dengan mengatasnamakanpribadi atau tersamar dengan QQ nama proyek, dan selanjutnya secara melawanhukum tanpa sepengetahuan dan seijin Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk,telah menggunakan dana proyek PT Adhi Karya (Persero) Tbk tersebut untukkeperluan yang menyimpang dari kegiatan proyek, yaitu menggunakan uangtersebut untuk keperluan memperkaya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa BinMarjono sendiri atau orang lain dengan cara sebagai berikut :1.

Aceh Tamiang atausetidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang atauPengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini, yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, trangkaian perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, di dalam DokumenPelaksanaan

Pasal 49 ayat (2) huruf e Keputusan PresidenNomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyiPerbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yangdapat dikenakan sanksi adalah ;: Tidak dapatmenyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontraksecara bertanggung jawabBahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atauorang lain secara melawan hukum, sehinggamengakibatkan negara mengalami kerugian keuangansebesar

Bangkinang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalamPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri kelas 1 APekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara perbuatan tersebutdilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa

AnmadKudang bersamasama dengan saudara Mashuri als Mansur Bin Jimud(dilakukan penuntutan secara terpisah) telah memperkaya terdakwa . AbdulJumrah dan terdakwa II. Anmad Kudang dan saudara Mashuri als MansurBin Jimud (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau orang lain sebesarRp. 186.323.739,02, (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus duapuluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupian dua sen).Bahwa akibat perbuatan terdakwa . Abdul Jumrah dan terdakwa II.

Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara karena atau berhungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; Menimbang,bahwa mencermati permasalahanpermasalahan terkait tindakpidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, dapat dipahami bahwa ada kalanyatindakan aparatur pemerintahan tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsidengan niat untuk memperkaya

tersebut;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hal penegakan hukum berupa PTDHsebagaimana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, dihubungkan denganmuatan substansi tindak pidana Tipikor, oleh karena seorang PNS dalam pelaksanaanTupoksinya hingga terjerat kasus Tipikor, adakalanya tindak pidana korupsi yangdilakukannya tersebut murni tidak dengan niat untuk memperkaya